DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 19 Tahun 2017

Nomor: 19
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Badan Usaha Mılık Desa, Bentuk Organısası Dan Klasıflkası Jenıs Usaha Permodalan, Kewajıban Dan Hak Bum Desa, Organısası Pengelola Bum Desa, Pengelola Bum Desa, Anggaran Dasar Pendırıan Dan Rumah Tangga, Bum Desa Antar Desa, Alokası Hasıl Usaha Dan Kepaılıtan Bum Desa, Pembınaan Dan Pengawasan, Pertanggungjawaban Pelaksanaan Bum Desa, Pembubaran Bum Desa,

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa dan kesejahteraan masyarakat serta untuk mewadahi berbagai kegiatan usaha ekonomi yang ada di Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Musi Rawas Utara;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ?() 1 S Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali ;terakhir, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296); Dengan Persetujuan Bersama : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA Menetapkan Dan BUPATIMUSIRAWASUTARA MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
3.Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara.
4.Desa adalah Desa di Kabupaten Musi Rawas Utara.
5.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6.Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan P'lln::l n1pnO"plAl", ,""co",,+- ;~~~ __ 1 _
7.Badan Permusyawaratan Desa yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8.Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah an tara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9.Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.
10.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11.Anggaran Dasar IAnggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ADIART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.
12.Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Desa pada Badan Usaha MilikDesa.
13.Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi Desa seperti usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.

a.meningkatkan perekonomian Desa;
b.mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
c.meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
d.mengembangkan rencana kerja sarna usaha an tar Desa darr/ atau dengan pihak ketiga;
e.menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
f.membuka lapangan kerja;
g.meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
h.meningkatkan pendapatan Pendapatan Asli Desa. masyarakat Desa dan BABIII PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA

(1)Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDesa.
(2)Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan :
1. a.inisiatif Pemerintah Desa dan/ atau masyarakat Desa;
2. b.potensi usaha ekonomi Desa;
3. c.sumber daya alam di Desa;
4. d.sumber daya manusia yang marnpu mengelola BUM Desa; dan
5. e.penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDesa.
(1)Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disepakati melalui musyawarah Desa.
(2)Tatacara pelaksanaan musyawarah Desa mengacu pada ketentuan tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Kenutusan Musvaw=rab np~CI
(3)Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
2. b.organisasi pengelola BUMDesa;
3. c.modal usaha BUMDesa; dan
4. d.anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
(4)Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDesa. BABIV BENTUK ORGANISASI DAN KLASIFlKASI JENIS USAHA
(1)Bum Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
(2)Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUMDesa dan Masyarakat.
(3)Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Peridirian BUMDesa Pasa17 BUMDesa dapat membentuk unit usaha meliputi :
1. a.Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besarnya dimiliki BUM Desa, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
2. b.Lembaga keuangan mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.
(1)BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial (social business) sederhana yang memberikan pelayanan umum (serving) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
(2)Unit usaha dalam BUM Desa scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi :
1. a.air minum Desa;
2. b.usaha listrik Desa;
3. c.lumbung pangan;
4. d.sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya; danjatau
5. e.usaha lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
(3)Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa. Pasa19
(1)BUM Desa dapat menjalankan bisnis penyewaan (renting) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa.
(2)Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi :
1. a.alat transportasi;
2. b.perkakas pesta;
3. c.gedung pertemuan;
4. d.rumah toko;
5. e.tanah milik BUMDesa;
6. f.barang sewaan lainnya; danj atau
7. g.usaha lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 10

(1)BUM Desa dapat menjalankan usaha perantara (brokering) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
(2)Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi:
1. a.jasa pembayaran listrik;
2. b.pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat;danj atau
3. c.jasa pelayanan lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 11

(1)BUM Desa dapat menjalankan bisnis yang berproduksi danjatau berdagang (trading) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
(2)Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan (trading) meliputi:
1. b.pabrik asap cair;
2. c.hasil pertanian;
3. d.sarana produksi pertanian;
4. e.sumur bekas tambang;
5. f.sirtu yang berskala rakyat; dan / atau
6. g.kegiatan bisnis produktif lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 12

(1)BUM Desa dapat menjalankan bisnis keuangan (financial business) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.
(2)Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan pemmjarnan yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

Pasal 13

(1)BUM Desa dapat menjalankan usaha bersama (holding) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.
(2)Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUMDesa agar tumbuh menjadi usaha bersama.
(3)Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:
1. a.pengembangan kapal Desa berskala besar untuk kecil agar usahanya menjadimengorganisir nelayan lebih ekspansif;
2. b.Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dari ' atau
3. c.kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Desa. BABV PERMODALAN Pasal 14
(1)Modal awal BUMDesa Bersumber dari APB Desa.
(2)Modal BUMDesa terdiri atas:
1. a.penyertaan modal Desa; dan
2. b.penyertaan modal masyarakat Desa.

Pasal 15

(1)Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan huruf a berasal dari Pendapatan Asli Desa kemasyarakatan darr/ atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
1. b.bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Musi Rawas Utara yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
2. c.kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan darr/ atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APBDesa; dan / atau
3. d.aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang aset Desa.
(2)Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat.

Pasal 16

Kekayaan BUM Desa merupakan kekayaan desa yang dipisahkan BABVI KEWAJIBAN DAN HAK BUM DESA

Pasal 17

Kewajiban BUMDesa adalah :

a.melakukan kegiatan usaha sesuai dengan Peraturan Desa tentang BUM,Desa;
b.meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Pendapatan Asli Desa;
c.membuat laporan tahunan kepada Kepala Desa
d.mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi tahunan yang telah disahkan pada papan pengumuman BUMDesa;
e.menjalankan kegiatan usaha secara profesional dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
f.mengakomodasi dan mendorong peningkatan kegiatan unit- unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi masyarakat; dan
g.memberikan pendapatan kepada Pemerintah Desa.

Pasal 18

Hak BUMDesa adalah :

a.mendapatkan bagian dari hasil usaha BUMDesa;
b.memperoleh fasilitas dalam pengembangan BUM Desa dari , .
d.menggali dan mengembangkan potensi Desa yang berasal dari kekayaan milik Desa;
e.menambah jenis usaha BUMDesa Sesuai dengan Peraturan perundang- undangan;
f.memberikan masukan kepada pemerintah desa dalam rangka pengembangan BUMDesa; dan
g.mendapat pembinaan manajemen dibidang manajemen perusahaan dan bidang teknis pengelolaan usaha dari pemerintah, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, dan Swasta. Pasa120

(1)Susunan kepengurusan orgamsasr pengelola BUM Desa terdiri dari :
1. a.Penasihat;
2. b.Pelaksana Operasional; dan
3. c.Pengawas.
(2)Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
(1)Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dijabat secara (ex officio) oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
(2)Masa jabatan Penasihat selama mas a jabatan Kepala Desa.
(3)Apabila jabatan Kepala Desa Kosong atau Kepala Desa berhalangan "tetap, maka jabatan Penasihat diisi oleh Penjabat Kepala Desa. Paragraf2 Kewajiban dan Kewenangan Pasa122
(1)Penasihat sebagaimana dimaksud dalam nasal 20 ::IV::It (1) berwenang:
1. a.membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMDesa setiap bulan;
2. b.membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMDesa setiap bulan; dan
3. c.memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Pasa125
(1)Pelaksana Operasional dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) dapat menunjuk anggota pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi oprasional bidang usaha.
(2)Pelaksana operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.
(3)Penunjukan anggota pengurus dan karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berasal dari perangkat desa
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan anggota pengurus dan karyawan diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Paragraf2 Persyaratan dan Pernberhentian Pasa126
(1)Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi :
1. a.masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
2. b.berdomisili dan menetap di Desa;
3. c.berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; dan
4. d.pendidikan minimal setingkat AliyahjSMK atau sederajat. SMUj Madrasah
(2)Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan:
1. a.meninggal dunia;
2. b.telah selesai mas a bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
3. c.mengundurkan diri;
4. d.tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUMDesa; dan
5. e.terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.
(1)Masa jabatan pelaksana operasional paling lama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Pelaksana Operasional diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Paragraf4 Tunjangan Penghasilan dan I Penghargaan Pasal 28
(1)Kepada pelaksana operasional dalam melakukan tugasnya diberikan tunjangan penghasilan dan ' atau penghargaan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan penghasilan darr/ atau penghargaan pelaksana operasional diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII

PENGELOLABUM Desa

Pasal 29

(1)Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 2 huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
(2)Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa melalui musyawarah desa.
(3)Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari:
1. a.Ketua;
2. b.Wakil Ketua merangkap anggota;
3. c.Sekretaris merangkap anggota; dan
4. d.Anggota.
(4)Susunan kepengurusan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berasal dari Perangkat Desa.
(5)Persyaratan, pemberhentian dan masa bakti pengawas di atur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Paragraf2 Kewajiban dan kewenangan Pasal 30
(1)Pengawas sebagaimana dimaksud n:::ln:::l n!Ol<;!'::ll 00 rn-T~" 11\ membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu)tahun sekali.
(2)Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:
1. a.pemilihan dan pengangkatan pengurus pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
2. b.penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
3. c.pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.
(1)Kepada pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 huruf c dalam melakukan tugasnya diberikan tunjangan penghasilan dan / atau penghargaan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan penghasilan dan / atau penghargaan pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. BABIX ANGGARAN DASAR DAN RUMAH TANGGA Pasal 32
(1)ADIART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati oleh seluruh anggota sebagai pedoman untuk mencapai tujuan bersama.
(2)BUMDes wajib dilengkapi ADIART, ADIART bersifat mengikat bagi setiap komponen orgarusasi dan bersifat melindungi kepentingan bersama.
(3)Pelaksana Operasional BUM Desa wajib menyusun dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga setelah mendapatkan pertimbangan Kepala Desa.
(4)AD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUM Desa, organisasi pengelola, serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.
(5)ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit hak dan kewajiban, mas a bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola, penetapan jenis usaha, dan sumber modal.
(6)Kesepakatan penyusunan ADIART dilakukan melalaui musyawarah desa. BABX BUM DESA ANTAR DESA
(1)Dalarn rangka kerja sarna an tar Desa dan pelayanan usaha antar Desa dapat dibentuk BUM Desa bersarna yang rnerupakan rnilik 2 (dua) Desa atau lebih.
(2)Pendirian BUM Desa bersarna sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) disepakati rnelalui Musyawarah antar Desa yang difasilitasi oleh Badan Kerjasarna Antar Desa yang terdiri dari:
1. a.Pernerintah Desa;
2. b.anggota Badan Perrnusyawaratan Desa;
3. c.Lernbaga Kernasyarakatan Desa;
4. d.lernbaga Desa lainnya; dan
5. e.tokoh rnasyarakat dengan pertirnbangan keadilan gender.
(3)Pendirian BUM Desa antar Desa sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dapat dilakukan rnelalui pendirian, penggabungan, dan pernbubaran BUMDesa.
(4)BUM Desa an tar desa ditetapkan dalarn Peraturan bersarna kepala Desa tentang Pendirian BUMDesa bersarna.
(1)BUM Desa dapat rnelakukan kerjasarna antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih.
(2)Kerjasarna antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dapat dilakukan dalarn satu kecarnatan atau antar kecamatan dalarn satu kabupaten.
(3)Kerjasarna an tar 2 (dua) BUM Desa atau lebih harus rnendapat persetujuan rnasing-rnasing Pernerintah Desa. Pasa135
(1)Kerjasarna antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dibuat dalarn Naskah Perjanjian Kerjasarna.
(2)Naskah Perjanjian Kerjasarna antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih paling sedikit rnernuat :
1. a.subjek kerjasarna;
2. b.objek kerjasarna;
3. c.jangka waktu;
4. d.kewajiban dan hak;
5. e.pendanaan; .• 1~~ ~ ...J __ -- .-.
6. g.pengalihan aset; dan
7. h.penyelesaian perselisihan.
(3)Naskah perjanjian kerjasama an tar 2 (dua) BUM Desa atau lebih ditetapkan oleh Direksi dari masing-masing BUM Desa yang bekerja sarna. Pasa136
(1)Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dipertanggungjawabkan kepada Desa masing-masing sebagai pemilik BUMDesa.
(2)Dalam hal kegiatan kerjasama an tar BUM Desa yang berbadan hukum, diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Perseroan Terbatas atau Lembaga Keuangan Mikro. BABXI ALOKASI HASIL USAHA DAN KEPAILITAN BUM DESA
(1)Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
(2)Bagi hasil usaha BUMDes setiap tahun, dipergunakan untuk pemupukan modal, kas Desa, jasa produksi, dana pendidikan pengurus, tunjangan pengurus, dan kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan.
(3)Ketentuan mengenai besarnya bagi hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga BUMDesa.
(4)Kontribusi BUM Desa kepada Desa disesuaikan dengan kemampuan keuangan BUMDesa.
(5)Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.
(1)Kerugian yang dialami BUMDesa menjadi beban BUMDesa.
(2)Dalam hal BUM tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui musyawarah desa.
(3)Dalam hal BUM Desa yang berbentuk Perusahaan Perseroan tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan oailit ~P.~l1Al l<ptprd-"",,,,
(1)Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelola BUMDesa, meliputi :
1. a.memberikan pedoman pelaksanaan dan pengelolaan BUMDesa;
2. b.memberikan bimbingan, arahan, konsultasi dan fasilitasi dalam pengelolaan BUMDesa;
3. c.memberikan bimbingan teknis pengembangan usaha dan permodalan;
4. d.melakukan pendidikan dan pelatihan pengurus BUM Desa; dan
5. e.melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan BUMDesa.
(2)Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Pemerintahan Desa.
(3)Pembinaan dan pengawasan oleh Camat meliputi :
1. a.memberikan bimbingan, arahan, konsultasi dan fasilitasi kepada Pemerintah Desa dalam pengelolaan BUMDesa; dan
2. b.melakukan pengawasan terhadap pertanggungjawaban BUMDesa.
(1)Pelaksanaan operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa kepada Penasihat yang secara ex- officio dijabat oleh Kepala Desa.
(2)Pemerintahan Desa pembinaan terhadap Permusyawaatan Desa Musyawarah Desa.
(3)Badan Permusyawaratan Desa terhadap kinerja Pemerintah pengelolaan BUMDesa. mempertanggungjawabkan BUM Desa kepada yang disampaikan tugas Badan melalui melakukan pengawasan Desa dalam membina
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tatacara pertanggungjawaban diatur dalan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. BABXV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 42 BUM Desa atau sebutan lain yang sudah dibentuk oleh Desa sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan kegiatannya dan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…