DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ngawi No. 08 Tahun 2014

Nomor: 08
Tahun: 2014
Ditetapkan: 15 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 70

Lembaga terkait

Ringkasan

arah kebijakan dan tujuan penanggulangan kemiskinan, tahapan penanggulangan, tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah, pengawasan dan monev, pembiayaan dan peran serta masyarakat.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka diperlukan upaya-upaya nyata dalam penanggulangan kemiskinan;
b.bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat multi dimensi, multi sektor dengan beragam karakteristik yang harus segera diatasi karena menyangkut harkat dan martabat manusia, maka penanggulangan kemiskinan perlu keterpaduan program diantara lembaga dan dunia usaha serta melibatkan partisipasi masyarkat;
c.bahwa agar upaya penanggulangan kemiskinan dapat berjalan optimal, efektif, efisien, terprogram secara terpadu dan berkelanjutan, maka diperlukan peraturan bagi penyelenggara pemerintah Kabupaten Ngawi, dunia usaha di seluruh komponen masyarakat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; I 1
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4825);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13.Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 03); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI dan Menetapkan BUPATI NGAWI MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3.Bupati adalah Bupati Ngawi.
4.Miskin adalah kondisi dimana seorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, perumahan, air bersih dan sanitasi, tanah, sumber daya alam, rasa a.man, dan partisipasi.
5.Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasamya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
6.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga.
7.Warga miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kabupaten Ngawi dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/ atau Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Ngawi yang di tandai dengan Kartu Identitias Keluarga Miskin Kabupaten Ngawi. -..
8.Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
9.Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
10.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
11.Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disebut TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Ngawi.
12.Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Ngawi yang digunakan sebagai salah satu pedoman penyusunan rancangan kebijakan pembangunan Kabupaten Ngawi di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses.penyusunan RPJMD.
13.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disebut RPJPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 25 (dua puluh lima) tahun sesuai periode masing-masing pemerintah Daerah.

BAB II

ASAS, ARAH KEBIJAKAN DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanggulangan kemiskinan, berdasarkan asas :

a.partisipatif;
b.transparansi;
c.akuntabilitas;
d.keadilan;dan
e.berkelanjutan.

Pasal 3

Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). . . n n

Pasal 4

Penanggulangan kemiskinan di Daerah bertujuan untuk : a. b. c. d. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin; memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar; mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Setiap warga miskin, berhak :

a.memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;
b.memperoleh pelayanan kesehatan;
c.memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
d.mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, e. f. g. h. 1. dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya; mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi social dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya; memperoleh derajat kehidupan yang layak; memperoleh lingkungan hidup yang sehat; meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Pasal 6

(1)Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab :
1. a.mengupayakan terpenuhinya hak warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
2. b.men~~un program dan merealisasikan kegiatan penanggulangan kermskinan.
(2)Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan sumber daya yang dimilliki Pemerintah Daerah.
(3)Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diwujudkan dalam program dan kegiatan yang bersifat terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 7

( 1) Dalam penanggulangan kemiskinan masyarakat dan pengusaha/ dunia usaha di daerah berkewajiban :

a.turut serta bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
b.berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan dan kepedulian terhadap warga miskin di Daerah.

(2)Warga miskin berkewajiban mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraannya untuk memenuhi hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 serta berperan aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan, dengan tetap mentaati norma, etika dan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TAHAPANPENANGGULANGAN

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah melakukan tahapan kegiatan penanggulangan kemiskinan.
(2)Tahapan kegiatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
1. a.identiftkasi;
2. b.penyusunan SPKD, program, dan prioritas kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan
3. c.pelaksanaan dan pengawasan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan identiftkasi warga miskin di Daerah secara periodik.
(2)Iden~si _warga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melaltu kegiatan pendataan dan penetapan warga miskin.

Pasal 10

(1)Pendata.an warga miskin sebagaimana dim~ud dalam Pasal 9 ayat (2), dilakukan melalui survei berdasarkan kriteria yang mengacu pada hale- hale dasar warga miskin.
(2)Survei sebagaimana dimalesud pada ayat (1) dilalesanalcan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
(3)Survei sebagaimana dimalesud pada ayat (2), wajib dilakukan secarajujur, adil, objektif, transparan dan alcuntabel.
(4)Jangka walctu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan apabila terjadi situasi dan kondisi tertentu yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kemiskinan.
(5)Hasil survei sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum ditetapkan harus diumumkan pada tempat pengumuman di masing-masing rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) untuk memperoleh masukan dari masyarakat.
(6)Hasil survei sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan ditempatkan/ dikelola dalam sistem informasi penanggulangan kemiskinan.
(7)Penentuan kriteria warga miskin, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan ckecklist sebagaimana dalam Lampiran I yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks70PDFHirarki

Memuat teks peraturan…