Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nagan Raya Nomor 2 Tahun 2020
- Nomor
- 2
- Tahun
- 2020
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 8
Ringkasan
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 8 Pasal.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 8 Pasal.
menetapkan Rancangan Qanun tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Rava Tahun Anggaran 2020; Mengingat : i. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
4179);
1-2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Des(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5155);
4614);
4693); !| Tahun 2014 tentang Desa;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA dan BUPATI NAGAN RAYA MEMUTUSKAN : Menetapkan : QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN (APBK) NAGAN RAYA TAHUN ANGGARAN 2020
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2020 semula bcrjumlah Rpl .293.48 1 .943.599,14 bcrkurang scjumla.il (Rp81.312. 187.739,00) sehingga mcnjadi Rp 1 .2 12. 169.755.860,00 dengan rincian sebagai berikut:
1) Semula Rp 31.000.000.000.00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp (25.688.008.233.59) Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan Rp 5.311.991.766,41
1) Semula Rp 1.000.000.000,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp (1.000.000.000.00) Jumlall Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan Rp 0,00 ",T Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp 5.311.991.766.41 Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan setelah Perubahan Rp Q.QQ , Pasal 2
1) Semula Rp 89.412.809.632,14 2) Bertambah/(berkurang) Rp 21.228.351.375,85 Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp 110.641.161.007,99
1) Semula Rp 744.774.622.000,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp (87.4620.768.177.00) Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp 657.313.853.823,00 |
2) Bertambah/ (berkurang) Rp 24.476.623.110.00 Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan ' Rp 453.77 1. 135.077,00
1) Semula Rp 16.086.658.524,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp 2.688.441.375.26 Jumlah Pajak Daerah setelah Rp 18.775.099.899,26 Perubahan Basil Retribusi Daerah 1) Semula Rp 1.170.887.425,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rg_ 0,00 Jumlah Hasil Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp 1.170.887.425,00
1) Semula Rp' 3.700.000.000,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp_ 0,00 Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah setelah perubahan Rp 3.700.000.000,00
1) Semula Rp 7.000.000.000,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp __ 0,00 Jumlah Zakat/Infaq/Sadaqah setelah Perubahan Rp 7.000.000.000,00
1) Semula Rp 61.455.263.683,14 2) Bertambah/ (berkurang) Rp 18.539.910.000.59 Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan Rp 79.995.173.683,73
1) Semula Rp 566.877.295.000,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp (46.274.376.177.00) Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan Rp 520.602.918.823,00
1) Semula Rp 177.897.327.000,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp (41.186.392.000,00) Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan Rp 136.710.935.000,00 1-1
1) Semua Rp 18.720.800.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp 7.484 595.538.00 Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan Rp 26.205.395.538,00
1) Semula Rp 65.199.554.206,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp 8.676.688.500.00 Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp 73.876.242.706,00
1) Semula Rp 188.911.184.000,00 3) Bertambah/(berkurang) Rn 8.062.550.000.001 Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan Rp 196.973.734.000,00
1) Semula Rp 156.462.973.761,00 2) Bertambah/fberkurang) Rp 252.789.072,00 Jumlah Bantuan Keuangan dari Ihrovinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp 156.715.762.833,00
1) Semula Rp 636.071.328.060,40 2) Bertambah/fberkurang) Rp (6.643.990.088,OQ) Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp b29.427.337.972,40
1) Semula Rp 657.410.6 15.538,74 2) Bertambah/fberkurang) Rp (59.799.811.836.74) Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp 597.610.803.702,00
1) Semula Rp 363.352. 127.514,00 2) Bertambah/fberkurang) Kp (11.590.337.842,00) Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp 351.761.789.672,00
1) Semula Rp 4.749.300.000,00 2) Bertambah/fberkurang)' Rp 1.204.207.470.00 Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp 5.953.507.470,00
1) Semula Rp 5.344.500.000,00 2) Bertambah/fberkurang) Rp ___ 0.00 Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp 5.344.500.000,00
1) Semula Rp 3.451.509.188,00 2) Bertambah/fberkurang) Rp 242.099.814.00 Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa setelah Perubahan Rp 33.693.609.002,00
1) Semula Rp 257.673.891.358,40 2) Bertambah/fberkurang) Rp_ ( 2.317.159.530.00) \\\r ir- Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan setelah Perubahan Rp 255.356.731.828,40
1) Semula Rp 1.500.000.000,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp 5.817.200.000.00 Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp 7.317.200.000,00
1) Semula Rp 0,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp __ 0.00 Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp 0,00
1) Semula Rp 44.220.784.059,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp 11.752.834.991.00 Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp 55.973.619.050,00
1) Semula Rp 265.599.883.534,70 2) Bertambah/(berkurang) Hp (21.164.235.223.70) Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp 244.435.648.311,00
1) Semula Rp 347.589.947.945,04 2) Bertambah/ (berkurang) Rp (50.388.411.604.041 Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp 297.201.536.341,00
1) Semula ' Rp 31.000.000.000,00 2) Bertambah/ (berkurang) / R.p (25.688.008.233.59) Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan Rp 5.311.911.766,41
1) Semula Rp 1.000.000.000,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp (1.000.000.000,00) Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan Rp 0,00
1) Semula Rp 0,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp 0,00 Jumlah SiLPA setelah Perubahan Rp 0,00
1) Semula Rp 1.000.000.000,00 2) Bertambah/'(berkurang) Rp (1.000.000.000.00) Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan Rp 0,00
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini, terdiri dari :
viiiA
Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPK, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Daftar jumlah pegawai per Golongan dan per Jabatan; Daftar Piutang Daerah; Daftar Perubahan Penyertaan Modal (investasi) Daerah; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset tetap Daerah, Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya; Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini; Daftar Dana Cajlangan Daerah; dan Daftar Pinjaman Daerah dan Obiigasi Daerah. Pnsal 6 Penyediaan anggaran atas pengisian jabatan pada Dinas Pertanahan Kabupaten Nagan Raya dapat dilakukan penyesuaian anggaran untuk kebutuhan mendesak Tahun Anggaran 2020;
Bupati Nagan Raya menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan .Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagai landasan operasional pelaksanaan;
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan; Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. Ditetapkan di pada tanggal Suka Makmue, 21 Oktober 2020 M 4 Rabi'ul Awal 1442 H i) BUPATI NAGAlf RAYA 4 M. tfAMIItflDHAM Diundangkan di pada tanggal Suka Makmue, 22 Oktober 2020 M 5 Rabi'ul Awal 1442 H SEKRETARIS DAERAIÿ-KiÿUPATEN NAGAN RAYAÿ XrDuiarITHA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2020 NOMOR : 2 NOREG QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA, PROVINSI ACEH : (2/73/2020) Ix Nomor Tanggal 2 TAHUN 2020 21 Oktober 2020 PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA RINGKASAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020 NOMOR URA1AN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) URirr SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (RP) % 1 2 3 4 S 6 1 PENDAPATAN 1.263.481.943.599,14 1.221.726.149.907,99 (41.755:793.691,15) (3,30)
Membuka PDF…
Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda)