DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 8 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 87

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM; ANTISIPASI DINI; PENCEGAHAN; REHABILITASI; PENDAMPINGAN DAN ADVOKASI; KERJA SAMA DAN KEMITRAAN; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; PELAPORAN; PENDANAAN; PARTISIPASI MASYARAKAT; PENGHARGAAN; KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan dampak negatif dan mengancam masa depan generasi penerus serta bertentangan dengan upaya mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang adil dan beradab;
b.bahwa penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Nganjuk menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif, terutama dikalangan generasi muda sehingga diperlukan penanganan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan berkelanjutan;
c.bahwa Kabupaten Nganjuk belum memiliki Peraturan Daerah yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkoba;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 ten tang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor A1 2730); ~ . 2
3.Undang-Undang Nornor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 3671);
4.Undang-Undang Nornor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4967);
5.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5062);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ten tang Kesehatan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nornor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7.Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 ten tang Pernbentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pernerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 46, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5211);
10.Peraturan Pernerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nornor 96, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419):
11.Peraturan Presiden Nornor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
12.Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
13.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;
14.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Lapor dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecand~, Penyalahguna dan Korban A1 Penyalahgunaan Narkotika; \j\
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16.Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2017 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial;
17.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/615/2016 tentang Institusi Penerima Wajib Lapor;
18.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 64); Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENNGANJUK DAN BUPATINGANJUK

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENYALAHGUNAANNARKOBA. PENCEGAHAN BABI KETENTUANUMUM Pasa11 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3.Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang meniadi kewenangan Daerah.
5.Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk.
6.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabu paten Nganjuk.
7.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinas Sosial PPPA adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk. 3
8.Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kantor Kesbangpol Linmas adalah Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nganjuk.
9.Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nganjuk.
10.Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan danj atau menghalangi faktor- faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika.
11.Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum.
12.Narkoba adalah narkotika, prekursor narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
13.Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, -baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyen, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
14.Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.
15.Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan Narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
16.Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum.
17.Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis.
18.Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan Pecandu dari ketergantungan Narkoba.
19.Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar mantan pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
20.Institusi Penerima Wajib Lapor yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, danjatau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah. 4 5
21.Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan rnasyarakat hukurn di Daerah yang rnemiliki batas wilayah yang berwenang untuk rnengatur dan rnengurus urusan pernerintahan, kepentingan rnasyarakat seternpat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistern pernerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

Pencegahan Penyalahgunaan berdasarkan asas:

a.kepastian hukurn;
b.perlindungan;
c.pengayornan; dan
d.partisipasi. Narkoba dilaksanakan Pasa13 Pengaturan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Daerah bertujuan untuk: a rnernberikan perlindungan, rnenciptakan ketertiban dalarn tata kehidupan rnasyarakat; b rnernberikan pedornan bagi Pernerintah Daerah, rnasyarakat , organisasi kernasyarakatan, dan dunia usaha dalarn pelaksanaan program Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba yang terencana, terpadu, terkoordinasi, dan berkelanjutan; dan c rnernbangun peranserta rnasyarakat dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Daerah. upaya Pasal 4 Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini rneliputi:
a.antisipasi dini;
b.pencegahan;
c.rehabilitasi;
d.pendampingan dan advokasi; e_ kerja sarna dan kemitraan;
f.pernbinaan dan pengawasan;
g.pelaporan;
h.pendanaan;
i.partisipasi rnasyarakat; dan
j.penghargaan.

(1)Dalam rangka Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Pemerintah Daerah melakukan antisipasi dini.
(2)Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pad a ayat (1), dilaksanakan pada:
1. a.keluarga;
2. b.lingkungan Desaj'kelurahan;
3. c.satuan pendidikan;
4. d.organisasi kemasyarakatan;
5. e.instansi Pemerintahan Daerah;
6. f.badan usaha;
7. g.hotel Ipenginapan Itempat hiburan;
8. h.pemondokarr/ asrama; dan/ atau
  1. 1.tempat ibadah.

BAB II

ANTISIPASI DINI Pasal 5

Pasal 6

(1)Antisipasi dini pada keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui:
1. a.pemberian pendidikan agama dan akhlak;
2. b.pengawasan secara aktif dan bijaksana; dan/ atau
3. c.penyediaan waktu yang cukup untuk berkomunikasi antara orang tua dengan anak.
(2)Keluarga dapat melakukan antisipasi dini selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang dalam rangka Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.

Pasal 7

(1)Antisipasi dini pada lingkungan Desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan memberdayakan Pemerintahan Desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan, serta semua komponen masyarakat.
(2)Antisipasi dini sebagaimana dirnnksrud pada ayat (1) dapat; dilakukan melalui:
1. a.pembentukan dan peningkatan keterampilan kader anti Narkoba berbasis masyarakat di Desa;
2. b.inisiasi pembentukan Desa anti Narkoba;
3. c.pelaporan dan koordinasi dengan pihak yang berwenang apabila terdapat Penyalahgunaan Narkoba di Desa; dan Zatau
4. d.sosialisasi dan edukasi mengenai Penyalahgunaan Narkoba secara periodik. dampak ~ 6 b_ deuran perididtkari:
5. c.majelis guru mata pelajaran; dan
6. d.perwakilan komite sekolah.
(2)Satuan tugas anti Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat:
1. a.mengusulkan materi kurikulum anti Narkoba; dan/ atau
2. b.memberikan pembekalan pada guru-guru berkaitan dengan integrasi materi anti Narkoba ke dalam kurikulum.
(3)Perangkat Desa dapat melakukan antisipasi dini pada lingkungan Desa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sepanjang dalam rangka Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.

Pasal 8

(1)Antisipasi dini pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dilakukan melalui:
1. a.sosialisasi dan edukasi mengenai dampak Penyalahgunaan Narkoba;
2. b.pembentukan dan peningkatan keterampilan tim/kelompok kerja satuan tugas anti Narkoba;
3. c.fasilitasi layanan konsultasi/Iconseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan Narkoba;dan/atau
4. d.koordinasi dengan orang tua/wali jika ada indikasi terjadi Penyalahgunaan Narkoba oleh peserta didik.
(2)Sosialisasi dan edukasi dampak Penyalahgunaan Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimasukkan dalam kurikulum terintegrasi ke dalam mata pelajaran yang relevan pada jenjang pendidikan formal dan non formal tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama atau sederajat.
(3)Sosialisasi dan edukasi dampak Penyalahgunaan Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a juga dilakukan pada jenjang pendidikan formal dan non formal sekolah menengah atas, perguruan tinggi dan sederajat secara periodik.
(4)Satuan pendidikan dapat melakukan antisipasi dini selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang dalam rangka Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.

Pasal 9

(1)Satuan tugas anti Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b beranggotakan:
1. a.Dinas Pendidikan; 7 8 Pasall0 (I) Antisipasi dini pada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dilakukan dengan:
2. a.menumbuhkembangkan kesadaran anggota organisasi kemasyarakatan terhadap bahaya Narkoba; dan Zatau
3. b.mendorong dan memfasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan organisasi kemasyarakatan yang mengarah pada Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.
(2)Organisasi kemasyarakatan dapat melakukan antisipasi dini selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang dalam rangka Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.

Pasal 11

(1)Antisipasi dini pada instansi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e dilakukan melalui:
1. a.pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN); danz'atau
2. b.sosialisasi dan edukasi dampak Penyalahgunaan Narkoba dikalangan ASN.
(2)Instansi Pemerintahan Daerah dapat melakukan antisipasi dini selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang dalam rangka Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.

Pasal 12

(1)Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f meliputi:
1. a.Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);dan
2. b.bad an usaha milik swasta.
(2)Antisipasi dini pada badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.sosialisasi dan edukasi mengenai dampak Penyalahgunaan Narkoba; dan/ atau
2. b.tindakan kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi dugaan Penyalahgunaan Narkoba.
(3)Badan usaha dapat melakukan antisipasi dini selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sepanjang dalam rangka Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.

Pasal 13

(1)Antisipasi dini pada hotel/ penginapan, tempat hiburan dan pemondokan Zasrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g dan huruf h dilakukan melalui:
1. a.pembuatan peraturan dan papan pengumuman yang melarang adanya kegiatan Penyalahgunaan Narkoba pada ~ tempat yang mudah dibaca; \~\
2. b.pelaporan kepada pihak berwenang dalam hal adanya indikasi Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba; danjatau
3. c.tindakan kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukurn dalam hal terjadi dugaan Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
(2)Pengelola hotelj penginapan, tempat hiburan dan pemondokanjasrama dapat melakukan antisipasi dini selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang dalam rangka Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.

Pasal 14

(1)Antisipasi dini pad a tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i dilakukan dengan:
1. a.memasukkan unsur bahaya Penyalahgunaan Narkoba dalam materi kegiatan peribadatan yang disampaikan kepada jamaah;
2. b.membuat pengumuman terkait larangan Penyalahgunaan Narkoba;danjatau
3. c.memasang pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf b di tempat yang mudah dibaca.
(2)Pengelola tempat ibadah dapat rnelakukan antisipasi dini selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang dalam rangka Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba. BABIII PENCEGAHAN
(1)Pemerintah Daerah melakukan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.
(2)Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
1. a.pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan Narkoba;
2. b.perencanaan tindakan pencegahan;
3. c.pembangunan sistem informasi;
4. d.sosialisasi dan edukasi; dan
5. e.fasilitasi pemeriksaan. 9
(1)Pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan Narkoba dilakukan untuk memperoleb data mengenai kondisi kerawanan Penyalahgunaan Narkoba pada kawasanjwilayah tertentu.
(2)Kawasarr/wilayah tertentu sebagaimana dimaksud pad a ayat
(1)merupakan daerah perkotaan maupun pedesaan yang ditengarai dan terindikasi menjadi sarang atau pusat Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

Isi peraturan

Teks87PDFHirarki

Memuat teks peraturan…