DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 27 Juli 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 160

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM, ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN, RUANG LINGKUP, TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH, UPAYA KESEHATAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN, PEMBIAYAAN KESEHATAN, SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN, SEDIAAN FARMASI, PERBEKALAN KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN, MANAJEMEN, INFORMASI DAN REGULASI KESEHATAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, SANKSI ADMINISTRATIF, KETENTUAN PENYIDIKAN, KETENTUAN PIDANA, KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan status Kejadian Luar Biasa.

(2)Setiap sarana kesehatan wajib melaporkan penyakit yang berpotensi menimbulkan KLB atau wabah kepada Pemerintah Daerah dalam waktu 24 jam setelah penyakit tersebut terdiagnosa.
(3)Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan dana, sarana dan prasarana penanggulangan KLB. 13
(4)KLB penyakit meliputi Severe Acute Respiratory Syndrome, Penyakit yang dapat di cegah dengan Imunisasi (PD31) termasuk Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi, Avian Influenza, Swine Flu, DBD, Diare, ISPA/Pneumonia, Malaria, keracunan dan penyakit lainnya.
(5)RSUD dan Rumah Sakit Swasta wajib menerima dan menangani korban bencana tanpa melihat status dan latar belakang serta menangani sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku.

Pasal 22

(1)Pelayanan Kesehatan darah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah wajib mengupayakan ketersediaan darah yang aman dari penyakit-penyakit yang membahayakan penerima darah.
(2)Sarana pelayanan kesehatan dilarang melakukan pelayanan darah dan donor darah untuk tujuan komersial.
(3)Biaya Pengganti proses pengolahan darah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
(4)Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit, Unit Transfusi Darah wajib melakukan penapisan darah terhadap penyakit-penyakit berbahaya tertentu dan melaporkan hasilnya kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 23

(1)Pelayanan kesehatan tradisional dan alternatif dibina dan diawasi oleh Dinas agar dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya yang tidak bertentangan dengan standar pengobatan berdasarkan peraturan perundang- undangan.
(2)Setiap orang atau badan usaha yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional dan alternatif serta menggunakan alat dan teknologi kesehatan wajib mendapatkan izin dari Dinas.
(3)Penggunaan alat dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan dengan standar diagnosis dan terapi.
(4)Masyarakat diberi kesempatan untuk mengembangkan, meningkatkan, menggunakan pelayanan kesehatan tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya. 14

Pasal 24

(1)Pemilik dan atau pengelola tempat kerja menjamin lingkungan kerja yang sehat agar pekerja hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan.
(2)Pemerintah Daerah melalui Dinas menetapkan standar kesehatan kerja dengan mengacu pada regulasi kesehatan tenaga kerja di Tingkat Nasional dan Provinsi.
(3)Pemilik dan atau pengelola tempat kerja wajib melakukan segala bentuk upaya kesehatan melalui upaya peningkatan, pencegahan, pengobatan dan pemulihan bagi tenaga kerja.
(4)Pemilik dan/atau pengelola tempat kerja wajib menyediakan tempat atau sarana kesehatan bagi tenaga kerja.
(5)Pemilik dan/atau pengelola tempat kerja wajib memberikan fasilitas jaminan kesehatan dengan mengikutsertakan tenaga kerja ke dalam program BPJS Kesehatan.

Pasal 25

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan Pemantauan dan Pengamatan Penyakit.
(2)Dalam pelaksanaan Pemantauan dan Pengamatan Penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semua pihak terkait bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
(3)Masyarakat/Institusi yang menemukan kasus penyakit berpotensi wabah penyakit melaporkan kepada Pemerintah Daerah.
(4)Tata cara penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemantauan dan Pengamatan Penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pengendalian dan penanggulangan penyakit meliputi imunisasi, pengendalian penyakit menular, pengendalian penyakit tidak menular dan surveilans epidemiologi.
(2)Imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutama imunisasi dasar rutin kepada setiap bayi, imunisasi lanjutan bagi anak usia sekolah dasar, wanita usia subur termasuk ibu hamil, serta imunisasi tambahan bilamana diperlukan pada keadaan tertentu.
(3)Penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyakit menular langsung, penyakit menular yang bersumber dari binatang serta penyakit menular lainnya yang menjadi masalah kesehatan masyarakat. 15

Pasal 27

(1)Pengendalian dan Penanggulangan penyakit dilaksanakan oleh Dinas dan jajarannya, bekerjasama dengan Instansi lain terkait, fasilitas pelayananan kesehatan pemerintah dan swasta, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat.
(2)Pemerintah Daerah bersama swasta, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat berperan aktif melakukan upaya pengendalian dan penanggulangan penyakit melalui peningkatan pengetahuan, kesadaran dan kemauan melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat.
(3)Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyediakan sarana, prasarana, obat dan vaksin dalam program dan pengendalian penyakit.

Pasal 28

Upaya pengendalian dan penanggulangan penyakit dilakukan melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Pasal 29

(1)Dinas bersama fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah dan swasta wajib menyelenggarakan kegiatan surveilans kesehatan terpadu di daerah.
(2)Dinas melakukan surveilans dan sistem kewaspadaan dini terhadap kemungkinan terjadinya KLB, dengan meningkatkan jejaring lintas program dan lintas sektoral secara berjenjang dari tingkat Kabupaten hingga Desa.
(3)Dinas bekerjasama dengan lembaga dan instansi terkait melakukan survey secara berkala terhadap penyakit tertentu.

Pasal 30

Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam pembiayaan upaya pemantauan, pengendalian dan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular.

Pasal 31

(1)Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat berperan aktif untuk mewujudkan ketersediaan lingkungan yang sehat dan menjaga kelestarian lingkungan.
(2)Lingkungan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lingkungan pemukiman, tempat ibadah, tempat kerja, sekolah/institusi pendidikan, gedung pemerintahan, tempat pengelolaan makanan, tempat rekreasi dan tempat- tempat umum lainnya. 16
(3)Lingkungan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus bebas dari unsur-unsur yang menimbulkan gangguan kesehatan, antara lain:
1. a.limbah cair, padat, gas dan limbah medis;
2. b.sampah yang tidak dikelola dengan baik;
3. c.sarang serangga, tikus dan binatang pembawa penyakit;
4. d.zat-zat kimia berbahaya;
5. e.kebisingan yang melebihi ambang batas;dan
6. f.asap rokok.
(4)Lingkungan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyediakan dan memelihara fasilitas umum yang memenuhi syarat kesehatan.

Pasal 32

(1)Pemerintah Daerah mewujudkan dan memelihara lingkungan yang bersih dan sehat dengan menetapkan kawasan bebas rokok.
(2)Kawasan bebas rokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.sarana pelayanan kesehatan;
2. b.tempat/proses belajar mengajar;
3. c.tempat anak bermain;
4. d.tempat ibadah;
5. e.angkutan umum;
6. f.tempat kerja;
7. g.tempat umum; dan
8. h.tempat lain yang ditentukan.
(3)Tempat-tempat umum wajib menyediakan tempat khusus bagi perokok.

Isi peraturan

Teks160PDFHirarki

Memuat teks peraturan…