DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 27 April 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan. Penyerahan PSU adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah. Diatur mengenai ketentuan umum, asas dan tujuan, perumahan, Penyedian PSU Perumahan, persyaratan dan tata cara penyerahan PSU perumahan, pemanfaatan dan pengelolaan prasarana sarana dan utilitas, pelaporan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan, sanksi administratif, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memberikan jaminan ketersedian keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan serta memberikan kepastian hukum, maka perlu dilakukan penyerahan terhadap prasarana, sarana dan utilitas perumahan dari pengembang kepada Pemerintah Kabupaten;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan, Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah, ketentuan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas yang telah selesai dibangun dari perorangan dan/atau pengembang kepada Pemerintah Daerah perlu di atur dengan Peraturan Daerah; SALINAN 2
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyerahan, Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repulik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Kawasan Perumahan dan Kawasan Permukiman ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 3 telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Pengutan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyedian Penggunaan Tanah untuk Keperluan tempat pemakaman ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350 );
9.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan, Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12.Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2021 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 103); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA Dan BUPATI MUSI RAWAS UTARA MEMUTUSKAN: 4 Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA Dan UTILITAS PERUMAHAN

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dari pengembang kepada Pemerintah Kabupaten dilaksanakan berdasarkan asas :

a.keterbukaan;
b.akuntabilitas;
c.kepastian hukum;
d.keberpihakan; dan
e.keberlanjutan.

Pasal 3

Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dari pengembang kepada Pemerintah Kabupaten bertujuan untuk :

a.menjamin ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan;dan
b.menjamin keberlanjutan pemeliharaan, pengelolaan dan pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas perumahan. 7
c.mewujudkan kepastian hokum dan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian prasaranan, sarana, dan utilitas perumahan.

BAB III

PERUMAHAN

Pasal 4

(1)Perumahan terdiri atas :
1. a.perumahan tidak bersusun; dan
2. b.rumah susun dan ruko/rukan.
(2)Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dibangun oleh pengembang dan telah mendapatkan izin lokasi dari PD yang membidangi urusan perizinan.

Pasal 5

(1)Perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1)huruf a, berupa kelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian.
(2)Kelompok rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlantai satu atau dua.

Pasal 6

(1)Rumah susun dan Ruko/Rukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, berupa bangunan gedung bertingkat dalam suatu lingkungan.
(2)Bangunan gedung bertingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama. 8

Pasal 7

Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas.

BAB IV

PENYEDIAAN PSU PERUMAHAN

Pasal 8

Prasarana, sarana dan utilitas perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi :

a.prasarana, antara lain:
1. 1.jaringan jalan;
2. 2.jaringan saluran pembuangan air limbah/tinja/domestik;
3. 3.jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase); dan
4. 4.tempat pembuangan sampah.
b.sarana perumahan, antara lain meliputi:
1. 1.sarana perniagaan/perbelanjaan;
2. 2.sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
3. 3.sarana pendidikan;
4. 4.sarana kesehatan;
5. 5.sarana peribadatan;
6. 6.sarana rekreasi dan olahraga;
7. 7.sarana pemakaman/tempat pemakaman, sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan
8. 8.sarana parkir.
c.utilitas, antara lain:
1. 1.jaringan air bersih;
2. 2.jaringan listrik;
3. 3.jaringan telepon;
4. 4.jaringan gas;
5. 5.jaringan transportasi;
6. 6.sarana pemadam kebakaran; dan
7. 7.sarana penerangan jalan umum. 9

Pasal 9

(1)Pengembang perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib menyediakan PSU.
(2)PSU dimaksud pada ayat (1), disediakan dalam bentuk :
1. a.tanah dan bangunan untuk prasarana dan utilitas; dan
2. b.tanah siap bangun untuk sarana.
(3)Peruntukan tanah siap bangun untuk sarana sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dinyatakan secara tertulis dalam rencana induk/rencana tapak, terkecuali sarana peribadatan dan sarana ruang terbuka hijau wajib disediakan dalam bentuk bangunan oleh pengembang perumahan.

Pasal 10

(1)Pengembang perumahan dalam penyediaan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c angka 1 dan 2, sebagai berikut :
1. a.jaringan air bersih berkoordinasi dengan instansi terkait; dan
2. b.jaringan listrik berkoordinasi dengan Instansi terkait
(2)Pengembang perumahan tidak wajib menyediakan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, apabila instansi yang membidangi tidak dapat menyediakan jaringan primernya.

Pasal 11

(1)Pengembang perumahan tidak bersusun wajib menyediakan PSU paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan luas lahan.
(2)Dalam penyediaan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. a.paling sedikit 5% (lima persen) dipergunakan sebagai sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b angka 2 sampai dengan angka 5;
2. b.2% (dua persen) dipergunakan sebagai sarana TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b angka 7; 10
3. c.paling sedikit 5% (lima persen) dipergunakan sebagai sarana pertamanan dan RTH sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b angka 8; dan
4. d.paling sedikit 28% (dua puluh delapan persen) dipergunakan sebagai prasarana dan utilitas.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…