DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2020

Nomor: 3
Tahun: 2020
Ditetapkan: 15 Maret 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur juga mengenai kedudukan, tugas dan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, hak dan kewajiban Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Pelaksanaan Penyidikan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Nu Ke P Ui 24 n 1 2. Af £ 1 Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112 Provinsi Sumatera Selatan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429): . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), . Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205), | Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Managemen Penyidik oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118), | Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 439), | Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 916), | Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara V4. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta kartu tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87),

9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166): Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, dan BUPATI MUSI RAWAS UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
3.Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara.
4.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Sat Pol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Rawas Utara.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan | 14 Kabupaten, Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut POLRI adalah Kepolisian Resort Kabupaten Musi Rawas Utara. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
10.Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut Pejabat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
11.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
12.Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, Operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
13.Kode Etik adalah norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas, sesuai dengan prosedur penyidikan, ketentuan peraturan perundang- undangan dan peraturan daerah dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia,
14.Operasi penindakan, yang selanjutnya disebut operaai yustisi adalah Operasi penegakan peraturan daerah dan peraturan perundang- undangan lainnya yang dilakukan oleh PPNS secara terpadu dengan sistem peradilan di tempat. re 8. 9. Peraturan Daerah ini bertujuan:

Pasal 2

a.sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses penyidikan oleh PPNS maupun koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik POLRI: dan
b.terwujudnya pelaksanaan penyidikan yang bersinergi dan professional antara PPNS dengan Penyidik POLRI, dengan mengedepankan PPNS dalam menangani kasus wewenangnya. tindak pidana dilingkup tugas dan

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: hak dan kewajiban: kode etik PPNS: pelaksanaan penyidikan, pelaksanaan operasi, . sekretariat PPNS, pendidikan dan pelatihan, ya m0 Ao Cr » Ti.

j.pembinaan dan pengawasan,
k.kerjasama,
l.pembiayaan, dan
m.ketentuan peralihan. kedudukan, tugas dan wewenang, pengangkatan, mutasi dan pemberhentian: kartu tanda pengenal dan atribut PPNS:

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 4

PPNS bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Satpol PP.

Pasal 5

(1)PPNS bertugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah. | NX
(2)Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPNS berkoordinasi dengan Penyidik POLRI setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, berwenang :
1. a.menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah,
2. b.melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian,
3. c.menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka,
4. d.melakukan penyitaan benda atau surat,
5. e.mengambil sidik jari dan memotret seseorang,
6. f.memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,
7. g.mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara,
8. h.mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya, dan
9. i.mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(2)PPNS tidak berwenang untuk melakukan penangkapan dan/atau penahanan kecuali jika ditentukan lain oleh Peraturan Perundang- undangan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

(1)PPNS selain memperoleh hak-haknya sebagai PNS, dapat diberikan 4 tunjangan khusus dengan memperhatikan kemampuan keuangan Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

PPNS wajib :

a.melakukan penyidikan, menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas Peraturan Daerah:
b.menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama,
c.membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal : pemeriksaan tersangka, pemasukan rumah, penyitaan barang, pemeriksaan saksi, pemeriksaan tempat kejadian, dan membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Pimpinan Unit kerja masing-masing.
d.menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidikan Penyidik POLRI di wilayah hukumnya, dan
e.membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Pimpinan Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS.

BAB IV

PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 9

(1)syarat pengangkatan PPNS meliputi :
1. a.masa kerja sebagai PNS paling singkat 2 (dua) tahun:
2. b.berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan lll/a,
3. c.berpendidikan paling rendah Sarjana Hukum atau sarjana lain yang aa , 173 2. 3. 4. 5. 6.
4. d.bertugas dibidang teknis operasional penegakan hukum,
5. e.sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dcngan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemcrintah: f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Ncgeri Sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir: dan
  1. 8.mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan,
(2)Calon PPNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada avat (1) diusulkan oleh Bupati untuk diangkat menjadi PPNS kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
(3)Usulan pengangkatan Calon PPNS menjadi PPNS oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri melalui Menteri Dalam Negeri atau Menteri lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(4)PPNS yang telah diangkat, dapat menjalankan tugasnya setelah dilantik dan mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya dihadapan Menteri atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan/atau pembinaan karier, Bupati dapat melakukan mutasi PPNS sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sebagai PPNS dan tidak berlaku terhadap PPNS yang dipromosikan.
(3)Dalam melakukan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memperhatikan tugas dan wewenang PPNS sehingga dapat tetap bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum.
(4)Dalam hal terjadi mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat meminta pertimbangan teknis dengan Perangkat Daerah terkait.
(5)Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri yang membidangi urusan hukum melalui Menteri 1. Dalam Negeri atau Menteri lainnya paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal keputusan mutasi ditetapkan.

Pasal 11

PPNS diberhentikan dari jabatannya karena:

a.diberhentikan sebagai PNS,
b.atas permintaan sendiri secara tertulis,
c.melanggar disiplin kepegawaian, sedang dan berat,
d.tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS,
e.meninggal dunia, dan
f.tidak lagi bertugas dibidang teknis operasional penegakan hukum.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…