DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ngada No. 6 Tahun 2017

Nomor: 6
Tahun: 2017
Ditetapkan: 15 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Ngada

regulasi_utama

Ringkasan

berisi tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa;

b.bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngada tentang Pemilihan Kepala Desa tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman maka perlu diubah dan disesuaikan kembali;
a.bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 128/PUU-VIII/2015, pemilihan Kepala Desa tidak perlu dibatasi dengan mensyaratkan bahwa calon kepa1a desa harus terdaftar sebagai pend uduk setempat paling kurang 1 (satu) tahun karena bertentangan dengan Undang- Undang Dasar 1945, sehingga pengaturan syarat mengenai calon Kepala Desa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngada tentang Pemilihan Kepala Desa perlu diubah dan disesuaikan kembali; Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI NGADA, TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA NO MOR 6 TAHUN 2017 BUPATINGADA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
a.warga Negara Indonesia;
b.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

Pasal 27

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 27 diubah dan huruf g dihapus serta ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf p sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut : PasalI MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA. Menetapkan BUPATI NGADA dan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DERAH KABUPATEN NGADA Dengan Persetujuan Bersama
5.Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

a.surat keterangan sebagai warga negara Indonesia dari pejabat tingkat kabupaten sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagairnana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a; Kelengkapan persyaratan administrasi sebagairnana dimaksud dalam Pasal 27 melipu ti :

Pasal 28

2.Ketentuan Pasal 28 huruf g diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf n sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Oasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang;
e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
f.bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
g.dihapus;
h.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
1. 1.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang. J. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
k.sehat jasmani dan rohani; I. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut dalam wilayah Daerah;
m.harus sudah menyarnpaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan kepada Bupati dan rnemberikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis setiap akhir tahun anggaran kepada BPD;
n.bebas temuan dari inspektorat;
o.surat pengunduran diri bagi pimpinan atau anggota BPD yang ikut rnencalonkan diri; dan
p.bersedia tinggal di desajika terpilih rnenjadi Kepala Desa.
b.surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermeterai cukup sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b;
c.surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermeterai cukup sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c;
d.foto kopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d;
e.foto kopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi pejabat berwenang sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e;
f.surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f;
g.foto kopi KTP-el dan Kartu Keluarga yang dilegalisasi pejabat berwenang;
h.surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari Ketua pengadilan negeri sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf h dan huruf i;
1. 1.surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf j;
j.surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit um urn daerah sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf k;
k.surat keterangan dari Pemerintah Daerah dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf l; I. surat keterangan dari Camat yang menyatakan bahwa Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali telah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan dan telah memberikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada NO. REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA,PROVINS! NUSA TENGGARATIMUR: 06/2017 LEMBARANDAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN2017 NOMOR 6 ~ MEDA MOSES Diundangkan di Bajawa pada tanggal 15 Agustus 2017 ,-SEKRET~IS DAERAHKABUPATENNGADA,~, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lernbaran Daerah Ngada. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II ( 1) Panitia melakukan proses penjarmgan bakal calon Kepala Desa di tingkat Dusun.

(2)Waktu penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalamjangka waktu 9 (sembilan) hari.
(3)Masyarakat Dusun mengusulkan bakal calon Kepala Desa.
(4)Hasil penjaringan di masing-rnasing Dusun dituangkan dalam berita acara.

Pasal 30

3.Ketentuan Pasal 30 ayat (3) diubah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut: BPD setiap akhir tahun anggaran sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf m;

m.surat keterangan bebas temuan dari inspektorat sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf n; dan
n.surat pemyataa+1 bermaterai tentang kesediaan tinggal di desa jika terpilih sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf p. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR 5 II. PASAL DEMI PASAL Pasall Cukup Jelas Pasal II Cukup Jelas Mengingat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan binding, maka Pemerintah Daerah perlu menindaklanjuti dengan melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa. I. UMUM Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 128/PUU- VIII/2015, maka pemilihan Kepala Desa tidak perlu dibatasi dengan mensyaratkan bahwa calon kepala desa harus terdaftar sebagai penduduk setempat paling kurang 1 (satu) tahun karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman sehingga perlu diubah dan disesuaikan kembali. TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR 6 TAHUN 2017 ATAS PENJELASAN .•.

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…