DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 14 Tahun 2017

Nomor: 14
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini memuat antara lain maksud dan tujuan ditetapkannya pengaturan ketentraman da ketertiban; ketentuan mengenai ketentraman dan ketertiban; penyidikan dan ketentuan pidana,

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam upaya menciptakan situasi dan kondisi yang tertib, aman dan tentram di wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaran Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
5.Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 ten tang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN P RWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA Menetapka dan BUPATI MUSI RAWAS UTARA MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam eraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.paten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.
2.rintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara. ti adalah Bupati Musi Rawas Utara. rintah Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh rintah Kabupaten dan DPRD menurut asas otonom dan tugas pem antuan dengan prinsip otonom seluas-Iuasnya dalam sistem dan prin ip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Und ng-undang Dasar Negara Rebuplik Indonesia Tahun 1945.
5.Sat an Polisi Pamong Praja selanjutnya disingkat Sat Pol PP adalah bagian pera gkat Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan elenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. 3. 4.
6.Poli i Pamong Praja selanjutnya disingkat Pol PP adalah anggota Satpol PP seb ai aparat Pemerintah Kabupaten dalam penegakan Peraturan Daerah enyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
7.idik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pega ai Negeri Sipil terterrtu yang diberi wewenang khusus oleh undang - und ng untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai undang - und ng yang menjadi dasar hukumnya masing - masing dan dalam pela sanaan tugasnya berada dibawah Koordinasi dan Pengawasan
8.Ket ntraman dan Ketertiban Umum masyarakat adalah suatu keadaan din mis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten dan dapat melakukan kegiatanya dengan tenteram, tertib dan
9.Pe idikan adalah serangkaian tindakan penyelidik un tuk mencari dan emukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna me entukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang dia ur dalam peraturan perundang-undangan.
10.Pen awasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pen ambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang dih rapkan sesuai dengan yang ditetapkan.
11.Pe binaan adalah proses pembinaan darr/ atau pembaharuan usaha dan tin akan atau kegiatan yang dilakukan guna mencapai hasil yang baik. akan adalah upaya untuk menangani kasus pelanggaran berdasarkan ket ntuan Peraturan perundang-undangan.
13.Pen gakan Perda adalah proses atau cara yang dilakukan guna menegakan ket atan dan kepatuhan terhadap peraturan daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud ditetapkannya pengaturan ketentraman dan ketertiban adalah sebagai upaya me berikan kesadaran kepada masyarakat untuk merubah sikap mental sehingga erwujudnya ketaatan dan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Tujuan djtetapkannya pengaturan ketentraman dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah:

a.agar d lam kehidupan bermasyarakat tercipta suasana aman, tentram, tertib dan ny man;
b.sebaga upaya memberikan arahan dan pedoman untuk selalu mentaati moral an etika kehidupan yang berlaku dalam masyarakat; dan
c.menu buh kembangkan suasana tenang dan harmonis untuk mewujudkan kehidu an bermasyakat yang damai. BABIII KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN Pasa14

(1)Bupati berwenang dan bertanggung jawab atas ketentraman dan ketertiban dalam abupaten.
(2)Untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana d pada ayat (1), Bupati menunjuk Sat Pol PP Kabupaten Musi Rawas Utara.

Pasal 5

Sebagai u aya menciptakan ketentraman, Bupati berwenang dan bertanggung jawab mel kukan kegiatan sebagai berikut : n pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban;

b.perlin ngan terhadap masyarakat, fasilitas umum, fasilitas so sial dan kantor dan
c.peman au an dan monitoring.
a.koridisi tertentu dari suatu kegiatan dalam kehidupan bermasyarakat yang telah emenuhi norma moral dan etika; darr/ atau
b.keadaa dimana pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan man, tertib dan teratur.
a.tertib j Ian dan angkutan jalan raya;
b.tertib j lur Hijau, taman dan tempat umum;
c.tertib s ngai, saluran dan kolam;
d.tertib li gkungan;
e.tertib saha;
f.tertib b ngunan;
g.tertib p milik dan penghuni bangunan;
h.tertib s sial dan keagamaan;
1. 1.esehatan; dan endidikan.J.

(1)Setiap pejalan kaki harus berjalan diatas trotoar apabila jalan dimaksud telah djlengkapi dengan trotoar.
(2)Setiap pejalan kaki yang akan menyeberang jalan yang telah dilengkapi sarana jembatan penyeberangan atau rambu penyeberangan (zebra iwajibkan menggunakan sarana terse but. emakaian jasa .angkutan umum dijalan wajib menunggu kendaraan t pemberhentian yang telah ditetapkan. ngkutan umum bis kota dan sejenisnya harus berjalan pad a ruas ng telah ditetapkan dan tidak diperbolehkan saling mendahului. dengan cross),
(3)Setiap ditemp
(4)Setiap jalan y PasaI9 Kecuali a as izin Bupati, setiap orang dilarang:
1. a.mem uat dan memasang portal;
2. b.mem uat atau memasang tanggul pengaman jalan;
3. c.mem uat atau memasang pintu penutup jalan;
4. d.mem uat, memasang, memindahkan,membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu li tas,trotoar, parit,sungai dan kolam retensi;
5. e.menu up terobosan atau putaran jalan;
6. f.mem ngkar,memotong,merusak dan membuat tidak berfungsi pagar anjalan; nakan bahu jalan dan badan jalan yang tidak sesuai dengan ya;dan kan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian hrruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas.

Pasal 10

.Derni ket rtiban dan keamanan lalu lintas, Bupati berwenang menetapkan ketentua bagi penumpang, pengemudi dan awak bis kota maupun alat angkutan umum lainnya yang selanjutnya diatur dalam peraturan bupati.

Pasal 11

Setiap ke daraan angkutan umum yang tidak laik jalan dilarang beroperasi dijalan-jal n dalam Kabupaten.

Pasal 12

(1)orang atau badan dilarang mengangkut bahan beracun,berdebu busu , bahan yang mudah terbakar,bahan peledak dan bahan bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan umum dengan menggunakan alat angk tan yang terbuka.
(2)Alat tau tempat untuk mengangkut bahn sebagaimana dimaksud pada ayat 1) pasal ini harus tertutup, dengan ketentuan tempat terse but harus seger dibersikan atau dimusnahkan setelah pemakaiannya.

Pasal 13

Setiap ora g dilarang bertempat tinggal atau tidur dijalan, diatas atau dibawah jembatan enyeberangan, kecuali untukkepentingan dinas. Paragraf2 Tertib Jalur Hijau ,Taman dan Tempat Umum

Pasal 14

Kecuali u tuk kepentingan dinas, setiap orang dilarang:

a.mem suki atau berada dijalur hijau atau taman yang bukan untuk umum;
b.mela kan perbuatan dengan alasan apapun yang dapat merusak jalur hijau an atau taman beserta kelengkapannya;
c.berte pat tinggal atau tidur dijalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
d.berjo gkok, berbaring atau berdiri di diatas bangku-bangku milik Peme intah Kabupaten yang terdapat ditepi jalan, jalur hiiau, taman dan
e.berdi i, duduk,melompati atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepa jangjalan,jalur hijau,taman dan tempat-tempat umum; dan
f.mem njat, memotong,menebang pohon dan tanaman yang tumbuh njang jalan jalur hijau, taman, kecuali dalam keadaan darurat.

Pasal 15

Setiap or ng dilarang bertempat tinggal atau tidur diatas tanggul, bantaran sungai, di inggir kali dan saluran.

Pasal 16

(1)Setiap orang dilarang mencuci pakaian, g,kendaraan atau benda-benda disungai, ditem t-tempat yang diizinkan oleh Bupati. bahan makanan, kolam retensi,kecuali orang dilarang mengambil air dari air mancur, kolam dan tempat yang sekenis,kecuali apabila hal ini dilaksanakan oleh petugas untuk kepent ngan dinas.
(3)Setiap orang atau badan dilarang memanfatkan air sungai untuk kepent ngan usaha,kecuali atas izin Bupati.
(2)

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…