DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 5 Tahun 2020

Nomor: 5
Tahun: 2020
Ditetapkan: 14 Agustus 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dengan menetapkan batasan-batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai minimal luas ruang terbuka hijau; pelaksanaan pengelolaan ruang terbuka hijau, pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan pengelolaan ruang terbuka hijau. DIatur juga mengenai peran masyarakat dalam pengelolaan ruang terbuka hijau.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan dan menjaga kualitas lingkungan melalui pengelolaan ruang terbuka hijau diperlukan pengaturan mengenai standar yang baku, terencana, sistematis, terpadu serta berkelanjutan didalam pengelolaan ruang terbuka hijau,
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, Mengingat :1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725),
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | MX (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429), 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), 5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042), Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan ' Perkotaan: 7. 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor9. 2 1 P4 ' 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau dikawasan Perkotaan,
10.Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 42), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA dan BUPATI MUSI RAWAS UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
3.Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara. 4, Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara. 5, Ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih Juas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang jalur dimana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.
6.Ruang Terbuka Hijau selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara 3 Io 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang Terbuka Hijau Publik yang selanjutnya disingkat RTH Publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Ruang terbuka hijau Privat yang selanjutnya disingkat RTH Privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan. Pengelolaan adalah proses pencapaian tujuan dan sasaran meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi. Taman adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi sebagai paru-paru Kota. Kawasan adalah suatu area yang dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu dengan fungsi utama lindung atau budidaya. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekoriomi. Fasilitas Umum adalah bangunan-bangunan yang dibutuhkan dalam sistem pelayanan lingkungan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten yang terdiri antara lain jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan gas, jaringan air bersih, jaringan air kotor, terminal angkutan umum, pembuangan sampah dan pemadam kebakaran. Jalur Hijau adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak didalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun didalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA). Vegetasi adalah keseluruhan tetumbuhan dari suatu kawasan baik yang berasal dari kawasan itu atau didatangkan dari luar, meliputi pohon, perdu, semak, dan rumput. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang khusus oleh Peraturan Perundang- 7. 8. 9. undangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran NX Peraturan Daerah.
17.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
18.Badan Hukum adalah Badan Hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya dibidang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
19.Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

Pasal 2

Tujuan pengelolaan RTH, adalah: a. menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air: b. menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan, C. mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan: dan dan nyaman.

Pasal 3

Fungsi RTH meliputi:

a.fungsi ekologis yang terdiri atas:
1. 1.pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan:
2. 2.tempat perlindungan plasma nutfah dan keanekaragaman hayati,
3. 3.pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara: dan
4. 4.pengendali tata air.
b.fungsi sosial dan budaya yang terdiri atas:
1. 1.sarana bapi warpa kota untuk berinteraksi,
2. 2.tempat rekreasi,
3. 3.sarana pengembangan budaya daerah,
4. 4.sarana peningkatan kreatifitas dan produktivitas warga kota, dan
5. 5.sarana pendidikan, penelitian dan pelatihan.
c.fungsi ekonomi yang terdiri atas:
1. 1.sarana ekonomi dalam rangka transaksi komoditas produktif dan
2. 2.sarana dalam rangka penambahan nilai dari lingkungan.
d.fungsi estetika yang terdiri utus: Il.sarana dalam rangka meningkatkan kenyamanan dan keindahan Ld
d.me mn bal 11 gkatkan kualitas lingkungan perxotaan yang hat indah hercih lingkungan, dan
1. 2.sarana dalam rangka meningkatkan harmonisasi dan keseimbangan antara ruang terbangun dan ruang tidak terbangun.

Pasal 4

Ruang lingkup Pengelolaan RTH meliputi :

a.luas RTH:
b.Pengelolaan RTH: C. pengawasan dan pengendalian:
d.peran serta masyarakat: e. pendanaan,
f.larangan:
g.ketentuan penyidikan: dan
h.ketentuan pidana

BAB II

LUAS RUANG TERBUKA HIJAU

Pasal 5

(1)Luas RTH minimal 304 (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan.
(2)Luas RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup RTH Publik 20Yo (dua puluh persen) dan Privat 10 $6 (sepuluh persen).
(3)Penyediaannya luas RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan Pemerintah Kabupaten.
(4)Penyediaannya luas RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab pihak/lembaga swasta, perseorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 6

(1)Setiap Orang dan/atau Badan Hukum dapat menyiapkan perencanaan pembangunan RTH Privat miliknya.
(2)Perencanaan RTH Privat untuk kepentingan usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan berpengaruh terhadap kepentingan umum seperti kompleks perumahan, pertokoan, pergudangan, industri/pabrik, tempat rekreasi dan lain-lain harus mendapat persetujuan/pengesahan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk. 6 W

Pasal 7

(1)RTH Publik terdiri dari :
(2)
1. a.taman kota,
2. b.hutan kota:
3. c.sabuk hijau,
4. d.jalur hijau jalan,
5. e.ruang pejalan kaki, dan
6. f.fungsi tertentu. RTH Publik fungsi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
7. a.jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi:
8. b.sempadan sungai, C. sempadan pantai,
9. d.sumber air bakuj/mata air, dan ec. pemakaman.

Pasal 8

RTH Privat terdiri dari : j. k. l m. taman rekreasi,a. taman perumahan,b. taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial, Taman lingkungan tempat ibadah dan pendidikan, kebun binatang, pemakaman umum yang berasal dari wakaf, lapangan olah raga, lahan pertanian perkotaan, jalur di bawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET), taman atap (roofgarden), taman dinding (wall garden), halaman pertokoan, dan d. e. £ 8 h. halaman tempat usaha.

Pasal 9

(1)Bupati wajib melakukan pelaksanaan pengelolaan RTH. | he i.
(2)Pelaksanaan pengelolaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan RTH.
(3)Pelaksanaan pengelolaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
1. a.pembangunan RTH,
2. b.pemanfaatan RTH, C. pemeliharaan RTil, dari
3. d.pengamanan RTH.

Pasal 10

(1)Setiap Orang dan/atau Badan Hukum wajib melakukan pengelolaan dan pemanfaatan RTH miliknya.
(2)Pengelolaan dan pemanfaatan RTH dilaksanakan berdasarkan perencanaan tata ruang yang telah ditetapkan atau atas ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten serta wajib memperhatikan keseimbangan lingkungan.
(3)Setiap Orang dan/atau Badan Hukum yang mengelola dan memanfaatkan RTH tidak berdasarkan perencan telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menghentikan, mengosongkan dan mengembalikan RTH sesuai keadaan semula atas beban dan tanggung jawab yang bersangkutan.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…