DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nagan Raya Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 21 Oktober 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 8 Pasal.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) yang diajukan sebagaimana maksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Perubahan APBK serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRK Nagan Raya pada pada tanggal 14 September 2020;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Rancangan Qanun tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Rava Tahun Anggaran 2020; Mengingat : i. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupateii Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiarig di Provinsi Nanggroe Aceh DarussaLam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Letribaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
11.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 1-2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Des(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
13.Undang-Undana Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Peubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15.Peraturan Pemerintah Nomor '23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Qadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun '2005 tentang Pedoman Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun '2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kineija lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun '2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun '2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
21.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun '2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun '2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 4693); !| Tahun 2014 tentang Desa;
24.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengavvasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
27.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
28.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 33);
29.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
30.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
31.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Keija Pemerintah Daerah sphflgnimans telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
33.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, y sebagaimana Lelah diubah bebcrapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Noraor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
34.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 20 19 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
35.Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
30.Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya;
37.Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 17 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Keija Dinas'Pertanahan Kabupaten Nagan Raya; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA dan BUPATI NAGAN RAYA MEMUTUSKAN : Menetapkan : QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN (APBK) NAGAN RAYA TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2020 semula bcrjumlah Rpl .293.48 1 .943.599,14 bcrkurang scjumla.il (Rp81.312. 187.739,00) sehingga mcnjadi Rp 1 .2 12. 169.755.860,00 dengan rincian sebagai berikut:

1.Pendapatan

a.Semula Rp 1.263.481.943.599,14
b.Bertambah/ (berkurong) Rp (41.755.793.691,151 Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp 1.221.726.149.907.99
1. 2.Belanja Daerah
a.Semula Rp 1.293.481.943.599,14
b.Bertambah/ (berkurang) Rp (66.443.801.924.74) Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp 1.227.038.141.674,40 Surplus/ (Defisit) setelah perubahan (Rp 5.311.991.766,41)
1. 3.Pembiayaan Daerah:
a.Penerimaan 1) Semula Rp 31.000.000.000.00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp (25.688.008.233.59) Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan Rp 5.311.991.766,41
b.Pengeluaran 1) Semula Rp 1.000.000.000,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp (1.000.000.000.00) Jumlall Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan Rp 0,00 ",T Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp 5.311.991.766.41 Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan setelah Perubahan Rp Q.QQ , Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
1. a.Pendapatan Asli Daerah 1) Semula Rp 89.412.809.632,14 2) Bertambah/(berkurang) Rp 21.228.351.375,85 Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp 110.641.161.007,99
2. b.Dana Perimbangan 1) Semula Rp 744.774.622.000,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp (87.4620.768.177.00) Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp 657.313.853.823,00 |
3. c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah I 1) Semula " Rp 429.294.511.967,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp 24.476.623.110.00 Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan ' Rp 453.77 1. 135.077,00
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Pajak Daerah 1) Semula Rp 16.086.658.524,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp 2.688.441.375.26 Jumlah Pajak Daerah setelah Rp 18.775.099.899,26 Perubahan Basil Retribusi Daerah 1) Semula Rp 1.170.887.425,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rg_ 0,00 Jumlah Hasil Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp 1.170.887.425,00
2. b.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 1) Semula Rp' 3.700.000.000,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp_ 0,00 Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah setelah perubahan Rp 3.700.000.000,00
3. c.Zakat/Infaq/Sadaqah 1) Semula Rp 7.000.000.000,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp __ 0,00 Jumlah Zakat/Infaq/Sadaqah setelah Perubahan Rp 7.000.000.000,00
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Salt 1) Semula Rp 61.455.263.683,14 2) Bertambah/ (berkurang) Rp 18.539.910.000.59 Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan Rp 79.995.173.683,73
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Dana Alokasi Umum 1) Semula Rp 566.877.295.000,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp (46.274.376.177.00) Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan Rp 520.602.918.823,00
2. b.Dana Alokasi Khusus 1) Semula Rp 177.897.327.000,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp (41.186.392.000,00) Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan Rp 136.710.935.000,00 1-1
(4)Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Pendapatan Hibah 1) Semua Rp 18.720.800.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp 7.484 595.538.00 Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan Rp 26.205.395.538,00
2. b.Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Peraerintahan Daerah Lainnya 1) Semula Rp 65.199.554.206,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp 8.676.688.500.00 Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp 73.876.242.706,00
3. c.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1) Semula Rp 188.911.184.000,00 3) Bertambah/(berkurang) Rn 8.062.550.000.001 Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan Rp 196.973.734.000,00
4. d.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 1) Semula Rp 156.462.973.761,00 2) Bertambah/fberkurang) Rp 252.789.072,00 Jumlah Bantuan Keuangan dari Ihrovinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp 156.715.762.833,00

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalain Pasal 1 terdiri dari:
1. a.Belanja Tidak langsung 1) Semula Rp 636.071.328.060,40 2) Bertambah/fberkurang) Rp (6.643.990.088,OQ) Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp b29.427.337.972,40
2. b.Belanja Langsung 1) Semula Rp 657.410.6 15.538,74 2) Bertambah/fberkurang) Rp (59.799.811.836.74) Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp 597.610.803.702,00
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai 1) Semula Rp 363.352. 127.514,00 2) Bertambah/fberkurang) Kp (11.590.337.842,00) Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp 351.761.789.672,00
2. b.Belanja Hibah 1) Semula Rp 4.749.300.000,00 2) Bertambah/fberkurang)' Rp 1.204.207.470.00 Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp 5.953.507.470,00
3. c.Belanja Bantuan Sosial 1) Semula Rp 5.344.500.000,00 2) Bertambah/fberkurang) Rp ___ 0.00 Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp 5.344.500.000,00
4. d.Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 1) Semula Rp 3.451.509.188,00 2) Bertambah/fberkurang) Rp 242.099.814.00 Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa setelah Perubahan Rp 33.693.609.002,00
5. e.Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan 1) Semula Rp 257.673.891.358,40 2) Bertambah/fberkurang) Rp_ ( 2.317.159.530.00) \\\r ir- Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan setelah Perubahan Rp 255.356.731.828,40
6. f.Belanja Tidak Terduga 1) Semula Rp 1.500.000.000,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp 5.817.200.000.00 Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp 7.317.200.000,00
7. g.Belanja Transfer Ke Pemerintah Pusat 1) Semula Rp 0,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp __ 0.00 Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp 0,00
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai 1) Semula Rp 44.220.784.059,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp 11.752.834.991.00 Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp 55.973.619.050,00
2. b.Belanja Barang dan Jasa 1) Semula Rp 265.599.883.534,70 2) Bertambah/(berkurang) Hp (21.164.235.223.70) Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp 244.435.648.311,00
3. c.Belanja Modal 1) Semula Rp 347.589.947.945,04 2) Bertambah/ (berkurang) Rp (50.388.411.604.041 Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp 297.201.536.341,00

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Penerimaan Pembiayaan Daerah 1) Semula ' Rp 31.000.000.000,00 2) Bertambah/ (berkurang) / R.p (25.688.008.233.59) Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan Rp 5.311.911.766,41
2. b.Pengeluaran Pembiayaan 1) Semula Rp 1.000.000.000,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp (1.000.000.000,00) Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan Rp 0,00
(2)Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 1) Semula Rp 0,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp 0,00 Jumlah SiLPA setelah Perubahan Rp 0,00
(3)Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 1) Semula Rp 1.000.000.000,00 2) Bertambah/'(berkurang) Rp (1.000.000.000.00) Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan Rp 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini, terdiri dari :

1.Lampiran I Ringkasan Perubahan APBK;
2.Lampiran II Ringkasan Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisaai; viiiA
3.Lampiran III
4.Lampiran IV
5.Lampiran V
6.Lampiran VI
7.Lampiran VII
8.Lampiran VIII
9.Lampiran IX
10.Lampiran X
11.Lampiran XI
12.Lampiran XII
13.Lampiran XIII Rincian APBK menurut; Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPK, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPK, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Daftar jumlah pegawai per Golongan dan per Jabatan; Daftar Piutang Daerah; Daftar Perubahan Penyertaan Modal (investasi) Daerah; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset tetap Daerah, Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya; Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini; Daftar Dana Cajlangan Daerah; dan Daftar Pinjaman Daerah dan Obiigasi Daerah. Pnsal 6 Penyediaan anggaran atas pengisian jabatan pada Dinas Pertanahan Kabupaten Nagan Raya dapat dilakukan penyesuaian anggaran untuk kebutuhan mendesak Tahun Anggaran 2020;

Pasal 7

Bupati Nagan Raya menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan .Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagai landasan operasional pelaksanaan;

Pasal 8

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan; Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. Ditetapkan di pada tanggal Suka Makmue, 21 Oktober 2020 M 4 Rabi'ul Awal 1442 H i) BUPATI NAGAlf RAYA 4 M. tfAMIItflDHAM Diundangkan di pada tanggal Suka Makmue, 22 Oktober 2020 M 5 Rabi'ul Awal 1442 H SEKRETARIS DAERAIÿ-KiÿUPATEN NAGAN RAYAÿ XrDuiarITHA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2020 NOMOR : 2 NOREG QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA, PROVINSI ACEH : (2/73/2020) Ix Nomor Tanggal 2 TAHUN 2020 21 Oktober 2020 PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA RINGKASAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020 NOMOR URA1AN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) URirr SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (RP) % 1 2 3 4 S 6 1 PENDAPATAN 1.263.481.943.599,14 1.221.726.149.907,99 (41.755:793.691,15) (3,30)

1.1 PENOAPATAN ASLI DAERAH 89.412.809.632,14 110.641.161.007,99 21.228.351.375,85 23,74 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 Pendapatan Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yartq Dipisahkan Penerimaan Zakat/Infak/Sadaqah Lain-lain Pendapatan Asll Daerah yang Sah 16.086.658.524,00 L.170.887 425,00 3.700.000.000,00 7.000.000.000,00 61.455.263.683,14 18.775.099.899,26 1.170.887.425,00 3.700.000.000,00 7.000.000.000,00 79.995.173.683,73 2.688.441.375,26 0,00 0,00 0,00 18.539.910.000,59 16,71 0,00 0,00 0,00 30,17 1 . 2 DANA PER1MBANGAN 744.774.622.000,00 657.313.853.823,00 (87.460.768.177,00) (11,74) 1.2.1 1.2.2 Transfer Urnum Transfer Khusus 566.877.295.000,00 177.897.327.000,00 520.602.918.823,00 136.710.935.000,00 (46.274.376.177,00) (41.186.392.000,00) (8,16) (23,15) 1*3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 429.294.511.967,00 453.771.135.077,00 24.476.6*3.110,00 5,70 1.3.1 1.3.3 1.3.4 1.3.5 Pendapatan Hibah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian Bantuan Keuangan dan Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 18.720.800.000,00 65.199.554.206,00 188.911.184.000,00 156.462.973.761,00 26.205.395.538,00 73.876.242.706,00 196.973.734.000,00 156.715.762.833,00 7.484.595.538,00 8.676.688.500,00 8.062.550.000,00 252.789.072,00 39,98 13,31 4,27 0,16 2 BELANJA 1.293.481.943.599,14 1.227.038.141.674,40 (66.443.801.924,74) (5,14) 2 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 636.071.328.060,40 629.427.337.972,40 (6.643.990.088,00) (1,04) 2.1.1 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8 Belanja Pegawai Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Belanja Tidak Terduga 363.352.127.514,00 4.749.300.000,00 5.344.500.000,00 3.451.509.188,00 257.673.891.358,40 1.500.000.000,00 351.761.789.672,00 5.953.507.470,00 5.344.500.000,00 3.693.609.002,00 255.356.731.828,40 7.317.200.000,00 (11.590.337.842,00) 1.204.207.470,00 0,00 242 099.814,00 (2.317.159.530,00) 5.817.200.000,00 (3,19) 25,36 0,00 7,01 (0,90) 387,81 2 . 2 BELANJA LANGSUNG 657.4 10.615.538,74 597.610.803.702,00 (59.799.811.336,74) (9,10) 2.2.1 2.2.2 2.2.3 Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 44.220.784.059,00 265.599.883.534,70 347.589.947.945,04 55.973.619.050,00 244.435.648.311,00 297.201.536.341,00 11.752.834.991,00 (21.164.235.223,70) (50.388 411.604,04) 26,58 (7,97) (14,50) RINGKASAN PERUBAHAN AP80 Halaman 1 URAIAN SURPLUS / (OEFISIT) PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN OAERAH Sisa Lebih Pertwtungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya PENGELUARAH PEMBIAYAAN OAERAH Penyeftaan Modal (Investasi) Peroerintah Daerah PEMBIAYAAN NETTO SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGOLA RAN TAHUN BERKENAAN RINGKASAN PCRUeAIIAN APBD JUMLAH (Rp> SEBELUM PERUBAHAN (3UOUO.OUO.UOO.UO) 3iooooco.ouo.co 3i.ooo.oco.ooo.co l.OCO.OCO.OOO.CO l.OOO.OCO.OOO.CO 30.000.0CO .000.CO 0.00 SETELAH PERUBAHAN (5.311 991.766,41) 5.311.901.766.41 5.311.991.766,41 0,00 0,00 5.311.991.766,41 0,00 BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) 24.6ttH.U0H.233,59 (25.688 008.233,59) (25.688.008.233.59) ( l.OOO.OCO.OOO.OO) (1.000.000.000,00) (24.688.008.233,59) 0,00 HAM BUPATI NAGAp J (82,29) (82,86) (82,86) (100,00) (100,00) (82,29) 0,00 Halaman 2 ) ' )--

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) yang diajukan sebagaimana maksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Perubahan APBK serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRK Nagan Raya pada pada tanggal 14 September 2020;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupateii Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiarig di Provinsi Nanggroe Aceh DarussaLam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Letribaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
11.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 1-2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Des(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
13.Undang-Undana Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Peubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15.Peraturan Pemerintah Nomor '23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Qadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun '2005 tentang Pedoman Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun '2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kineija lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun '2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun '2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
21.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun '2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun '2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 4693); !| Tahun 2014 tentang Desa;
24.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengavvasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
27.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
28.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 33);
29.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
30.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
31.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Keija Pemerintah Daerah sphflgnimans telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
33.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, y sebagaimana Lelah diubah bebcrapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Noraor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
34.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 20 19 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
35.Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
30.Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya;
37.Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 17 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Keija Dinas'Pertanahan Kabupaten Nagan Raya; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA dan BUPATI NAGAN RAYA MEMUTUSKAN : Menetapkan : QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN (APBK) NAGAN RAYA TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

1.Pendapatan

a.Semula Rp 1.263.481.943.599,14
b.Bertambah/ (berkurong) Rp (41.755.793.691,151 Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp 1.221.726.149.907.99
1. 2.Belanja Daerah
a.Semula Rp 1.293.481.943.599,14
b.Bertambah/ (berkurang) Rp (66.443.801.924.74) Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp 1.227.038.141.674,40 Surplus/ (Defisit) setelah perubahan (Rp 5.311.991.766,41)
1. 3.Pembiayaan Daerah:
a.Penerimaan 1) Semula Rp 31.000.000.000.00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp (25.688.008.233.59) Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan Rp 5.311.991.766,41
b.Pengeluaran 1) Semula Rp 1.000.000.000,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp (1.000.000.000.00) Jumlall Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan Rp 0,00 ",T Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp 5.311.991.766.41 Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan setelah Perubahan Rp Q.QQ , Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
1. a.Pendapatan Asli Daerah 1) Semula Rp 89.412.809.632,14 2) Bertambah/(berkurang) Rp 21.228.351.375,85 Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp 110.641.161.007,99
2. b.Dana Perimbangan 1) Semula Rp 744.774.622.000,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp (87.4620.768.177.00) Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp 657.313.853.823,00 |
3. c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah I 1) Semula " Rp 429.294.511.967,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp 24.476.623.110.00 Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan ' Rp 453.77 1. 135.077,00
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Pajak Daerah 1) Semula Rp 16.086.658.524,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp 2.688.441.375.26 Jumlah Pajak Daerah setelah Rp 18.775.099.899,26 Perubahan Basil Retribusi Daerah 1) Semula Rp 1.170.887.425,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rg_ 0,00 Jumlah Hasil Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp 1.170.887.425,00
2. b.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 1) Semula Rp' 3.700.000.000,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp_ 0,00 Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah setelah perubahan Rp 3.700.000.000,00
3. c.Zakat/Infaq/Sadaqah 1) Semula Rp 7.000.000.000,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp __ 0,00 Jumlah Zakat/Infaq/Sadaqah setelah Perubahan Rp 7.000.000.000,00
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Salt 1) Semula Rp 61.455.263.683,14 2) Bertambah/ (berkurang) Rp 18.539.910.000.59 Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan Rp 79.995.173.683,73
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Dana Alokasi Umum 1) Semula Rp 566.877.295.000,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp (46.274.376.177.00) Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan Rp 520.602.918.823,00
2. b.Dana Alokasi Khusus 1) Semula Rp 177.897.327.000,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp (41.186.392.000,00) Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan Rp 136.710.935.000,00 1-1
(4)Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Pendapatan Hibah 1) Semua Rp 18.720.800.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp 7.484 595.538.00 Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan Rp 26.205.395.538,00
2. b.Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Peraerintahan Daerah Lainnya 1) Semula Rp 65.199.554.206,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp 8.676.688.500.00 Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp 73.876.242.706,00
3. c.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1) Semula Rp 188.911.184.000,00 3) Bertambah/(berkurang) Rn 8.062.550.000.001 Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan Rp 196.973.734.000,00
4. d.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 1) Semula Rp 156.462.973.761,00 2) Bertambah/fberkurang) Rp 252.789.072,00 Jumlah Bantuan Keuangan dari Ihrovinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp 156.715.762.833,00

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalain Pasal 1 terdiri dari:
1. a.Belanja Tidak langsung 1) Semula Rp 636.071.328.060,40 2) Bertambah/fberkurang) Rp (6.643.990.088,OQ) Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp b29.427.337.972,40
2. b.Belanja Langsung 1) Semula Rp 657.410.6 15.538,74 2) Bertambah/fberkurang) Rp (59.799.811.836.74) Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp 597.610.803.702,00
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai 1) Semula Rp 363.352. 127.514,00 2) Bertambah/fberkurang) Kp (11.590.337.842,00) Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp 351.761.789.672,00
2. b.Belanja Hibah 1) Semula Rp 4.749.300.000,00 2) Bertambah/fberkurang)' Rp 1.204.207.470.00 Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp 5.953.507.470,00
3. c.Belanja Bantuan Sosial 1) Semula Rp 5.344.500.000,00 2) Bertambah/fberkurang) Rp ___ 0.00 Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp 5.344.500.000,00
4. d.Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 1) Semula Rp 3.451.509.188,00 2) Bertambah/fberkurang) Rp 242.099.814.00 Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa setelah Perubahan Rp 33.693.609.002,00
5. e.Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan 1) Semula Rp 257.673.891.358,40 2) Bertambah/fberkurang) Rp_ ( 2.317.159.530.00) \\\r ir- Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan setelah Perubahan Rp 255.356.731.828,40
6. f.Belanja Tidak Terduga 1) Semula Rp 1.500.000.000,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp 5.817.200.000.00 Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp 7.317.200.000,00
7. g.Belanja Transfer Ke Pemerintah Pusat 1) Semula Rp 0,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp __ 0.00 Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp 0,00
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai 1) Semula Rp 44.220.784.059,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp 11.752.834.991.00 Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp 55.973.619.050,00
2. b.Belanja Barang dan Jasa 1) Semula Rp 265.599.883.534,70 2) Bertambah/(berkurang) Hp (21.164.235.223.70) Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp 244.435.648.311,00
3. c.Belanja Modal 1) Semula Rp 347.589.947.945,04 2) Bertambah/ (berkurang) Rp (50.388.411.604.041 Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp 297.201.536.341,00

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Penerimaan Pembiayaan Daerah 1) Semula ' Rp 31.000.000.000,00 2) Bertambah/ (berkurang) / R.p (25.688.008.233.59) Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan Rp 5.311.911.766,41
2. b.Pengeluaran Pembiayaan 1) Semula Rp 1.000.000.000,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp (1.000.000.000,00) Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan Rp 0,00
(2)Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 1) Semula Rp 0,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp 0,00 Jumlah SiLPA setelah Perubahan Rp 0,00
(3)Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 1) Semula Rp 1.000.000.000,00 2) Bertambah/'(berkurang) Rp (1.000.000.000.00) Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan Rp 0,00

Pasal 5

1.Lampiran I Ringkasan Perubahan APBK;
2.Lampiran II Ringkasan Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisaai; viiiA
3.Lampiran III
4.Lampiran IV
5.Lampiran V
6.Lampiran VI
7.Lampiran VII
8.Lampiran VIII
9.Lampiran IX
10.Lampiran X
11.Lampiran XI
12.Lampiran XII
13.Lampiran XIII Rincian APBK menurut; Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPK, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPK, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Daftar jumlah pegawai per Golongan dan per Jabatan; Daftar Piutang Daerah; Daftar Perubahan Penyertaan Modal (investasi) Daerah; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset tetap Daerah, Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya; Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini; Daftar Dana Cajlangan Daerah; dan Daftar Pinjaman Daerah dan Obiigasi Daerah. Pnsal 6 Penyediaan anggaran atas pengisian jabatan pada Dinas Pertanahan Kabupaten Nagan Raya dapat dilakukan penyesuaian anggaran untuk kebutuhan mendesak Tahun Anggaran 2020;

Pasal 7

Bupati Nagan Raya menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan .Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagai landasan operasional pelaksanaan;

Pasal 8

1.1 PENOAPATAN ASLI DAERAH 89.412.809.632,14 110.641.161.007,99 21.228.351.375,85 23,74 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 Pendapatan Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yartq Dipisahkan Penerimaan Zakat/Infak/Sadaqah Lain-lain Pendapatan Asll Daerah yang Sah 16.086.658.524,00 L.170.887 425,00 3.700.000.000,00 7.000.000.000,00 61.455.263.683,14 18.775.099.899,26 1.170.887.425,00 3.700.000.000,00 7.000.000.000,00 79.995.173.683,73 2.688.441.375,26 0,00 0,00 0,00 18.539.910.000,59 16,71 0,00 0,00 0,00 30,17 1 . 2 DANA PER1MBANGAN 744.774.622.000,00 657.313.853.823,00 (87.460.768.177,00) (11,74) 1.2.1 1.2.2 Transfer Urnum Transfer Khusus 566.877.295.000,00 177.897.327.000,00 520.602.918.823,00 136.710.935.000,00 (46.274.376.177,00) (41.186.392.000,00) (8,16) (23,15) 1*3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 429.294.511.967,00 453.771.135.077,00 24.476.6*3.110,00 5,70 1.3.1 1.3.3 1.3.4 1.3.5 Pendapatan Hibah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian Bantuan Keuangan dan Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 18.720.800.000,00 65.199.554.206,00 188.911.184.000,00 156.462.973.761,00 26.205.395.538,00 73.876.242.706,00 196.973.734.000,00 156.715.762.833,00 7.484.595.538,00 8.676.688.500,00 8.062.550.000,00 252.789.072,00 39,98 13,31 4,27 0,16 2 BELANJA 1.293.481.943.599,14 1.227.038.141.674,40 (66.443.801.924,74) (5,14) 2 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 636.071.328.060,40 629.427.337.972,40 (6.643.990.088,00) (1,04) 2.1.1 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8 Belanja Pegawai Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Belanja Tidak Terduga 363.352.127.514,00 4.749.300.000,00 5.344.500.000,00 3.451.509.188,00 257.673.891.358,40 1.500.000.000,00 351.761.789.672,00 5.953.507.470,00 5.344.500.000,00 3.693.609.002,00 255.356.731.828,40 7.317.200.000,00 (11.590.337.842,00) 1.204.207.470,00 0,00 242 099.814,00 (2.317.159.530,00) 5.817.200.000,00 (3,19) 25,36 0,00 7,01 (0,90) 387,81 2 . 2 BELANJA LANGSUNG 657.4 10.615.538,74 597.610.803.702,00 (59.799.811.336,74) (9,10) 2.2.1 2.2.2 2.2.3 Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 44.220.784.059,00 265.599.883.534,70 347.589.947.945,04 55.973.619.050,00 244.435.648.311,00 297.201.536.341,00 11.752.834.991,00 (21.164.235.223,70) (50.388 411.604,04) 26,58 (7,97) (14,50) RINGKASAN PERUBAHAN AP80 Halaman 1 URAIAN SURPLUS / (OEFISIT) PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN OAERAH Sisa Lebih Pertwtungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya PENGELUARAH PEMBIAYAAN OAERAH Penyeftaan Modal (Investasi) Peroerintah Daerah PEMBIAYAAN NETTO SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGOLA RAN TAHUN BERKENAAN RINGKASAN PCRUeAIIAN APBD JUMLAH (Rp> SEBELUM PERUBAHAN (3UOUO.OUO.UOO.UO) 3iooooco.ouo.co 3i.ooo.oco.ooo.co l.OCO.OCO.OOO.CO l.OOO.OCO.OOO.CO 30.000.0CO .000.CO 0.00 SETELAH PERUBAHAN (5.311 991.766,41) 5.311.901.766.41 5.311.991.766,41 0,00 0,00 5.311.991.766,41 0,00 BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) 24.6ttH.U0H.233,59 (25.688 008.233,59) (25.688.008.233.59) ( l.OOO.OCO.OOO.OO) (1.000.000.000,00) (24.688.008.233,59) 0,00 HAM BUPATI NAGAp J (82,29) (82,86) (82,86) (100,00) (100,00) (82,29) 0,00 Halaman 2 ) ' )--