DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 8 Tahun 2022

Nomor: 8
Tahun: 2022
Ditetapkan: 18 Februari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur mengenai : Pedoman pembentukan pos pelayanan teknologi tepat guna,ketentuan umum,Posyatek,Kegiatan,Pembinaan,Pelaporan,Pembiayaan,ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk tercapainya upaya pemberdayaan masyarakat melalui Pelayanan Teknologi Tepat Guna melalui Pos Pelayanan Teknologi di Kabupaten, disusun pedoman pembentukan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945; SALINAN - 2 - | P a g e

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan - 3 - | P a g e Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9.Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan Teknologi Tepat Guna;
11.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810); - 4 - | P a g e Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA dan BUPATI MUSI RAWAS UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
3.Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.
5.Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disingkat TTG adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan.
6.Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna selanjutnya disebut Posyantek adalah lembaga kemasyarakatan di - 5 - | P a g e Kabupaten yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis Teknologi Tepat Guna.
7.Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
8.Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
9.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
11.Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pengembangan masyarakat melalui penciptaan kondisi yang memungkinkan masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri melalui pemberian sumberdaya, kesempatan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat.
12.Sumber Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disebut Sumber TTG adalah pencipta, produsen dan atau lainnya baik secara perorangan atau lembaga yang menghasilkan dan atau memiliki paling sedikit satu jenis Teknologi Tepat Guna yang diperlukan masyarakat pengguna Teknologi Tepat Guna.
10.Pemetaan kebutuhan adalah pengumpulan data dan informasi jenis Teknologi Tepat Guna, jenis usaha, sosial budaya dan potensi sumber daya lokal. - 6 - | P a g e
11.Pengembangan Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disebut Pengembangan TTG adalah kegiatan untuk menigkatkan kualitas dan kuantitas Teknologi Tepat Guna dalam bentuk design, fungsi dan manfaat Teknologi Tepat Guna.
12.Kerjasama Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disebut Kerjasama TTG adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk bekerja sama dalam rangka alih Teknologi Tepat Guna dalam semangat yang kooperatif demi pencapaian tujuan yang sama.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kabupaten yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15.Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
16.Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam memberdayakan masyarakat.

Pasal 2

Tujuan Pembentukan Posyantek adalah :

a.sebagai penghubung antara Masyarakat selaku pengguna TTG dengan sumber TTG;
b.memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan teknis, pelayanan informasi dan promosi berbagai TTG kepada masyarakat; dan - 7 - | P a g e
c.meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan TTG.

BAB II

POSYANTEK

Pasal 3

(1)Posyantek terdiri atas:
1. a.Posyantek yang berkedudukan di Kecamatan;
2. b.Posyantek yang berkedudukan di Kelurahan; dan
3. c.Posyantek yang berkedudukan di Desa.
(2)Posyantek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 4

Posyantek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertugas :

a.memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi TTG;
b.memfasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian TTG;
c.menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG:
d.memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
e.memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG;
f.memfasilitasi penerapan TTG; dan
g.menyusun laporan pengelolaan Posyantek. - 8 - | P a g e

Pasal 5

(1)Pembentukan Posyantek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) di Kecamatan dan Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Pembentukan Posyantek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) di desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 6

Pembentukan Posyantek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 selanjutnya didaftarkan pada Perangkat Daerah yang menangani bidang politik dalam negeri Kabupaten guna memperoleh Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Bupati.

Pasal 7

(1)Pengurus Posyantek Desa ditentukan berdasarkan hasil musyawarah yang terdiri dari unsur :
1. a.Kepala Desa;
2. b.BPD;
3. c.LPMD;
4. d.Tokoh adat ; dan
5. e.Tokoh masyarakat.
(2)Pengurus Posyantek Kecamatan dibentuk berdasarkan hasil musyawarah antara pengurus posyantek desa.
(3)Pengurus Posyantek sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tidak boleh berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil dan unsur partisipan atau pengurus organisasi politik/partai politik.
(4)Jumlah dan susunan pengurus Posyantek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit - 9 - | P a g e berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, seksi pengembangan dan seksi pelayanan atau disesuaikan dengan kebutuhan.
(5)Masa bakti kepengurusan dalam 1 (satu) periode paling lama 3 (tiga) tahun yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Posyantek.

Pasal 8

Struktur Organisiasi Posyantek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas :

a.pembina;
b.ketua;
c.sekretaris;
d.bendahara/Bagian Keuangan;
e.seksi Pelayanan Ttg, Kemitraan; dan
f.Pengembangan TTG atau seksi lain sesuai kebutuhan.

Pasal 9

Uraian tugas dan tanggung jawab Pengurus Posyantek pada struktur organisasi Posyantek adalah sebagai berikut :

a.ketua :
1. 1.bertindak sebagai manajer pelaksana kegiatan harian Posyantek;
2. 2.menjalankan rencana kegiatan dan rencana anggaran yang telah disusun oleh pengurus;
3. 3.menjalankan kebijakan dan ketentuan di Posyantek;
4. 4.mengatur dan mengkoordinir kegiatan yang dilakukan oleh setiap seksi;
5. 5.mempertanggung jawabkan kegiatan harian Posyantek kepada pengurus;
6. 6.menyusun rencana kerja serta mengatur pelaksanaannya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan; dan - 10 - | P a g e
7. 7.membuat laporan bulanan, tahunan dan sebagainya mengenai perkembangan lembaga Posyantek kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diketahui oleh Camat, Lurah, atau Kepala Desa.
b.sekretaris :
1. 1.menyelenggarakan semua administrasi Lembaga Posyantek dan dokumentasi kegiatan; dan
2. 2.apabila Ketua Posyantek berhalangan dan/atau dalam keadaan tidak menjalankan tugasnya, maka sekretaris melaksanakan tugas dan tanggung jawab Ketua.
c.bendahara :
1. 1.membuat catatan administrasi keuangan dan kekayaan (inventaris) Posyantek;
2. 2.menerima, menyimpan dan mencatat keluar masuk keuangan Posyantek; dan
3. 3.membuat laporan pertanggungjawaban keuangan.
d.seksi kemitraan :
1. 1.melaksanakan rencana kerja sesuai dengan bidang tugasnya;
2. 2.menjalin dan menjaga hubungan kerjasama dengan sumber teknologi (lembaga pemerintah, perguruan tinggi, Swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat dan pihak lain) dan pengguna teknologi (masyarakat umum, petani,pengusaha kecil, industri rumah tangga dan lain lain);
3. 3.mengindentifikasi potensi dan peluang pemasaran bagi usaha masyarakat; dan
4. 4.uraian tugas lainnya dirumuskan sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing Kecamatan dan perkembangan organisasi.
e.seksi pelayanan TTG dan Usaha:
1. 1.melaksanakan rencana kerja sesuai dengan bidang dan tugasnya; - 11 - | P a g e
2. 2.melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka pengenalan dan Penggunaan TTG;
3. 3.memberikan dampingan dan bimbingan teknis kepada teknologi;
4. 4.mengelola kegiatan usaha produktif Posyantek yang berkaitan dengan pelayanan teknologi ;
5. 5.uraian tugas lainnya dirumuskan sesuai dengan kondisi; dan
6. 6.kebutuhan masing-masing daerah dan perkembangan organisasi.
f.Seksi Pengembangan TTG :
1. 1.melaksanakan rencana kerja sesuai dengan bidang dan tugasnya;
2. 2.mengindentifikasi kebutuhan masyarakat akan teknologi;
3. 3.melakukan kajian dan pengembangan terhadap TTG yang sudah ada/dipakai oleh masyarakat;
4. 4.melakukan pendataan tentang pengunaan dan kebutuhan teknologi; dan
5. 5.uraian tugas lainnya yang dirumuskan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah dan perkembangan organisasi.

Pasal 10

(1)Hubungan kerja antara Posyantek dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
(2)Hubungan kerja antara Posyantek dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya bersifat konsultatif dan koordinatif.
(3)Hubungan kerja antara Posyantek dengan pihak ketiga bersifat kemitraan. - 12 - | P a g e

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…