DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 14 Tahun 2022

Nomor: 14
Tahun: 2022
Ditetapkan: 14 Juli 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur mengenai perubahan kedua atas peraturan daerah kabupaten musi rawas utara nomor 3 tahun 2015 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa,pemilihan kepala desa dalam kondisi bencana non alam corona virus disease 2019,mekanisme penyelesaian masalah pemilihan kepala desa,

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Desa, penegakan protokol kesehatan perlu dilakukan guna mencegah aktivitas yang menimbulkan penyebaran/penularan Corona Virus Disease 2019 yang membahayakan kesehatan masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, SALINAN 2 Mengingat : Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5429);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 3 Indonesia Nomor 6485);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222); 10.Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan 4 dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2017 Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA dan BUPATI MUSI RAWAS UTARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2017 Nomor 6), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diubah serta ditambah 4 ayat yaitu ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1)Dalam hal Pemilihan Kepala Desa, Bupati membentuk Panitia Pemilihan di Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 5
(2)Panitia Pemilihan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten yaitu Bupati, pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di daerah;
2. b.Satuan Tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 Kabupaten;
3. c.Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pemberdayaan masyarakat desa; dan
4. d.Unsur terkait lainnya.
(3)Dalam kondisi bencana non alam Corona Virus Disease 2019, Bupati membentuk sub Kepanitiaan di Kecamatan pada Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terdiri dari :
1. a.Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan;
2. b.Satuan Tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 Kecamatan; dan
3. c.Unsur terkait lainnya.
(4)Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi :
1. a.merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di Kabupaten;
2. b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa;
3. c.menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
4. d.memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
5. e.menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
6. f.memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten;
7. g.melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
8. h.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
(5)Tugas Sub Kepanitiaan Pemilihan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
1. a.melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan di 6 Desa, calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 Desa serta unsur terkait lainnya;
2. b.mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa; dan
3. c.menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa kepada Ketua Panitia Pemilihan di Kabupaten.
(6)Ketentuan mengenai tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d dan huruf e pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati.

2.Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.warga Negara Republik Indonesia;
b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
d.berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
f.bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
g.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
h.tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
i.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
j.sehat jasmani dan rohani; 7
k.tidak pernah menjabat sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
l.bebas Narkoba dan/atau terbukti tidak menggunakan Narkoba;
m.bersedia mengundurkan diri jika terbukti terlibat Narkoba;
n.membuat Visi dan Misi secara tertulis;
o.mentaati tata tertib pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
p.tidak memberikan dan/atau menjanjikan uang dan/atau barang serta materi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan alasan atau dalil apapun kepada pemilih dalam rangka usaha untuk memenangkan dirinya dalam pemilihan Kepala Desa;
q.berdomisili di Desa setempat sejak dilantik menjadi Kepala Desa; dan
r.wajib memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
1. 3.Ketentuan Pasal 12 diubah berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1)Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf r, meliputi :
1. a.surat permohonan ditulis tangan diatas kertas bermaterai yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa;
2. b.surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;
3. c.surat pernyataan setia dan taat serta memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika yang dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;
4. d.fotokopi ijazah formal yang dimiliki dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisasi oleh instansi/pejabat yang berwenang;
5. e.surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala desa yang dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;
6. f.surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh Instansi yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara;
7. g.surat keterangan bebas Narkoba yang dikeluarkan oleh Badan 8 Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten/Kota yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara;
8. h.surat keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian;
9. i.surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan Tidak Sedang menjalani hukuman pidana penjara dan Tidak Pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
10. j.surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. k.melampirkan Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang telah dilegalisasi oleh instansi/pejabat yang berwenang;
12. l.daftar riwayat hidup;
13. m.surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan yang dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;
14. n.surat pernyataan bersedia untuk mengundurkan diri baik sebagai bakal calon maupun sebagai calon Kepala Desa jika terbukti terlibat Narkoba yang dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;
15. o.surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil pemilihan Kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggungjawab dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;
16. p.surat pernyataan tidak memberikan dan/atau menjanjikan uang dan/atau barang serta materi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan alasan atau dalil apapun kepada pemilih dalam rangka usaha untuk memenangkan dirinya dalam pemilihan Kepala Desa yang dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;
17. q.surat keterangan bahwa tidak pernah menjabat sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan yang dikeluarkan oleh Camat dengan diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pemberdayaan masyarakat desa; dan
18. r.surat pernyataan bersedia berdomisili di Desa setempat sejak 9 dilantik menjadi Kepala Desa yang dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;
(2)Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)juga harus melampirkan surat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
(3)Bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus melampirkan :
1. a.surat izin cuti tertulis dari Bupati; dan
2. b.surat keterangan dari Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah Kabupaten di bidang pemberdayaan masyarakat desa yang menerangkan telah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran dan/atau Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan bagi Kepala Desa.
(4)Bagi Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus melampirkan surat izin cuti tertulis dari Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa diketahui oleh Camat.
(5)Bagi Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus melampirkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian anggota BPD.
(6)Bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Karyawan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Milik Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus melampirkan surat izin tertulis dari Kepala/Pimpinan/Ketua dan/atau sebutan lain tempat yang bersangkutan bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

4.Ketentuan Pasal 19 diubah berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

(1)Jumlah pemilih di Tempat Pemungutan Suara ditentukan oleh panitia pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 10
(2)Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
(3)Jumlah, bentuk dan tata letak Tempat Pemungutan Suara ditetapkan oleh panitia pemilihan.
(4)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

5.Pasal 27 diubah berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

(1)Calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala Desa terpilih.
(2)Dalam hal calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah sebaran TPS perolehan suara sah yang lebih banyak.
(3)Pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
(4)Dihapus.

6.Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

(1)Laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara.
(2)Laporan Badan Permusyawaratan Desa mengenai calon terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan panitia.
(3)Laporan Camat mengenai calon terpilih kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pemberdayaan masyarakat desa paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima laporan BPD.
(4)Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa yang disampaikan oleh Camat; dan 11
(5)Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

7.Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 2 (dua) BAB baru yaitu BAB IVA dan BAB IVB, sehingga berbunyi sebagai berikut : BAB IVA PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA NON ALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019
8.Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) Pasal baru terkait dengan Pemilihan Kepala Desa dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 yakni Pasal 28A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28A

(1)Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dimasa pandemi Corona Virus Disease 2019 dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. BAB IVB MEKANISME PENYELESAIAN MASALAH PEMILIHAN KEPALA DESA

9.Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) Pasal baru terkait dengan Mekanisme Penyelesaian Masalah Pemilihan Kepala Desa yakni Pasal 29A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29A

(1)Setiap permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa diselesaikan dengan mengutamakan prinsip musyawarah mufakat;
(2)Permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menjadi :
1. a.masalah Administrasi;
2. b.masalah Perselisihan Hasil; dan 12
3. c.masalah Tindak Pidana.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyelesaiaan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara. Ditetapkan di Muara Rupit pada tanggal 14 Juli 2022 BUPATI MUSI RAWAS UTARA, dto DEVI SUHARTONI Diundangkan di Muara Rupit pada tanggal 14 Juli 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA dto ELVANDARY LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2022 NOMOR 14 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : (14-61/2022)

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…