DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nganjuk No. 7 Tahun 2016

Nomor: 7
Tahun: 2016
Ditetapkan: 31 Mei 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Nganjuk

regulasi_utama

Ringkasan

PERATURAN INI MENGATUR TENTANG PELESTARIAN KEBUDAYAAN TRADISIONAL TAK BENDA DI KABUPATEN NGANJUK

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab melestarikan keberadaan kebudayaan tradisional tak benda di Daerah untuk memperkokoh jati diri bangsa, martabat dan menumbuhkan kebanggaan nasional serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Kebudayaan Tradisional Tak Benda Kabupaten Nganjuk; : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik ~ Indonesia Nomor 2730); \
3.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 4220);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan Convention for The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya tak Benda);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pelestarian dan Pengembangan Adat Istidat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
10.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 34/HM.001/MKP/2008 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
11.Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 (40 Tahun 2009) tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
12.Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 43 Tahun 2009 dan Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK dan BUPATI NGANJUK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN KEBUDAYAAN TRADISIONAL TAK BENDA KABUPATEN NGANJUK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3.Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
4.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
5.Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
6.Unit Pelaksana Teknis Kebudayaan adalah unit kerja Pemerintah Pusat di daerah atau unit kerja milik daerah yang melaksanakan tugas-tugas khusus.
7.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Nganjuk.
8.Kebudayaan adalah keseluruhan gagasan, perilaku dan hasil karya manusia dan/ atau kelompok manusia baik bersifat fisik maupun non fisik yang diperoleh melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya.
9.Kebudayaan Tradisional Tak Benda meliputi gagasan, perilaku dan hasil karya manusia dan/ atau kelompok manusia yang bersifat non fisik yang diperoleh melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya meliputi aspek: kesenian, kesejarahan, kebahasaan, kesusastraan, tradisi, kepustakaan, dan kenaskahan yang bersifat turun temurun dari generasi ke generasi lain sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat di Daerah.
10.Pelestarian adalah upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan yang dinamis.
11.Perlindungan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, atau kepunahan kebudayaan berupa gagasan, perilaku, dan karya budaya termasuk harkat dan martabat serta hak budaya yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam.
12.Pengembangan adalah upaya dalam berkarya, yang memungkinkan terjadinya penyempurnaan gagasan, perilaku, dan karya budaya berupa perubahan, penambahan, atau penggantian sesuai tata dan norma yang berlaku pada komunitas pemiliknya tanpa mengorbankan keasliannya.
13.Pemanfaatan adalah upaya penggunaan karya budaya untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan itu sendiri.
14.J atidiri Bangsa adalah karakter budaya dan karakter sosial yang menjadi ciri pengenal bangsa tertentu.
15.Pencatatan adalah kegiatan perekaman data secara tertulis (teks).
16.Inventarisasi adalah kegiatan pencatatan keseluruhan unsur kebudayaan yang ada di suatu wilayah, baik yang dimiliki oleh masyarakat maupun yang sudah tercatat sebagai milik negara, bersifat fisik maupun non fisik.
17.Registrasi adalah kegiatan pencatatan objek-objek kebudayaan tertentu yang sudah tercatat sebagai milik negara, baik fisik maupun non fisik.
18.Pendokumentasian adalah upaya menghimpun, mengolah, dan menata informasi kebudayaan dalam bentuk rekaman berupa tulisan, gambar, foto, film, suara, atau gabungan unsur-unsur ini (multimedia).
19.Penyelamatan adalah upaya darurat atau terencana untuk melindungi karya budaya yang dimiliki individu, kelompok, atau suku bangsa dari ancaman kerusakan, kehilangan dan kemusnahan.
20.Penggalian adalah upaya mengungkap, memilah, dan mengkaji data, dan/ a tau informasi kebudayaan.
21.Penelitian adalah melakukan kajian terhadap aspek-aspek kebudayaan secara ilmiah oleh para peneliti bersertifikat atau unsur perguruan tinggi menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan.
22.Ekskavasi adalah kegiatan penelitian menggunakan metode pembedahan tanah untuk menemukan bukti kehidupan masa lalu.
23.Pihak asing adalah lembaga milik bangsa asing atau perorangan bukan warga Negara Indonesia.
24.Pengayaan adalah upaya untuk meningkatkan peran dan pemahaman kebudayaan melalui proses eksperimentasi, modifikasi, dan adaptasi yang kreatif tanpa mengorbankan keasliannya.
25.Penyajian adalah upaya penyampaian informasi langsung kepada masyarakat untuk mendorong terciptanya apresiasi terhadap kebudayaan.
26.Transkripsi adalah pengalihan bahasa dari bahasa asli menjadi bahasa lain yang lebih umum dimengerti masyarakat.
27.Transliterasi adalah pengalihan aksara, penulisan ulang naskah dari huruf aslinya menggunakan huruf yang lebih umum dimengerti masyarakat.
28.Organisasi kebudayaan dan/ atau forum komunikasi kebudayaan adalah organisasi legal non pemerintah bervisi kebangsaan dengan tujuan melakukan pelestarian kebudayaan yang didirikan oleh Warga Negara Indonesia sesuai dengan Undang-Undang No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, bersifat sukarela dan bukan merupakan afiliasi sayap organisasi sayap partai.
29.Rencana lnduk Pelestarian Kebudayaan adalah rencana umum perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan di tingkat nasional, regional, atau daerah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dan mempertahankan jati diri bangsaPembinaan dan pengawasan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan pelestarian Seni dan Budaya Tradisional. ...
30.Pembinaan dan Pengawasan Umum adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mewujudkan tercapainya pelestarian kebudayaan yang di laksanakan di daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pelestarian Kebudayaan Tradisional Tak Benda di Daerah dimaksudkan untuk memperkokoh jati diri individu dan masyarakat dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta mendukung pengembangan budaya nasional dalam mencapai peningkatan kualitas ketahanan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indunesia.

Pasal 3

Pelestarian Kebudayaan Tradisional Tak Benda bertujuan untuk:

a.melestarikan warisan budaya daerah sebagai penguat budaya nasional untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Kebudayaan Tradisional Tak Benda;
b.memajukan industri pariwisata;
c.mengembangkan Kebudayaan Tradisional Tak Benda di daerah;
d.memanfaatkan Kebudayaan Tradisional Tak memperkuat citra positif pembangunan kepen tingan sebesar-besarnya kesejah teraan tetap mempertahankan kelestariannya; Benda untuk daerah demi rakyat dengan
e.memperkuat citra dan karakter daerah dan mempromosikan warisan budaya daerah se bagai satu kesatuan budaya nasional sampai ke dunia internasional; dan/atau
f.menertibkan Kebudayaan Tradisional Tak Benda agar sesuru dengan nilai-nilai kebangsaan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kewajiban dan wewenang Pemerintah Daerah;
b.hak, kewajiban dan larangan;
c.penyelenggaraan;
d.peran serta masyarakat;
e.penyelesaian perselisihan;
f.pembinaan, pengawasan dan pelaporan;
g.pendanaan; h . ketentuan penyidikan; dan
1. 1.sanksi administrasi.

BAB III

KEWAJIBAN DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan Pelestarian Kebudayaan Tradisional Tak Benda di Daerah.
(2)Pelestarian Kebudayaan Tradisional Tak Benda di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan.
(3)Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelestarian kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berkewajiban:
1. a.berpedoman pada kebijakan nasional dan provinsi di bidang pelestarian Kebudayaan Tradisional Tak Benda; b . menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan Daerah;
2. c.menumbuhkembangkan partisipasi dan kreatifitas masyarakat berasaskan kegotongroyongan, kemandirian, dan keadilan;
3. d.memupuk solidaritas hubungan bangsa dalam ikatan semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" secara nyata dan terukur untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis, saling menghargai, dan menghormati;
4. e.mengoordinasikan kegiatan pelestarian Kebudayaan Tradisional Tak Benda instansi vertikal di Daerah;
5. f.mengoordinasikan kecamatan, kelurahan atau desa dalam penyelenggaraan pelestarian Kebudayaan Tradisional Tak Benda di Daerah; dan
6. g.mendaftarkan potensi Kebudayaan Tradisional Tak Benda untuk dicatat sebagai penetapan wansan budaya Indonesia.

Pasal 6

Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya mempunyai wewenang: a . membuat kebijakan Daerah tentang pelestarian Kebudayaan Tradisional Tak Benda di Daerah; b . menetapkan etika, mengidentifikasi, dan kronologi sejarah pertumbuhan dalam pelestarian Kebudayaan Tradisional Tak Benda di Daerah;

c.menghimpun data secara rinci dan detail asal-usul sejarah Kebudayaan Tradisional Tak Benda di Daerah; d . menyelenggarakan kerja sama dengan pihak terkait dalam rangka pelestarian Kebudayaan Tradisional Tak Benda di Daerah; dan
e.memberikan penghargaan kepada setiap pelaku yang telah berdedikasi dan terus menerus melakukan Pelestarian Kebudayaan Tradisional Tak Benda di Daerah.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 7

(1)Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk:
1. a.menikmati keberadaan Kebudayaan Tradisional Tak Benda di Daerah;
2. b.memperoleh informasi yang berkaitan dengan pelestarian Kebudayaan Tradisional Tak Benda di Daerah;
3. c.berperan serta dalam rangka pelestarian Kebudayaan Tradisional Tak Benda di Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Kewajiban pelestarian Kebudayaan Tradisional Tak Benda berlaku bagi: a . Setiap anggota masyarakat berkewajiban menjaga kelestarian Kebudayaan Tradisional Tak Benda di Daerah. b . BUMN, BUMD, perusahaan swasta berbadan hukum atau perorangan, wajib turut serta dalam penyelenggaraan pelestarian Kebudayaan Tradisional Tak Benda di Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 8

Dalam rangka pelestarian Kebudayaan Tak Benda di Daerah setiap orang dilarang melakukan kegiatan pengembangan, pemanfaatan Kebudayaan Tak Benda dengan berbagai aspeknya di Daerah dan/ atau memasukan unsur Kebudayaan Tak Benda asing baik dari luar negeri maupun luar daerah dengan berbagai aspeknya ke Daerah yang bertentangan dengan: a . nilai agama; b . tradisi, nilai, norma, etika dan hukum adat;

c.sifat kerahasiaan dan kesucian unsur-unsur budaya tertentu yang dipertahankan oleh masyarakat;
d.kepentingan umum, kepentingan komunitas dan kepentingan kelompok dalam masyarakat;
e.jati diri bangsa;
f.kemanfaatan bagi masyarakat; dan
g.peraturan perundang-undangan. BABV PENYELENGGARAAN

Pasal 9

(1)Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi aspek-aspek:
1. a.kesenian;
2. b.tradisi;
3. c.kesejarahan;
4. d.kebahasaan;
5. e.kesusastraan;
6. f.kepustakaan;
7. g.kenaskahan;
8. h.kuliner;
9. i.batik; dan J. budaya spiritual.
(2)Kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di Daerah meliputi:
1. a.seni suara;
2. b.seni gerak/tari;
3. c.seni rupa; dan
4. d.seni pertunjukan/seni teater. yang hidup dan berkembang di masyarakat Daerah.
(3)Tradisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah berbagai budaya tradisional berwujud kearifan lokal berupa tradisi atau upacara adat yang hidup dan berkembang di Daerah seperti:
1. a.permainan Tradisional;
2. b.upacara tradisional Nyadran/Bersih Desa;
3. c.upacara tradisional terkait peristiwa penting hidup manusia seperti: tingkepan, brokohan, sepasaran, selapanan, supitan/khitan, dan mantu; d . upacara tradisional dalam rangka penghormatan orang yang meninggal dunia; dan
4. e.upacara tradisional lainnya yang ditetapkan sebagai agenda kebudayaan Daerah oleh Pemerintah Daerah.
(4)Kesejarahan, kebahasaan, kesusastraan, kepustakaan, kenaskahan, kuliner, batik, dan budaya spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c , huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j yang bersifat kedaerahan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(5)Aspek-aspek kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang kebudayaan.

Pasal 10

(1)Pelestarian Kebudayaan Tradisional Tak Benda di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan.
(2)Dalam rangka melestarikan Kebudayaan Tradisional Tak Benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersama sama dengan instansi vertikal dibawahnya, kecamatan, kelurahan/desa, dan BUMN, BUMD, serta pihak swasta.

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…