DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 20 Tahun 2017

Nomor: 20
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 53

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum, asas, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan prinsip umum, pejabat pengelolaan barang milik daerah, perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, pengelolaan barang milik daerah pada organisasi perangkat daerah yang menggunakan pola pengelolaan keuangan BLUD, barang milik daerah serupa rumah negara, ganti rugi dan sanksi, ketentuan peralihan, ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien sangat membutuhkan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai yang terkelola dengan baik dan efisien; \ Menginga
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ten tang Pengelolaan Barang Milik NegarayDaerah, ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Daerah berpedoman pada kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah; I
d.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu ditetapkan Peraturan Daerah Pengelolaan Barang Milik Daerah;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Sumatera Selatan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik NegarajDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 310);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); Dengan Persetujuan Bersama . DEWAN P RWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA Menetapk n dan BUPATI MUSI RAWAS UTARA MEMUTUSKAN:

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Pasal 3 Maksud p ngelolaan Barang Milik Daerah, adalah :

Pasal 4

Tujuan pe gelolaan Barang Milik Daerah, adalah :

a.menu iang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pemba gunan daerah;
b.dkan akuntabilitas dalam pengelolaan Barang Milik Daerah;
c.dkan Pengelolaan Barang Milik Daerah secara tertib, efektif, efisien nomis; dan
d.sebaga pedoman dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah;

BAB III

RUANG LINGKUP DAN PRINSIP UMUM

Pasal 5

Ruang ling up pengelolaan Barang Milik Daerah dalam Peraturan InI adalah sebagai beri t:

a.ketent an umum;
b.pejabat pengelola barang milik daerah;
c.perenc naan kebutuhan dan penganggaran; d.
e.penggu aan;
f.pemanf atan;
g.pengam an dan pemeliharaan;
h.penilaia ;
1. 1.pemind htanganan; J. pemusn han;
k.pengha usan; 1.
n.peng lolaan Barang Milik Daerah pada OPD yang menggunakan pola peng lolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah:
o.Bara g Milik Daerah berupa rumah negara; dan
p.ganti gi dan sanksi;
a.baran yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDyang dilengkapi dengan doku en pengadaan; dan
b.baran yang berasal dari perolehan lainnya yang sah dilengkapi dengan doku en perolehan; Barang ya g berasal dari perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pas 16 huruf b meliputi:
a.baran yang diperoleh dari hibahj sumbanganjyang sejenis;
b.baran yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjianj kontrak, antara lain b rasal dari :
1. 1.ko trak keuangan;
2. 2.ko trak bagi hasil;
3. 3.ko trak kerjasama;
4. 4.pe janjian dengan negara lainjlembaga internasional; dan
5. 5.ke jasama Pemerintahan Daerah dengan badan usaha dalam pe yediaan infrastruktur;
c.yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undan an;
d.baran yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang te1ah memp nyai kekuatan hukum tetap; atau
e.baran yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal Pemeriritahan Daerah.

Pasal 7

Umum Pasal 8 Pejabat pen elolaan Barang Milik Daerah terdiri dari :

a.Pemeg ng Kekuasaan Pengelolaan Barang MilikDaerah;
b.Penge1 la Barang;
c.Pejaba Penatausahaan Barang;
d.Penggu a BarangjKuasa Pengguna Barang;
e.Pejaba Penatausahaan Pengguna Barang;
f.Penzu s Baranz Pencelola: ah pemegang kekuasaan pengelola Barang Milik Daerah yang mempuny i wewenang sebagai berikut:
a.mene apkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah;
b.mene apkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan Barang Milik aerah;
c.mene apkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daera ;
d.mene pkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang;
e.meng jukan usul pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang meme lukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
f.meny tujui usul pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya;
g.meny tujui usul pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagian tanah darr/b gunan dan selain tanah dan/bangunan; dan
h.menye ujui usul Pemanfatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Kerjasama Penye iaan Infrastruktur.

Pasal 10

(1)Sekret adalah pengelola barang milik Daerah.
(2)Pengel la Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab:
1. a.eliti dan menyetujui rencana kebutuhan BMD;
2. b.eliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/ perawatan bar ng milik daerah;
3. c.me gajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Da rah yang memerlukan persetujuan Bupati;
4. d.me gatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan pen hapusan barang milik daerah;
5. e.me gatur pelaksanaan pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang disetujui oleh Bupati atau DPRD; dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik f.
6. g.ukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang

Pasal 11

(2)Pejab t Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteta kan dengan Keputusan Bupati.
(3)Pejab t Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mem unyai wewenang dan tanggungjawab:
1. a.m mbantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam pe yusunan rencana kebutuhan Barang Milik Daerah kepada Pengelola B rang;
2. b.m mbantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam pe yusunan rencana kebutuhan pemeliharaarr/ perawatan Barang Milik D erah kepada Pengelola Barang;
3. c.m mberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan us 1 pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang m merlukan persetujuan Bupati;
4. d.m mberikan pertimbangan kepada pengelola barang untuk mengatur pe aksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan pe ghapusan barang milik daerah;
5. e.m mberikan pertimbangan kepada pengelola barang atas pelaksanaan pe indahtanganan Barang Milik Daerah yang telah disetujui oleh B pati atau DPRD;
6. f.m Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi in entarisasi barang milik daerah;
7. g.akukan pencatatan BMD berupa tanah darr/ atau bangunan yang h diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk entingan penyelenggaraan tugas dan fungsi 0 PD dan sedang tidak anfaatkan pihak lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang, serta Ba ang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang;
8. h.me gamankan dan memelihara Barang Milik Daerah sebagaimana di aksud pada huruf g;
  1. 1.me bantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pe gelolaan Barang Milik Daerah; dan J. yusun laporan Barang Milik Daerah.

Pasal 12

(1)Kepala Organisasi Perangkat Daerah adalah pengguna BMD.
(2)Penggu a Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keput san Bupati.
(3)Penggu a Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab:
1. a.me gajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik dae ah bagi OPDyang dipimpinnya;
2. b.me gajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang dip roleh dari beban APBDdan perolehan lainnya yang sah;
3. c.mel kukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang ber da dalam penguasaannya;
4. d.me ggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya unt k kepentingan penyelenggaraan tuzas dan furicai opn v::Incr
5. f.engajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik D erah berupa tanah danjatau bangunan yang tidak memerlukan p rsetujuan DPRD dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/ atau b ngunan;
6. g.m nyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah danj atau bangunan y ng tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fu gsi OPD yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak 1an, kepada Bupati me1a1uiPengelola Barang;
7. h.m ngajukan usul pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah;
  1. 1.m 1akukan pembinaan, pengawasan, dan pengenda1ian atas pe ggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
8. j.m nyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran d laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam guasaannya kepada Pengelola Barang.

Pasal 13

(1)Peng na Barang dapat melimpahkan sebagian kewenangan dan tanggung jawab epada Kuasa Pengguna Barang.
(2)Pelimp han sebagian wewenang dan tanggungjawab kepada Kuasa Peng na Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna Barang.
(3)Peneta an kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdas rkan pertimbangan jumlah barang yang dikelo1a, beban kerja, lokasi, kompetensi, danj atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya

Pasal 14

(1)Penggu a Barang dibantu oleh Pejabat Penetausahaan Pengguna Barang yang di etapkan oleh Bupati atas usul Pengguna Barang.
(2)Ketentu n lebih lanjut mengenai Pejabat Penetausahaan Pengguna Barang diatur d ngan Peraturan Bupati.

Pasal 15

c. rus barang pengelola; rus barang pengguna; dan rus barang pembantu. a. b.

(2)Ketentu lebih lanjut mengenai Pengurus Barang diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

(1)Kebutuhan Barang Milik Daerah disusun dengan rnern erhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daer h serta ketersediaan Barang MilikDaerah yang ada.
(2)Pere canaan Kebutuhan sebagairnana dirnaksud padaayat (1) rneliputi Pere canaan Pengadaan, Perneliharaan, Pernanfaatan, Pernindahtanganan, dan enghapusan Barang Milik Daerah.
(3)Pere canaan Kebutuhan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) rnerupakan salah satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan penyediaan angg ran untuk kebutuhan baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) enyusunan rencana kerja dan anggaran.
(4)Peren anaan Kebutuhan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1), kecuali Penghapusan, berpedornan pada: BABV PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN a. b. ndar barang; ndar kebutuhan; darr/ atau c.
(5)Stand r barang dan standar kebutuhan sebagairnana dirnaksud pada ayat
(4)h ruf a dan huruf b ditetapkan oleh Bupati setelah berkoordinasi denga Perangkat Daerah terkait.
(6)Penet pan standar kebutuhan oleh Bupati sebagairnana dirnaksud pada ayat 5) dilakukan berdasarkan pedornan sesuai dengan ketentuan perat ran perundang-undangan.
(7)harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks53PDFHirarki

Memuat teks peraturan…