DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2026

Nomor: 1
Tahun: 2026
Ditetapkan: 26 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PERENCANAAN BAB III PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA BAB IV FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VI PELAPORAN BAB VII PENGHARGAAN BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI BAB IX PENDANAAN BAB X KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

9.Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, -ierpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara' yang meliputi rehabilitasi sosia-l' jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
10.Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badal Usaha yang selanjutnya disebut Forum TJSL adalah suatu lembaja yang bertujuan mengoptimalkan komitmen dan p"."t, -B"d* Usaha melalui implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungannYa.
11.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya' atau ayah dan anaknya, atau ibu dan alaknya'
12.Peran serta masyarakat adalah bagian dari hak ekonomi, sosial dan budaya yang diaktuatisasikan dalam partisipasi penyelenggaraan program TJSL Badan Usaha'

Pasal 2

TJSL Badan Usaha diselenggarakan berdasarkan asas: kesetiakawanan; keadilan; kemanfaatan; keterpaduan; kemitraan; keterbukaan; akuntabilitas; partisipasi; profesionalitas; ber*awasan lingkungan; dan keberlanjutan.

Pasal 3

a. b. c. d. e. f. h. i. j. k.

(1)TJSL Badan Usaha dimaksudkan sebagai bentuk peran serta Badan Usaha dalam pembangunan sosial secara berkelanjutan'
(2)Pengatuian TJSL Budan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
1. a.m.ni.rgkatkan kesadaran Badan Usaha terhadap pelaksanaan TJSL di wilayah Daerah;
2. b.memberikan kepastian hukum bagr masyarakat mengenai TJSL Badan usaha
3. c.tertanganinya permasalahan sosial dan terlayaninya p.m..l, pelayanan kesejahteraan sosial;
4. d.meningkatnya citra dan keuntungan serta terpeliharanya kelangsungan hidup Badan Usaha; .. -.ii.rdr.rgi Badan Usaha dari pungutan liar yang dilakukan Pihak tidak berwenang; p
5. f.meminimalisasi dampak negatif keberadaan Badan Usaha dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan Badan Usaha; dan terprogramnya rencana Pemerintah Daerah untuk -.i"titrt apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan i.lSt- Badan Usaha dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

a.perencanaan;
b.pelaksanaan TJSL Badan Usaha;
c.Forum TJSL Badan Usaha;
d.pembinaan dan Pengawasan;
e.pelaporan;
f.penghargaan;
g.pemantauan dan evaluasi; dan
h.pendanaan.

(1)Perencanaan penyelenggaraan Program TJSL Badan Usaha dilakukan melalui Pendekatan:
1. a.PartisiPatif;
2. b.kemitraan; dan
3. c.kesePakatan' tZl p.og."m f.lSL Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu Pada: ,l R".r."n, Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
4. b.Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
5. c.Rencana kerja Tahunan Badan Usaha'

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 5

Bagian Kedua Bidang dan Sasaran

Pasal 6

(1)Program TJSL Badan Usaha meliputi bidang:
1. a.kesejahteraan sosial;
2. b.pendidikan;
3. c.kesehatan;
4. d.seni dan budaYa;
5. e.keagamaan;
6. f.kewirausahaan;
7. g.infrastruktur; p
8. h.lingkungan; dan
9. i.bidang lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
(2)Prioritas Program TJSL Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (l) disesuaikan dengan program prioritas Pemerintah Daerah.
(3)Penetapan program prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (21 disepakati bersama antara Forum TJSL, Pemerintah Daerah dan DPRD.
(4)Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara kesepakatan bersama.

Pasal 7

(1)Sasaran TJSL Badan Usaha diperuntukkan bagi seseor€rng, kelompok, atau masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemarusiaan.
(2)Tidak layak secara kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria:
1. a.kemiskinan;
2. b.ketelantaran;
3. c.disabilitas;
4. d.keterpencilan;
5. e.tuna sosial dan penyimpangan perilaku;
6. f.korban bencana;
7. g.korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi; dan/atau
8. h.kesehatan.

BAB III

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA

Pasal 8

Ar, (l) Ruang lingkup TJSL Badan Usaha meliputi:

a.TJSL di dalam Badan Usaha; dan
b.TJSL di luar Badan Usaha.

(2)TJSL di dalam Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a berkaitan dengan komitmen dan upaya Badan Usaha untuk memenuhi kebutuhan karyawan Badan Usaha dan Keluarga yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (21.
(3)TJSL di luar Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkaitan dengan komitmen Badan Usaha untuk meningkatkan Kesejahteraan Sosial masyarakat di lingkungan:
1. a.area sekitar Badan Usaha; dan
2. b.secara nasional. 7

Pasal 9

TJSL di luar Badan Usaha di lingkungan area sekitar Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a meliputi:

a.memberikan pemberdayaan, jaminan, perlindungan, atau rehabilitasi sosia-l kepada pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di sekitar Badan Usaha;
b.membantu sarana dan prasarana lingkungan masyarakat di sekitar Badan Usaha; dan
c.mengembangkan potensi sumber daya manusia di Daerah.

Pasal 10

TJSL di luar Badan Usaha di [ngkungan secara Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b meliputi peran serta dalam:

a.penanganan bencana;
b.pela,ksanaan program prioritas nasional dalam kesej ahteraan masyarakat; dan
c.penanganan masalah sosial di wilayah lain.

Pasal 11

TJSL Badan Usaha dilaksanakan:

a.secara langsung oleh Badan Usaha;
b.melalui pihak ketiga;
c.bermitra dengan masyarakat; dan/ atau
d.berkolaborasi dengan Badan Usaha lainnya dalam bentuk konsorsium.

BAB IV

FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA

Pasal 12

(1)Untuk mendorong, mengoordinasikan, memfasilitasi, dan menyinergikan pelaksanaan TJSL Badan Usaha dibentuk Forum TJSL.
(2)Badan Usaha wajib menjadi anggota Forum TJSL.
(3)Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak menjadi anggota Forum TSJL dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.pengumuman dalam media massa;
4. d.pembatasan kegiatan usaha;
5. e.rekomendasi pencabutan Perizinan Berusaha;
6. f.pencabutan Perizinan Berusaha yang penerbitannya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; atau
7. g.pembekuan kegiatan usaha dan/ atau fasilitas penan€unan modal. p

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…