DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020

Nomor: 4
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 November 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 201

Lembaga terkait

Ringkasan

peraturan daerah ini mengatur mengenai pembentukan Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Nganjuk meliputi ketentuan umum; nama, tempat kedudukan, lambang dan jangka waktu pendirian; maksdu dan tujuan; jenis usaha; permodalan; struktur organisasi dan hak dan kewajiban masing-masing organ; tunjangan penghargaan masa kerja; cuti; satuan pengawas intern, komisi audit dan komite lainnya; tahun buku dan penggunaan laba; rencana kerja dan anggaran perusahaan; pelaporan; kepailitan; tanggungjawab dan tututan ganti rugi pegawai; kerjasama perusahaan ; pembubaran; pembinaan dna pengawasan;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam upaya meningkatkan daya saing dan fleksibilitas berusaha Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha agar mampu memberikan kontribusi dalam perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat diperlukan tata kelola perusahaan yang baik dan dilakukan pengawasan secara optimal;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (2) dan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 169 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 6 Tahun 1993, perlu dilakukan pengaturan ulang sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan hukum Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Nganjuk; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah; 3
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK dan BUPATI NGANJUK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN NGANJUK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk.
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6.Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha yang selanjutnya disebut Perumda Aneka Usaha adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Nganjuk yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 169 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 6 Tahun 1993.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.
8.Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD. 4
9.Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
10.Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum daerah.
11.Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
12.Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP merupakan pedoman dan alat kendali manajemen dalam mengelola organisasi dan kegiatan usaha tahunan BUMD.
13.Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi.

BAB II

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, LAMBANG DAN JANGKA WAKTU PENDIRIAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan nama Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Nganjuk yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 169 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 1962 Nomor 17) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 6 Tahun 1993 berubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Nganjuk.
(2)Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disingkat menjadi Perumda Aneka Usaha Kabupaten Nganjuk.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai nama dan lambang Perumda Aneka Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. 5

Pasal 3

Perumda Aneka Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di Wilayah Daerah.

Pasal 4

Perumda Aneka Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki logo dan lambang ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Pasal 5

Jangka waktu pendirian Perumda Aneka Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

Maksud pendirian Perumda Aneka Usaha adalah untuk meningkatkan peran dan fungsi BUMD dalam mendorong pertumbuhan perekonomian, menggali dan meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 7

Tujuan pendirian Perumda Aneka Usaha adalah:

1.mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja;
2.meningkatkan kinerja perusahaan yang sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance);
3.mengusahakan keuntungan atau laba yang sebesar- besarnya berdasarkan prinsip pengelolan perusahaan secara efektif dan efisien serta mampu mengelola keuangan perusahaan dengan baik;
4.mengembangkan dan menggali potensi usaha di berbagai sektor sesuai dengan jenis usaha Perumda Aneka Usaha yang tidak bertentangan dengan Pancasila, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; dan
5.meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam meningkatkan kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di Daerah. 6

BAB IV

JENIS USAHA

Pasal 8

(1)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Perumda Aneka Usaha mengembangkan jasa layanan dan kegiatan lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Jasa layanan dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.percetakan;
2. b.apotek;
3. c.perkebunan dan pertanian;
4. d.pertambangan;
5. e.usaha sarana produksi dan distribusi barang lainnya;
6. f.usaha bidang pariwisata, perhotelan, dan jasa perjalanan/travel;
7. g.gudang penyangga/ komoditi;
8. h.perbengkelan dan persewaan alat berat;
9. i.Kawasan Industri Nganjuk;
10. j.Developer;
11. k.pengelolaan limbah; dan
12. l.kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan Pancasila, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.
(3)Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan atau dikelola sendiri oleh Perumda Aneka Usaha, pola kemitraan dan/atau kerja sama dengan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Pelaksanaan jenis usaha yang berbentuk pola kemitraan dan/atau kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Direksi dengan persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas.

BAB V

MODAL

Pasal 9

(1)Modal dasar Perumda Aneka Usaha berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
(2)Selain modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber modal Perumda Aneka Usaha terdiri atas:
1. a.penyertaan modal Daerah;
2. b.pinjaman;
3. c.hibah; dan
4. d.sumber modal lainnya.
(3)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat bersumber dari:
1. a.APBD; dan/atau
2. b.konversi dari pinjaman. 7
(4)Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat bersumber dari:
1. a.Daerah;
2. b.BUMD lainnya; dan/atau
3. c.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat bersumber dari:
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.Daerah;
3. c.BUMD lainnya; dan/atau
4. d.sumber lainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf d meliputi:
1. a.kapitalisasi cadangan;
2. b.keuntungan revaluasi aset; dan
3. c.agio saham.

Pasal 10

(1)Modal Perumda Aneka Usaha seluruhnya merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.
(2)Modal Dasar Perumda Aneka Usaha ditetapkan sebesar Rp80.488.295.933,00 (delapan puluh miliar empat ratus delapan puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Tahun 2021 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
2. b.Tahun 2022 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
3. c.Tahun 2023 sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
4. d.Tahun 2024 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
5. e.Tahun 2025 sebesar Rp5.488.295.933,00 (lima miliar empat ratus delapan puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah).
(3)Modal yang sudah disetor Pemerintah Daerah berupa aset yang dipisahkan sebesar Rp597.975.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
(4)Penyertaan Modal Daerah yang sudah disetor sebesar Rp1.988.295.933,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah).
(5)Pemenuhan Modal disetor dianggarkan sesuai dengan kemampuan APBD dan/atau dari sumber keuangan lainnya yang sah. 8

Isi peraturan

Teks201PDFHirarki

Memuat teks peraturan…