DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nganjuk No. 8 Tahun 2016

Nomor: 8
Tahun: 2016
Ditetapkan: 25 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

ketentuan umum, asas, pembentukan dan susunan perangkat daerah, pembentukan unit pelaksana teknis, staf ahli, kepegawaian, ketentuan peralihan, ketentuan penutup

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Nganjuk.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk. '
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk.
7.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk. 8 . Inspektorat Daerah adalah lnspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk.
9.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk.
10.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Nganjuk.
11.Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
12.Unit Pelaksana Teknis Badan, yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan asas:

a.intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
b.efisiensi;
c.efektivitas;
d.pembagian habis tugas;
e.rentang kendali;
f.tata kerja yang jelas; dan
g.fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah tipe A;
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD tipe A;
c.Inspektorat Daerah menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pengawasan merupakan Inspektorat tipe A;
d.Dinas Daerah, terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan;
2. 2.Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olah Raga dan Kebudayaan tipe A menyelenggarakan Urusan , Pemerintahan bidang pariwisata, bidang kepemudaan, dan ~ olah raga serta bidang kebudayaan;
3. 3.Dinas Kesehatan tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
4. 4.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial, serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
5. 5.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
6. 6.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. 7.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
8. 8.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal;
9. 9.Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan perindustrian dan bidang perdagangan; tipe A bidang
10. 10.Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja, bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, serta bidang transmigrasi;
11. 11.Dinas Komunikasi dan menyelenggarakan Urusan komunikasi dan informatika, bidang statistik; lnformatika tipe C Pemerintahan bidang bidang persandian dan
12. 12.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
13. 13.Dinas Perhubungan tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan;
14. 14.Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dan bidang pertanahan;
15. 15.Dinas Lingkungan Hidup tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup;
16. 16.Dinas Pertanian tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian;
17. 17.Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pangan, serta bidang kelautan dan perikanan;
18. 18.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
19. 19.Satuan Polisi Pamong Praja tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman, ketertiban umum dan sub urusan pemadam kebakaran.
e.Badan Daerah terdiri dari:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan, dan fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan;
2. 2.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunJang bidang pengelolaan keuangan;
3. 3.Badan Pendapatan Daerah tipe B melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan;
4. 4.Badan Kepegawaian Daerah tipe B melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan.

Pasal 4

(1)Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kecamatan ditetapkan sebagai Perangkat Daerah.
(2)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Kecamatan Bagor dengan tipe A;
2. b.Kecamatan Baron dengan tipe A;
3. c.Kecamatan Berbek dengan tipe A;
4. d.Kecamatan Gondang dengan tipe A;
5. e.Kecamatan Jatikalen dengan tipe B;
6. f.Kecamatan Kertosono dengan tipe A;
7. g.Kecamatan Lengkong dengan tipe A;
8. h.Kecamatan Loceret dengan tipe A;
9. i.Kecamatan Nganjuk dengan tipe A; J. Kecamatan Ngetos dengan tipe B;
10. k.Kecamatan Ngluyu dengan tipe B;
  1. 1.Kecamatan Ngronggot dengan tipe A;
11. m.Kecamatan Pace dengan tipe A;
12. n.Kecamatan Patianrowo dengan tipe A;
13. o.Kecamatan Prambon dengan tipe A;
14. p.Kecamatan Rejoso dengan tipe A;
15. q.Kecamatan Sawahan dengan tipe B;
16. r.Kecamatan Sukomoro dengan tipe A;
17. s.Kecamatan Tanjunganom dengan tipe A;
18. t.Kecamatan Wilangan dengan tipe B.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 6

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk unit pelaksana telmis.
(2)Unit pelaksana telmis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan telmis operasional dan/ atau kegiatan telmis penunjang tertentu Perangkat Daerah indulmya.

Pasal 7

( 1) Selain unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat UPTD Daerah di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah Kabupaten.

(2)Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

Pasal 8

( 1) Selain unit pelaksana telmis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 , terdapat UPTD Daerah di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.

(2)Rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Direktur.
(3)Rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
(4)Rumah sakit Daerah dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis dibina dan bertanggung jawab kepada Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.
(5)Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) , dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja rumah sakit kepada kepala dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.
(6)Pembinaan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta pertanggungjawaban dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.

Pasal 9

Ketetentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 diatur dalam Peraturan Bupati. BABV STAF AHLI

Pasal 10

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) staf ahli.
(2)Staf ah1i sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
(3)Staf ahli diangkat dari pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Perangkat Daerah diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…