DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 4 Tahun 2020

Nomor: 4
Tahun: 2020
Ditetapkan: 14 Agustus 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 67

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai Pelayanan Publik dengan menetapkan batasan-batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai pembina, penanggungjawab dan organisasi penyelenggara pelayanan publik, kerjasama penyelenggara dalam kegiatan teknis operasional pelayanan dan/atau pendukung pelayanan. Pelayanan Publik meliputi: a. Pelayanan barang publik; b. Pelayanan jasa publik; c. Pelayanan adminstratif.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas, menjamin penyediaan pelayanan publik serta mempertegas hak dan kewajiban setiap masyarakat sehingga terwujudnya tanggungjawab Pemerintah Kabupaten dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang memberi dasar pengaturan yang jelas:
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Publik, Mengingat : I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara “ Tahun1945: 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 4. ATK. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038),

3.Undang-Undang Nomor 16 tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429), . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang4. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), . Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang5. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357), , Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang6. Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178): | Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara7. dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2014 Nomor 615), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA dan BUPATI MUSI RAWAS UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN PUBLIK. : Kh BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.

2.Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara. 3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara. 5. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. 6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
7.Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
8.Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata . Untuk kegiatan Pelayanan Publik.
9.Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja Penyelenggara Pelayanan Publik yang berada dilingkungan institusi penyelenggara negara, - korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang- undang untuk kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan Pelayanan Publik.
10.Pelaksana Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja didalam Organisasi Penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan Pelayanan Publik. 17 1l.Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat Pelayanan Publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. 12.Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
13.Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan. 14, Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan Pelayanan Publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan hukum milik negara serta badan swasta, maupun perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan Pelayanan Publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
15.Sistem Pelayanan Terpadu merupakan satu kesatuan pengelolaan dalam pemberian pelayanan yang dilaksanakan dalam satu tempat dan dikontrol oleh sistem pengendalian manajemen guna mempermudah, mempercepat, dan mengurangi biaya.
16.Survey Kepuasan Masyarakat yang selanjutnya disingkat SKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggaraan pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.
17.Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pelayanan Publik berasaskan:

a.kepentingan umum, | 4 / LA. “
b.kepastian hukum, Cc. kesamaan hak,
d.keseimbangan hak dan kewajiban,
e.keprofesionalan,
f.partisipatif,
g.persamaan perlakuan/tidak diskriminatif,
h.keterbukaan,
i.akuntabilitas,
j.fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan,
k.ketepatan waktu, dan 1. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.pembina, penanggung jawab dan Organisasi Penyelenggara,
b.kerjasama Penyelenggara Pelayanan Publik, C. penyelenggaraan Pelayanan Publik,
d.peran serta Masyarakat,
e.penyelesaian pengaduan, dan
f.pengawasan.

BAB II

PEMBINA, PENANGGUNG JAWAB DAN ORGANISASI PENYELENGGARA

Pasal 4

(1)Bupati merupakan Pembina dalam menyelenggarakan Pelayanan Publik.
(2)Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Pasal 5

() Pembina melaporkan hasil perkembangan kinerja Pelayanan Publik kepada DPRD dan Gubernur.

(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan. -. Nk

Pasal 6

(1)Penanggung jawab penyelenggaraan Pelayanan Publik adalah Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Pembina.
(2)Penanggung jawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.mengkoordinasikan kelancaran penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan Standar Pelayanan pada setiap Perangkat Daerah,
2. b.melakukan evaluasi penyelenggaraan Pelayanan Publik, dan melaporkan kepada pembina pelaksanaan penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Perangkat Daerah.

Pasal 7

(1)Organisasi Penyelenggara wajib menyelenggarakan Pelayanan Publik sesuai dengan tujuan pembentukan.
(2)Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)paling sedikit meliputi: pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan Masyarakat, pengelolaan informasi, pengawasan internal, a. b. c. penyuluhan kepada Masyarakat, dane. pelayanan konsultasi.
(3)Penyelenggara dan seluruh bagian Organisasi Penyelenggara bertanggung jawab atas ketidakmampuan, pelanggaran, dan £ kegagalan penyelenggaraan pelayanan.

Pasal 8

Penyelenggara berhak :

a.memberikan pelayanan tanpa dihambat pihak lain yang bukan | tugasnya, |
b.melakukan kerja sama, BN 27
c.mempunyai anggaran pembiayaan penyelenggaraan Pelayanan Publik:
d.melakukan pembelaan terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik:dan
e.menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Penyelenggara wajib :

a.menyusun dan menetapkan standar pelayanan: b. menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan Maklumat Pelayanan: C. menempatkan Pelaksana yang kompeten: d. menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas Pelayanan Publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai,
e.memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan Pelayanan Publik:
f.melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan,
g.berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Pelayanan Publik: h.memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan:
i.membantu Masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya, J. bertanggung jawab dalam pengelolaan Organisasi Penyelenggara:
k.memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan hukum apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab atas posisi atau jabatan, dan
l.memenuhi panggilan atau mewakili organisasi untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah sesuai dengan peraturan perundang- 4 undangan.

Pasal 10

| . d) Dalam menyelenggarakan Pelayanan Publik, Penyelenggara dibantu oleh Pelaksana,dengan jabatan:

a.administrator,
b.pengawas, W
c.fungsional tertentu, dan
d.fungsional Umum.

(2)Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan Pelayanan Publik sesuai dengan penugasan Penyelenggara.
(3)Dalam hal Pelaksana tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks67PDFHirarki

Memuat teks peraturan…