aturan ini mengatur tentang apbd kabupaten nganjuk tahun 2024
Memuat teks peraturan…
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk. 2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang menyelenggaraan urusan pemerintahan menurut asas otonomi darr tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 194.5. 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk. 4. Bupati adalah Bupati Nganjuk. 5. Dewan Perwakilan Ralyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Nganjuk. 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daeralt yang ditetapkan dengan peraturan Daeral. 7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah. 8. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah. 9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggzrran berkenaan. 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggeran 2024; 29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiral Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9001.1.15.5 - 1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 30. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2OO5-2O25 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 20O8 Nomor O4 Seri E); 31. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor I Tahun 2O23 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 1); 5- 10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kemba,li dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun €rnggaran berikutnya.
APBD Tahun Anggaran 2024 be4tmlah Rp2.677.784.496.950,O0 (dua triliun enam ratus tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaal Daerah, dengan rincian sebagai berikut: a. Pendapatan Daerah Rp2.4OO.784.496.950,0O b. Belanja Daerah Rp2.67O.984.496.95O,O0 Defisit (Rp270.2O0.000.0O0,00) c. Pembiayaan Daerah 1. Penerimaan Rp277.000.000.000,00 2. Pengeluaran Rp6.800.000.00O,O0 Pembiayaan Neto Rp270.2OO.0O0.000,00 Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp.0,00
Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, direncanakan sebesar Rp2.4OO.7 84.496.950,00 (dua triliun empat ratus miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), yang bersumber dari: a. Pendapatan Asli Daerah; b. pendapatan transfer; dan c. lainlain pendapatan Daerah yang sah. (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp413.210.731.761,00 (empat ratus tiga belas miliar dua ratus sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas: a. pajak Daerah; b. retribusi Daerah; c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan d. lainlain Pendapatan Asli Daerah yang sah. (2) Pajak Daerah sebagaimana dimalsud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1 35.OO2.70O.000,00 (seratus tiga puluh lima miliar dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
(3) Retribusi Daerah sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp22.489.386.905,00 (dua puluh dua miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus lima rupiah). (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.181.03O.O72,OO (empat miliar seratus delapan puluh satu juta tiga puluh ribu tujuh puluh dua rupiah). (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp251.537.614.744,OO (dua ratus lima puluh satu miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus empat belas ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).
(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, direncanakan sebesar Rp 1.981.573.765.189,00 (satu triliun sembilan ratus delapan puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas: a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan b. pendapatan transfer antar Daerah. (2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.845.961 .700.000,00 (satu triliun delapal ratus empat puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah). (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 135.612.065.189,00 (seratus tiga puluh lima miliar enam ratus dua belas juta enam puluh lima ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah).
(1) Lain-tain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimalsud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp6.000.000.00O,00 (enam miliar rupiah), yang terdiri atas: a. pendapatan hibah; b. dana darurat; dan c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.00O.000.0OO,O0 (enam miliar rupiah). (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar RpO,00 (nol rupiah). (a) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar RpO,00 (nol rupiah). 7-
Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.670.984.496.950,00 (dua triliun enam ratus tujuh puluh miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.
(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp2.034.78f .411.246,00,00 (dua triliun tiga puluh empat miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta empat ratus sebelas ribu dua ratus empat puluh enam rupiah), yang terdiri atas: a. belanja pegawai; b. belanja barang dan jasa; c. belanja bunga; d. belanja subsidi; e. belanja hibah; dan f. belanja bantuan sosial. (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.191.228.046.286,00 (satu triliun seratus sembilan puluh satu miliar dua ratus dua puluh delapan juta empat puluh enam ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah). (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp738.8 18.778.264,00,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan miliar delapan ratus delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus enam puluh empat rupiah). (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah). (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar RpRp0,00 (nol rupiah). (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp90.693.836.696,00 (sembilan puluh miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah). (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf f direncanakan sebesar Rp14.040.750.000,00 (empat belas miliar empat puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp2 19.505.831.903,0O,00 (dua ratus sembilan belas miliar lima ratus lima juta delapan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus tiga rupiah), yang terdiri atas: a. belanja modal tanah; b. belanja modal peralatan dan mesin; c. belanja modal gedung dan bangunan; d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; e. belanja modal aset tetap lainnya; dan f. belanja modal aset lainnya. (2) Betanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp423.320.O00,00 (empat ratus dua puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah). (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimala dimaksud pada ayat (1) huruf b direncana-kan sebesar Rp60.240.883.054,00,00 (enam puluh miliar dua ratus empat puluh juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu lima puluh empat rupiah). (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp58.771.191.38O,00 (lima puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta seratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah). (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp92.920.688.456,00 (sembilan puluh dua miliar sembilan ratus dua puluh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus lima puluh enam rupiah). (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.311.906.121,00 (enam miliar tiga ratus sebelas juta sembilan ratus enam ribu seratus dua puluh satu rupiah). (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp837.842.892,00 (delapan ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah).
Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp23.774.186.015,00,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh enam ribu lima belas rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga. Pasal l1 (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, yang terdiri atas: a. belanja bagi hasil; dan b. belanja bantuan keuangan. (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1 5.749.2O8.600,00 (lima belas miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta dua ratus delapan ribu enam ratus rupiah). 9 (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp377.173.859.186,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu seratus delapan puluh enam rupiah).
Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp270.2O0.000.000,0O (dua ratus tujuh puluh miliar dua ratus juta rupiah), yang terdiri atas: a. penerimaan pembiayaan; dan b. pengeluaran pembiayaan.
(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp277.O00.00O.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh miliar rupiah), yang terdiri atas: a. sisa lebih perhitungan anggar€rn tahun sebelumnya; b. pencairan dana cadangan; c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan; d. penerimaan pinjaman Daerah; e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Sisa lebih perhitungan anggzrErn tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp277.O00.O00.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh miliar rupiah). (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimalsud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah). (4) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanal<an sebesar RpO,OO (nol rupiah). (5) Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar RpO,00 (nol rupiah). (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimalsud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah). (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
Membuka PDF…