Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2025
- Nomor
- 6
- Tahun
- 2025
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 23
Ringkasan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSi DAERAH.
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSi DAERAH.
menetapkan nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
(21 Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (i) adalah penyerahan makanan dan/atau minuman:
diubah sehingga berbunyi sebagai
a, jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; b, jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
8- Reklame melekat/ stiker; Reklame selebaran; Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; Reklame udara; Reklame apung; . Reklame film/slide; dan Reklame peragaan. ang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah: penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya; label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya; nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamenya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang narna pengenal usaha atau profesi tersebut; Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan pendidikan yang tidak disertai dengan iklan komersial.
(9), ayat (10) dan ayat (11), sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:
d. e. f, C b. h. i. Y a. b. C. d e, f undangan -9
(a) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasa-l 91
(a) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pribadi atau Badan yang menggunalan atau menikrnati pemberian Perizinan Tertentu.
dapat dilakukan penundaan penetapan, pemasangan stiker, pemasangan spanduk, pemasangan papan informasi, pemasangan plang atau media lain sebagai pemberitahuan ketidaktaatan terhadap ketentuan Pajak atau Retribusi.
Pasal 1 14 Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Pasal 84 dan Pasal 91 ayat (5), sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
Pasal 1 16 Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7L2, Pasal 114, dan Pasal 115 merupakan pendapatan Daerah 16, Di antara Pasai 119 dan Pasal 1,20 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 1 19A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 19A
Pasal l21A
Pasal II Peraturan Daerah ini diundangkan. mulai berlaku pada tanggal Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk. Ditetapkan di Nganjuk pada tanggal 24 Desember 2025 BUPATI NGANJUK, MARHAEN DJUMADI Diundangkan di Nganjuk pada tanggal 31 Desember 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGANJUK, Drs. NUR SOLEKAN M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19661227 198602 1 001 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025 NOMOR 6 dengan aslinya IAN HUKUM SUTRISNO S M.Si Pembina Tin tI NrP. 19680 r t99202 1 001 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 316-s l2o2s ttd ttd PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH I. UMUM Bahwa perubahan tatanan ekonomi dan sosial yang sangat cepat, serta adanya perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat, mendorong Pemerintah Daerah untuk segera menyesuaikan dan mengikuti kebijakan maupun ketentuan dengan berbagai dinamikanya. Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Daerah memerlukan dukungan pendanaan yang terukur dan terencana dengan baik pada saat ini maupun pada waktu yang akan datang. Salah satu dukungan pendanaan tersebut diperoleh dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tentunya hal ini berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan komponen untuk menghitung kemandirian keuangan Daerah dalam melaksanakan program-program yang telah ditetapkan. Semakin tinggi penerimaan PAD suatu daerah, maka tingkat kemandiriannya akan semakin besar sehingga ketergantungan terhadap Tranfer Keuangan Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah lainnya menjadi menurun. Dalam perkembangan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat potensi objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang belum terakomodir, sehingga perlu dilakukan perubahan dengan menyesuaikan dan melengkapi ketentuan pada Peraturan Daerah. Pemerintah Daerah berupaya meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dengan memberikan jaminan adanya kepastian hukum dalam pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga diperlukan kebijakan di tingkat Daerah sebagai peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi dan sebagai instrumen dalam meningkatkan kesej ah teraan masyarakat. Seianjutnya, dalam upaya mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap potensi penerimaan melalui Pajak Daerah dan Retribusi Daerah guna kepentingan masyarakat di Daerah. Perubahan terhadap materi muatan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah antara lain sebagai berikut:
--2, Berdasarkan pertimbangan tersebut dan dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu dilakukan perubahan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1
Cukup jelas. Angka 2
Membuka PDF…
Dokumen