DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 27 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 122

Lembaga terkait

Ringkasan

peraturan ini mengatur mengenai Penyelenggaraan Pelayanan Pada Rumah Sakit Daerah Nganjuk;Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi: a. tugas dan fungsi Rumah Sakit; b. Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; c. tata kelola klinik yang baik; d. hak dan kewajiban; e. jenis pelayanan; f. tata cara dan persyaratan pelayanan; g. sumber daya manusia Rumah Sakit; h. sarana, prasarana dan peralatan Rumah Sakit; i. pembiayaan Rumah Sakit; j. pengelolaan keuangan Rumah Sakit; k. kerjasama operasional; l. pencatatan dan pelaporan; m. pembinaan dan pengawasan; dan n. sanksi administratif.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rumah Sakit Daerah Nganjuk merupakan Badan Layanan Umum Daerah sehingga perlu meningkatkan dan memperbaiki pelayanan melalui dukungan sarana prasarana, sumber daya manusia yang dimiliki dan tata kelola klinik yang baik;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Daerah Nganjuk sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pada Rumah Sakit Daerah Nganjuk; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4456);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5038);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659); 3
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
14.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK dan BUPATI NGANJUK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT DAERAH NGANJUK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3.Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Rumah Sakit Daerah Nganjuk.
5.Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Daerah Nganjuk.
6.Rumah Sakit Daerah yang selanjutnya disebut sebagai Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Daerah Nganjuk kelas B.
7.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan. 4
8.Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang selanjutnya disebut SPM Rumah Sakit adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal yang sekaligus merupakan spesifikasi teknis tentang tolok ukur pelayanan minimum yang diberikan oleh Badan Layanan Umum kepada masyarakat.
9.Tarif Rumah Sakit adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas jasa dari kegiatan pelayanan maupun non pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa.
10.Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.
11.Pelayanan Gawat Darurat adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh korban/Pasien gawat darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.
12.Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya dengan rawat inap.
13.Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) adalah pelayanan yang dilakukan kepada pasien yang sudah dilakukan diagnose secara definitif dan perlu mendapat tindakan/perawatan semi intensif (observasi) minimal 6 (enam) sampai dengan kurang dari 24 (dua puluh empat jam).
14.Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis, terapi, dan penunjang lainnya.
15.Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di Rumah Sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
16.Pelayanan Rehabilitasi adalah bagian dari proses terapi untuk pemulihan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) melalui pendekatan secara fisik, psikologis dan sosial.
17.Intensive Care Unit, yang selanjutnya disingkat ICU adalah suatu instalasi di Rumah Sakit dengan staf yang khusus dan perlengkapan yang khusus yang ditujukan untuk observasi, perawatan dan terapi pasien-pasien penderita penyakit akut, cedera atau penyulit-penyulit yang mengancam nyawa atau potensial mengancam nyawa dengan prognosis dubia yang diharapkan masih reversibel. 5
18.Intensive Cardiac Care Unit yang selanjutnya disingkat ICCU adalah tempat perawatan terhadap pasien intensive kardiovaskuler yang disediakan dan diberikan kepada pasien dalam keadaan kegawatan dan kedaruratan kardiovaskuler, yang perlu ditanggulangi dan diawasi secara ketat dan terus menerus.
19.High Care Unit yang selanjutnya disingkat HCU adalah tempat perawatan pasien gawat dengan kondisi yang stabil dan atau sifat penyakit yang tidak bisa sembuh seperti keadaan semula (irreversible).
20.Neonatal Intensive Care Unit yang selanjutnya disingkat NICU adalah tempat perawatan terhadap pasien intensif khusus untuk bayi yang berumur dibawah 1 (satu) bulan yang mempunyai spesifikasi khusus dan memerlukan tindakan segera serta membutuhkan kecepatan tindakan.
21.Pediatric Intensive Care Unit yang selanjutnya disingkat PICU adalah ruang perawatan intensif khusus untuk anak yang berumur diatas 1 (satu) bulan sampai 15 (lima belas) tahun yang mempunyai spesifikasi khusus dan memerlukan tindakan segera serta membutuhkan kecepatan tindakan.
22.Tindakan Medik Operatif adalah tindakan yang dilaksanakan oleh dokter untuk keperluan terapi dengan cara pembedahan/operasi dan atau pertolongan persalinan, yang dilakukan di ruang operasi.
23.Tindakan medik non operatif adalah tindakan tanpa pembedahan yang dilakukan pada pelayanan rawat jalan, rawat inap, atau rawat darurat.
24.Visite adalah kunjungan tenaga medik di ruang perawatan (on site) dalam rangka observasi, diagnosis dan terapi baik atas indikasi medik maupun atas dasar permintaan konsultasi pasien dan/atau tenaga medik lain dalam rangka visite bersama.
25.Rekam Medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.
26.Kerja Sama Operasional yang selanjutnya disingkat dengan KSO adalah bentuk perikatan sama dalam penyediaan pelayanan atau pemanfaatan sarana, prasarana, peralatan kedokteran dalam menunjang pelayanan di Rumah Sakit.
27.Pengujian Kesehatan atau Medical Check Up (MCU) adalah pemeriksaan untuk mengetahui status kesehatan seseorang yang digunakan untuk berbagai keperluan. 6
28.Bedah Mayat Klinis adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan cara pembedahan terhadap mayat untuk mengetahui dengan pasti penyakit atau kelainan yang menjadi sebab kematian dan untuk penilaian hasil usaha pemulihan kesehatan.
29.Pelayanan Mediko-Legal adalah pelayanan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
30.Pemulasaraan/Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi, bedah mayat yang dilakukan oleh Rumah Sakit.
31.Visum et Repertum adalah surat keterangan hasil pemeriksaan terhadap seseorang baik hidup maupun meninggal yang digunakan untuk kepentingan hukum.
32.Pelayanan Transportasi Ambulans adalah pelayanan transportasi pasien dengan mobil khusus pengangkut pasien baik dengan disertai petugas kesehatan maupun tanpa disertai petugas kesehatan.
33.Jasa Pelayanan adalah imbalan jasa yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, pemeriksaan penunjang medik dan/atau pelayanan lainnya.
34.Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana dan fasilitas Rumah Sakit.
35.Unit Cost adalah besaran biaya satuan dari setiap kegiatan pelayanan yang ada di Rumah Sakit.
36.Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung jawab biaya pelayanan dari seseorang yang menjadi tanggungannya.
37.Instalasi Penyehatan Lingkungan adalah salah satu Instalasi Penunjang Medis yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan aspek lingkungan fisik, kimia, dan biologis rumah sakit sehingga tercipta kondisi lingkungan Rumah Sakit yang memenuhi standar sanitasi, baku mutu lingkungan serta mencegah terjadinya pencemaran lingkungan.
38.Instalasi Laundry adalah tempat dilaksanakan proses pencucian linen Rumah Sakit dalam upaya pencegahan infeksi, Health Care Associated Infections (HAIs) di Rumah Sakit melalui pemutusan rantai penularan infeksi.
39.Pelayanan Gizi adalah suatu upaya memperbaiki, meningkatkan gizi, makanan, dietetik masyarakat, kelompok, individu atau klien yang merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, simpulan, anjuran, implementasi dan evaluasi gizi, makanan dan dietetik dalam rangka mencapai status kesehatan optimal dalam kondisi sehat atau sakit. 7
40.Komite Medik adalah perangkat Rumah Sakit untuk menerapkan tata kelola klinis (clinical governance) agar staf medis di rumah Sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.
41.Komite Keperawatan adalah wadah non-struktural Rumah Sakit yang mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi.
42.Komite Profesi Kesehatan Lainnya adalah wadah non-struktural Rumah Sakit yang mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan lain melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi.
43.Limbah adalah sisa dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
44.Satuan Pengawas Internal Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat SPI-BLUD adalah satuan pengawas internal yang berkedudukan langsung dibawah Direktur dan dibentuk oleh Direktur untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis Yang Sehat.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjamin mutu dan aksesibilitas, serta keberlanjutan pelayanan di Rumah Sakit sesuai standar yang ditetapkan, agar masyarakat, pemberi pelayanan dan pengelola Rumah Sakit dapat terlindungi dengan baik.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.mendorong Pemerintah Daerah meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat sehingga terwujud kesejahteraan masyarakat;
b.mewujudkan penyelenggaraan pelayanan yang bermutu di Rumah Sakit;
c.menyediakan jenis pelayanan di Rumah Sakit sesuai dengan perkembangan bidang ilmu kedokteran, keperawatan dan bidang menajemen pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat; 8
d.menjamin program dan kegiatan operasional Rumah Sakit sesuai dengan Rencana Strategis Rumah Sakit dan Rencana Pembangunan Daerah;
e.meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan di Rumah Sakit; dan
f.memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia Rumah Sakit dan Rumah Sakit.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.tugas dan fungsi Rumah Sakit;
b.Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
c.tata kelola klinik yang baik;
d.hak dan kewajiban;
e.jenis pelayanan;
f.tata cara dan persyaratan pelayanan;
g.sumber daya manusia Rumah Sakit;
h.sarana, prasarana dan peralatan Rumah Sakit;
i.pembiayaan Rumah Sakit;
j.pengelolaan keuangan Rumah Sakit;
k.kerjasama operasional;
l.pencatatan dan pelaporan;
m.pembinaan dan pengawasan; dan
n.sanksi administratif.

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI RUMAH SAKIT

Pasal 5

Rumah Sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

Pasal 6

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Rumah Sakit mempunyai fungsi:

a.penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
b.pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
c.penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan
d.penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan. 9

BAB III

STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT

Pasal 7

(1)SPM Rumah Sakit disusun dalam rangka menjamin terselenggaranya mutu dan akses pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sesuai standar prosedur operasional dan prosedur tetap yang telah ditetapkan dan terwujudnya akuntabilitas pelayanan publik di Rumah Sakit.
(2)Rumah Sakit menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan SPM Rumah Sakit.
(3)SPM Rumah Sakit diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan kemampuan Rumah Sakit sampai terpenuhinya standar yang telah ditetapkan.
(4)SPM Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)meliputi:
1. a.standar masukan;
2. b.standar proses; dan
3. c.standar keluaran.

Pasal 8

(1)Rumah Sakit wajib menyusun SPM yang meliputi jenis-jenis pelayanan indikator kinerja dan standar pencapaian kinerja pelayanan Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
(2)Jenis-jenis pelayanan Rumah Sakit yang minimal wajib disusun, meliputi:
1. a.pelayanan gawat darurat;
2. b.pelayanan rawat jalan;
3. c.pelayanan rawat inap;
4. d.pelayanan bedah;
5. e.pelayanan persalinan dan perinatologi;
6. f.pelayanan intensif;
7. g.pelayanan radiologi;
8. h.pelayanan laboratorium patologi klinik;
9. i.pelayanan rehabilitasi medik;
10. j.pelayanan farmasi;
11. k.pelayanan gizi;
12. l.pelayanan transfusi darah;
13. m.pelayanan keluarga miskin;
14. n.pelayanan rekam medis;
15. o.pengelolaan limbah;
16. p.pelayanan administrasi manajemen;
17. q.pelayanan ambulans/kereta jenazah;
18. r.pelayanan pemulasaran jenazah;
19. s.pelayanan laundry;
20. t.pelayanan pemeliharaan sarana Rumah Sakit; dan
21. u.pencegahan pengendalian infeksi. 10
(3)SPM Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur dalam Peraturan Bupati

BAB IV

TATA KELOLA KLINIK YANG BAIK

Pasal 9

(1)Untuk mewujudkan mutu pelayanan medik dan keperawatan sesuai standar profesi yang ditetapkan, Rumah Sakit menyusun Pedoman Perilaku Rumah Sakit dan Tata Kelola Klinik.
(2)Pedoman Perilaku Rumah Sakit sebagaiman dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.
(3)Tata Kelola Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)sekurang-kurangnya mengatur prosedur dan tata cara keselamatan pasien, keamanan pelaksana kesehatan, keamanan sarana dan alat, dan keamanan lingkungan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 10

(1)Dalam rangka pencapaian mutu pelayanan kesehatan sesuai SPM Rumah Sakit dilakukan pengukuran kinerja.
(2)Pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SPI-BLUD.
(3)SPI-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Direktur untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan, dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktik bisnis yang sehat.
(4)SPI-BLUD bertugas melakukan audit kinerja setiap 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.
(5)Hasil audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)disampaikan kepada Direktur.

Isi peraturan

Teks122PDFHirarki

Memuat teks peraturan…