DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020

Nomor: 8
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk meliputi perubahan ketentuan umum; perubahan perubahn tipe SKPD;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menindaklanjuti beberapa ketentuan perubahan pengaturan terkait Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, perlu dilakukan perubahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 3
9.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standart Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan, Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Provinsi, Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
18.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan, Dan Keuangan Daerah; 4
19.Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK dan BUPATI NGANJUK MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah dan diganti, sehingga Pasal 1 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Bupati adalah Bupati Nganjuk.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk.
7.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk. 5
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk.
9.Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk.
10.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk.
11.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Nganjuk.
12.Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
13.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Unit Pelaksana Teknis adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas atau badan daerah.
14.Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
15.Unit Pelaksana Teknis Badan, yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis badan untuk melaksanakan kegiatan teknis penunjang tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
2.Ketentuan Pasal 3 diubah dan diganti, sehingga Pasal 3 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

1.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah tipe A menyelenggarakan Urusan kesekretariatan Daerah;
2.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD tipe A menyelenggarakan Urusan kesekretariatan DPRD;
3.Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pengawasan;
4.Dinas Daerah, terdiri dari:

a.Dinas Pendidikan tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan;
b.Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata; 6
c.Dinas Kesehatan tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kesehatan;
d.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Sosial, serta bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
e.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
f.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
g.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
h.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal;
i.Dinas Perindustrian dan Perdagangan tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perindustrian dan bidang Perdagangan;
j.Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Mikro;
k.Dinas Tenaga Kerja tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Tenaga Kerja sub urusan Transmigrasi;
l.Dinas Komunikasi dan Informatika tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik;
m.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
n.Dinas Perhubungan tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan;
o.Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan bidang Pertanahan;
p.Dinas Lingkungan Hidup tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
q.Dinas Pertanian tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pertanian;
r.Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pangan, serta bidang Perikanan;
s.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kearsipan dan bidang Perpustakaan; 7
t.Satuan Polisi Pamong Praja tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
u.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, sub urusan Kebakaran.
1. 5.Badan Daerah terdiri dari:
a.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang Perencanaan, dan fungsi penunjang bidang Penelitian dan Pengembangan;
b.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang Pengelolaan Keuangan;
c.Badan Pendapatan Daerah tipe B melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan;
d.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
e.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diwadahi paling banyak 3 (tiga) bidang melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum bidang kesatuan bangsa dan politik.
1. 3.Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 4 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kecamatan ditetapkan sebagai Perangkat Daerah.
(2)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Kecamatan Bagor dengan tipe A;
2. b.Kecamatan Baron dengan tipe A;
3. c.Kecamatan Berbek dengan tipe A;
4. d.Kecamatan Gondang dengan tipe A;
5. e.Kecamatan Jatikalen dengan tipe A;
6. f.Kecamatan Kertosono dengan tipe A;
7. g.Kecamatan Lengkong dengan tipe A;
8. h.Kecamatan Loceret dengan tipe A;
9. i.Kecamatan Nganjuk dengan tipe A;
10. j.Kecamatan Ngetos dengan tipe A;
11. k.Kecamatan Ngluyu dengan tipe A;
12. l.Kecamatan Ngronggot dengan tipe A;
13. m.Kecamatan Pace dengan tipe A; 8
14. n.Kecamatan Patianrowo dengan tipe A;
15. o.Kecamatan Prambon dengan tipe A;
16. p.Kecamatan Rejoso dengan tipe A;
17. q.Kecamatan Sawahan dengan tipe A;
18. r.Kecamatan Sukomoro dengan tipe A;
19. s.Kecamatan Tanjunganom dengan tipe A; dan
20. t.Kecamatan Wilangan dengan tipe A.
  1. 4.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Selain Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional.
(2)Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur Rumah Sakit Daerah.
(3)Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rumah Sakit Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang Kepegawaian.
(4)Direktur Rumah Sakit Daerah dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesehatan.
(5)Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang Kepegawaian Rumah Sakit Daerah.

5.Ketentuan Pasal 13 dihapus.
6.Diantara ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 16 A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

(1)Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini dibentuk paling lama 6 (enam) bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini 9
(2)Semua Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Pelaksanaan yang baru. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk. Ditetapkan di Nganjuk pada tanggal 30 Desember 2020 BUPATI NGANJUK, ttd. NOVI RAHMAN HIDHAYAT Diundangkan di Nganjuk pada tanggal 30 Desember 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGANJUK ttd. Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19661005 198703 1 010 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2020 NOMOR 8. Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM ttd. ANANG TRIYANTO, SH, M.Si Pembina NIP. 19660710 199202 1 001 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 378-8/2020. 10 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK I. UMUM Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 223 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah mengundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk. Pembentukan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tersebut didasarkan pada prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) serta beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di Daerah. Di samping itu juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan 11 Kabupaten/Kota, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk. Atas pertimbangan tersebut Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk ini dibentuk. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas. Angka 2

Pasal 3

Cukup jelas. Angka 3

Pasal 4

Cukup jelas. Angka 4

Pasal 8

Cukup jelas. Angka 5

Pasal 13

Cukup jelas. Angka 6

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…