DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ngada No. 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 7 Maret 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 208

Lembaga terkait

Ringkasan

berisi tentang Pemilihan Kepala Desa, dengan sistematika sebagai berikut: I. Ketentuan Umum; II. Ruang Lingkup: III. Tata Cara Pemilihan; IV. Tahapan Pemilihan Kepala Desa; V. Persiapan: VI. Pencalonan: VII. Pemungutan Suara; VIII. Penghitungan Suara; IX. Penetapan; X. Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Masalah; XI. Penghitungan Ulang Suara; XII. Biaya Pemilihan; XIII. Masa Jabatan; XIV. Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Pegawai Negeri Sipil sebagai Calon Kepala Desa; XV. Pengangkatan Pejabat Kepala Desa; XVI. Pemberhentian Kepala Desa; XVII. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu; XVIII. Ketentuan Peralihan; XIX. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENNGADA dan BUPATINGADA ..

5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Q Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 571 7);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4); • I 3 masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui d8:11 dihormati dalam sistern pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10.Pernilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
11.Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
12.Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Camat pada tingkat Kecamatan dalam menduk:ung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
13.Panitia Pemilihan Kepala Desa . tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
14.Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
15.Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
16.Penjabat Kepala Desa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu. 1 7. Pernilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
18.Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
19.Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
20.Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPI' adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa. .. 4

Pasal 4

(1)Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu ka1i atau dapat bergelornbang. ~~~ilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan

Pasal 3

BABIII TATACARAPEMILIHAN Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur proses pemilihan Kepala Desa secara serentak dan bergelombang mulai dari:

a.tahap persiapan;
b.pencalonan;
c.pemungutan suara;
d.penghitungan suara;
e.penetapan;
f.mekanisme pengaduan dan penyelesaian masalah;
g.penghitungan ulang surat suara;
h.biaya pemilihan;
1. 1.masa jabatan;
j.Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Pegawai Negeri Sipil sebagai calon Kepala Desa;
k.pengangkatan Penjabat Kepala Desa;
1. 1.pemberhentian Kepala Desa; dan
m.pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

Pasal 2

21.Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
22.Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat pemilih menggunakan hak pilihnya dan tempat Panitia Pemilihan menghitung perolehan suara calon.
23.Tanda Gambar Calon Kepala Desa adalah Foto Calon Kepala Desa.
24.Pendaftaran adalah kegiatan penjaringan dan penyaringan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan.
25.Penjaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa dari tingkat Dusun.
26.Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Calon Kepala Desa berdasarkan persyaratan sesuai ketentuan yang ada.
27.Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh dinas yang berlaku di seluruh wilayah. Negara Kesatuan Republik Indonesia.
28.Hari adalah hari kerja. 5

(2)Kepala Desa menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati dan memberikan laporan keteran~an penyelengg~aan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada BPD paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan BPD.
(1)BPD memberitahukan kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.

Pasal 7

a.persiapan;
b.pencalonan;
c.pemungutan suara; dan
d.penetapan.

Pasal 6

(4)Pengelompokan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (-2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banya.k 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
(3)Pemilihan Kepala Desa bergelombang dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun. ( 1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
1. a.pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Daerah;
2. b.kemampuan keuangan Daerah; dan
3. c.ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.

BAB IV

TAHAPANPEMILIHANKEPALADESA

Pasal 5

(2)Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Daerah. 6
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati.
(3)Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak;
2. b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemilihan;
3. c.menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
4. d.memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
5. e.menyampaikan surat suara dan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
6. f.memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemiliban Kepala Desa di tingkat kabupaten;
7. g.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
8. h.melakukan tes tertulis terhadap bakal Calon Kepala Desa j ika bakal calon Kepala Desa lebih dari 5 [Iima)orang; dan
  1. 1.melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(1)Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten.
(2)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri dari :
1. a.Bupati sebagai pengarah;
2. b.Wakil Bupati sebagai pengarah;
3. c.Forum Komunikasi Pimpinan Daerah sebagai pengarah;
4. d.Sekretaris Daerah sebagai penanggungjawab;
5. e.Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagai koordinator;
6. f.Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Perempuan sebagai ketua;
7. g.Kepala Bagian Hukum sebagai sekretaris;
8. h.Kepala Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Perempuan sebagai anggota; dan
  1. 1.Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai anggota.

Pasal 8

(4)Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkan clisampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati · melalui Camat. (3} Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2} ditetapkan dengan Keputusan BPD.
(2)Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa.
(1)BPD mengadakan rapat bersama Pemerintah Desa dan tokoh masyarakat untuk pembentukan Panitia Pemilihan.

Pasal 11

BPD membentuk Panitia Pemilihan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.

Pasal 10

(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai . tata cara pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan diatur dengan Peraturan Bupati.
(1)Camat membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan.
(2)Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
1. a.Camat sebagai ketua;
2. b.Sekretaris Kecamatan sebagai wakil ketua;
3. c.unsur Polri sebagai anggota;
4. d.unsur TNI sebagai anggota;
5. e.Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan sebagai anggota; dan
6. f.2 (dua) orang tokoh masyarakat sebagai anggota.
(3)Togas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi:
1. a.mengkoordinasikan tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di wilayah Kecamatan; ·
2. b.memfasilitasi BPD untuk pembentukan Panitia Pemilihan;
3. c.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan;
4. d.memfasilitasi penyelesaian permasalahan penetapan hasil pemilihan Kepala Desa;
5. e.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
6. f.melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 9

(4)AnggotaPanitia Pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf c karena :
1. a.tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap paling lama 7 (tujuh) hari;
2. b.berstatus tersangka dalam tindak pidana;
3. c.melanggar tugas dan kewajiban; dan/ atau
4. d.mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa.
(3)Anggota Panitia Pemilihan dinyatakan berhenti karena :
1. a.meninggal dunia;
2. b.atas permintaan sendiri; atau
3. c.diberhentikan.
(2)Pergantian anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak anggota Panitia Pemilihan berhenti.
(1)Apabila terdapat anggota Panitia Pemilihan yang berhenti, BPD melakukan rapat pergantian anggota Panitia Pemilihan yang diambil dari unsur perangkat desa atau pengurus lembaga kemasyarakatan atau tokoh masyarakat desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Pasal 13

(3)Penetapan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan musyawarah mufakat Panitia Pemilihan. ( 1} Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan terdiri dari :
1. a.1 (satu} orang ketua merangkap anggota;
2. b.1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota;
3. c.1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota;
4. d.1 (satu) orang bendahara merangkap anggota; dan
5. e.3 (tiga) sampai 5 (lima)orang anggota.
(2)Jumlah anggota Panitia Pemilihan ditetapkan secara ganjil, paling banyak 7 (tujuh} orang untuk desa yang kurang dari 500 (lima ratus) orang calon pemilih dan paling banyak 9 (sembilan) orang untuk desa dengan calon pemilih 500 (lima ratus) orang atau lebih.

Isi peraturan

Teks208PDFHirarki

Memuat teks peraturan…