DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH BAB III SISTEMATIKA, ISI BESERTA URAIAN BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI BAB V PERUBAHAN RPJMD BAB VI KETENTUAN PERALIHAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
9.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025- 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 123);
21.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 18);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 23);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 34); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK dan BUPATI NGANJUK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025 – 2029.

BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Menyajikan latar belakang penyusunan RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya RPJMD Tahun 2025-2029 dan dilengkapi dengan definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis RPJMD serta tanggal pelantikan dan masa bakti/periodisasi kepala daerah/wakil kepala daerah 15 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Menyajikan dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025- 2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum 1.3. Hubungan Antar Dokumen Menyajikan hubungan antara RPJMD Tahun 2025- 2029 dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya (RPJPD 2025-2045, RPJMN 2025-2029, RTRW, KLHS, RIPJPID, Perencanaan Sektoral) dan disertai dengan gambar keterkaitannya 1.4. Maksud dan Tujuan Menyajikan maksud dan tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 1.5. Sistematika Penulisan Menyajikan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah 2.1.4. Aspek Pelayanan Umum 2.2. Gambaran Keuangan Daerah Menyajikan penjelasan tentang realisasi APBD Tahun 2020-2024 dan proyeksi keuangan daerah tahun anggaran 2026-2030.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk
3.Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4.Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.
6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
7.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
11.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
12.Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
13.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian (outcome) program Perangkat Daerah.
14.Hasil (oııtcome) adalah kondisi yang diharapkan dari berfungsinya suatu output/keluaran.
15.Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang/jasa yang dihasilkan atas proses pemanfaatan sumber daya.
16.Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD.
17.Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD.
18.Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik cascading (penurunan) kinerja.
19.Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.
20.Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifıkan di masa datang.
21.Kinerja adalah capaian hasil kerja (keluaran, hasil, dan dampak).
22.Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kerja program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah direncanakan.
23.Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan visi dan misi kepala daerah dan diperoleh dari indikator tujuan/sasaran yang terseleksi.
24.Indikator Kinerja Daerah adalah ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup indikator makro pembangunan dan indikator kinerja kunci.
8.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH;

Pasal 2

(1)RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045, rencana tata ruang wilayah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
(2)RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan Daerah dalam mewujudkan pembangunan Daerah yang berkesinambungan.

Pasal 3

(1)RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan:
1. a.RKPD;
2. b.Renstra Perangkat Daerah;
3. c.Renja Perangkat Daerah; dan
4. d.perencanaan penganggaran.
(2)RPJMD bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Daerah serta dengan kabupaten yang berbatasan.

BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Bagian ini menjelaskan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk periode 2025–2029. Penyusunan Visi dan Misi dalam RPJMD ini merujuk pada visi dan misi yang diusung oleh Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk terpilih, Dr. Drs. H.

Pasal 4

(1)Sistematika RPJMD, meliputi:
(2)Isi beserta uraian sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH Ketercapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 sangat bergantung pada efektivitas implementasi strategi, penetapan arah kebijakan, serta pelaksanaan program pembangunan daerah. Strategi pembangunan berfungsi sebagai rencana tindakan yang komprehensif, mencakup berbagai langkah dan upaya yang akan dilakukan guna mengoptimalkan sumber daya, menentukan tahapan, menetapkan lokus, serta mengidentifikasi program prioritas dalam menghadapi dinamika lingkungan yang terus berubah. Dengan strategi yang tepat, tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat dicapai secara berkelanjutan dan terarah.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
(2)Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENUTUP Bagian ini memuat Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029. Pedoman Transisi merupakan pedoman yang diperlukan untuk menyusun acuan kebijakan pada akhir periode RPJMD agar proses pembangunan tetap berkesinambungan dan tidak mengalami stagnasi. Dengan adanya pedoman ini, setiap permasalahan pembangunan yang masih tersisa dapat diakomodasi dalam perencanaan berikutnya, sehingga terjadi kesinambungan dan perbaikan yang lebih baik dari periode sebelumnya. Sementara itu, Kaidah Pelaksanaan berfungsi sebagai petunjuk teknis yang harus diperhatikan oleh seluruh pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan daerah, terutama Perangkat Daerah. Kaidah ini mengarahkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi setiap unit kerja agar selaras dengan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, serta memastikan efektivitas dan efisiensi dalam implementasinya.

Pasal 6

(1)Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan penyusunan rencana pembangunan Daerah; dan
3. c.terjadi perubahan yang mendasar.
(2)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, atau perubahan kebijakan nasional.
(3)Tahapan penyusunan perubahan RPJMD memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
1. a.Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 9);
2. b.Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 Nomor 18);
3. c.Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 20);
4. d.Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 Nomor 23);
5. e.Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 Nomor 26);
6. f.Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/350/K/411.013/ 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberlakukan sebagai RPJMD transisi yang menjadi pedoman penyusunan RKPD Tahun 2030 sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2030-2034 yang memuat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk. Ditetapkan di Nganjuk pada tanggal 20 Agustus 2025 BUPATI NGANJUK, ttd. MARHAEN DJUMADI Diundangkan di Nganjuk pada tanggal 20 Agustus 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGANJUK, ttd. Drs. NUR SOLEKAN, M.Si. Pembina Utama Madya NIP. 19661227 198602 1 001 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025 NOMOR 3 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SUTRISNO, S.H., M.Si. Pembina Tingkat I NIP. 19680501 199202 1 001 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 168-3/2025 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029 I. UMUM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, pembentukan daerah otonom diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tindak lanjutnya, Pemerintah Daerah berupaya mewujudkan kesejahteraan dimaksud melalui penyelenggaraan Pembangunan Daerah. Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pembangunan Daerah juga harus mendukung pencapaian target pembangunan nasional dengan memperhatikan karakteristik yang dimiliki Daerah. Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Berdasarkan konsep Pembangunan Daerah dimaksud, Daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepadanya untuk meningkatkan dan memeratakan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik, dan daya saing Daerah dalam ikatan Negara Kesatuan Dokumen perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara berjenjang sesuai periodisasi dan substansinya baik untuk Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah. Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) dijabarkan oleh Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah), selanjutnya dioperasionalkan dalam perencanaan pembangunan tahunan Daerah (RKPD dan Renja Perangkat Daerah). RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati ke dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas, dan arah kebijakan keuangan Daerah, dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045, rencana tata ruang wilayah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Mengingat perencanaan Pembangunan Daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, diperlukan penyelarasan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029. Penyelarasan ini mencakup penyelarasan kinerja dan periodisasinya. Aspek penyelarasan dimaksud bermakna bahwa disamping RPJMD Tahun 2025-2029 menjabarkan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, juga merupakan bagian dari upaya mendukung pelaksanaan dan pencapaian 8 (delapan) Asta Cita, 17 (tujuh belas) Program Prioritas, dan 8 (delapan) Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins) yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden Penyusunan RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan Pembangunan Daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…