DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2020

Nomor: 6
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

peraturan ini mengatur mengenai Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Nganjuk Tahun 2020-2040 meliputi ketentuan umum; industri unggulan daerah; pengembangan perwilayahan industri; jangka waktu; pelaksanaan; pembinaan dan pengawasan; pendanaan; ketentuan penutup

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2020-2040.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2.Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3.Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
4.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
5.Bupati adalah Bupati Nganjuk.
6.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
7.Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Nganjuk yang selanjutnya disingkat RPIK adalah dokumen perencanaan dan pembangunan industri di Kabupaten Nganjuk untuk masa 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2040.
8.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Nganjuk untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
9.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Nganjuk untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.
10.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten, yang mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, RTRW Provinsi dan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi.
11.Industri hulu adalah industri prioritas yang bersifat sebagai basis industri manufaktur yang menghasilkan bahan baku yang dapat disertai perbaikan spesifikasi tertentu yang digunakan untuk industri hilirnya.
12.Industri Unggulan Daerah adalah suatu barang atau jasa yang dimiliki dan dikuasai oleh Daerah, yang mempunyai nilai ekonomis dan daya saing tinggi serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, yang diproduksi berdasarkan pertimbangan kelayakan teknis (bahan baku dan pasar), talenta masyarakat dan kelembagaan (penguasaan teknologi, kemampuan sumber daya manusia, dukungan infrastruktur, dan kondisi sosial budaya setempat) yang berkembang di lokasi tertentu.
13.Industri andalan adalah industri prioritas yang berperan besar sebagai penggerak utama (prime mover) perekonomian di masa yang akan datang.
12.Industri penunjang adalah industri prioritas yang berperan sebagai faktor pengungkit (enabler) bagi pengembangan industri andalan secara efektif, efisien, integrative, dan komprehensif.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai :

a.pedoman bagi Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan industri; dan
b.pedoman bagi pelaku industri dan masyarakat dalam membangun industri Daerah.

Pasal 3

RPIK disusun dengan tujuan sebagai :

a.pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pelaku industri dalam pembangunan industri di Kabupaten Nganjuk;
b.bahan evaluasi pelaksanaan pembangunan industri di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dari Peraturan Daerah ini meliputi:

a.industri unggulan daerah;
b.pengembangan perwilayahan industri;
c.jangka waktu RPIK;
d.pelaksanaan;
e.pembinaan dan pengawasan; dan
f.pendanaan;

BAB II

INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Pasal 5

Industri unggulan Daerah dikembangkan dengan pendekatan kewilayahan yang mendasarkan pada potensi sumber daya di Daerah.

Pasal 6

(1)Industri unggulan Daerah yang dapat dikembangkan terdiri dari industri:
1. a.makanan dan minuman;
2. b.tekstil dan alas kaki;
3. c.pengolahan logam dasar;
4. d.kertas;
5. e.furnitur;
6. f.alat olahraga;
7. g.barang modal, komponen dan bahan penolong;
8. h.pengolahan hasil ternak;
9. i.pengolahan hasil pertanian;
10. j.barang kimia lainnya;
11. k.farmasi dan obat tradisional;
12. l.pengolahan barang galian bukan logam.
(2)Sasaran dan program-program dari masing-masing industri unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI

Pasal 7

(1)Pengembangan perwilayahan industri meliputi :
1. a.Kawasan Peruntukan Industri;
2. b.Kawasan Industri; dan
3. c.Sentra Industri Kecil dan Menengah.
(2)Pengembangan perwilayahan Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nganjuk yang diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.
(3)Pengembangan perwilayahan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pemusatan industri di Kabupaten Nganjuk dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang berada dalam Kawasan Peruntukan Industri sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk.
(4)Dalam mewujudkan kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk Kawasan Industri Nganjuk (KING).
(5)Pengembangan perwilayahan Sentra Industri Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi lokasi pemusatan kegiatan industri kecil dan industri menengah yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis, atau mengerjakan produksi yang sama dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai Kawasan Industri Nganjuk (KING), delineasi Kawasan Industri Nganjuk (KING), dan Sentra Industri Kecil dan Menengah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

JANGKA WAKTU RPIK

Pasal 8

(1)RPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
(2)RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
(3)RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan industri di Daerah.
(2)Dalam melaksanakan program pembangunan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan.
(3)Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4)Ketentuan lebih lanjut tentang kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan para pemangku kepentingan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Pengembangan industri unggulan Daerah harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
(2)Pemerintah Daerah mewajibkan pelaku industri untuk mengutamakan sumber daya masyarakat setempat dalam pembangunan industri.
(3)Pemerintah Daerah memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah dengan industri unggulan Daerah yang berskala besar.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

(1)Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan RPIK.
(2)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perindustrian.
(3)Pemerintah Daerah membuat laporan kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam setahun atas pelaksanaan RPIK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…