Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nganjuk No. 7 Tahun 2016
- Nomor
- 7
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 48
Ringkasan
PERATURAN INI MENGATUR TENTANG PELESTARIAN KEBUDAYAAN TRADISIONAL TAK BENDA DI KABUPATEN NGANJUK
PERATURAN INI MENGATUR TENTANG PELESTARIAN KEBUDAYAAN TRADISIONAL TAK BENDA DI KABUPATEN NGANJUK
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Kebudayaan Tradisional Tak Benda Kabupaten Nganjuk; : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
\
2009) tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK dan BUPATI NGANJUK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN KEBUDAYAAN TRADISIONAL TAK BENDA KABUPATEN NGANJUK. BABI KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
kesenian, kesejarahan, kebahasaan, kesusastraan, tradisi, kepustakaan, dan kenaskahan yang bersifat turun temurun dari generasi ke generasi lain sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat di Daerah.
...
BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
BAB II
Pelestarian Kebudayaan Tradisional Tak Benda di Daerah dimaksudkan untuk memperkokoh jati diri individu dan masyarakat dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta mendukung pengembangan budaya nasional dalam mencapai peningkatan kualitas ketahanan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indunesia.
Pelestarian Kebudayaan Tradisional Tak Benda bertujuan untuk:
Benda untuk daerah demi rakyat dengan
Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
h . ketentuan penyidikan; dan
BAB III KEWAJIBAN DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH Bagian Kesatu Kewajiban
BAB III
b . menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan Daerah;
Bagian Kedua Wewenang
Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya mempunyai wewenang: a . membuat kebijakan Daerah tentang pelestarian Kebudayaan Tradisional Tak Benda di Daerah; b . menetapkan etika, mengidentifikasi, dan kronologi sejarah pertumbuhan dalam pelestarian Kebudayaan Tradisional Tak Benda di Daerah;
d . menyelenggarakan kerja sama dengan pihak terkait dalam rangka pelestarian Kebudayaan Tradisional Tak Benda di Daerah; dan
BAB IV HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
BAB IV
a . Setiap anggota masyarakat berkewajiban menjaga kelestarian Kebudayaan Tradisional Tak Benda di Daerah. b . BUMN, BUMD, perusahaan swasta berbadan hukum atau perorangan, wajib turut serta dalam penyelenggaraan pelestarian Kebudayaan Tradisional Tak Benda di Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
Dalam rangka pelestarian Kebudayaan Tak Benda di Daerah setiap orang dilarang melakukan kegiatan pengembangan, pemanfaatan Kebudayaan Tak Benda dengan berbagai aspeknya di Daerah dan/ atau memasukan unsur Kebudayaan Tak Benda asing baik dari luar negeri maupun luar daerah dengan berbagai aspeknya ke Daerah yang bertentangan dengan: a . nilai agama; b . tradisi, nilai, norma, etika dan hukum adat;
BABV PENYELENGGARAAN
yang hidup dan berkembang di masyarakat Daerah.
d . upacara tradisional dalam rangka penghormatan orang yang meninggal dunia; dan
Bagian Kedua Pelestarian Kebudayaan Tradisional Tak Benda
Membuka PDF…