DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ngada Nomor 7 Tahun 2020

Nomor: 7
Tahun: 2020
Ditetapkan: 29 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 63

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Pelaksanaan Pelayanan Publik; III. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat; IV. Pengelolaan Informasi; V. Pengawasan Internal; VI. Penyuluhan Kepada Masyarakat; VII. Pelayanan Konsultasi; VIII. Pemberian Penghargaan; IX. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan publik oleh setiap penyelenggara pelayanan publik di Kabupaten Ngada maka perlu membuat kebijakan mengenai penyelenggaraan pelayanan publik;
c.bahwa untuk menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu diatur di dalam peraturan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik; DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHAESA BUPATI NGADA, PERATURANDAERAHKABUPATENNGADA NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAANPELAYANANPUBLIK BUPATI NGADA PROVINSI NUSA TENGGARATIMUR

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan pu blik.
2.Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk sernata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
3.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5.Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.
6.Pengelolaan Pengaduan adalah kegiatan penanganan pengaduan sesuai dengan mekanisme dan tata cara pengelolaan pengaduan.
7.Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan pengadu kepada pengelola pengaduan pelayanan publik atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, a tau pengabaian kewajiban dan/ atau pelanggaran larangan oleh Penyelenggara.
8.Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
9.Pengawasan Internal adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan organisasi pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik.
10.Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/ atau Organisasi Kemasyarakatan.
11.Daerah adalah Kabupaten Ngada.
12.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada.
13.Bupati adalah Bupati Ngada. MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANANPUBLIK.

(1)Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan Pelayanan Publik.
(2)Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tiap Perangkat Daerah, termasuk BUMD.
(3)Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.pelayanan barang publik;
2. b.pelayanan jasa publik; dan/ atau
3. c.pelayanan administratif.
(4)Pelaksanaan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

BAB I

KETENTUANUMUM Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENNGADA dan BUPATI NGADA PENYELENGGARAAN

Pasal 5

Umum BABII PELAKSANAANPELAYANANPUBLIK Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.pelaksanaan Pelayanan Publik;
b.Pengelolaan Pengaduan masyarakat;
c.pengelolaan informasi;
d.pengawasan internal;
e.penyuluhan kepada Masyarakat;
f.pelayanan konsultasi; dan
g.pemberian penghargaan. Penyelenggaraan Pelayanan Publik dilaksanakan dengan berasaskan:
a.kepentingan umum;
b.kepastian hukum;
c.kesamaan hak;
d.keseimbangan hak dan kewajiban;
e.profesionalisme;
f.partisipatif;
g.persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
h.keterbukaan;
i.akuntabilitas; J. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
k.ketepatan waktu; dan
1. 1.kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Pasal 3

(1)Maksud penyelenggaraan Pelayanan Publik adalah untuk menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Tujuan penyelenggaraan Pelayanan Publik yaitu:
1. a.sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Daerah;
2. b.terwujudnya tata kelola pelayanan publik yang sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik;
3. c.terwujudnya kinerja pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan standar pelayanan; dan
4. d.melindungi hak dan kewajiban masyarakat dalam menerima Pelayanan Publik oleh Penyelenggara.

Pasal 4

(1)Bupati berwenang menyelenggarakan sistem pelayanan terpadu dalam rangka mempermudah penyelenggaraan berbagai bentuk pelayanan public.
(2)Ketentuan mengenai sistem pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai denga.n peraturan perundang-unda.nga.n.

Pasal 10

Bagian Ketiga Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Terpadu Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan, penetapan dan penerapan standar pelayanan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Setiap tahapan penyusunan, penetapan dan penerapan standar pelayanan harus melibatkan partisipasi masyarakat dan/ a tau pihak terkait.
(2)Pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tiap jenis Pelayanan Pu blik.
(1)Pimpinan Perangkat Daerah dan BUMD dapat membentuk tim dalam penyusunan, penetapan dan penerapan standar pelayanan.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk melaksanakan dan/ atau mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan, penetapan dan penerapan standar pelayanan.
(3)Tim untuk Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan pimpinan Perangkat Daerah.
(4)Tim untuk BUMDsebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 7

( 1) Setiap pimpinan Perangkat Daerah dan BUMDbertanggung jawab dalam penyusunan, penetapan dan penerapan standar pelayanan.

(2)Penyusunan, penetapan dan penerapan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tiap jenis Pelayanan Publik yang diselenggarakan pada:
1. a.Perangkat Daerah dan/ atau unit pelaksana teknis Daerah; dan
2. b.BUMDdan/ atau kantor cabang.
(3)Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

a.penyusunan, penetapan dan penerapan standar pelayanan;
b.penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu; dan
c.survei kepuasan masyarakat. •

Pasal 8

Survei kepuasan masyarakat dapat melibatkan organisasi atau lembaga profesional terkait.

Pasal 15

(1)Hasil survei kepuasan masyarakat dilaporkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi tata organisasi.
(2)Hasil survei kepuasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebarluaskan kepada masyarakat.
(3)Hasil survei kepuasan pada tiap Perangkat Daerah dan BUMDdilakukan evaluasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi tata organisasi.
(4)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa saran perbaikan wajib ditindaklanjuti oleh tiap pimpinan Perangkat Daerah dan BUMD.
(5)Hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi tata organisasi.
(6)Setiap pimpinan Perangkat Daerah dan BUMD yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administratif meliputi:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis; dan/ a tau
3. c.pemberhentian dari jabatan.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks63PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ngada Nomor 7 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

KETENTUANUMUM Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENNGADA dan BUPATI NGADA PENYELENGGARAAN

Pasal 5

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 15

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

KETENTUANUMUM Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENNGADA dan BUPATI NGADA PENYELENGGARAAN

Pasal 5

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 15

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015