DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 55

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, Perda ini jadi dasar hukum pengawasan & pengendalian peredaran minuman beralkohol di Musi Rawas Utara; Mengatur izin, peredaran, penjualan, larangan lokasi/usia, jam operasional, kewajiban laporan, pengawasan, dan sanksi pidana; Peredaran hanya boleh lewat rantai resmi & lokasi tertentu (hotel berbintang, bar, resto internasional); Penjualan hanya untuk usia ≥21 tahun, dilarang untuk ibu hamil, volume terbatas, dan hanya di jam 20.00–23.00; Pelanggaran dikenai sanksi administratif & pidana (kurungan/denda).

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa jaminan perlindungan atas kesehatan masyarakat, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum wajib diwujudkan oleh Pemerintah Daerah terhadap masyarakat dari dampak buruk minuman beralkohol sebagai kewajiban Pemerintah Daerah;
b.bahwa dalam upaya pencegahan dan mengurangi dampak buruk dari peredaran minuman beralkohol diperlukan pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran dari minuman beralkohol;
c.bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Bupati melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penjualan minuman beralkohol tradisional untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan di wilayah kerja masing-masing;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali, diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429); 2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetepan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetepan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8.Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
9.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/MDag/ Per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/ Per/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengawasan, Penertiban dan Pengendalian Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah 3 Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA dan BUPATI MUSI RAWAS UTARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara.
4.Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yang selanjutnta disebut Dinas, adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang perdangan dan Perindustrian di Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara
6.Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) yang diproses dari bahan pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
7.Minuman Oplosan adalah minuman yang dibuat dengan mencampur, meramu, menyeduh dan/atau dengan cara menambahkan bahan-bahan tertentu ke dalam etil alcohol dengan atau tanpa zat yang mengandung alkohol yang bereaksi menjadi racun dan membahayakan kesehatan atau jiwa manusia.
8.Penjual Langsung Minuman Beralkohol untuk diminum di tempat yang selanjutnya disebut sebagai Penjual Langsung adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
9.Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan. 4
10.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11.Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dalam rangka pembatasan peredaran Minuman Beralkohol.
12.Pengawasan adalah kegiatan memantau, melaporkan, mengevaluasi setiap Peredaran Minuman Beralkohol di daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
13.Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengendalikan, mengetahui, menilai dan mengarahkan agar Peredaran Minuman Beralkohol dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
14.Penjualan Minuman Beralkohol adalah kegiatan usaha menjual Minuman Beralkohol untuk dikonsumsi.
15.Izin adalah persetujuan dari instansi berwenang untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol
16.Distributor adalah Perusahaan yang ditunjuk oleh produsen Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau IT-IMB produk asal impor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol kepada Pengecer dan Penjual Langsung melalui Sub Distributor di wilayah pemasaran tertentu.
17.Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Distributor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk asal impor kepada Pengecer dan Penjual Langsung di wilayah pemasaran tertentu.
18.Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh Distributor, Sub Distributor, Pengecer, atau Penjual Langsung untuk diminum di tempat.
19.Penyimpanan adalah kegiatan menyimpan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh Penjual Langsung dan/atau Pengecer dengan maksud menyimpan sementara dalam rangka penjualan.
20.Tim Terpadu Perizinan adalah tim yang dibentuk Bupati untuk mendukung pelayanan perizinan Minuman Beralkohol.
21.Tim Terpadu Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan adalah tim yang dibentuk Bupati untuk melakukan Pengawasan peredaran Minuman Beralkohol. 5

Pasal 2

Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol berasaskan:

a.perlindungan;
b.ketertiban dan kepastian hukum;
c.keberlanjutan; dan
d.keterpaduan

Pasal 3

Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol bertujuan:

a.memberikan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari akibat buruk mengkonsumsi minuman beralkohol;
b.menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan moral dan kehidupan beragama bagi masyarakat dari dampak buruk peredaran minuman beralkohol; dan
c.memberikan pedoman dalam pengendalian dan pengawasan penjualan terhadap minuman beralkohol.

Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini adalah:

a.kewenangan Pemerintah Daerah;
b.penggolongan Minuman Beralkohol;
c.perizinan Minuman Beralkohol;
d.peredaran Minuman Beralkohol;
e.penjualan Minuman Beralkohol;
f.hak dan kewajiban;
g.larangan;
h.pelaporan;
i.Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan;
j.pendanaan;
k.peran serta masyarakat;
l.penyidikan;
m.ketentuan pidana; dan
n.ketentuan penutup.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dalam Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol.
(2)Kewenangan Pemerintah Daerah yang dimaksud pada ayat (1) yaitu :
1. a.menerbitkan izin; 6
2. b.menetapkan tempat tertentu lainnya sebagai tempat yang dilarang untuk memperdagangkan Minuman Beralkohol;
3. c.melakukan Pengendalian terhadap Penjualan Minuman Beralkohol; dan
4. d.melakukan Pengawasan terhadap produksi, peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dan Minuman Beralkohol tradisional untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan di Daerah.
(3)Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)termasuk menindaklanjuti laporan dari masyarakat.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

PENGGOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 6

(1)Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagaiberikut:
1. a.minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2HsOH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
2. b.minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2HsOH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
3. c.minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2HsOH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
(2)Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

BAB IV

PERIZINAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 7

Setiap orang atau Badan yang bertindak sebagai Pengecer atau Penjual Langsung yang memperdagangkan Minuman Beralkohol wajib memiliki Izin.

Pasal 8

(1)Permohonan Izin untuk Pengecer atau Penjual Langsung dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan dengan melampirkan persyaratan yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7

Pasal 9

Jangka waktu perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks55PDFHirarki

Memuat teks peraturan…