DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2018

Nomor: 6
Tahun: 2018
Ditetapkan: 28 November 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

BEBERAPA KETENTUAN DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 07 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA (LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2012 NOMOR 01), DIUBAH

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
b.bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan guna lebih mengoptimalkan pemungutan retribusi jasa usaha di Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu disempumakan sesuai dengan kebutuhan kondisi saat ini;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 07 Tahun 2011 ten tang Retribusi J asa Usaha;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); tentang Republik Lembaran
4.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Petemakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
7.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 5679);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 2
14.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
21.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;
22.Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 01); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK dan Menetapkan BUPATI NGANJUK MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 07 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 01), diubah sebagai berikut: 9 - 3
1.Ketentuan ayat (1) Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai beriku t:

Pasal 32

( 1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2)Rincian Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga meliputi:
1. a.tempat rekreasi; dan
2. b.tempat olahraga.
(3)Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

2.Mengubah Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran V sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang meru pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk. Ditetapkan di Nganjuk pada tanggal 28 Nopember 2018 BUPATI NGANJUK, ttd NOVI RAHMAN HIDHAYAT Diundangkan di Nganjuk pada tanggal 28 Nopember 2018 SEKRETARIS DAERAH ttd. Ir. AGOES SOEBAGIJO Pembina Utama Muda NIP. 19600812 199103 1 013 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2018 NOMOR 7 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAG.m'ttl~UKUM, ELLY NATIAS, SH, MM Pembina Tingkat I NIP. 19661107 199403 1 005 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 274-6/2018 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NO MOR 07 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA I. UMUM Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Saat ini pemungutan retribusi jasa usaha di Kabupaten Nganjuk dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah clan Retribusi Daerah dan guna lebih mengoptimalkan pemungutan retribusi jasa usaha di Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu disempurnakan sesuai dengan kebutuhan hukum saat ini. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 9 5 LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NO MOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NO MOR 07 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYMN DAERAH NO. JENIS PELAYANAN SATUAN TARIF INSTANSI KETERANGAN (Rp.) PENANGGUNG JAWAB 1 2 3 4 5 6 I. PEMAKAIAN TANAH A. Kawasan Pertokoan Dinas Pekerjaan
1.Kelas A per m 2 per bulan Umumdan Kecamatan Nganjuk Penataan Ruang

a.Jl. Panglima Sudirman 5,000
b.Jl. Gatot Subroto 5,000 C . Jl. Anjuk Ladang 5,000
d.Jl. Diponegoro 5,000
e.Jl. dr. Soetomo 5,000
f.Jl. Dermojoyo 5,000
g.Jl. Gubernur Su:ryo 5,000 lh. Jl. Kapten Tendean 5,000 6 1 2 3 4 5 6
1. 2.Kelas B (Selain Kelas A) per m 2 per bulan
a.Kecamatan Nganjuk 1) Tempat lain di Kecamatan Nganjuk 4,000
b.Kecamatan Bagor 1) Petak 1,500 2) Guyangan 1,500 3) Tempat lain di Kecamatan Bagor 1,500 C. Kecamatan Loceret 1,500 d . Kecamatan Baron 1,500
e.Kecamatan Pace 1,500
f.Kecamatan Lengkong 1,500
g.Kecamatan Gondang 1,500
h.Kecamatan Rejoso 1,500
1. 11.Kecamatan Sawahan 1,500 ]. Kecamatan Ngronggot 1,500
k.Kecamatan Prambon 1,500
l.Kecamatan Ngetos 1,500 m . Kecamatan Wilangan 1,500
n.Kecamatan Patianrowo 1,500 0 . Kecamatan Jatikalen 1,500
p.Kecamatan Ngluyu 1,500 7 1 2 3 4 5 6
1. 3.Kelas C per m 2 per bulan a . Kecamatan Kertosono 1) Banaran 4,000 2) Kutorejo 4,000 3) Kepuh 4,000
b.Kecamatan Tanjunganom 1) Warujayeng 4,000 2) Tanjunganom 4,000 C. Kecamatan Berbek 1) Berbek 2,500 2) Sengkut 2,500
d.Kecamatan Sukomoro 1) Sukomoro 2,500 2) Bungur 2,500
1. 4.Kelas D (Selain Kelas C) per m 2 per bulan
a.Kecamatan Kertosono 1) Tempat lain di Kecamatan Kertosono 3,000
b.Kecamatan Tanjunganom 1) Tempat lain di Kecamatan 3,000 Tanjunganom C. Kecamatan Berbek 1) Tempat lain di Kecamatan Berbek 2,000
d.Kecamatan Sukomoro 1) Tempat lain di Kecamatan Sukomoro 2,000 8 1 2 3 4 5 6 B. Kawasan Gedung Dinas Pekerjaan
1. 1.Kelas A per m 2 per bulan Umumdan Kecamatan Nganjuk Penataan Ruang
a.Jl. Panglima Sudirman 1,500
b.Jl. Gatot Subroto 1,500 C. Jl. Anjuk Ladang 1,500
d.Jl. Diponegoro 1,500
e.Jl. dr. Soetomo 1,500 if. Jl. Dermojoyo 1,500
g.Jl. Gubemur Suryo 1,500 lh. Jl. Kapten Tendean 1,500
1. 2.Kelas B (Selain Kelas A) per m. 2 per bulan
a.Kecamatan Nganjuk 1) Tempat lain di Kecamatan Nganjuk 1,500
b.Kecamatan Bagor 1) Petak 1,000 2) Guyangan 1,000 3) Tempat lain di Kecamatan Bagor 1,100 C. Kecamatan Loceret 1,100
d.Kecamatan Baron 1,100
e.Kecamatan Pace 1,100 if. Kecamatan Lengkong 1,100
g.Kecamatan Gondang 1,100
h.Kecamatan Rejoso 1,100 II.. Kecamatan Sawahan 1,100 - 9 1 2 3 4 5 6 J. Kecamatan Ngronggot 1,100 1k. Kecamatan Prambon 1,100 t Kecamatan Ngetos 1,100
m.Kecamatan Wilangan 1,100
n.Kecamatan Patianrowo 1,100
1. 0.Kecamatan Jatikalen 1,100 IP· Kecamatan Ngluyu 1,100
2. 3.Kelas C per m 2 per bulan
a.Kecamatan Kertosono 1) Banaran 1,100 2) Kutorejo 1,100 3) Kepuh 1,100
b.Kecamatan Tanjunganom 1) Warujayeng 1,100 2) Tanjunganom 1,100 C. Kecamatan Berbek 1) Berbek 1,100 2) Sengkut 1,100
d.Kecamatan Sukomoro 1) Sukomoro 1,100 2) Bungur 1,100 10 1 2 3 4 5 6
1. 4.Kelas D (Selain Kelas C) per m 2 per bulan
a.Kecamatan Kertosono 1) Tempat lain di Kecamatan Kertosono 1,100
b.Kecamatan Tanjunganom 1) Tempat lain di Kecamatan 1,100 Tanjunganom C. Kecamatan Berbek 1) Tempat lain di Kecamatan Berbek 1,100
d.Kecamatan Sukomoro 1) Tempat lain di Kecamatan Sukomoro 1,100 C. Kawasan Tempat Lain Dinas Pekerjaan
1. 1.Kelas A per m 2 per bulan Umumdan Kecamatan Nganjuk Penataan Ruang
a.JI. Panglima Sudirman 1,250
b.JI. Gatot Subroto 1,250 C. JI. Anjuk Ladang 1,250
d.JI. Di ponegoro 1,250
e.JI. dr. Soetomo 1,250
f.JI. Dermojoyo 1,250
g.JI. Gubernur Suryo 1,250
h.JI. Kapten Tendean 1,250 9 11 1 2 3 4 5 6
1. 2.Kelas B (Selain Kelas A) per m 2 per bulan
a.Kecamatan Nganjuk 1) Tempat lain di Kecamatan Nganjuk 1,100
b.Kecamatan Bagor 1) Petru.: 1,100 2) Guyangan 1,100 3) Tempat lain di Kecamatan Bagor 1,100 C. Kecamatan Loceret 1,100 d . Kecamatan Baron 1,100
e.Kecamatan Pace 1,100
f.Kecamatan Lengkong 1,100
g.Kecamatan Gondang 1,100
h.Kecamatan Rejoso 1,100
i.Kecamatan Sawahan 1, 100 ]. Kecamatan Ngronggot 1,100
k.KecamatanPrambon 1,100 L Kecamatan Ngetos 1,100
m.Kecamatan Wilangan 1,100 12 1 2 3 4 5 6
1. 3.Kelas C per m 2 per bulan
a.Kecamatan Kertosono 1) Banaran 1,100 2) Kutorejo 1,100 3) Kepuh 1,100
b.Kecamatan Tanjunganom 1) Wan!l.jayeng 1,100 2) Tanjunganom 1,100 C. KecamatanBerbek 1) Berbek 1,100 2) Sengkut 1,100
d.Kecamatan Sukomoro 1) Sukomoro 1,100 2) Bungur 1,100
1. 4.Kelas D (Selain Kelas C) per m 2 per bulan
a.Kecamatan Kertosono 1) Tempat lain di Kecamatan Kertosono 1,100
b.Kecamatan Tanjunganom 1) Tempat lain di Kecamatan 1,100 Tanjunganom C. Kecamatan Berbek 1) Tempat lain di Kecamatan Berbek 1,100
d.Kecamatan Sukomoro 1) Tempat lain di Kecamatan Sukomoro 1,100 13 1 2 D. Pemasangan Papan Reklame E. F. Tanah Pertanian Sawah Kelas I, II, III dan IV Pemakaian Tanah Pengairan untuk:
1. 1.warung, depot (dengan luas bangunan maksimal 70 m 2 dan luas tanah maksimal 100 m 2 , di luar garis sepadan sungai/ saluran)
2. 2.lbangunan rumah (dengan luas bangunan maksimal 70 m 2 dan luas tanah maksimal 500 m 2 , di luar garis sempadan sungai/ sumber air/ saluran) untuk:
a.usaha perusahaan kecil (home industry), jasa perdagangan beserta halaman 3 per m per bulan per m 2 per bulan 4 5 6 15,000 Badan Pendapatan papan reklame yang Daerah dipasang di atas tanah aset Pemerintah Daerah Badan Pengelola besarnya tarif Keuangan dan Aset berdasarkan hasil Daerah lelang dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Dinas Pekerjaan 400 Umumdan Penataan Ruang 350 9 14 1 2 3 4 5 6
b.bangunan/ rumah permanen beserta 175 halaman C. bangunan/ rumah semi permanen beserta 100 halaman
d.bangunan/ rumah sederhana beserta 50 halaman
1. 3.jemuran, penimbunan barang atau bahan per m 2 per bulan so itanpa bangunan
2. 4.lbidang pertanian dengan luas maksimal 5.000 per m 2 per bulan m2:
a.pertanian semusim dengan masa tanam 1 10 (satu) kali lb. pertanian semusim dengan masa tanam 20 lebih dari 1 (satu) kali C. pertanian semusim dan perikanan (khusus 50 tanah pengairan bekas waduk dan/atau bekas saluran tanpa bangunan permanen) 15 1 2 3 4 5 6 II. PEMAKAIAN BANGUNAN A. Kawasan Pertokoan Dinas Pekerjaan
1. 1.Kelas A per m 2 per bulan Umumdan Kecamatan Nganjuk Penataan Ruang
a.Jl. Panglima Sudirman 2,500
b.Jl. Gatot Subroto 2,500 C. Jl. Anjuk Ladang 2,500
d.Jl. Diponegoro 2,500
e.Jl. dr. Soetomo 2,500
f.Jl. Dermojoyo 2,500
g.Jl. Gubernur Suryo 2,500
h.Jl. Kapten Tendean 2,500
1. 2.Kelas B (Selain Kelas A) per m 2 per bulan
a.Kecamatan Nganjuk 2,250 lb. Kecamatan Bagor 1) Petak 1,000 2) Guyangan 1,000 3) Tempat lain di Kecamatan Bagor 1,000 C. Kecamatan Loceret 1,000
d.Kecamatan Baron 1,000
e.Kecamatan Pace 1,000
f.Kecamatan Lengkong 1,000
g.Kecamatan Gondang 1,000
h.Kecamatan Rejoso 1,000 IL. Kecamatan Sawahan 1,000 16 1 2 3 4 5 6 J. Kecamatan Ngronggot 1,000
k.Kecamatan Prambon 1,000 [. Kecamatan Ngetos 1,000
m.Kecamatan Wilangan 1,000
n.Kecamatan Patianrowo 1,000
1. 0.Kecamatan Jatikalen 1,000 !P· Kecamatan Ngluyu 1,000
2. 3.Kelas C per m 2 per bulan
a.Kecamatan Kertosono 1) Banaran 2,000 2) Kutorejo 2,000 3) Kepuh 2,000 lb. Kecamatan Tanjunganom 1) Warujayeng 2,000 2) Tanjunganom 2,000 C. Kecamatan Berbek 1) Berbek 1,500 2) Sengkut 1,500
d.Kecamatan Sukomoro 1) Sukomoro 1,500 2) Bungur 1,500 17 1 2 3 4 5 6
1. 4.Kelas D (Selain Kelas C) per m 2 per bulan a . Kecamatan Kertosono 1) Tempat lain di Kecamatan Kertosono 1,500 b . Kecamatan Tanjunganom 1) Tempat lain di Kecamatan 1,500 Tanjunganom C. Kecamatan Berbek 1) Tempat lain di Kecamatan Berbek 1,000
d.Kecamatan Sukomoro 1) Tempat lain di Kecamatan Sukomoro 1,000 B. Kawasan Gedung Dinas Pekerjaan
1. 1.Kelas A per m 2 per bulan Umumdan Kecamatan Nganjuk Penataan Ruang
a.Jl. Panglima Sudirman 750 lb. Jl. Gatot Subroto 750 C. Jl. Anjuk Ladang 750
d.Jl. Diponegoro 750
e.Jl. dr. Soetomo 750
f.Jl. Dermoj oyo 750
g.Jl. Gubernur Suryo 750
h.Jl. Kapten Tendean 750 18 1 2 3 4 5 6
1. 2.Kelas B (Selain Kelas A) per m 2 per bulan
a.Kecamatan Nganjuk 750
b.Kecamatan Bagor 1) Petak 400 2) Guyangan 400 3) Tempat lain di Kecamatan Bagor 400 C. Kecamatan Loceret 400
d.Kecamatan Baron 400
e.Kecamatan Pace 400
f.Kecamatan Lengkong 400
g.Kecamatan Gondang 400 lh. Kecamatan Rejoso 400
l.Kecamatan Sawahan 400 J. Kecam~tan Ngronggot 400
k.Kecamatan Prambon 400
1. 1.Kecamatan Ngetos 400
m.Kecamatan Wilangan 400
n.Kecamatan Patianrowo 400
1. 0.Kecamatan J atikalen 400
p.Kecamatan Ngluyu 400 19 1 2 3 4 5 6
1. 3.Kelas C per m 2 per bulan
a.Kecamatan Kertosono 1) Banaran 400 2) Kutorejo 400 3) Kepuh 400
b.Kecamatan Tanjunganom 1) Warujayeng 400 2) Tanjunganom 400 C. Kecamatan Berbek 1) Berbek 400 2) Sengkut 400
d.Kecamatan Sukomoro 1) Sukomoro 400 2) Bungur 400 4 . Kelas D (Selain Kelas C) per m 2 per bulan
a.Kecamatan Kertosono 1) Tempat lain di Kecamatan Kertosono 400
b.Kecamatan Tanjunganom 1) Tempat lain di Kecamatan 400 Tanjunganom C. Kecamatan Berbek 1) Tempat lain di Kecamatan Berbek 400
d.Kecamatan Sukomoro 1) Tempat lain di Kecamatan Sukomoro 400 20 1 2 3 4 5 6 C. Kawasan Tempat Lain Dinas Pekerjaan
1. 1.Kelas A per m 2 per bulan Umumdan Kecamatan Nganjuk Penataan Ruang
a.Jl. Panglima Sudirman 500
b.Jl. Gatot Subroto 500 C. Jl. Anjuk Ladang 500
d.Jl. Diponegoro 500
e.Jl. dr. Soetomo 500 If. Jl. Dermojoyo 500
g.Jl. Gubemur Surya 500 ih. Jl. Kapten Tendean 500
1. 2.Kelas B (Selain Kelas A) per m 2 per bulan
a.Kecamatan Nganjuk 500 fb. Kecamatan Bagor 1) Petak 500 2) Guyangan 500 3) Tempat lain di Kecamatan Bagor 750 C. Kecamatan Loceret 400
d.Kecamatan Baron 400
e.Kecamatan Pace 400 If. Kecamatan Lengkong 400
g.Kecamatan Gondang 400
h.Kecamatan Rejoso 400
l.Kecamatan Sawahan 400
j.Kecamatan Ngronggot 400 21 1 2 3 4 5 6
k.Kecamatan Pram.hon 400 t Kecamatan Ngetos 400
m.Kecamatan Wilangan 400
n.Kecamatan Patianrowo 400
1. 0.Kecamatan Jatikalen 400
p.Kecamatan Ngluyu 400
1. 3.Kelas C per m 2 per bulan
a.Kecamatan Kertosono 1) Banaran 400 2) Kutorejo 400 3) Kepuh 400
b.Kecamatan Tanjunganom 1) Warujayeng 400 2) Tanjunganorn 400 C. Kecamatan Berbek 1) Berbek 400 2) Sengkut 400
d.Kecamatan Sukomoro 1) Sukomoro 400 2) Bungur 400 I 9 22 1 2 3 4 5 6
1. 4.Kelas D (Selain Kelas C) per m 2 per bulan
a.Kecamatan Kertosono 1) Tempat lain di Kecamatan Kertosono 400
b.Kecamatan Tanjunganom 1) Tempat lain di Kecamatan 400 Tanjunganom C. Kecamatan Berbek 1) Tempat lain di Kecamatan Berbek 400
d.Kecamatan Sukomoro 1) Tempat lain di Kecamatan Sukomoro 400 III. PEMAKAIAN GEDUNG A. Gedung Anjuk Ladang per pemakaian per hari Dinas Penanaman
1. 1.Yang diselenggarakan oleh: Modal dan a) Instansi Pemerin tah 250,000 Pelayanan Terpadu b) Organisasi politik dan kemasyarakatan 250,000 c) Keagamaan 250,000
2. 2.Untuk hajatan 1,500,000
3. 3.Untuk keperluan hiburan non komersial 750,000
4. 4.Untuk keperluan komersial 1,500,000 23 1 2 3 4 5 6 B. Gedung Balai Umum Berbek per pemakaian per hari Dinas Penanaman
5. 1.Yang diselenggarakan oleh: Modal dan a) Instansi Pemerintah 250,000 Pelayanan Terpadu b) Organisasi politik dan kemasyarakatan 250,000 c) Keagamaan 250,000
6. 2.Untuk hajatan 500,000
7. 3.Untuk keperluan latihan olahraga 100,000
8. 4.Untuk keperluan pertandingan olahraga 100,000
9. 5.Untuk keperluan hiburan non komersial 500,000
10. 6.Untuk keperluan komersial 1,000,000 C. Gedung Wanita per pemakaian per hari Dinas Penanaman
11. 1.Yang diselenggarakan oleh: Modal dan a) Instansi Pemerintah 500,000 Pelayanan Terpadu b) Organisasi politik dan kemasyarakatan 500,000 c) Keagamaan 500,000
12. 2.Untuk hajatan 2,500,000
13. 3.Untuk keperluan hiburan non komersial 1,000,000
14. 4.Untuk keperluan komersial 3,000,000 24 1 2 3 4 5 6 D. Gedung Juang 45 dan Pemuda per pemakaian per hari Dinas Penanaman
15. 1.Yang diselenggarakan oleh: Modal dan a) Instansi Pemerin tah 1,000,000 Pelayanan Terpadu b) Organisasi politik dan kemasyarakatan 1,000,000 c) Keagamaan 1,000,000
16. 2.Untuk hajatan 2,000,000
17. 3.Untuk keperluan latihan olahraga 150,000
18. 4.Untuk keperluan pertandingan olahraga 200,000
19. 5.Untuk keperluan hiburan non komersial 1,500,000
20. 6.Untuk keperluan komersial 3,000,000 E. Gedung UDKP Loceret Dinas Penanaman
21. 1.Yang diselenggarakan oleh: Modal dan a) Instansi Pemerintah per pemakaian per hari 150,000 Pelayanan Terpadu b) Organisasi politik dan kemasyarakatan per pemakaian per hari 150,000 c) Keagamaan per pemakaian per hari 150,000
22. 2.Untuk hajatan per pemakaian per hari 500,000
23. 3.Untuk keperluan latihan olahraga per grup per lap per bulan 100,000
24. 4.Untuk keperluan pertandingan olahraga per pemakaian per hari 500,000
25. 5.Untuk keperluan hiburan non komersial per pemakaian per hari 500,000
26. 6.Untuk keperluan komersial per pemakaian per hari 500,000 25 1 2 3 4 5 6 F. Gedung Serbaguna Kertosono Dinas Penanaman
27. 1.Yang diselenggarakan oleh: Modal dan a) Instansi Pemerintah per pemakaian per hari 250,000 Pelayanan Terpadu b) Organisasi politik dan kemasyarakatan per pemakaian per hari 250,000 c) Keagamaan per pemakaian per hari 250,000
28. 2.Untuk hajatan per pemakaian per hari 1,500,000
29. 3.Untuk keperluan latihan olahraga per grup per lap per bulan 100,000
30. 4.U ntuk keperluan pertandingan olahraga per pemakaian per hari 100,000
31. 5.Untuk keperluan hiburan non komersial per pemakaian per hari 1,000,000
32. 6.Untuk keperluan komersial per pemakaian per hari 1,500,000 G. GOR Bung Kamo Dinas Penanaman
33. 1.Yang diselenggarakan oleh: Modal dan a) Instansi Pemerintah per pemakaian per hari 500,000 Pelayanan Terpadu b) Organisasi politik dan kemasyarakatan per pemakaian per hari 500,000 c) Keagamaan per pemakaian per hari 500,000
34. 2.Untuk keperluan latihan olahraga tenis a) siang 4 (empatJ kali per bulan 100,000 b) malam 4 (empatt kali per bulan 300,000
35. 3.Untuk keperluan pertandingan olahraga tenis a) siang 4 (empat~ kali per bulan 300,000 b) malam 4 (empat~ kali per bulan 500,000
36. 4.Untuk keperluan hiburan non komersial per pemakaian per hari 2,000,000
37. 5.Untuk keperluan komersial olahraga tertentu per pemakaian per hari 1,500,000 - 26 1 2 3 4 5 6 H. GOR Bulu Tangkis Bung Karno Dinas Penanaman
38. 1.Untuk keperluan latihan per gru p per lap per bulan 100,000 Modal dan
39. 2.Untuk pertandingan per grup per lap per bulan 100,000 Pelayanan Terpadu
40. 3.U ntuk pertandingan yang dikomersilkan per hari 100,000 I. Halaman Selatan GOR Bung Karno per hari 2,500,000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu IV. PENGGUNAAN ALAT-ALAT BERAT Dinas Pekerjaan a. tarif belum
41. 1.!Baby Roller Tahun 1995 s.d. sekarang, per hari 100,000 Umumdan termasuk lkapasitas 0.5 ton Penataan Ruang pelumas/oli, BBM,
42. 2.Baby Roller Tahun 2010, kapasitas 1 ton per hari 125,000 operator dan
43. 3.Walls Tahun 1981 s.d. Tahun 1982, kapasitas per hari 100,000 mobilisasi 2,5 ton
44. 4.Walls Tahun 2003 s.d. sekarang, kapasitas 2,5 per hari 125,000 b. lama sewa untuk ton Baby Roller, Walls
45. 5.Walls Tahun 1974 s.d. 1983, kapasitas 6 s.d. 8 per hari 150,000 dan Vibro minimal ton 5 (lima) hari
46. 6.Walls Tahun 2001 s.d. sekarang, kapasitas 6 per hari 225,000 s.d. 8 ton
47. 7.Walls Tahun 2006 s.d. sekarang, kapasitas 8 per hari 250,000 C. ketentuan lainnya s.d. 10 ton dituangkan dalam
48. 8.Vibro Tahun 2014 s.d. sekarang, kapasitas 2,5 per hari 150,000 surat izin sewa alat ton berat 27 1 2 3 4 5 6
49. 9.Vibro Tahun 2007 s.d. sekarang, kapasitas 7 per hari 250,000 ton
50. 10.Excavator Tahun 2006 s .d. sekarang, kapasitas per hari 1,000,000 0,6 m 3
51. 11.Compressor Tahun 2006 s.d. sekarang per hari 250,000
52. 12.Sprayer Tahun 2004 s.d. sekarang per hari 75,000
53. 13.Truk Tahun 1995 s.d. sekarang, kapasitas 5 per km 6,000 rton
54. 14.Truk Trayler Tahun 2005 s.d. sekarang, per km 10,000 kapasitas 8 ton
55. 15.Dump Truk Tahun 2010 s.d. sekarang, per hari 400,000 kapasitas 3,4 ton
56. 16.Truk Tangki Air Tahun 2010 s.d. sekarang, per hari 400,000 kapasitas 4.000 liter V. PENGGUNAAN RUMAH DINAS MILIK PEMERINTAH DAERAH
57. 1.Rumah dinas SD per bulan Dinas Pendidikan
a.luas bangunan 27 s.d. 35 m 2 10,000 ib. luas bangunan 36 s.d. 45 m 2 15,000 C. luas bangunan 46 s.d. 60 m 2 20,000
d.luas bangunan 61 s.d . 95 m 2 25,000
e.luas bangunan 95 m 2 ke atas 30,000 28 1 2 3 4 5 6
1. 2.Rumah dinas Pemerintah Daerah per bulan Badan Pendapatan
a.luas bangunan 27 s.d. 35 m 2 20,000 Daerah
b.luas bangunan 36 s.d. 45 m 2 25,000 C. luas bangunan 46 s.d. 60 m 2 30,000
d.luas bangunan 61 s.d. 95 m 2 35,000
e.luas bangunan 95 m 2 ke atas 40,000
1. 3.Rumah dinas Paramedis per bulan Dinas Kesehatan
a.luas bangunan 27 s.d. 35 m 2 20,000 lb. luas bangunan 36 s.d. 45 m 2 25,000 C. luas bangunan 46 s.d. 60 m 2 30,000
d.luas bangunan 61 s.d. 95 m 2 35,000
e.luas bangunan 95 m 2 ke atas 40,000 VI. LABORATORIUM KONSTRUKSI Dinas Pekerjaan
1. 1.Peke1::iaan lapangan: per titik Umumdan belum termasuk biaya
a.sondir 2,000,000 Penataan Ruang operasional dan BBM lb. DCP (Ducst Cone Penetrometer) 50,000 C. kepadatan lapangan (sand cone) 30,000
d.boring 200,000
1. 2.Pengujian aspal beton dan lapis penetrasi: per titik belum termasuk biaya
a.ekstrasi 60,000 operasional dan BBM lb. berat isi 20,000 C. core drill 50,000
d.marshal test 100,000 29 1 2 3 4 5 6
1. 3.Pengujian tes benda uji beton: per uji belum termasuk biaya
a.kuat tekan kubus 20,000 operasional dan BBM
b.kuat tekan silinder 20,000 C. kuat tekan dengan hammer test 15,000
d.kuat tekan paving stone 15,000
e.slump test 10,000
1. 4.Pengujian agregat: per uji belum termasuk biaya
a.abrasi test 50,000 operasional
b.kadar lumpur 10,000
1. 5.Pengujian tanah bahan jalan: belum termasuk biaya
a.kadar air per uji 15,000 operasional dan BBM lb. beratjenis per uji 20,000 C. atterberg LL (Liquit Limit) /PL (Platisc per uji 20,000 Limit)/ PI (Platisc Index)
d.analisa saringan/ gradasi per uji 20,000
e.pemadatan standar per UJl 50,000
f.CBR (California Bearing Ratio) standar per uji 75,000
g.pemadatan modified per uji 75,000
h.CBR modified per uji 75,000
i.CBR lapangan per titik per titik 100,000 Q 30 1 6. 2 Pemakaian pesawat ukur 1 (set): a. b. C. d. theodolit 1 (satu) buah bak ukur 2 (dua) buah statip 1 (satu) buah yalon 2 (dua) buah Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGI N HUKUM, ~ Pembina Tingkat I NIP. 19661107 199403 1 005 3 per hari 4 150,000 5 BUPATl NGANJUK, ttd 6 belum termasuk biaya operasional NOVI RAHMAN HIDHAYAT 31 LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 07 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TERMINAL NO. JENIS PELAYANAN SATUAN TARIF INSTANSI (Rp.) PENANGGUNG 1 2 PENYEDIAAN FASILITAS TERMINAL
1. 1.Parkir kendaraan penumpang:
a.angku tan kota/ angku tan desa
1. 2.Penyediaan tempat kegiatan usaha:
a.kios/bangunan
b.penitipan sepeda/ sepeda motor
1. 3.Penyediaan tempat parkir kendaraan non umum:
a.sepeda motor
b.kendaraan roda empat dan sejenisnya C. kendaraan lebih dari roda empat Salinan sesuai dengan ,aslinya KEPALA BAGI HUKUM, Pembina Tingkat I NIP. 19661107 199403 1 005 JAWAB 3 4 5 Dinas sekali parkir 500 Perhubungan Dinas per m 2 per bulan 2,000 Perhubungan per m 2 per bulan 5,000 Dinas Perhubungan sekali parkir 500 sekali parkir 1,000 sekali parkir 2,000 BUPATI NGANJUK, ttd NOVI RAHMAN HIDHAYAT 32 LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 07 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR NO. JENIS PELAYANAN TARIF INSTANSI PENANGGUNG 1 1. 2. (Rp.) JAWAB 2 3 4 Pengenaan Retribusi Parkir bagi setiap kendaraan yang Dinas diparkir untuk 2 (dua) jam pertama: Perhubungan
a.sepeda motor 500
b.kendaraan bermotor roda 4 (empat) 1,000 C. kendaraan bermotor lebih roda 4 (empat) 1,500 Pengenaan Retribusi Parkir bagi kendaraan yang parkir Dinas untuk setiap jam berikutnya:
a.sepeda motor
b.kendaraan bermotor roda 4 (empat) C. kendaraan bermotor lebih roda 4 (empat) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIA HUKUM, Pembina Tingkat I NIP. 19661107 199403 1 005 Perhubungan 1,000 1,500 2 ,000 BUPATI NGANJUK, ttd NOVI RAHMAN HIDHAYAT 33 LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NO MOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NO MOR 07 TAHUN 201 1 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA NO. JENIS PELAYANAN SATUAN TARIF INSTANSI (Rp.) PENANGGUNG JAWAB 1 2 3 4 5 I. TEMPAT REKREASI Dinas Pariwisata,
1. 1.Taman Rekreasi Anjuk Ladang Kepemudaan, Olahraga a . karcis masuk anak-anak (usia 3-15 tahun) sekali masuk 3,000 dan Kebudayaan b . karcis masuk dewasa (usia 15 tahun ke atas) sekali masuk 5 ,000 c . parkir di tempat objek wisata (roda empat) sekali parkir 5 ,000
d.parkir di tempat objek wisata (roda dua) sekali parkir 2,000
1. 2.Kolam Renang Tam.an Rekreasi Anjuk Ladang
a.karcis masuk anak-anak sekali masuk 4,000 b . karcis masuk dewasa sekali masuk 5,000 c . kolam renang olympic sekali masuk 5,000 d . ban/ pelampung sekali masuk 2,000 34 1 2 3 4 5
1. 3.Tempat Pariwisata Sedudo
a.karcis masuk anak-anak (5-10 tahun) sekali masuk 8,000
b.karcis masuk dewasa sekali masuk 10,000
c.parkir di tempat objek wisata (roda empat) sekali parkir 5,000
d.parkir di tempat objek wisata (roda dua) sekali parkir 2,000
e.flying fox sekali masuk 10,000
1. 4.Museum Anjuk Ladang a . karcis masuk anak-anak (5-10 tahun) sekali masuk 2,000
b.karcis masuk dewasa sekali masuk 3,000
1. 5.Tempat Olahraga dan Wisata Kolam Renang Sri Tanjung yang Beralamat di Desa Tanjungrejo Kecamatan Loceret
a.karcis masuk anak-anak (5-10 tahun) sekali masuk 8,000
b.karcis masuk dewasa sekali masuk 10,000
c.ban/pelampung sekali masuk 2,000
d.parkir kendaraan roda empat sekali parkir 5,000 e . parkir kendaraan roda dua sekali parkir 2,000
1. 6.Tempat Pariwisata Roro Kuning a . karcis masuk anak-anak (5-10 tahun) sekali masuk 8,000
b.karcis masuk dewasa sekali masuk 10,000
c.parkir kendaraan roda empat sekali parkir 5,000
d.parkir kendaraan roda dua sekali parkir 2,000
e.kolam renang anak-anak (5-10 tahun) sekali masuk 4,000
f.kolam renang dewasa sekali masuk 5,000 35 1 2 3 4 5
1. 7.Tempat Pariwisata Kolam Renang dan Goa Margo Tresno a . karcis masuk anak-anak (5-10 tahun) sekali masuk 4,000
b.karcis masuk dewasa sekali masuk 5,000
c.karcis masuk kolam renang anak-anak (5-10 tahun) sekali masuk 4,000
d.karcis masuk kolam renang dewasa sekali masuk 5,000 e . ban/pelampung sekali masuk 2,000
f.parkir kendaraan roda empat sekali parkir 5,000
g.parkir kendaraan roda dua sekali parkir 2,000 II. TEMPAT OLAHRAGA Dinas Penanaman Modal
1. 1.Lapangan Terris 2(dua)kaliperminggu 100,000 dan Perizinan Terpad u
2. 2.Stadion Anjuk Ladang dan Kertosono Satu Pintu
a.rapat-rapat/pertemuan/upacara per pemakaian per hari 250,000 b . untuk pertandingan sepak bola per pemakaian per hari 250,000 C. un tuk latihan olah raga: 1) pemakaian 1 (satu) minggu 2 (dua) kali per bulan 100,000 2) pemakaian 1 (satu) minggu 1 (satu) kali per bulan 50,000
d.untuk acara pertunjukan: 1) pameran /hiburan rakyat/ pasar malam per pemakaian per hari 1,000,000 2) konser musik dan s~ienisnya: a) komersial per pemakaian per hari 2,500,000 b) non komersial per pemakaian per hari 1,000,000 9.,,,, 36 1 2 3 4 5
1. 3.Alun-Alun Berbek/Stadion Berbek dan Warujayeng
a.rapat-rapat/pertemuan/upacara resmi (pemerintah) per pemakaian per hari 250,000
b.rapat-rapat/pertemuan/upacara (organisasi) per pemakaian per hari 150,000 c . un tuk pertandingan resmi sepak bola per pemakaian per hari 500,000
d.untuk latihan olah raga: 1) pemakaian 1 (satu) minggu 2 (dua) kali per bulan 75 ,000 2) pemakaian 1 (satu) minggu 1 (satu) kali per bulan 50 ,000 e . untuk acara pertunjukan: 1) pameran/ hiburan rakyat/ pasar malam per pemakaian per hari 1,000,000 2) konser musik dan s~jenisnya: a) komersial per pemakaian per hari 2,000,000 b) non komersial per pemakaian per hari 500,000 Catatan:
1. 1.Struktur dan besarnya tarif masuk Taman Rekreasi Anjuk Ladang, Kolam Renang Taman Rekreasi Anjuk Ladang, Obyek Wisata Roro Kuning dan Kolam Renang, Obyek Wisata Goa Margo Tresno dan Kolam Renang pada hari Minggu dan hari besar lainnya dikenakan tambahan 50% (lima puluh persen) dikecualikan Museum Anjuk Ladang dan Kolam Renang Sri Tanjung.
2. 2.Struktur dan besarnya tarif pada Taman Rekreasi Anjuk Ladang, Kolam Renang Taman Rekreasi Anjuk Ladang, Tempat Pariwisata Sedudo, Tempat Pariwisata Roro Kuning, Tempat Pariwisata Kolam Renang Sri Tanjung, Goa Margo Tresno dan Museum Anjuk Ladang bagi rombongan paling sedikit 50 (lima puluh) orang diberikan potongan 20% (dua puluh persen) dari keten tuan yang berlaku. Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGI N HUKUM, ELLY ERNATIAS SH MM Pembina Tingkat I NIP. 19661107 199403 1 005 BUPATI NGANJUK, ttd NOVI RAHMAN HIDHAYAT 9 :,- 37

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 32

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 07 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 32

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 07 Tahun 2011