DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 7 Tahun 2022

Nomor: 7
Tahun: 2022
Ditetapkan: 18 Februari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur mengenai Adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 ;Ketentan umum,Pelaksanaan,Monitoring dan evaluasi,Pendanaan,sanksi administratif,ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penanggulangan penularan Corona Virus Disease 2019 harus tetap mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat, salah satunya dengan penerapan Tatanan Kehidupan Baru pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019; SALINAN 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang 3 Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12.Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
13.Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
14.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
15.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
16.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka 4 Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
18.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
19.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Desease 2019 (Covid-19);
20.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA dan BUPATI MUSI RAWAS UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019. 5

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
3.Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah dilingkungan Kabupaten Musi Rawas Utara.
5.Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Musi Rawas Utara.
6.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Indonesia Komando Distrik Militer 0406 Musi Rawas Lubuklinggau Musi Rawas Utara.
7.Kejaksaan adalah Kejaksaan Republik Indonesia Negeri Lubuklinggau.
8.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran yang selanjutnya disingkat Satpol PP dan Damkar adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Musi Rawas Utara.
9.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara.
10.Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Utara.
11.Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.
12.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
13.Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan Severe Acute Respiratory Syndrome - Corona Virus-2.
14.Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Kabupaten Musi Rawas Utara.
15.Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan/jasa. 6
16.Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di Kabupaten Musi Rawas Utara yang selanjutnya disebut Satgas Covid-19 adalah Satuan yang dibentuk Pemerintah Kabupaten.
17.Tatanan Kehidupan Baru adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal namun dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan Covid-19..
18.Setiap orang adalah orang perseorangan.
19.Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas dan interaksi selanjutnya disingkat 5M.
20.Protokol Kesehatan adalah serangkaian aturan/standar kesehatan yang ditetapkan dalam upaya pencegahan dan penularan penyakit.
21.Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Masa Pandemi Covid-19 yang selanjutnya disebut protokol kesehatan pencegahan Covid-19 adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikan atas dasar kesadaran untuk mencegah terpaparnya diri dan lingkungan sekitar dari penyebaran Covid- 19.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam menerapkan protokol kesehatan secara ketat menuju masyarakat yang aman, sehat dan produktif.

Pasal 3

Peraturan Daerah bertujuan untuk :

a.meningkatkan kedisiplinan dan partisipasi warga masyarakat serta para pemangku kepentingan untuk mencegah meningkatnya penularan dan penyebaran penyakit Covid-19 di Kabupaten;
b.mendorong warga masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta memiliki kesadaran mematuhi protokol kesehatan Covid-19 dalam upaya mencegah penularan dan penyebaran Covid-19 di Kabupaten; dan
c.mendorong terciptanya pemulihan yang terdampak pandemi Covid-19. 7

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah :

1.pelaksanaan;
2.sosialisasi dan partisipasi;
3.monitoring dan evaluasi;
4.pendanaan; dan
5.sanksi.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 5

Subjek pengaturan ini meliputi :

a.perorangan (melakukan 5M, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas dan interaksi);
b.pelaku usaha, (menyiapkan sarana dan prasarana 5M bagi karyawan dan pengunjung yang datang);
c.pimpinan/penanggung jawab Perangkat Daerah/Institusi/Pemerintah Desa/Lembaga; dan
d.pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum (menyiapkan sarana dan prasarana 5M bagi karyawan dan pengunjung yang datang).

Pasal 6

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi:

(1)bagi perorangan :
1. a.menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya, jika menggunakan masker kain harus 3 (tiga) lapis;
2. b.mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
3. c.pembatasan interaksi fisik (physical distancing); dan
4. d.meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); dan 8
5. e.menghindari menyentuh mata, hidung dang mulut dengan tangan yang tidak bersih.
(2)bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum :
1. a.sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19;
2. b.penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
3. c.upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas dilingkungan kerja;
4. d.upaya pengaturan jaga jarak ;
5. e.pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
6. f.penegakan kedisplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19; dan
7. g.fasilitas deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.
(3)kewajiban protokol kesehatan di tempat fasilitas umum meliputi sebagai berikut :
1. a.perkantoran pemerintah dan/swasta, tempat kerja, usaha, dan industri;
2. b.sekolah/institusi pendidikan lainnya;
3. c.tempat ibadah;
4. d.transportasi umum;
5. e.toko dan pasar tradisional;
6. f.apotek dan toko obat;
7. g.warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran;
8. h.pedagang kaki lima/lapak jajanan;
9. i.tempat wisata;
10. j.fasilitas pelayanan kesehatan;
11. k.area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumuhan massa; dan 9
12. l.tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang- undangan.

Pasal 7

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) setiap orang yang tinggal/berdomisili dan/atau berada dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara dalam berkegiatan melaksanakan gerakan masyarakat hidup sehat dan upaya pencegahan Covid-19, yaitu :

a.membatasi aktivitas keluar rumah hanya untuk berkegiatan yang penting dan mendesak;
b.membatasi aktivitas diluar rumah bagi mereka yang memiliki resiko tinggi bila terpapar Covid-19;
c.membatasi diri untuk tidak berada dalam kerumunan orang;
d.menghindari penggunaan peralatan pribadi secara bersama;
e.mencuci tangan menggunakan air bersih mengalir dengan sabun atau hand sanitizer sebelum dan/atau sesudah beraktivitas;
f.melakukan olahraga secara rutin;
g.mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang; dan
h.membatasi aktivitas di luar rumah bagi mereka yang sedang tidak sehat dengan gejala:
1. 1.demam dengan suhu tubuh diatas normal;
2. 2.batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak napas.

Pasal 8

Pimpinan/penanggung jawab tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) wajib :

a.menerapkan higiene dan sanitasi lingkungan serta pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
b.menerapkan pembatasan interaksi fisik (physical distancing) berjarak dalam rentang paling sedikit 1 (satu) meter antara orang untuk semua aktifitas;
c.menyiapkan sarana cuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun atau hand sanitizer,
d.menghindari aktivitas kerja /kegiatan yang dapat menciptakan kerumunan orang/masa; 10
e.melakukan fasilitas dan menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan penerapan protokol kesehatan pencegahan covid- 19;
f.memasang tanda indikator dan/atau penjelasan terkait penerapan protokol kesehatan pencegahan covid-19 yang menjadi tanggung jawabnya;
g.menghimbau dan melakukan edukasi kepada semua orang yang berada dalam tanggung jawabnya untuk menerapkan protokol kesehatan pencegahan covid-19; dan
h.melakukan penegakan kedisiplinan dan pengawasan internal protokol kesehatan pencegahan covid-19 secara berkala yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 9

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pimpinan/penanggung jawab Pemerintah Desa wajib melaporkan pendatang yang masuk di wilayahnya kepada Pemerintah Daerah untuk dilakukan surveilans.

Pasal 10

Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan pencegahan covid-19 sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh setiap penanggung jawab.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…