DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 5 Tahun 2022

Nomor: 5
Tahun: 2022
Ditetapkan: 18 Februari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur mengenai Rencana pembangunan industri Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2020-2040, ketentuan umum, industri prioritas nasional, industri unggulan provinsi dan komoditas unggulan pilihan di Kabupaten Musi Rawas Utara, RPIK Tahun 2020-2040,Pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, ketentuan penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020-2040; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan SALINAN Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
7.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana lnduk Pembangunan lndustri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
12.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kebijakan lndustri Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 8);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/MIND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan lndustri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
15.Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);
16.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 11);
17.Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 18);
18.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 1);
19.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peratuan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 Nomor 3);
20.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 Nomor 7);
21.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten MusiRawas Utara Tahun 2018-2038; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA dan BUPATI MUSI RAWAS UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020- 2040

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
3.Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
5.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
6.Industri Prioritas Nasional adalah industri yang ditetapkan menjadi pilihan utama untuk dibangun dan dikembangkan dalam wilayah Negara Indonesia dan dilaksanakan di daerah-daerah sesuai dengan potensi dan kesesuaian sumber dayanya.
7.Industri Unggulan Provinsi adalah industri yang ditetapkan menjadi industri unggulan dan utama di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
8.Industri Unggulan Kabupaten adalah industri yang ditetapkan menjadi industri unggulan dan utama di wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara.
9.Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015- 2035 yang selanjutnya disingkat RIPIN adalah pedoman bagi Pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri.
10.Kebijakan Industri Nasional, yang selanjutnya disingkat KIN adalah arah dan tindakan untuk melaksanakan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.
11.Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2037 yang selanjutnya disingkat RPIP 2017-2037 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Provinsi Sumatera Selatan.
12.Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020-2040 yang selanjutnya disingkat RPIK 2020-2040 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Kabupaten Musi Rawas Utara.

BAB II

INDUSTRI PRIORITAS NASIONAL, INDUSTRI UNGGULAN PROVINSI DAN KOMODITAS UNGGULAN PILIHAN DI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Pasal 2

(1)Industri Prioritas Nasional di Kabupaten yang ditetapkan dalam RIPIN 2015-2035 antara lain adalah :
1. a.Industri Pangan; dan
2. b.Industri Hulu Agro.
(2)Industri Unggulan Provinsi Sumatera Selatan di Kabupaten yang ditetapkan dalam RPIP Sumatera Selatan 2017-2037 adalah:
1. a.Industri kerajinan perhiasan;
2. b.Industri pengolahan ikan;dan
3. c.Industri pengolahan produk karet.
(3)Industri Unggulan Kabupaten Musi Rawas Utara ditetapkan dalam RPIK 2020-2040 terdiri dari: a.batu akik;
1. b.industri pengolahan ikan;
2. c.industri pangan;
3. d.industri karet;dan
4. e.industri sawit.

BAB III

RPIK TAHUN 2020-2040

Pasal 3

(1)Jangka waktu RPIK ini dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2040.
(2)RPIK Tahun 2020-2040 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali setiap 5 (lima) tahun.
(3)RPIK Tahun 2020-2040 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

(1)Sistematika RPIK Tahun 2020-2040 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) sebagai berikut :
1. a.BAB I : PENDAHULUAN
2. b.BAB II : GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI
3. c.BAB III : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH
4. d.BAB IV : STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
5. e.BAB V : PENUTUP
(2)Bab IV Strategi dan Program Pembangunan Industri Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tentang:
1. a.Sasaran Program Pembangunan Indsutri dengan periodisasi Tahun 2020-2040;
2. b.Strategi Pengembangan;
3. c.Rencana aksi dengan periodisasi 2020-2040;
  1. 1.Tahap I Tahun 2020-Tahun 2024;
  2. 2.Tahap II Tahun 2025- Tahun 2029;
  3. 3.Tahap III Tahun 2030– Tahun2034;
  4. 4.Tahap IV Tahun 2035- Tahun 2040.
4. d.Lokasi pengembangan.
(3)Sistematika RPIK 2020-2040 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 5

RPIK Tahun 2020-2040 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) merupakan:

a.Pedoman operasional bagi OPD Pemerintah Kabupaten dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan bidang industri, terutama dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan industri unggulan kabupaten secara terpadu dan sinergis;
b.Pedoman pembangunan industri bagi pelaku industri, pengusaha dan/atau institusi terkait;
c.Pedoman dalam mengkoordinasikan perencanaan kegiatan pembangunan industri antar sektor, antar instansi vertical terkait, kabupaten dan provinsi ; dan
d.Informasi dalam menggalang dukungan social politik dan control social atas pelaksanaan kebijakan pembangunan industri unggulan kabupaten.

Pasal 6

(1)Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pemangku Kepentingan;
(2)Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.pemerintah pusat
2. b.provinsi/kabupaten/kota
3. c.swasta
4. d.perguruan tinggi
5. e.lembaga penelitian dan pengembangan; dan
6. f.lembaga kemasyarakatan lainnya.

Pasal 7

(1)Selain melaksanakan pembangunan industri unggulan kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat (2), kabupaten/kota dapat membangun industri lain yang potensial di kabupaten/kota sendiri.
(2)Pembangunan industri potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam RPIK.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

(1)Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPIK 2020- 2040.
(2)Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh OPD yang membidangi

Pasal 9

(1)Bupati menyampaikan laporan terhadap pelaksanaan RPIK 2020-2040 kepada Gubernur Sumatera Selatan yang tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perindustrian.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)RPIK 2020-2040 dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
(2)Dalam hal pelaksanaan RPIK 2020-2040 terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir, penetapan perubahan sasaran tahunan RPIK 2020-2040 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara. Ditetapkan di Muara Rupit pada tanggal 18 Februari 2022 BUPATI MUSI RAWAS UTARA DTO DEVI SUHARTONI Diundangkan di Muara Rupit pada tanggal 18 Februari 2022 PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, DTO SUHARTO PATIH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2022 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : (5-25/2022)

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…