DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 20 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Penyertaan Modal; III. Penganggaran; IV. Realisasi; V. Penatausahaan; VI. Hasil Usaha; VII. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah Kabupaten Ngada merupakan salah satu pemegang saham. Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur yang dapat memberikan penyertaan modal daerah sebagai investasi daerah; r
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyertaan modal ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur;

a.bahwa Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan otonomi t BUPATI NGADA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATINGADA PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PENYERTAANMODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK NUSA TENGGARA TIMUR Menimbang Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 1

MEMUTUSKAN: PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATASBANKNUSATENGGARATIMUR. Menetapkan Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILAN RAKYATDAERAH KABUPATENNGADA dan BUPATINGADA I Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 5~79);

4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun :2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Mengingat ( 1) Maksud Penyertaan Modal adalah untuk memperkuat struktur permodalan PT Bank NTT serta sebagai investasi jangka panjang yang berorientasi pada peningkatan pendapatan Daerah.

(2)Tujuan Penyertaan Modal adalah untuk meningkatkan pendapatan asli Daerah guna menunjang pembangunan Daerah serta meningkatkan kinerja dan pengembangan PT Bank NTT di bidang perbankan.
1. a.kepastian hukum;
2. b.akuntabilitas;
3. c.kepastian nilai;
4. d.fungsional;dan
5. e.efisiensi. I Pasal 3 " Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan asas :

BAB I

1

Pasal 2

1.Modal Daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah baik berupa uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
2.Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham daerah pada Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur.
3.Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut PT f' Bank NTT adalah Bank Umum yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan kabupaten/kota se-Nusa Tenggara Timur.
4.Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
5.Deviden adalah bagian laba yang diberikan kepada pemegang saham sesuai dengan persentase modal yang disetor.
6.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada.
8.Daerah adalah Kabupaten Ngada.
9.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada.
10.Bupati adalah Bupati Ngada.
11.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada. Penyertaan Modal dianggarkan dalam .APBDsebesar Rp 19.000.000.000,00 (sembilan belas miliar rupiah) yang alokasi anggarannya dibagi atas:

Pasal 7

g.penyertaan modal Daerah pada tahun 2011 sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). ,.. 2010 sebesar Rpf. penyertaan modal Daerah yang disetor pada tahun 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah); dan ( 1) Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank N'IT yang disetorkan sampai dengan tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sebesar Rp 11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah).

(2)Penyertaan ModalDaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian:
1. a.penyertaan modal daerah yang disetor pada tahun 2004 sebesar Rp 1.928.750.000,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
2. b.penyertaan modal daerah yang disetor pada tahun 2006 sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
3. c.penyertaan modal daerah yang disetor pada tahun 2007 sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. d.penyertaan modal daerah yang disetor pada tahun 2008 sebesar Rp 1.071.250.000,00 (satu miliar tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
5. e.penyertaan modal daerah yang disetor pada tahun 2009 sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 6

( 1) Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank NIT dalam Peraturan Daerah ini sebesar Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

(2)Besaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diakumulasi dari Penyertaan Modal Daerah sampai dengan tahun 2018.

Pasal 5

( 1) Penyertaan Modal Daerah pada Pl' Bank N'IT berbentuk uang.

(2)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimak:sudpada ayat (1) pengelolaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

PENYERTA.ANMODAL BABII ,.. ( 1) Hasil usaha Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank NTI merupakan persentase laba usaha dalam bentuk Deviden.

(2)Bagian hasil usaha Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank NIT menjadi hak Pemerintah Daerah dan disetor ke Kas Umum Daerah dan dimasukan dalam APBD tahun berikutnya berdasarkan persentase sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

BAB VI HASIL USAHA Penatausahaan pengelolaan Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.

BAB VI

HASIL USAHA Penatausahaan pengelolaan Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.

Pasal 11

r: BABV PENATAUSAHAAN Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank NTI direalisasikan pada APBD Tahun berkenaan.

Pasal 10

BAB IV REALISASI Penganggaran Penyertaan Modal Daerah dikelompokkan dalam anggaran pengeluaran pembiayaan daerah jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

BAB IV

REALISASI Penganggaran Penyertaan Modal Daerah dikelompokkan dalam anggaran pengeluaran pembiayaan daerah jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

Pasal 9

a.Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah};
b.Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
c.Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015