DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 18 Februari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruang atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi SALINAN 2 Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
8.Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA dan BUPATI MUSI RAWAS UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
3.Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara.
4.Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
5.Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau.
6.Satuan Tugas Penegak KTR adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten, Instansi Vertikal, Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli kesehatan dan Organisasi Kemasyarakatan yang ditunjuk oleh Bupati bertugas membina dan menegakkan pelaksanaan KTR.
7.Pimpinan lembaga dan/atau badan pada Kawasan Tanpa Rokok adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai KTR.
8.Kantor Pemerintah adalah gedung/kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara termasuk Kantor Dinas/Badan, Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan, Unit Pelaksana Teknis Dinas, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Negara.
9.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat seperti rumah sakit, balai kesehatan, puskesmas, balai pengobatan, balai kesejahteraan 4 ibu dan anak, klinik kecantikan, tempat praktek dokter/dokter gigi/dokter hewan, rumah bersalin, tempat praktik bidan/perawat swasta, klinik kesehatan, apotek, toko obat, laboratorium kesehatan, dan/atau sarana kesehatan lainnya.
10.Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar meliputi pendidikan formal dan non formal lainnya.
11.Tempat anak bermain adalah tempat yang diperuntukan untuk kegiatan anak-anak, seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, arena bermain anak- anak/kelompok bermain anak dan sejenisnya.
12.Tempat Ibadah adalah bangunan/tempat yang dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama seperti masjid/musholla, gereja, pura, wihara, klenteng dan tempat ibadah lainnya.
13.Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan di suatu usaha.
14.Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat berupa kendaraan darat, air dan udara.
15.Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat seperti pertokoan/mall, hotel, restoran, rumah makan, jasa boga, bioskop, pasar, terminal, stasiun, tempat wisata, sarana olahraga dan kolam renang.
16.Tempat Khusus Untuk Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.

Pasal 2

KTR berasaskan:

a.kepentingan kualitas kesehatan manusia;
b.kemanfaatan umum;
c.keterpaduan;
d.perlindungan hukum; 5
e.kelestarian dan keberlanjutan;
f.partisipatif;
g.keterbukaan dan peran serta; dan
h.keadilan.

Pasal 3

Penetapan KTR bertujuan:

a.memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/atau perokok pasif;
b.memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
c.melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik secara langsung maupun tidak langsung;
d.menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok; dan
e.untuk menekan angka pertumbuhan perokok pemula.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

a.pengaturan KTR;
b.peran Serta Masyarakat;
c.pembinaan dan Pengawasan;
d.pembentukan Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok;
e.larangan dan Kewajiban;
f.sanksi Administratif;
g.ketentuan penyidikan; dan
h.ketentuan Pidana.

BAB II

KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 5

(1)KTR meliputi:
1. a.kantor pemerintah kabupaten;
2. b.fasilitas pelayanan kesehatan;
3. c.tempat proses belajar mengajar;
4. d.tempat anak bermain;
5. e.tempat ibadah;
6. f.angkutan umum; 6
7. g.tempat kerja; dan
8. h.tempat umum.
(2)KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar atau hingga batas kucuran air dari atap paling luar dengan batas yang telah ditentukan.

Pasal 6

KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f dilarang menyediakan Tempat Khusus Untuk Merokok.

Pasal 7

(1)Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf g dan huruf h dapat menyediakan Tempat Khusus Untuk Merokok.
(2)Tempat Khusus Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.tempat terpisah dari ruangan atau area yang dinyatakan sebagai tempat dilarang merokok;
2. b.dipasang tanda/petunjuk tempat khusus merokok;
3. c.merupakan ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar;
4. d.dilengkapi asbak atau tempat pembuangan puntung rokok; dan
5. e.dilengkapi data dan informasi bahaya merokok bagi kesehatan.

BAB III

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

(1)Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan tempat atau lingkungan yang bersih dan sehat serta bebas dari asap rokok.
(2)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk: 7
1. a.pengaturan KTR dilingkungan masing-masing, termasuk lingkungan dalam rumah sesuai dengan perilaku hidup bersih dan sehat;
2. b.bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan data dan/atau informasi mengenai dampak rokok bagi kesehatan
3. c.penyampaian saran, masukan, dan pendapat dalam penetapan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok; dan
4. d.keikutsertaan dalam kegiatan penyelenggaraan dan pengendalian KTR melalui pengawasan sosial;
5. e.mengingatkan dan menegur kegiatan merokok di dekat bayi, anak dan perempuan hamil pada KTR dan diluar KTR.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

(1)Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan sebagai upaya mewujudkan KTR.
(2)Pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat dan pimpinan atau penanggungjawab KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
1. a.sosialisasi dan koordinasi;
2. b.pemberian pedoman;
3. c.konsultasi;
4. d.monitoring dan evaluasi; dan/atau
5. e.pemberian penghargaan,
(3)Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan.

Pasal 10

Biaya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibebankan pada Anggaran Pendapatan 8 Dan Belanja Daerah Kabupaten dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…