DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nganjuk No. 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 31 Mei 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 66

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM, AZAS DAN TUJUAN, PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN, KOMISI PENANGGULANGAN AIDS, PERAN SERTA MASYARAKAT, PEMBIAYAAN, PEMBINAAN, KOORDINASI DAN PENGAWASAN, SANKSI ADMINISTRATIF, KETENTUAN PENYIDIKAN, KETENTUAN PIDANA, KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3.Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
5.Pencegahan adalah upaya memutus mata rantai penularan HIV dan AIDS di masyarakat, terutama kelompok beresiko tinggi tertular dan menularkan HIV dan AIDS.
6.Penanggulangan adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi.
7.Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyerang dan merusak sistem kekebalan tubuh manusia.
8.Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS adalah kumpulan gejala penyakit yang ditimbulkan karena turunnya kekebalan tubuh yang disebabkan virus HIV.
9.Komisi Penanggulangan AIDS Daerah yang selanjutnya disingkat KPAD adalah Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Kabupaten Nganjuk.
10.Orang dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disebut ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belum ada gejala maupun yang sudah ada gejala.
11.Orang yang Hidup Dengan Pengidap HIV dan AIDS yang disingkat OHIDHA adalah orang yang terdekat, teman kerja, atau keluarga dari orang yang sudah tertular HIV.
12.Anak dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disebut ADHA adalah anak yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belum ada gejala maupun yang sudah ada gejala.
13.Konseling dan Tes Sukarela yang selanjutnya disebut KTS adalah tes HIV yang dilakukan secara sukarela atau dengan persetujuan klien dan hasilnya harus bersifat rahasia serta wajib disertai konseling sebelum dan sesudah tes.
14.Perawatan, Dukungan dan Pengobatan yang selanjutnya disebut PDP adalah perawatan, dukungan dan pengobatan untuk ODHA.
15.Infeksi Menular Seksual selanjutnya disingkat IMS adalah penyakit dan/atau gejala penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual dengan pasangan yang sudah tertular.
16.Kelompok Dukungan Sebaya yang selanjutnya disingkat KDS adalah lembaga yang dibentuk untuk memberikan informasi, dukungan, dan pemberdayaan kepada ODHA, ADHA, dan OHIDHA dengan tujuan untuk meningkatkan kemandirian dan kualitas hidup.
17.Dukungan adalah upaya-upaya yang diberikan pada ODHA dan OHIDA baik dari keluarga, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup.
18.Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LSM adalah lembaga non pemerintah yang memiliki kepedulian terhadap penanggulangan HIV dan AIDS.
19.Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya yang selanjutnya disebut NAPZA adalah obat-obatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
20.Pengguna Narkoba Suntik yang selanjutnya disebut Penasun adalah pengguna narkoba suntik.
21.Perusahaan adalah:

a.setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah; dan
b.usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah.
1. 22.Konselor adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan kewenangan untuk melaksanakan percakapan yang efektif sehingga bisa tercapai pencegahan, perubahan perilaku dan dukungan emosi pada konseling/klien.
2. 23.Stigmatisasi adalah pelekatan suatu nilai yang dianggap dimiliki secara tetap oleh suatu kelompok atau komunitas tanpa melihat keagamaan dan dinamika di antara anggota- anggotanya.
3. 24.Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik atau kondisi tertentu, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
4. 25.Profilaksis adalah obat-obatan yang diberikan untuk mencegah infeksi opportunistik yang muncul pada diri ODHA.
5. 26.Promosi adalah proses yang memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kendali atas dirinya sendiri demi meningkatkan kesehatan.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Azas pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS adalah:

a.kemanusiaan;
b.keadilan;
c.kesetaraan gender;
d.kemitraan; dan
e.keselarasan.

Pasal 3

Tujuan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS adalah:

a.memutus mata rantai penularan HIV dan AIDS di masyarakat, terutama kelompok beresiko tinggi tertular dan menularkan HIV dan AIDS;
b.menurunkan hingga meniadakan infeksi HIV baru;
c.menurunkan hingga meniadakan kematian yang disebabkan oleh keadaan yang berkaitan dengan AIDS;
d.meniadakan diskriminasi terhadap ODHA;
e.meningkatkan kualitas hidup ODHA; dan
f.mengurangi dampak sosial ekonomi dari penyakit HIV dan AIDS pada individu, keluarga dan masyarakat

BAB III

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

Pasal 4

Ruang lingkup pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS meliputi:

a.penyelenggara;
b.promosi;
c.pencegahan;
d.pengobatan, perawatan dan dukungan; dan
e.rehabilitasi.

Pasal 5

(1)Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS diselenggarakan oleh masyarakat, Pemerintah Daerah, BUMD, BUMN, dan swasta.
(2)Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyelenggara utama dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS.
(3)Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan tanggung-jawab:
1. a.melakukan penyelenggaraaan berbagai upaya pengendalian dan penanggulangan HIV dan AIDS;
2. b.menyelenggarakan penetapan situasi epidemik HIV tingkat kabupaten;
3. c.menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat primer dan rujukan dalam melakukan penanggulangan HIV dan AIDS sesuai dengan Standar Program Nasional; dan
4. d.menyelenggarakan sistem pencatatan, pelaporan dan evaluasi dengan memanfaatkan sistem informasi.
(4)BUMD dan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS.
(5)Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS.

Pasal 6

Upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS harus memperhatikan populasi rentan, populasi resiko tinggi dan masyarakat beresiko.

Pasal 7

Upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS harus menghormati harkat dan martabat ODHA dan keluarganya serta memperhatikan kesetaraan gender.

Pasal 8

Promosi berisi pesan utama yang berkaitan dengan perilaku hidup sehat, menghindari stigma dan diskriminasi, menciptakan keluarga yang harmonis, penuh cinta dan kasih sayang serta berfungsi utama membangun generasi bangsa yang berkualitas.

Pasal 9

Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus menghormati nilai-nilai agama, budaya dan norma kemasyarakatan untuk memperkokoh ketahanan serta kesejahteraan keluarga.

Pasal 10

(1)Kegiatan promosi dilakukan melalui program pemberdayaan masyarakat yaitu:
1. a.Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE);
2. b.peningkatan perubahan perilaku hidup sehat ; dan
3. c.peningkatan pemahaman agama dan ketahanan keluarga.
(2)Kegiatan Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh masyarakat, Pemerintah Daerah, BUMD, BUMN serta swasta secara terpadu dan berkesinambungan.
(3)Kegiatan Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara efektif dan efesien.

Pasal 11

(1)Kegiatan promosi di lembaga pendidikan untuk anak didik oleh masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan instansi terkait berkoordinasi dengan instansi yang membidangi pendidikan, instansi yang membidangi keagamaan melalui kegiatan kokurikuler, intrakurikuler dan ekstrakurikuler.
(2)Untuk mencapai pengetahuan lebih baik tentang HIV dan AIDS serta membangun perilaku hidup sehat di kalangan anak didik, instansi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memasukkan kurikulum yang terkait dengan kegiatan promosi.
(3)Lembaga lain yang fungsi dan kedudukannya dibidang pemberdayaan masyarakat dapat ikut berperan serta dalam kegiatan promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 12

Upaya pencegahan HIV/AIDS, dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip dasar yaitu:

a.sesuai dengan yang digariskan dalam Program Nasional Penanggulangan AIDS;
b.memperhatikan nilai-nilai agama dan budaya/norma kemasyarakatan di daerah;
c.memperkokoh ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
d.meningkatkan perilaku dan gaya hidup sehat dan bertanggung jawab;
e.menghormati harkat dan martabat ODHA maupun ADHA dan keluarganya; dan
f.mempertahankan keadilan dan kesetaraan gender.

Isi peraturan

Teks66PDFHirarki

Memuat teks peraturan…