DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 19 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 74

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Asas,Tujuan dan Fungsi, Ruang Lingkup, Perencanaan Perkebunan, Penggunaan Tanah, Pemberdayaan dan Pengelolaan Usaha Perkebunan, Penyelenggaraan Program Kemitraan Pembangunan Perkebunan, Kerjasama Kemitraan, Pembinaan Program Kemitraan, Lingkup Pembinaan Kemitraan, Koordinasi Kemitraan, Pembenihan, Perlindungan Tanaman, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Penelitian dan Pengembangan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pembiayaan Usaha Perkebunan, Pembinaan dan Pengawasan, Perlindungan Usaha Perkebunan, Kelembagaan dan Jaringan Usaha Perkebunan, Sengketa Usaha Perkebunan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengoptimalkan pencapaian program pengembangan perkebunan rakyat di Kabupaten Nagan Raya perlu dilaksanakan melalui pola kemitraan bersama perkebunan besar dalam pembangunan perkebunan secara sinergi;
c.bahwa dengan semakin berkembangnya hasil-hasil positif yang telah dicapai kegiatan perusahaan perkebunan besar disatu sisi sementara disisi lain juga sering teijadi permasalahan dengan masyarakat di sekitarnya, maka dipandang perlu menumbuh kembangkan sinergi diantara keduanya, pmelalui pengembangan kemitraan pembangunan perkebunan antara pekebun/pengusaha perkebunan rakyat dengan pengusaha perkebunan besar di Kabupaten Nagan Raya secara terpadu;
d.bahwa untuk adanya kepastian hukum bagi subjek hukum dalam penyelenggaraan suatu perkebunan dan kemitraan di Kabupaten Nagan Raya perlu adanya suatu pengaturan;
e.bahwa 1
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membetuk Qanun Kabupaten Nagan Raya tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan di Kabupaten Nagan Raya. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
4.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
5.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10.Undang-Undang 2
10.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Wewenang Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, dan Hak Guna Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
18.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Perizinan Usaha Perkebunan; 3
19.Qanun
19.Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19);
20.Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033 Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
21.Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013-2033 (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015 Nomor 28). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGANRAYA dan BUPATI NAGAN RAYA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : RANCANGAN QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PENGELOLAAN USAHA PERKEBUNAN DI KABUPATEN NAGAN RAYA.

Pasal 1

Dalam Qanun iniyang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
3.Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nagan Raya
5.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya.
6.Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya.
7.Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten NaganRaya.
8.Satuan Keija Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Barang Milik Daerah.
9.Unit 4
9.Unit Kerja adalah bagian SKPK yang melaksanakan satu atau beberapa program.
10.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
11.Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya panen, pengelolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.
12.Penyelenggaraan perkebunan adalah upaya terpadu yang meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian perkebunan.
13.Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.
14.Hasil Perkebunan adalah semua barang dan jasa yang berasal dari perkebunan yang terdiri dari produk utama, produk turunan, produk sampingan, produk ikutan, dan produk lainnya.
15.Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
16.Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan di wilayah Aceh dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
17.Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disingkat IUP adalah Izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki perusahaan yang melakukan Usaha budidaya Perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
18.Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
19.Sengketa Perkebunan adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya usaha perkebunan.
20.Lahan perkebunan adalah sebidang tanah yang dimanfaatkan untuk usaha perkebunan.
21.Masyarakat adalah sekelompok orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah tertentu.
22.Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan Tanah, Wilayah, Sumber Daya Alam serta memiliki pranatana pemerintahan adat dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya.
23.Hak Adat 5
23.Hak Adat adalah hak yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam untuk kelangsungan hidup dan kehidupan masyarakat di wilayah tersebut.
24.Benih Tanaman yang selanjutnya disebut benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangkan tanaman.
25.Benih Bina adalah dari verietas unggul yang diproduksi dan peredarannya diawasi dan telah dilepas oleh Menteri Pertanian.
26.Sertifikasi Benih adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap benih yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi melalui pemeriksaan, pengujian Laboratorium dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk diedarkan.
27.Label adalah keterangan tertulis, tercetak atau bergambar tentang benih yang ditempatkan atau disertakan secara jelas pada sejumlah benih dalam suatu wadah/kemasan.
28.Izin Produksi Benih Bina adalah pemberian kewenangan oleh pejabat yang berwenang kepada perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah untuk melakukan kegiatan produksi benih bina.
29.Tanda Daftar adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang dan berlaku sebagaimana layaknya izin.
30.Pengawasan adalah segala kegiatan pemeriksaan yang berkala dan sewaktu-waktu diperlukan terhadap dokumen dan/ atau benih yang akan diedarkan atau beredar, untuk mengetahui kesesuaian mutu dan data lainnya dengan label dan standar mutu benihyang ditetapkan.
31.Industri Pengolahan Hasil Perkebunan adalah industri yang melakukan usaha pengolahan hasil perkebunan untuk meningkatkan nilai tambah dengan menerapkan prinsip-prinsip agribisnis dan teknologi pengolahan hasil yang aman buat kepentingan manusia, hemat energi, dan ramah lingkungan.
32.Benih Perkebunan yang selanjutnya disebut benih adalah tanaman perkebunan ataupun bagian darinya yang digunakan untuk tujuan memperbanyak dan atau mengembangbiakkan tanaman perkebunan.
33.Perlindungan Tanaman adalah segala upaya untuk mencegah kerugian pada budidaya tanaman yang diakibatkan oleh organisme pengganggu tumbuhan.
34.Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disingkat OPT adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan.
35.Eradikasi adalah tindakan pemusnahan terhadap tanaman, OPT, dan benda lain yang menyebabkan tersebarnya OPT di lokasi tertentu.
35.Eradikasi 6
36.Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
37.Pestisida adalah zat atau senyawa kimia, zat pengatur tumbuh dan perangsang tumbuh, bahan lain serta organisme renik atau virus yang digunakan untuk melakukan perlindungan tanaman.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Penyelenggaraanperkebunan berasaskan:

a.Kedaulatan;
b.Kemandirian;
c.Kemanfaatan;
d.Keberlanjutan;
e.Keterpaduan;
f.Kebersamaan;
g.Keterbukaan;
h.Efisiensi-keadilan;
i.Kearifan lokal; dan
j.Kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 3

Penyelenggaraan Perkebunan bertujuan untuk:

a.Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
b.meningkatkan sumber devisa Negara;
c.Menyediakan lapangan kezja dan kesempatan usaha;
d.Meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing dan pangsa pasar;
e.Meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahanbaku industri dala Negeri;
f.Memberikan perlindungan kepada pelaku usaha perkebunan dan masyarakat;
g.Mengelola dan mengembangkan sumber daya perkebunan secara optimal, bertanggungjawab dan lestari; dan
h.Meningkatkan pemanfaatanjasa perkebunan.

Pasal 4

Penyelenggaraan perkebunan mempunyai fungsi ekonomi, ekologi, sosial budaya dan lingkungan hidup.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan perkebunan meliputi:

a.perencanaan; 7
b.penggunaan
b.penggunaan lahan;
c.perbenihan;
d.Budidaya tanaman perkebunan;
e.usaha perkebunan;
f.pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
g.penelitian dan pengembangan;
h.sistem data informasi;
i.pengembangan sumber daya manusia;
j.pembiayaan usaha perkebunan;
k.penanaman modal;
1. 1.pembinaan dan pengawasan;
m.pemberdayaan dan pengelolaan usaha;
n.perlindungan tanaman;
o.perlindungan usaha perkebunan;
p.kelembagaan danjaringan usaha perkebunan;
q.sengketa usaha perkebunan; dan
r.peran serta masyarakat

BAB IV

PERENCANAAN PERKEBUNAN

Pasal 6

(1)Perencanaan perkebunan dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arah yang menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan perkebunan bagi kemakmuran masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan.
(2)Perencanaan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.perencanaan perkebunanjangka pendek;
2. b.perencanaan perkebunanjangka menengah; dan
3. c.perencanaan perkebunanjangka panjang.
(3)Perencanaan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
1. a.rencana pembangunan nasional;
2. b.rencana tata ruangwilayah;
3. c.kesesuaian tanah dan iklim serta ketersediaan tanah untuk usaha perkebunan;
4. d.daya dukung dan daya tampung lingkungan;
5. e.kineija pembangunan perkebunan;
6. f.perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
7. g.kondisi ekonomi dan sosial budaya;
8. h.kondisi pasar dan tuntutan globalisasi; dan
9. i.aspirasi daerah dengan tetap menjunjung tinggi keutuhan bangsa dan negara.
(4)Perencanaan perkebunan mencakup:
1. a.wilayah;
2. b.tanaman perkebunan;
3. c.sumber daya manusia;
4. d.kelembagaan;
5. e.kawasan perkebunan
6. f.keterkaitan dan keterpaduan hulu-hilir;
7. g.sarana dan prasarana; dan
8. h.pembiayaan.
(5)Penyelenggaraan 8
(5)Penyelenggaraan perencanaan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

PENGGUNAAN TANAH

Pasal 7

(1)Pelaku usaha perkebunan dapat diberikan hak atas tanah yang diperlukan berupa:
1. a.hak milik;
2. b.hak guna usaha;
3. c.hak guna bangunan, dan/atau
4. d.hak pakai sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Apabila tanah yang diperlukan merupakan tanah adat masyarakat hukum adat, maka mendahului hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon hak dapat melakukan peralihan atas tanah tersebut melalui musyawarah dengan masyarakat hukum adat sebagai pemegang hak adat dan/atau warga pemeganghak atas tanah yang bersangkutan.
(3)Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, tanpa persetujuan dari instansi yang memberikan hak dan harus mendapatkan rekomendasi dari instansi teknis.

BAB VI

PEMBERDAYAAN DAN PENGELOLAAN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 8

(1)Jenis Usaha perkebunan terdiri dari:
1. a.usaha budidaya tanaman perkebunan;
2. b.usaha industri pengolahan hasil perkebunan; dan
3. c.usaha pemasaran hasil perkebunan.
(2)Usaha budidaya tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan serangkaian kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan/atau sortasi hasil panen.
(3)Usaha industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan serangkaian kegiatan pengolahan hasil perkebunan untuk memperoleh nilai tambah baik dilakukan dalam skala industri kecil, menengah, dan besar.
(4)Usaha pemasaran hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan serangkaian kegiatan pemasaran hasil perkebunan untuk dipasarkan di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional.

Pasal 9

(1)Usaha perkebunan dapat dilakukan di seluruh Kabupaten Nagan Raya oleh pelaku usaha perkebunan baik pekebun maupun perusahaan perkebunan.
(2)Badan hukum asing atau perorangan warga negara asing yang melakukan usaha perkebunan di wilayah Kabupaten Nagan Raya wajib bekerjasama dengan Pelalcu Usaha Perkebunan Lokal atau Nasional dengan membentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
(3)Badan hukum asing atau perorangan warga negara asing yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi berupa larangan membuka usaha perkebunan.

Isi peraturan

Teks74PDFHirarki

Memuat teks peraturan…