DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 8 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM; ASAS DAN TUJUAN; RUANG LINGKUP; KAWASAN RAMAH LANJUT USIA; PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI LANJUT USIA; KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI; PENGHARGAAN; KEPERANSERTAAN; PEMBIAYAAN; KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penghormatan terhadap orang lanjut usia melalui upaya peningkatan kesejahteraan sosialnya merupakan perwujudan dari nilai agama dan budaya bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Kabupaten Nganjuk;
c.bahwa upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat lanjut usia merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat;
d.bahwa Kabupaten Nganjuk belum memiliki Peraturan Daerah yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mengupayakan peningkatan kesejahteraan sosial bagi masyarakat lanjut usia;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kesejahteraan Laniut Usia; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 ten tang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik M Indonesia Nomor 2730); ~\
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tabun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8.Undang-Undang Nomor 36 Tabun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tabun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintahan Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor 244, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tabun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejabteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
12.Peraturan Pemerintab Nomor 39 Tahun 2012 ten tang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
13.Peraturan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/1998 tentang Lembaga-lembaga Kesejabteraan Lanjut Usia;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tabun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Lanjut (\i Usia Di Daerah; \ \ 2
15.Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
18.Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia;
19.Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30jPRTjMj2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
20.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2007 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENNGANJUK DAN BUPATINGANJUK

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KESEJAHTERAAN LANJUT USIA.

BAB I

KETENTUANUMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 7

Kebijakan kelanjutusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a harus mencerminkan keberpihakan terhadap Lanjut Usia dan tidak diskriminatif.

Pasal 8

(1)Kawasan perumahan dan kawasan permukiman yang ramah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
1. a.tempat tinggal dan lingkungan yang layak bagi Lanjut Usia; dan
2. b.sarana dan prasarana yang mendukung Lanjut Usia.
(2)Tempat tinggal dan lingkungan yang layak bagi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tempat tinggal dan lingkungan yang sehat, arnan, dan nyaman.
(3)Sarana dan prasarana yang mendukung Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan memberikan aksesibilitas bagi Lanjut Usia di dalam dan di luar rumah. 6 Pasal 9 Ruang terbuka dan bangunan yang ramah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:
1. a.lingkungan yang bersih dan bebas polusi udara, air dan suara;
2. b.ruang terbuka hijau;
3. c.tersedianya tempat duduk di ruang terbuka;
4. d.toilet umum yang bersih dan aman bagi Lanjut Usia;
5. e.jalanan dan trotoar yang aman dan nyaman bagi Lanjut Usia; dan
6. f.bangunan yang aman dan nyaman bagi Lanjut Usia.

Pasal 10

(1)Transportasi yang ramah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d terdiri atas:
1. a.transportasi umum yang mudah diakses dan aman; dan
2. b.layanan transportasi khusus.
(2)Transportasi umum yang mudah diakses dan aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.ketersediaan transportasi;
2. b.sararia dan prasarana pendukung;
3. c.layanan yang ramah dan sopan; dan
4. d.keterjangkauan biaya.
(3)Layanan transportasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penyediaan transportasi bagi Lanjut Usia berkebutuhan khusus.

Pasal 11

Penghormatan dan inklusi sosial bagi masyarakat Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi:

a.sikap dan perilaku yang menghormati Lanjut Usia;
b.terdapat interaksi antargenerasi;
c.memasukkan nilai-nilai kelanjutusiaan ke dalam lembaga pendidikan informal;
d.memberikan aksesibilitas kepada Lanjut Usia untuk mengikuti pendidikan informal secara berkelanjutan;
e.memberikan kesempatan kepada Lanjut Usia untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan pada generasi lainnya;
f.memberikan kesernpatan kepada Lanjut Usia untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya dan rnasyarakat; dan
g.memberlkan aksesibilitas layanan publik secara inklusif.

Pasal 12

(1)Partisipasi sosial bagi sebagaimana dimaksud keterlibatan dan peran aktivitas di masyarakat. kelompok masyarakat Lanjut Usia dalam Pasal 6 huruf f merupakan serta Lanjut Usia dalam berbagai~ 7 Layanan keagamaan dan mental spiritual bagi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j meliputi:
1. a.terdapat layanan keagamaan dan mental spiritual yang tersebar dan terjangkau sesuai dengan hak Lanjut Usia; dan
2. b.tersedianya sarana tempat ibadah yang berpihak kepada Lanjut Usia.
(2)Partisipasi sipil bagi kelompok masyarakat Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f meliputi:
1. a.mendapatkan identitas;
2. b.memiliki hak politik; dan
3. c.diakui eksistensinya.
(3)Mendapatkan identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Memiliki hak politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan hak untuk memilih dan dipilih.
(5)Diakui "eksistenainya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan dukungan yang memungkinkan Lanjut Usia untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan.

Pasal 13

Pekerjaan yang ramah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g merupakan pemberian kesempatan yang sesuai dengan kemampuan Lanjut Usia dan fasilitas yang mendukung.

Pasal 14

Dukungan komunitas dan pelayanan sosial bagi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h meliputi:

a.terdapat fasilitas layanan Lanjut Usia sesuai dengan kondisi geologis dan kearifan lokal;
b.pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dengan memperhatikan kondisi Lanjut Usia; dan
c.terdapat pelayanan sosial berbasis masyarakat yang santun.

Pasal 15

Pelayanan kesehatan yang ramah bagi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hurufi meliputi:

a.tersedianya sumber daya manusia yang kompeten dalam menangani kesehatan Lanjut Usia;
b.terdapat sarana dan layanan kesehatan yang tersebar, memadai, dan terjangkau bagi Lanjut Usia sesuai dengan kondisi wilayah dan kearifan lokal; dan
c.terdapat layanan kesehatan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Lanjut Usia. Pasal 16 8 Pasal 17 Komunikasi dan informasi bagi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf k meliputi:
a.informasi dan komunikasi yang efektif untuk memenuhi hak Lanjut Usia; dan
b.distribusi informasi mengenai kebutuhan Lanjut Usia secara merata melalui media cetak, media elektronik, media sosial dan komunikasi langsung.

Pasal 18

(1)Advokasi sosial bagi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf 1 dimaksudkan untuk melindungi dan membela Lanjut Usia yang dilanggar haknya.
(2)Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, pendampingan dan pemenuhan hak Lanjut Usia.

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…