DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 16 Tahun 2017

Nomor: 16
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini memuat antara lain jenis perangkat desa; pengisian perangkat desa; pemberhentian perangkat desa; kekosongan jabaran perangkat desa; kesejahteraan perangkat desa; peningkatan kapasitas aparatur desa; pembinaan dan pengawasan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 553g ,, , Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pe1aksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5717);
6.Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Repub1ikIndonesia Tahun 2015 Nomor 6); DEWAN P RWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA dengan persetujuan bersama Menetapkan dan BUPATIMUSIRAWASUTARA MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.
2.Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati penye1enggara pemerintahan Kabupaten pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan daerah otonom.
4.Kecamatan ada1ah bagian wi1ayah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
3.sebagai unsur yang memimpm yang menjadi dari Daerah
5.Desa ada1ah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang rnemiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usu1, danfatau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Repub1ik Indonesia.
6.Pemerintahan Desa adalah penye1enggaraan urusan " , ~ I' dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam ben tuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10.Staf Urusan adalah seseorang yang diangkat guna membantu tugas-tugas Kepala Urusan.
11.Staf Seksi adalah seseorang yang diangkat guna membantu tugas-tugas Kepala Seksi.
12.Staf Kewilayahan adalah seseorang yang diangkat guna membantu tugas-tugas Pelaksana Kewilayahan (Kepala Dusun).
13.Lowongan Perangkat Pemerintah Perangkat Desa adalah tidak terisinya jabatan Desa dalam Organisasi dan Tata Kerja Desa karena diberhentikan atau adanya perubahan organisasi Pemerintah Desa.
14.Pengisian Lowongan Perangkat Desa adalah kegiatan pengisian Perangkat Desa Lainnya melalui proses pengangkatan yang meliputi kegiatan penjaringan, penyaringan, pengangkatan dan pelantikan Calon Perangkat Desa menjadi Perangkat Desa.
15.Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon Perangkat Desa setelah dilakukan penelitian persyaratan administrasi telah memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi Calon Perangkat Desa.
16.Tim Pengisian Lowongan Perangkat Desa selanjutnya disebut Tim Pengisian Tingkat Desa Tim yang melaksanakan kegiatan penjarmgan yang adalah dan

(2)Penataan jabatan Perangkat Desa dapat dilaksanakan untuk semua jabatan Perangkat Desa.
(3)Sebelum memangku pada jabatan yang baru hasil penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Desa wajib mengucapkan sumpahj janji sesuai ketentuan perundang undangan. Pasa16 Penataan jabatan Perangkat Desa lainnya dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
1. a.Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai rencana pelaksanaan penataan jabatan Perangkat Desa;
2. b.Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai penataan jabatan Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
3. c.rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa .dalam penataan jabatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa. BABIV PENGISIAN PERANGKAT DESA
4. a.Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
5. b.Kepala Desa. melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
6. c.Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
7. d.Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
8. e.Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
9. f.Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
10. g.Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
11. h.Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon ..
(1)Kecamatan, dan Kabupaten.
(2)Kepala Desa membentuk Tim Pengisian Tingkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Perangkat Desa dan unsur masyarakat Desa setempat.
(4)Tim pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berjumlah ganjil dan paling banyak 9 ( sembilan ) orang yang susunannya terdiri dari :
1. a.Ketua;
2. b.Sekretaris;
3. c.Bendahara; dan
4. d.Anggota.
(5)Pimpinan dan Anggota BPD dilarang menjadi Tim Pengisian. Dalam melaksanakan dimaksud pada ayat Kepala Desa.
(7)Ketentuan mengenai Tim Tingkat Desa, Kecamatan, dan Kabupaten diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
(6)tugasnya, Tim sebagaimana
(2), bertanggung jawab kepada Pasa19 Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 8 ayat (2) diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

BAB II

JENIS PERANGKAT DESA

Pasal 10

(1)Tim Pengisian harus mempunyai integritas yang tinggi, jujur, bertindak tegas dalam melaksanakan tugas serta tidak dibenarkan memihak kepada salah seorang Calon Perangkat Desa. Tim Pengisian senan tiasa berpegang berpedoman pada ketentuan peraturan undangan .
(2)teguh dan perundang-

Pasal 11

(1)Yang dapat mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa harusmemenuhi syarat:
1. a.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
3. c.berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
4. d.memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi;
5. e.mengisi daftar riwayat hidup;
6. f.berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dual tahun;
7. g.bersedia dicalonkan menjadi Perangkat Desa;
8. h.berkelakuan baik, jujur, dan adil; dan bersedia bertempat tinggal tetap yang bersangkutan apabila sudah Perangkat Desa.
  1. 1.di wilayah desa diangkat menjadi
(2)Untuk Desa baru hasil pembentukan, penghapusan dan penggabungan Desa, syarat bersedia bertempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dihitung sebelum terjadinya proses pembentukan, penghapusan dan penggabungan Desa.
(3)Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan.
(4)Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
(5)Perangkat Desa dari unsur pelaksana kewilayahan berasal dari dan bertempat tinggal tetap di Dusun yang bersangkutan.
(6)Calon Perangkat Desa tidak boleh ada hubungan keluarga dengan Kepala Desa dan isteri/ suaminya sampai dengan derajat pertama baik ke atas, ke bawah maupun ke samping. I, , / / Pasal 12
(1)Surat Tanda Tamat Belajar (SITB) atau Ijasah sebagai persyaratan Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c adalah yang dikeluarkan oleh Sekolah atau Lembaga Pendidikan lain yang sederajat.
(2)Bagi Bakal Calon yang tidak dapat menunjukkan Surat Tanda Tamat Belajar (SITB) atau Ijasah yang asli sebagai penggantinya dibuktikan dengan surat keterangan pengganti ijazah atau SITB bermeterai cukup yang dibuat dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
(3)Bagi Bakal Calon yang Surat Tanda Tamat Belajar (SITB) atau Ijazahnya rusak, harus dilengkapi dengan surat keterangan bermeterai cukup dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 13

(1)Perhitungan batas umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f ditentukan pada saat penutupan pendaftaran Bakal Calon.
(2)Untuk membuktikan umur Bakal dinyatakan dengan Akte Kelahiran. Calon harus
(3)Dalam hal terjadi perpanjangan mempengaruhi perhitungan batas dimaksud pada ayat (1). pendaftaran, tidak umur sebagaimana

Pasal 14

(1)Bakal Calon dan Calon Perangkat Desa yang terbukti memberikan data persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yang tidak benar, dinyatakan gugur.
(2)Calon Perangkat Desa yang diangkat sebagai Perangkat Desa apabila dikemudian hari ternyata terbukti memberikan data persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan tidak benar, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Perangkat Desa.

Pasal 15

Apabila terdapat perbedaan data diri dalam dokumen persyaratan administrasi, seperti ijasahjSITB, KTP,dan akte kelahiran, maka Bakal Calon Kepala Desa agar menyesuaikan data-data dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Paragraf2 Pendaftaran/Penjaringan Bakal Calon Pasal 16 Paling lama 14 (empat belas) hari setelah terbentuknya Tim Pensrisian Tina1--!:lt- nA"'~ ~~1_' -- -' " . :) I I " Bakal Calon. -.

Pasal 17

Permohonan pencalonan Bakal Calon Perangkat Desa diajukan secara tertulis kepada Kepala Desa melalui Ketua Tim Pengisian Tingkat Desa dengan menyebutkan 1 (satu) jabatan yang dikehendakinya.

Pasal 18

(1)Setelah dibuka pendaftaran ternyata tidak terdapat pelamar atau hanya ada seorang pelamar, maka Tim Pengisian Tingkat Desa memperpanjang pelaksanaan pendaftaran selama 7 (tujuh) hari kerja.
(2)Apabila setelah dilaksanakan perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ternyata tidak ada Pelamar atau hanya ada seorang Pelamar, maka Tim Pengisian Tingkat Desa memperpanjang kembali pelaksanaan pendaftaran selama 7 (tujuh) hari kerja.
(3)Apabila sampai 2 (dua) kali perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap tidak ada Pelamar atau hanya terdapat seorang Pelamar, maka Tim Pengisian Tingkat Desa menunda pelaksanaan pengisian pada jenis lowongan jabatan dimaksud.
(4)Apabila tetap tidak ada Pelamar atau hanya terdapat seorang Pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Tim Pengisian Tingkat Desa melaporkan kepada Kepala Desa.
(5)Terhadap lowongan jabatan yang tidak ada pelamarnya atau hanya seorang pelamar, maka jabatan Perangkat Desa yang lowong tetap dilaksanakan oleh seorang Pelaksana Tugas dari Perangkat Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
(6)Pelaksanaan pengisian lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan kembali pada pengisian periode berikutnya.
(7)Terhadap jenis lowongan jabatan yang telah ada pelamarnya minimal 2 (dua) orang pelamar.
(1)Setelah selesai pendaftaran Bakal Calon, Tim Pengisian Tingkat Desa melakukan kegiatan penyaringan.
(2)Kegiatan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 • • I , I ujian penyaringan.
(3)Pedoman penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

Untuk membuktikan terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (3), permohonan sebagai Perangkat Desa dilengkapi dengan berkas persyaratan administrasi yang meliputi:

a.Surat Pernyataan Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.Surat Pernyataan Setia pada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
c.Foto copy IjasahjSTTB Pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
d.Daftar Riwayat Hidup;
e.Foto copy Akte Kelahiran yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
f.Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Calon;
g.Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang, atau telah diberi keterangan bahwa data yang ada sesuai dengan data dalam chip, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;
h.Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan dari Kepolisian setempat;
1. 1.Surat Pernyataan bersedia bertempat tinggal tetap di wilayah desa yang bersangkutan apabila sudah diangkat menjadi Perangkat Desa;
j.Pas Foto; dan
k.Bagi Pegawai Negeri Sipil menyertakan izm tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasa111 ayat (3).

Pasal 21

(1)Apabila setelah dilakukan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ternyata terdapat kekurangan dan atau keragu-raguan tentang syarat yang telah ditetapkan, maka Bakal Calon terse but diberikan kesempatan untuk melengkapi persyaratan dan memberikan penjelasan.
(2)Batas waktu melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah paling lama 5 (lima) hari sejak penutupan pendaftaran.
(3)Pelamar yang melewati batas waktu melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dinyatakan gugur. Pasa122
(1)Bakal Calon yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dinyatakan gugur, dan berkas permohonan pencalonannya dikembalikan dengan tanda terima. 2) Tim Pengisian Tingkat Desa menyampaikan laporan hasil penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon kepada Kepala Desa. 3) Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi ditetapkan sebagai Calon dengan Keputusan Kepala Desa. 4) Penetapan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberitahukan kepada yang bersangkutan dan diumumkan kepada masyarakat selama 7 (tujuh) hari kerja. Pasa123
(1)Bakal Calon berhak mengetahui dan Zatau mengajukan keberatan atas hasil penelitian persyaratan administrasi oleh Tim Pengisian.
(2)Batas waktu untuk mengetahui dan/ atau menyampaikan keberatan atas hasil penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pemberitahuan dan pengumuman hasil penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4).
(3)Terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Tim Pengisian Tingkat Desa memberikan tanggapan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya keberatan. Pasa124 Atas hasil penelitian dalam Pasal 22 ayat administrasi sebagaimana dimaksud
(2)dan ayat (3), terhadap Calon Perangkat Desa dilaksanakan ujian penyaringan. Pasa125 Hasil ujian penyaringan diumumkan oleh Tim Pengisian Tingkat Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah selesainya pelaksanaan ujian penyaringan dalam forum rapat yang dihadiri oleh Kepala Desa, BPD, dan para Calon. Pasa126
(1)Calon berhak mengetahui hasil ujian penyaringan dan hasil penilaian akhir atas Calon yang bersangkutan.
(2)Batas waktu meminta penjelasan dan mengajukan lrphpr~t~n ~t~<:: h~<::il-h~<::il <::f>h~p"~im~n~ dirriakaud Dada pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25. Atas keberatan sebagaimana dimaksud Tim Pengisian memberikan tanggapan (tujuh) hari sejak diterimanya keberatan. pada ayat (2), paling lama 7 Keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud dipertimbangkan dan penyarmgan. setelah melewati batas waktu pada ayat (2), tidak akan tidak mempengaruhi hasil 1) Hasil ujian penyanngan disampaikan kepada Kepala Desa sesuai urutan nilai tertinggi. 2) Sete1ah menerima hasil ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat, mengkaji dan membuat mekanisme dalam Pasal 7. dan se1anjutnya Camat rekomendasi, sebagaimana 3) Dalam memberikan rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat mempertimbangkan urutan nilai tertinggi dari Calon Perangkat Desa. 4) Rekomendasi tertulis dari Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Desa. 1) Calon Perangkat Desa yang direkomendasikan oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) untuk menjadi Perangkat Desa, ditetapkan sebagai Perangkat Desa.
(2)Kepala Desa mengangkat Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
(3)Paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa, dilaksanakan pelantikan Perangkat Desa oleh Kepala Desa.

Pasal 29

(1)Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa mengucapkan sumpah/ janji di hadapan Kepala Desa, BPD, Tim Pengisian dan tokoh Zpemuka masyarakat lainnya dalam wilayah Desa yang bersangkutan. " , .. pada ayat (1), adalah sebagai berikut: "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/ berjanji bahwa saya akan memenuhi tugas-tugas saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujumya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…