DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024

Nomor: 1
Tahun: 2024
Ditetapkan: 12 Februari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Nganjuk

regulasi_utama

Ringkasan

Perubahan Pasal 1, Pasal 62, Pasal 62A, Pasal 90, Pasal 92A, Pasal 142B, Pasal 144, Pasal 145

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan besaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Desa selain Dana Desa.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Peralgkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

7.Ketentuan Pasa-l 92A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92A

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat, dapat diberikan dana purnatugas (pesangon) sebanyak 1 (satu) kali dengan ketentuan:

a.bagr Kepala Desa dan Perangkat Desa yang memperoleh tambahan tunjangan penghasilan dari pengelolaan tanah bengkok, dana purnatugas diberikan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dihitung dari 1 (satu) tahun tambahan tunjangan penghasilannya; P
b.bagi Perangkat Desa yang tidak memperoleh tambahan tunjangan penghasilan dari pengelolaan tanah bengkok, dana purnatugas diberikan sebesar 5O% (lima puluh perseratus) dihitung dari hasil pengelolaan tanah bengkok Perangkat Desa yang terkecil di Desa bersangkutan.

Pasal 1428

(1)Calon Kepala Desa dan Calon Perangkat Desa yang melanggar ketentuan Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Walrtu dan Pengangkatan Perangkat Desa dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyal< Rp5O.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(2)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

9.Ketentuan Pasal 144 diubah dan diganti, sehingga Pasal 144 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 144

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a.Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.
b.Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun. 1O. Ketentuan Pasal 145 ayat (21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 145

(1)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangal yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (l,embaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2O16 tentang Desa (l,embaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
(2)Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. v\^ t-

8.Ketentuan Pasal 1428 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orErng mengetahuinya, memerintahkan pengundangal Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngaljuk. Ditetapkan di Nganjuk pada tanggal 12 Febraari 2O24 PJ. BUPATI NGANJUK, ttd. SRI HANDOKO TARUNA Diundangkan di Nganjuk pada tanggal 12 Febntari 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGANJUK Drs. NUR SOLEKAN, M.Si. Pembina Utama Madya NrP. 19661227 198602 1001 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUKTAHUN 2024 NOMOR 1 uai dengan aslinya IAN HUKUM ttd I S N Pembina M si. I NIP. 19680 199202 | OOI PALA P" NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK :22-l/2O24 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR T TAHUN 2016 TENTANG DESA I. UMUM Dengan telah dilakukannya uji materi terhadap ketentuan Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor I28/PUU-XIII /2015, yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga berimplikasi hukum pada penyelengg.razm Pemilihan Kepala Desa dan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Selanjutnya, sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud, telah diundangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2O17 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pernilihan Kepala Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2O20 tentang Perubahan Kedua Atas Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2Ol7 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang menghapus ketentuan "terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang I (satu) tahun sebelum pendaftaran". Untuk lebih mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Nganjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2O22 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2O16 tentang Desa, perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum dan kepentingan umum masyarakat. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka I Pasal I Cukup jelas. Angka 2

Pasal 43A

Cukup jelas. Angka 3

Pasal 62

Ayat (r) Yang dimaksud Indonesia. Ayat {21 Cukup jelas. b dengan "warga Desa" adalah warga negara Ayat (3) Yang dimaksud dengan "Persyaratan Khusus" adalah persyaratan terkait dengan hal-hal yang bersifat khusus sesuai dengan pelaksanaan hak asal usul desa terkait dengan tugas dan fungsi perangkat desa tertentu. Persyaratan khusus disosialisasikan dan diumumkan oleh Panitia Pengisial Perangkat Desa untuk dipenuhi dan ditaati oleh Balal Calon Perangkat Desa. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Pendaftaran Perangkat Desa untuk jabatan Perangkat Desa lainnya, hanya dilakukan di Desa yang bersangkutan. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Angka 4

Pasal 62A

Cukup jelas. Angka 5

Pasal 65A

Cukup jelas. Angka 6

Pasal 90

Cukup jelas. Angka 7

Pasal 92A

Cukup jelas. Angka 8 Pasal 142E! Cukup jelas. Angka 9

Pasal 144

Cukup jelas. Angka 10

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…