(1)Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pelayanan pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan, meliputi:
a.Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
b.dihapus.
c.dihapus.
Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 13 Tahun 2011 ten tang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 8) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan huruf c Pasal 2 dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU. Menetapkan Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENNGADA dan BUPATINGADA MEMUTUSKAN: LEMBARAND RAHKABUPATENNGADA TAHUN2019 NOMOR1 NO.REG.P RATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA, PROVINS! NUSA TENGGARATIMUR : 01 / 2019 Diundangkan di Bajawa pada tanggal 20 A stus 2019 f'"SEKRETA IS DAE H KABUPATENNGADA, r Ditetapkan di Bajawa pad tanggal 20 Agustus 2019 fsu ATI NGA ' l Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngada.
(2)Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usaha / kegiatan di bidang perikanan yang tidak wajib izin berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor perikanan.
4.Ketentuan Pasal 22 dihapus.
5.BAB VI Bagian Ketiga Pasal 31 dihapus.
Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu mengatur mengenai beberapa jenis retribusi yang terdiri dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 201 7 ten tang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah maka beberapa substansi Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu harus disesuaikan kembali. Berdasarkan Lampiran I huruf Y angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pemerintah kabupaten/kota di bidang perikanan hanya terkait izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan sehingga pelayanan perizinan di bidang perikanan perlu disesuaikan kembali karena izin penangkapan ikan dan izin kapal pengangkut ikan merupakan kewenangan Provinsi sehingga objek retribusi izin usaha perikanan yang meliputi Surat lzin Penangkapan Ikan (SIP!) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) tidak lagi menjadi kewenangan Kabupaten sehingga harus dihapus. Dengan dicabutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai pedoman penetapan izin gangguan di daerah maka Retribusi Izin Gangguan yang diatur dalam peraturan daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu harus dihapus. Dengan adanya penghapusan Retribusi Izin Gangguan dan dua objek Retribusi Izin Usaha Perikanan maka perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. I. OMOM ATAS PERATORANDAERAHKABOPATENNGADANOMOR 1 TAHON2019 TENTANG PEROBAHANATASPERATORANDAERAHKABOPATENNGADANOMOR 13 TAHON2011 TENTANGRETRIBOSI PERIZINANTERTENTO ! PENJELASAN TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR 1 II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukupjelas Pasal II Cukupjelas