DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ngada Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 20 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut berisi perubahan pada ketentuan huruf c Pasal 2 yang dihapus; BAB III Paragraf 3 Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 dihapus; ayat (1) huruf b dan huruf c Pasal 16 dihapus; Pasal 22 dihapus; Bab VI Bagian Ketiga Pasal 31 dihapus.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pemerintah kabupaten/ kota di bidang perikanan hanya terkait izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan sehingga pelayanan perizinan di bidang perikanan dan pemungutan Retribusi Usaha Perikanan perlu disesuaikan kembali;
b.bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 ten tang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah, maka penetapan Retribusi Izin Gangguan perlu ditinjau kembali; Menimbang I e, BUPATI NGADA PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Mengingat

4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah;
5.Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 13 Tahun 2011 ten tang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 8); ten tang Republik Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 3.

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); Mengingat
2.BAB III Paragraf 3 Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 dihapus.
3.Ketentuan ayat (1) huruf b dan huruf c Pasal 16 dihapus, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu dalam Peraturan Daerah ini adalah:

a.Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
b.Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
c.dihapus
d.Retribusi Izin Trayek; dan
e.Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Pasal 16

(1)Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pelayanan pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan, meliputi:
1. a.Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
2. b.dihapus.
3. c.dihapus. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 13 Tahun 2011 ten tang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 8) diubah sebagai berikut:
  1. 1.Ketentuan huruf c Pasal 2 dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU. Menetapkan Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENNGADA dan BUPATINGADA MEMUTUSKAN: LEMBARAND RAHKABUPATENNGADA TAHUN2019 NOMOR1 NO.REG.P RATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA, PROVINS! NUSA TENGGARATIMUR : 01 / 2019 Diundangkan di Bajawa pada tanggal 20 A stus 2019 f'"SEKRETA IS DAE H KABUPATENNGADA, r Ditetapkan di Bajawa pad tanggal 20 Agustus 2019 fsu ATI NGA ' l Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngada.
(2)Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usaha / kegiatan di bidang perikanan yang tidak wajib izin berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor perikanan.

4.Ketentuan Pasal 22 dihapus.
5.BAB VI Bagian Ketiga Pasal 31 dihapus. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu mengatur mengenai beberapa jenis retribusi yang terdiri dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 201 7 ten tang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah maka beberapa substansi Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu harus disesuaikan kembali. Berdasarkan Lampiran I huruf Y angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pemerintah kabupaten/kota di bidang perikanan hanya terkait izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan sehingga pelayanan perizinan di bidang perikanan perlu disesuaikan kembali karena izin penangkapan ikan dan izin kapal pengangkut ikan merupakan kewenangan Provinsi sehingga objek retribusi izin usaha perikanan yang meliputi Surat lzin Penangkapan Ikan (SIP!) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) tidak lagi menjadi kewenangan Kabupaten sehingga harus dihapus. Dengan dicabutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai pedoman penetapan izin gangguan di daerah maka Retribusi Izin Gangguan yang diatur dalam peraturan daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu harus dihapus. Dengan adanya penghapusan Retribusi Izin Gangguan dan dua objek Retribusi Izin Usaha Perikanan maka perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. I. OMOM ATAS PERATORANDAERAHKABOPATENNGADANOMOR 1 TAHON2019 TENTANG PEROBAHANATASPERATORANDAERAHKABOPATENNGADANOMOR 13 TAHON2011 TENTANGRETRIBOSI PERIZINANTERTENTO ! PENJELASAN TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR 1 II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukupjelas Pasal II Cukupjelas

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ngada Nomor 1 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 16

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 22 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2017

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR 13 TAHUN 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 16

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 22 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2017

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR 13 TAHUN 2011