DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 9 Januari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk mendanai kebutuhan penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Nganjuk yang bersumber dari APBD Kabupaten Nganjuk

Isi peraturan

Menetapkan

2.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
3.Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ Tentang Pembentukan Satuan Togas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah; MEMUTUSKAN: 't : PERATURAN BUPAT1 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK MENDANAI KEBUTUHAN PENANGANAN CORONA vmus DISEASE 2019 DI KABUPATEN NGANJUK YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NGANJUK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3.Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4.Instansi Vertikal adalah Instansi Vertikal yang wilayah kerjanya berada di Daerah.
5.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), clan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. • •
8.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pernerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
9.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk.
11.Inspektorat Daerah. yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk.
12.Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk.
13.Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerirnaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.
14.Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada instansi vertikal pemerintah yang wilayah kerjanya di Daerah, dan fasilitas kesehatan milik masyarakat/ swasta, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah khususnya dalam rangka penanganan COVID-19.
15.Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu/ masyarakat yang dilaksanakan secara selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial akibat terdampak COVID-19.
16.Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu/masyarakat sebagai dampak bencana non alam COVID-19. 1 7 . Fasilitas Kesehatan adalah Fasilitas kesehatan milik masyarakat/swasta yang berada di wilayah Daerah.
18.Satuan Tugas adalah Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kabupaten Nganjuk

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1} Ruang lingkup Peraturan Bupati 101 meliputi pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja tidak. terduga untuk mendanai kebutuhan penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Nganjuk yang bersumber dari APBD Kabupaten Nganjuk.

(2)Ruang lingkup sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
1. a.Penanganan kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan;
2. b.Penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah tetap hidup;
3. c.Penyediaan jaring pengamanan sosial (social safety net); dan
4. d.Kebutuhan operasional Satuan Tugas Penanganan COVID -19 Kabupaten Nganjuk;

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan APBD untuk penanganan COVID-19 dengan menggunakan BTT.
(2)Dalam ha! tidak tersedia anggaran dalam APBD unruk
(1)
(2)
(3)Penanganan COVID-19 pemerintah daerah menggunakan alokasi anggaran BIT tanpa diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.

BAB IV

TATA CARA

Pasal 4

Perangkat Daerah mengusulkan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) disertai kajian mendalam kepada Bupati selaku ketua Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 Kabupaten Nganjuk tembusan kepada Sekretaris Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. lnstansi Vertikal dan fasilitas kesehatan mengajukan proposal yang dilampiri Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) disertai kajian mendalam kepada Bupati selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 Kabupaten Nganjuk. Bupati selaku Ketua Satuan Satuan Togas Penanganan Corona Virus Disease 2019 Kabupaten Nganjuk dibantu BPBD melakukan verifikasi atas usuian Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2). I

(4)Inspektorat melakukan reviuw atas Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang diajukan oleh BPBD.
(5)BPBD memfasilitasi semua usulan Perangkat Daerah, instansi vertikal dan fasilitas kesehatan yang berupa Rencana Kebutuhan Belanja {RKB) kepada PPKD selaku bendahara umum daerah.
(6)PPKD selaku bendahara umum daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Tambahan Uang (SP2D TU) berdasarkan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) paling lambat 1 (satu} hari kerja terhitung sejak diterirnanya Rencana Kebutuhan Belanja (RKB} oleh PPKD.
(7)Dana yang telah dicairkan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Tambahan Uang (SP2D TUJ sebagaimana dimaksud ayat (7) diserahkan kepada bendahara pengeluaran BPBD yang selanjutnya dipindahbukukan pada bendahara pengeluaran pengusul Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) paling lambat I (satuJ hari kerja.
(8)Penggunaan dana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran pada perangkat daerah pengusul Rencana Kebutuhan Belanja (RKB).
(9)Dalam hal terdapat usulan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) baru sesuai rencana penanggulangan COVID-19 oleh perangkat daerah diajukan kembali tanpa menunggu pertanggungjawaban Tambahan Uang sebelumnya selesai. BABV PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 5

(1)BTT dapat digunakan pada masa tanggap darurat untuk:
1. a.Pencarian clan penyelamatan.
2. b.Pertolongan darurat. c . Evakuasi korban.
3. d.Kebutuhan air bersih dan sanitasi.
4. e.Pangan.
5. f.Sandang.
6. g.Pelayanan kesehatan.
7. h.Papan.
(2)BIT dapat digunaJ,.an untuk pt..-nan~an Jr.£-g.ehatan, an tara lain ;
1. a.Penyediaan sar a n.a dan pra~an.a k•-~x=h&ta.J"L
2. b.Penyediaan saran.a fanilitas J,..er,.ehau,n .
3. c.Merekrut t.en.aga Y.eseha tan/m.edis yang pou:mrial. d . Pemberian insentif bagi tenaga y..1.,.--sehatan/medis, tenaga penyidik (inves tigator) ko rban terpap--Gt.r Cz,-rid- 19, tcr.aga relawan, dan tl:nag.a l~innya yang terlibat dalam penangan.an pa.ndc..-mi Covid-19 sesuai dt."1lg;an Standar Harga Satuan yang dit.L"tapkan oleh Bupati.
4. e.Penycmprotan d.esinfektan.
5. f.Penyewaan rum.ah s inggah sebag;tl ruang isolasi untuk pa.sien dalam pengawasan.
6. g.Pemeriksaan laborat.orium bagi masyaraJ,..at yang berpotcnsi tcrjangldt.
7. h.Pen~ alat dan bahan evakuasi.
8. i.Penanganan korban.
9. j.Penanganan kesehatan lainnya.

Pasal 6

BTT dapat diguna.Jr.an untuk penanganan dampak elr..onomi antara lain :

1.Pengadaan bahan pangan d.an k.ehim,ban pokok dalaro rangka menjaga ketahanan pangan daerah dan menekan dampak panic buying.
2.Pemberian stimulus berupa penguatan modal usaha kepada pelaku Usaha Milcro, Keci1 dan Menengah (UMKM) yang terkena dampak ekonomi aJaoat COVID-19.
3.Penanganan dampak ekonomi lainnya. BagianKetiga Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Jaring Pengpman Sosial

Pasal 7

BIT dapat cligunakan untuk penyecliaan jaring pengaman sosial, antara lain pemberian hibah/bansos dalam benruk uang dan/atau barang dari Pemerintah Daerah secara memadai kepada antara lain;

1.inclividu/masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial seperti keluarga miskin, pekerja sek.tor informal/harian dan inclividu/masyarakat lainnya yang memili.k:i resiko sosial akiba t terdampak Covid-19;
2.fasilitas kesehatan milik masyarakat/swasta yang ilrut serta melakukan penanganan COVID-19, dan/atau
3.lnstunsi Vcrlilrnl d,1h1111 1·11111{lrn lll!'tllhtkllllH pcnungnnnn pn11clc111l C:OVID~1IJ. D118iun Kcc111pnl Pc11ggu11L1tlll Oclul\J11 'l'iduk 'l'crd1tl{1t Untuk Kcbutuhun Opcnwlo1111l H11t u1111 '1'1111.11:1 Pumd B BTT duput digu11ulcun untuk Opcrm1io1111l d1111 Kq1l1111111 Satuan 'l\1gus, mclipull :
1.Kc~ckrc\.uriulLm;
2.Tim Ahli;
3.Bidang Duta dun lnformmii;
4.Bidang Komunikusi Publlk;
5.Bidang Pcrubahun Pcriluku;
6.Bidang Pcnongunon KcHchutn11;
7.Bidang Pcnegokun l·lukum Dun l'c11dlHipli11u11;
8.Bidang Rclawun.

(1)Kcpalu Perungkut Ducruh, Irrntun:;i Vcrlikul d1111 r,rnillt,w kesehatan pcnguaul Rencunu Kcbutuh n n Bclnnjn (Rl<B) bertanggungjnwab sccaru ffolk dun Jccuungu n tcrhndnp dana pcrccpatan pcna ngonun COVI IJ-19 yn 111~ dikelolanya.
(2)Pertanggungjawabon ulutt J:>CIIBBLlllllllll d11110 penanganan COVlD-19 clltiompu.ikun olcJ1 PcnttJBl<nl Daerah, Instansi Verlikul dun fuuilituu kcuchulu11 pengusul Rcncano. I<cbutuhan Bclunju (RI<O) Iccpnrfo PPKD dcngan mclompirlcun rclcuplluluul pcnggunu.011 belanja don surat pcrnyatnan tnnggun&Juwub bclnn.Jn
(3)Bukti pengeluaran ynng anh dun longlcup dlvorlnlcartl dan diaahkan oleh Pcrungkat Ducruh, Jnotunot VcrtHcol dan fasilitas keschalun pcngurml Rcncunu Kchuluh1111 Belanja (RKB) yangc.lituangkun dulum Hurnl l'cl'lly11t111111 Tanggung Jawub Mulluk.
(4)Bukti pcngcluaran yung suh c.lun lcnglrnp 11cbuwti n1111111 dimaksu<l aya.t (3) lclup bermlu/c.Ji11irnpui1 nld1 l\c p(ll1 t Perangkat Dacroh, hrnltmsi Vcrlikul dun 1h11il11iu1 kesehatan pcnguaul Rcncunu J<cbuluhu11 Uclllllju (RKB).
(5)Apabila tcrdapat f,Jjsu dunu yung liduk cligunulm11 1 r1i11u dana c.lisetor kc lrntt cJucruh puling lumbul. pudu l111rl kerja terakhir Tah un Anggurun bcrkcnuun.
(6)Pertanggungjawabnn ullrn 1,cn1munuo 11 uu1111 penanganan COVID - 19 1-1cbuguim11n11 dimnlrnud 11y11l
(2)disampaikan sctiup bulun pulin8 luinl)llf. l11111_mul 7 bulan berikulnya. 0

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNO,J/\W/\U/\N Pmml9

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mula.i berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya daJam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk. Ditetapkan di Nganjuk pada tanggal 9 Januari 2021 BUPATI NGANJUK, ttd. NOVI RAHMAN HIDHAYAT Diundangkan di Nganjuk Pada tanggal 9 Januari 2021 SEKRETARIS DAERAH ttd. Ors. MOKHAMAD YASIN, M .Si Pembina Utama Muda NIP. 19661005 198703 1 010 BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2021 NOMOR 1 Salinan sesuai d ngRn aslinya KEPALA ·61AN HUKUM M.Si Pembina NIP. l 96607i O 199202 1 001

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…