DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 9 Tahun 2017

Nomor: 9
Tahun: 2017
Ditetapkan: 15 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam peraturan ini diatur mengenai RENCANA PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN. KETENTUAN UMUM ,AZAS, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI,KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU ,OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA DI DAERAH,KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH,PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN ,KETENTUAN PENUTUP, ,

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sumber daya alam, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni dan budaya merupakan modal yang potensial bagi usaha pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Musi Rawas Utara;
b.bahwa potensi kepariwisataan di Kabupaten Musi Rawas Utara perlu dikembangkan guna menunjang pembangunan Kepariwisataan dan pembangunan Daerah pada khususnya;
c.bahwa pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Musi Rawas Utara tidak hanya mengutamakan segi-segi pendapatan, namun juga memperhatikan segi agama, budaya, pendidikan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta bermartabat;
d.bahwa dalam rangka pembangunan kepariwisataan yang terscbar di Kabupaten Musi Rawas Utara, perlu langkah- langkah pengaturan yang mampu mewujudkan keterpaduan, keserasian dan berkelanjutan dalam kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan yang berwawasan dan bermartabat;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan-Kabupaten; L. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429); ' 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 10I, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658),
5.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 3); Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA dan BUPATI MUSI RAWAS UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN.

BAB II

AZAS, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI

Pasal 2

RIPPKAB sebagai bagian integral dari Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan dan pembangunan daerah berazaskan:

a.pemanfaatan, yaitu pemanfaatan potensi daerah untuk kegiatan kepariwisataan di daerah secara optimal sehingga berdaya guna dan berhasil guna;
b.pelestarian, yaitu melestarikan nilai sosial budaya daerah dan kekayaan alam yang berfungsi sebagai ODTW serta pendukung pembangunan kepariwisataan itu sendiri;
c.keterpaduan, yaitu penciptaan pengaturan bagi semua sektor ' ' • pembangunan terkait demi keselarasan, keserasian dan keseimbangan secara menyeluruh di daerah;
d.berkelanjutan, yaitu menegakkan prinsip secara ekonomis, lingkungan, sosial budaya dan sumber daya yang dimanfaatkan agar kepentingan kehidupan kepariwisataan dapat dilakukan dalam lingkup yang cukup memadai;
e.berwawasan, yaitu penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat untuk dapat mendukung pembangunan kepariwisataan di daerah; dan
f.Bermartabat, yaitu mempunyai derajat sama, kedudukan yang sama, berkualitas, bermutu dan bernilai.

Pasal 3

Tujuan RIPPKAB adalah untuk memberikan arahan kegiatan Pembangunan Kepariwisataan di Daerah melalui pelestarian nilai budaya, Sejarah, pembangunan ekonomi kerakyatan, peningkatan kinerja pembangunan pariwisata dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pasal 4

Sasaran RIPPKAB adalah :

a.memantapkan pembangunan kepariwisataan daerah;
b.menetapkan strategi pembangunan kepariwisataan daerah;
c.menetapkan skala prioritas pembangunan pariwisata daerah

Pasal 5

RIPPKAB Berfungsi

a.sebagai pedoman pembinaan dan pembangunan kawasan pariwisata, obyek dan daya tarik wisata, sarana dan prasarana wisata, pemasaran wisata, promosi, kelembagaan kepariwisataan, sumber daya manusia kepariwisataan, serta investasi pembangunan di bidang kepariwisataan;
b.sebagai pedoman bagi pengawasan dan pengendalian pembangunan pariwisata, obyek dan daya tarik wisata;
c.sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan daerah sub sektor pariwisata; dan
d.sebagai penjabaran pemanfaatan kepariwisataan berdasarkan Rencana (RTRW) Kabupaten ruang sub sektor Tata Ruang Wilayah ' + •

BAB III

KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU

Pasal 6

Kedudukan RIPPKAB adalah :

a.sebagai dasar pertimbangan dalam penyusunan rencana pembangunan sub sektor kepariwisataan; dan
b.sebagai dasar penyusunan Rencana Detail Kawasan Pariwisata (RDKP) dan Rencana Teknik Obyek Wisata (RTOW).

Pasal 7

RIPPKAB dapat dipergunakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun dapat ditinjau kembali.

BAB IV

OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA DI DAERAH

Pasal 8

ODTW di Daerah meliputi: a.wisata alam; b.wisata buatan; c.wisata sejarah dan budaya; dan d.sentra industri kerajinan.

Pasal 9

Persebaran ODTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tersebut dalam Lampiran I Peta Perscbaran ODTW Kabupaten yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Selain ODTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdapat ODTW Daerah minat khusus yang meliputi: a.wisata alam; dan b.wisata budaya. Pasal II Selain ODTW sebagaimana dimaksud Pasal 8 dan Pasal 10 Bupati dapat menetapkan suatu kawasan sebagai ODTW berdasarkan perkembangan potensi pariwisata pada suatu kawasan dimaksud.

BAB V

KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERA

Pasal 12

Kebijakasanaan umum pembangunan pariwisata daerah adalah

a.pembangunan pariwisata berbasis pada masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat;
b.pembangunan pariwisata diarahkan untuk pembangunan pariwisata pedesaan menjadi desa wisata dan pariwisata yang ditunjang oleh industri kecil;
c.pembangunan daya tarik wisata melalui atraksi yang berbasis pada alam, seni dan budaya, sistem sosial serta kehidupan masyarakat (living culture);
d.pembangunan fasilitas dan utilitas pariwisata dibangun dengan menggunakan pola dan sistem setempat yang menunjang pertumbuhan industri kecil;
e.pembangunan pariwisata untuk mendukung pembangunan pariwisata Kabupaten Musi Rawas Utara Khususnya dan Propinsi sumatera Selatan pada umumnya;

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…