DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2026

Nomor: 2
Tahun: 2026
Ditetapkan: 26 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 126

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH BAB III PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT BAB IV PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT BAB V SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VIII PELAPORAN BAB IX MUTU PELAYANAN BAB X PENDANAAN BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN BAB XIII KETENTUAN PIDANA BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Nganjuk diperlukan suatu kondisi masyarakat yang tenteram, tertib dan terlindungi;
b.bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagt Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman dan pelindungan masyarakat yang terkoordinasi, bersinergi, terintegrasi dan tidak diskriminarif;
c.bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 4O Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2O2O tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat perlu menyesuaikan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dal Daerah Istimewa Joryakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 273O); p
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Oll Nomor 82, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 lentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 20 18 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8.Peraturan Menteri Da-lam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2O2O tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O20 Nomor sa8); v .)- Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKII,AN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK dan BUPATI NGANJUK MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PEI\iYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: kewenangan pemerintah daerah; Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat; satuan pelindungan masYarakat; peran serta masyarakat; pembinaan dan pengawasan; pelaporan; koordinasi, kerja sama dan fasilitasi; mutu pelayanan; dan pendanaan. a. b. c. d. e. f. h. i. j. I^i -6

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

(l) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Ketertiban Umum dart Ketenteraman masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.

(2)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PEI.IYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

Pasal 4

Bagian Kedua Kegiatan

Pasal 5

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman t"tasyaratlit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi kegiatan:

a.deteksi dan cegah dini;
b.pembinaan dan PenYuluhan;
c.patroli;
d.pengamanan;
e.pengawalan;
f.penertiban; dan
g.penangarran unjuk rasa dan kerusuhan massa.

(1)Satpol PP menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat di Daerah.
(2)Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kecamatan dikoordinasikan oleh Camat'
(3)Kepala Desa/Lurah melalui Satlinmas membantu Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Desa/ Kelurahan.
(4)Penyelenggaraan Keterliban Umum dan Ketenteraman ' Masyarakit serta Pelindungan Masyarakat di Desi/ Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah dibawah koordinasi Camat.
(5)Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ' ' termasuli Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(6)Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenterarnan ' Masyarakat di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat dilakukan melalui koordinasi dan kerja sama antar -satpol PP kabupaten/kota di bawah koordinasi Kepala Satpol PP Provinsi. v 7

Pasal 6

(1)Sasaran dan objek penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, meliputi:
1. a.tertib tata ruang;
2. b.tertib Jalan;
3. c.tertib Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum;
4. d.tertib Sungai dan saluran air;
5. e.tertib lingkungan;
6. f.tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
7. g.tertib bangunan;
8. h.tertib sosial;
9. i.tertib kesehatan;
10. j.tertib tempat hiburan dan keramaian;
11. k.tertib peran serta masYarakat;
  1. 1.tertib pendidikan;
12. m.tertib pajak dan retribusi daerah;
13. n.tertib barang milik daerah;
14. o.tertib keadaan Bencana; dan
15. p.tertib sumber daYa mineral.
(2)Sasaran dan objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rLlmusan kondisi tenteram dan tertib sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah yang berlaku.
(3)Selain penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ' penertiban juga dilakukan untuk mewujudkan Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat atas urusan pemerintahan lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Setiap Orang dilarang memanfaatkan ruang yang tidak sesuai p...,.rt lkr.rt ya dalam rencana tata ruang wilayah yang

Pasal 7

ditetapkan. Paragral 2 Tertib Jalan

Pasal 8

Setiap Orang dilarang menghambat dan/atau menutup fungsi ruang milik Jalan dengan: menggelar lapak dagangan atau sejenisnya; mendirikan warung tenda, warung semi perrnanen, atau sejenisnya; membuat atau memasang Portal; meletakkan benda atau barang sebagai penghalang Jalan; membuat atau memasang tanggul Jalan; memarkir kendaraan bermotor; membongkar, memotong, merusak, menambah dan/atau membuai tidak berfungsi pagar pengaman Jalan; a. b. C. d. e. f. h. p 8

i.mengadakan acara seremonial untuk kepentingan pribadi;
j.memasang media informasi dan/atau iklan; dan/atau
k.mendirikan bangunan tanpa izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangal.

Pasal 10

(1)Setiap Orang dilarang:
1. a.melakukan perbuatan atau tindakan yang dapat merusak pagar, Jalur Hijau, Taman, ruang terbuka hijau beserta kelengkaPannYa;
2. b.mengotori, mencoret dan/ atau merusak ruang terbuka hijau beserta kelengkaPannYa;
3. c.memanfaatkan ruang terbuka hijau;
4. d.buang air besar dan/atau kecil di ruang terbuka hijau publik, selain di fasilitas yang telah disediakan;
5. e.memotong, menebang pohon atau mengambil daun dan tanaman hias yang tumbuh di sepanjang Jalur Hijau dan ruang terbuka hijau;
6. f.merokok di Taman dan ruang terbuka hijau;
7. g.menempatkan atau memasang Reklame, lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, msaupun atribut-atribut lainnya pada Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum lainnYa; dan/ atau
8. h.membuang, menumpuk dan/atau membakar sampah di Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum, kecuali di tempat yang telah disediakan.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf e, dan huruf g tidak berlaku apabila telah mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang berwenang.
1. a.mendirik;n bangunan di atas Sungai dan/atau sempadan Sungai tanpa izin;
2. b.memlanfaatkan Sungai saluran irigrasi dan drainase tidal< sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.bertempat tinggal di Bantaran Sungai dan/atau Garis Sempadan Sungai;
4. d.membuang sampah di Sungai dan/atau Garis Sempadan Sungai; dan/atau
5. e.membuang sampah di selokan dan/atau saluran atr'

Pasal 11

Dalam mewujudkan tertib lingkungan, Setiap Orang wajib: -.- .

a.melakukan usaha dan/atau kegiatan dengan memiliki dokumen kaj ian lingkungan dan persetujuan lingkungan; dan lt Dalam mewujudkan tertib lingkungan, Setiap Orang dilarang:
a.melakukan kegiatan dan/ atau aktivitas yang mendahului izin lingkungan dalam hal peraturan perundang-undangan mewajibkan terlebih dahulu memperoleh persetujuan lingkungan sebelum kegiatan dan/atau aktivitas itu dilakukan;
b.menebang, memangkas, merusak dan/atau memindahkan pohon pelindung, tanaman hias dan/atau tanaman lainnya yang berada di fasilitas umum yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah tanpa izin dari Bupati atau Pejabat yang berwenang;
c.mengganggu ketertiban dan kenyamanan di lingkungan sekitar tempat tinggal masyarakat, antara lain debu, bau, suara, getaran, dan/ atau radiasi;
d.memainkan layang-layang dan/ atau balon udara di lingkungan sekitar tempat tinggal masyarakat; dan/atau
e.menggunakan alat pengeras suara untuk kegiatan tert€ntu yang - dapat mengganggu Ketertiban Umum dan ketenteraman masyarakat di lingkungan sekitar tempat tinggal masyarakat tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
b.menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 12

Paragraf 6 Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu

Isi peraturan

Teks126PDFHirarki

Memuat teks peraturan…