DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Nganjuk

regulasi_utama

Ringkasan

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSi DAERAH.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)
(5)Besarnya nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
(6)Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau u,aris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami atau istri, nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

Pasal 22

(1)Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
1. a.Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian makanan dan/atau minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
2. b.penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
  1. 1.proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
  2. 2.penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi di mana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
  3. 3.penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya. (21 Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (i) adalah penyerahan makanan dan/atau minuman:
3. a.dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp10.000.0000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan;
4. b.dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual makanan dan/atau minuman; dan
5. c.dilakukan oleh pabrik makanan dan/atau minuman.
  1. 5.Ketentuan berikut:

Pasal 24

diubah sehingga berbunyi sebagai

Pasal 24

(1)Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan seperti:
1. a.hotel;
2. b.hostel;
3. c.vila;
4. d.pondok wisata;
5. e.motel;
6. f.losmen;
7. g.wisma pariwisata;
8. h.pesanggrahan;
9. i.rumah penginapanf guest housef bungalo / resortf cottage;
10. j.tempat tinggal/rumah/bangunan pribadi yang difungsikan tempat tinggal/rumah/bangunan pribadi yang difungsikan sebagian dan/atau seluruhnya sebagai hotel; dan
11. k.glamping.
  1. 4.Ketentuan ayat (2) Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
(2)Tempat tinggal/rumah/bangunan pribadi yang difungsikan sebagian dan/atau seluruhnya sebagai hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j termasuk rumah, apartemen, kos-kosan dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, namun tidak termasuk bentuk persewaan/kontrak jangka panjang/lebih dari 1 (satu) bulan.
(3)Tempat tinggal/rumah/bangunan pribadi yang difungsikan sebagai kos-kosan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan:
1. a.kos-kosan dengan kamar kurang dari 5 (1ima) kamar dengan tarif kos lebih dari atau sarna dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
2. b.kos-kosan dengan kamar lebih dari 5 (iima) kamar dengan tarif kos lebih dari atau sama dengan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan;
3. c.kos-kosan dengan kamar lebih dari 10 (sepuluh) kamar dengan tarif kos lebih dari atau sama dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan.
(4)Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a, jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; b, jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
1. c.jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
2. d.jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
3. e.jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.
  1. 6.Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1)Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d meliputi:
1. a.penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir;
2. b.pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir ualet);
3. c.penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah; dan/atau
4. d.jasa tempat parkir yang diselenggarakan untuk usaha dan perkantoran yang dipungut biaya.
(2)Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
2. b.jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
3. c.jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
4. d.jasa tempat parkir yang diselenggarakan untuk usaha yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri serta pengunjung tidak dipungut biaya/gratis.
  1. 7.Ketentuan ayat (3) Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1)Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen Barang atau Jasa Tertentu, meliputi:
1. a.jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/ atau Minuman;
2. b.nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
3. c.jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
4. d.jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
5. e.jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
(2)Dalam hal pembayaran menggunakan uoucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
(3)Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang beriaku di wilayah Daerah.
(4)Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

8.Ketentuan ayat (3) Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1)Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
(2)Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Reklame papan/ billboardl uideotronf megatron;
2. b.Reklame kain; 8- Reklame melekat/ stiker; Reklame selebaran; Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; Reklame udara; Reklame apung; . Reklame film/slide; dan Reklame peragaan. ang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah: penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya; label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya; nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamenya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang narna pengenal usaha atau profesi tersebut; Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan pendidikan yang tidak disertai dengan iklan komersial.
  1. 9.Ketentuan Pasal 61 ditambahkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat
(9), ayat (10) dan ayat (11), sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

(1)Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a meliputi:
1. a.pelayanan kesehatan;
2. b.pelayanan kebersihan;
3. c.pelayanan parkir di tepi jalan umum;
4. d.pelayanan pasar.
(2)Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Peiayanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
(4)Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- J C. d. e. f, C b. h. i. Y a. b. C. d e, f undangan -9
(5)Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
1. a.tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi;
2. b.tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
3. c.tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
(6)Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
(7)Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
(8)Jenis peiayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.
(9)Pimpinan BLUD dapat menetapkan tarif layanan sementara untuk jenis layanan baru yang belum ditetapkan tarifnya dalam Peraturan Daerah ini.
(10)Pimpinan BLUD dapat menetapkan tarif untuk jenis kegiatan non pelayanan selain jenis pelayanan kesehatan yang belum ditetapkan tarifnya dalam Peraturan Daerah ini.
(11)Tarif layanan sementara untuk jenis layanan baru yang belum ditetapkan tarifnya sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan tarif untuk jenis kegiatan non pelayanan selain jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), ditetapkan dalam Peraturan Bupati paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya penetapan pimpinan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10).

10.Ketentuan ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 75 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

(1)Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b meliputi:
1. a.penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
2. b.penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
3. c.penyediaan tempat penginapan/pesanggrdnan/ vila;
4. d.pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
5. e.pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
6. f.penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
7. g.pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (U termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD. (a) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan :
1. a.tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
2. b.tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
3. c.tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
(6)Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari ke{a sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
(7)Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

11.Ketentuan ayat (1) Pasal 91 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasa-l 91

(1)Jenis pelayanan pemberian izrn yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c meliputi:
1. a.PBG; dan
2. b.Penggunaan Tenaga Ke{a Asing.
(2)Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah ' berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. (a) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pribadi atau Badan yang menggunalan atau menikrnati pemberian Perizinan Tertentu.
(5)Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

12.Ketentuan ayat (8) dan ayat (11) Pasal 94 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94

(1)Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dengan tarif Retribusi.
(2)Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
(3)Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2\ terdiri atas:
1. a.SHST untuk Bangunan Gedung; atau
2. b.HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.
(4)Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi teru tang.
(5)Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
(6)Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(7)Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(8)Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
(9)Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan indeks lokalitas.
(10)Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) khusus pelayanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
(11)Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati -1.2-

13.Ketentuan Pasal 106 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 106

(1)Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.
(2)Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi,
(3)Dalam hal:
1. a.pengusaha/pemilik usaha/penanggung jawab usaha yang memenuhi persyaratan sebagai Wajib Pajak atau Wajib Retribusi namun tidak mendaftarkan diri dan/atau objek Pajak atau objek Retribusinya setelah diberikan peringatan tertulis oleh Perangkat Daerah pemungut Pajak dan Retribusi; dan/atau
2. b.Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban pada objek Pajak atau objek Retribusinya; dapat dilakukan penundaan penetapan, pemasangan stiker, pemasangan spanduk, pemasangan papan informasi, pemasangan plang atau media lain sebagai pemberitahuan ketidaktaatan terhadap ketentuan Pajak atau Retribusi.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta tata cara pelaksanaan penundaan penetapan, pemasangan stiker, spanduk, papan informasi, plang atau media lain sebagai pemberitahuan ketidaktaatan terhadap ketentuan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)diatur dalam Peraturan Bupati.

14.Ketentuan Pasal 114 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 14 Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Pasal 84 dan Pasal 91 ayat (5), sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
15.Ketentuan Pasal 116 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 16 Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7L2, Pasal 114, dan Pasal 115 merupakan pendapatan Daerah 16, Di antara Pasai 119 dan Pasal 1,20 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 1 19A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 19A

(1)Sarana prasarana pemungutan Pajak dan Retribusi yang digunakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
(2)Sarana prasarana pemungutan Pajak dan Retribusi yang digunakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, tetap berlaku paling lama tanggal 31 Maret 2026.
(3)Tarif Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini tetap berlaku paling lama tanggal 31 Maret 2026.

17.Di antara Pasal I2l dan Pasal 122 disisipkan 1 (satu) pasa1, yakni Pasal 12lA sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal l21A

(1)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 1) dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
(2)Penyesuaian terhadap ketentuan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

18.Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
19.Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini diundangkan. mulai berlaku pada tanggal Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk. Ditetapkan di Nganjuk pada tanggal 24 Desember 2025 BUPATI NGANJUK, MARHAEN DJUMADI Diundangkan di Nganjuk pada tanggal 31 Desember 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGANJUK, Drs. NUR SOLEKAN M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19661227 198602 1 001 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025 NOMOR 6 dengan aslinya IAN HUKUM SUTRISNO S M.Si Pembina Tin tI NrP. 19680 r t99202 1 001 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 316-s l2o2s ttd ttd PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH I. UMUM Bahwa perubahan tatanan ekonomi dan sosial yang sangat cepat, serta adanya perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat, mendorong Pemerintah Daerah untuk segera menyesuaikan dan mengikuti kebijakan maupun ketentuan dengan berbagai dinamikanya. Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Daerah memerlukan dukungan pendanaan yang terukur dan terencana dengan baik pada saat ini maupun pada waktu yang akan datang. Salah satu dukungan pendanaan tersebut diperoleh dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tentunya hal ini berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan komponen untuk menghitung kemandirian keuangan Daerah dalam melaksanakan program-program yang telah ditetapkan. Semakin tinggi penerimaan PAD suatu daerah, maka tingkat kemandiriannya akan semakin besar sehingga ketergantungan terhadap Tranfer Keuangan Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah lainnya menjadi menurun. Dalam perkembangan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat potensi objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang belum terakomodir, sehingga perlu dilakukan perubahan dengan menyesuaikan dan melengkapi ketentuan pada Peraturan Daerah. Pemerintah Daerah berupaya meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dengan memberikan jaminan adanya kepastian hukum dalam pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga diperlukan kebijakan di tingkat Daerah sebagai peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi dan sebagai instrumen dalam meningkatkan kesej ah teraan masyarakat. Seianjutnya, dalam upaya mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap potensi penerimaan melalui Pajak Daerah dan Retribusi Daerah guna kepentingan masyarakat di Daerah. Perubahan terhadap materi muatan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah antara lain sebagai berikut:

a.perubahan pengenaan BPHTB atas perolehan hak karena hibah wasiat atau waris;
b.batas peredaran usaha untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;
c.perubahan PBJT jasa perhotelan atas tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel;
d.perubahan pengecualian objek Pajak Reklame;
e.perubahan tarif Retribusi Jasa Umum;
f.perubahan tarif Retribusi Jasa Usaha;
g.ketentuan dalam Lampiran I; dan
h.ketentuan dalam Lampiran II. --2, Berdasarkan pertimbangan tersebut dan dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu dilakukan perubahan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 5

Cukup jelas. Angka 2

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…