DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020

Nomor: 3
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 November 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

materi pokok peraturan ini adalah pengarusutamaan gender sebagai landasan hukum dan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam upaya percepatan pelembagaan PUG dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan pembangunan yang responsif gender di Daerah. meliputi ketentuan umum; asas, maksud dan tujuan; Ruang lingkup PUG meliputi : 1. perencanaan; 2. pelaksanaan; 3. pembinaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi; dan 4. pendanaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas serta menjamin hak dan kewajiban yang sama antara perempuan dan laki-laki maka perlu diwujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam proses pembangunan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengatur Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 31 Undang– Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Covention On The Elemination Of All Forms Of Discrimanation Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 111 Concerning Discrimination In Respect Of Employment And Occupation (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836); 2
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 3
12.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
14.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender Dan Anak;
15.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah;
16.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender Dan Anak;
17.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak ;
18.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018;
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
20.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
21.Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9); 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK dan BUPATI NGANJUK

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3.Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga yang berada pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Nganjuk dan bertanggung jawab kepada Bupati Nganjuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Nganjuk.
6.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
7.Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
8.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
9.Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. 5
10.Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak- haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
11.Non Diskriminatif adalah sikap dan perlakuan dengan tidak melakukan pembedaan atas dasar usia, jenis kelamin, ras, suku, agama, antar golongan, dan status sosial.
12.Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
13.Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah pendekatan dan strategi yang dirancang dalam rangka mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.
14.Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan memperoleh manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
15.Data terpilah adalah data terpilah menurut jenis kelamin dan status serta kondisi perempuan dan laki - laki di seluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum dan sosial budaya dan kekerasan.
16.Responsif Gender adalah suatu proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan yang mempertimbangkan dan mengakomodasi kebutuhan laki- laki dan perempuan terutama terkait akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat.
17.Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
18.Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai Kesetaraan dan Keadilan Gender. 6
19.Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak Pengarusutamaan Gender dari berbagai Perangkat Daerah, instansi/lembaga di daerah.
20.Focal Point PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di Unit kerjanya masing- masing.
21.Tim Penggerak (Tim Driver) PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk menggerakkan dan mendampingi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
22.Tim Teknis adalah tim yang mempunyai kemampuan untuk melakukan analisis anggaran yang responsif gender.
23.Pelembagaan PUG adalah suatu proses untuk mendorong terwujudnya suatu kelembagaan yang memiliki fokus dan konsentrasi terhadap PUG.
24.Partisipasi Masyarakat adalah wujud keterlibatan dan peran serta masyarakat Kabupaten Nganjuk secara aktif dan utuh dalam rangka terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam pembangunan di Daerah melalui Implementasi PUG.
25.Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat.
26.Adat istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun- temurun dari generasi satu ke generasi lain sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola perilaku masyarakat.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengarusutamaan Gender berasaskan :

1.penghormatan terhadap hak asasi manusia;
2.keadilan;
3.partisipatif;
4.kesetaraan;
5.non diskriminatif; dan
6.norma dan adat istiadat. 7

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan hukum dan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam upaya percepatan pelembagaan PUG dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan pembangunan yang responsif gender di Daerah.

Pasal 4

Penyelenggaraan PUG bertujuan untuk :

1.mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dengan memperhatikan kelompok masyarakat yang rentan di berbagai bidang kehidupan;
2.mewujudkan upaya pemenuhan hak dasar dan kemudahan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan yang responsif gender;
3.mewujudkan koordinasi lintas sektor pada penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Desa dan/ Kelurahan dalam rangka menunjang kebijakan pembangunan yang responsif gender;
4.mewujudkan upaya perlindungan atas ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender;
5.menguatkan peran Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan/ Kelurahan serta masyarakat dalam pembangunan partisipatoris yang responsf gender; dan
6.mendorong kemandirian masyarakat utamanya perempuan dalam bidang politik, pemerintahan, pengambil keputusan, sosial, dan ekonomi.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup PUG meliputi :

1.perencanaan;
2.pelaksanaan;
3.pembinaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi; dan
4.pendanaan. 8

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan/ Kelurahan melakukan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam :
1. a.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
2. b.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
3. c.Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. d.Rencana Strategis Perangkat Daerah;
5. e.Rencana Kerja Perangkat Daerah;
6. f.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
7. g.Rencana Kerja Pemerintah Desa; dan
8. h.Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender.
(2)Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menggunakan Analisis Gender.
(3)Dalam melaksanakan analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender (Gender Analysis Pathway) atau metode analisis lain.
(4)Analisis gender terhadap Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pmerintah Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah dan Desa.
(5)Pelaksanaan analisis gender terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan lembaga Perguruan Tinggi atau pihak lain yang memiliki kemampuan di bidangnya.

Pasal 7

(1)Bupati bertanggungjawab atas pelaksanaan PUG.
(2)Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelaksanaan terhadap 7 (tujuh) prasyarat PUG, yaitu :
1. a.komitmen;
2. b.kebijakan;
3. c.kelembagaan;
4. d.sumber daya manusia dan anggaran;
5. e.sistem informasi dan data terpilah; 9
6. f.alat analisis gender; dan
7. g.partisipasi masyarakat.
(3)Implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi yang terpadu.
(4)Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pokja PUG, Tim Penggerak, Tim Teknis dan Focal Point.

Pasal 8

Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a diwujudkan dengan adanya peraturan yang di dalamnya terdapat komitmen dalam menjalankan PUG sekaligus memastikan perlindungan atas ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender dapat tertangani dengan baik.

Pasal 9

Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dituangkan dalam bentuk kebijakan, strategi, program, kegiatan pembangunan, kerangka kerja, kerangka pemantauan dan indikator kinerja yang bertujuan untuk pelaksanaan PUG.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…