Kriteria kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, antara lain:
a.sesuai kepentingan masyarakat Desa:
b.telah dijalankan oleh Desa;
c.mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
d . muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
e.program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.
Oipindoi dengori ComScomer Pasal 3F Kriteria kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, antara lain:
a.sesuai kebutuhan dan kemampuan sumber daya manusia di Desa;
b.memperhatikan akuntabilitas;
. ' pnns1p efis~ensi d2n peningkatan
c.pelayanan publik bagi masyarakat;
d.meningkatkan daya guna dan · hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
e.mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat; dan f . meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat.
Pasal 3G Kriteria kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang0 1mdangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, antara lain:
a.urusan pemerintahan umum dan tugas pembantuan;
b.sesuai dengan prinsip efisiensi;
c.mempercepat penyelenggaraan pemerintahan; dan
d.kepentingan nasional yang bersifat khusus dan strategis.
Paragraf 4 Penetapan Kewenangan Desa Pasal 3H
(1)Hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usu! sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (3) dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3B ayat (3) dijadikan bahan bagi Bupati untuk menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Rancangan Peraturan Bupati tentang daftar kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum ditetapkan oleh Bupati dikonsultasikan kepada Gubernur.
(3)Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang daftar kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur.
(4)Berdasarkan Peraturan Bupati tentang daftar kewenangan desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Desa menetapkan Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
,1,.,...1 dengon (omS<....... . . k d ada ayat (4) sesuai
(5)Peraturan Desa sebaga1mana dima su P ·t . k d1'si dan kebutuhan lokal Desa yangdengan s1 uas1, on , bersangku tan.
Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diubah serta
4.ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut: