DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ngawi No. 10 Tahun 2014

Nomor: 10
Tahun: 2014
Ditetapkan: 15 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

penyelenggaraan usaha rumah kos yang meliputi kewajiban dan larangan, persyaratan bangunan rumah kos, perizinan, pengawasan dan pemeriksaan, peran serta masyarakat dan sanksi.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa perkembangan dan keberadaan rumah kos di Kabupaten Ngawi perlu diantisipasi atas kemungkinan timbulnya dampak negatif seperti, gangguan sosial kemasyarakatan, pergaulan bebas laki-laki dan perempuan, gangguan lingkungan dan ketertiban umum;
b.bahwa rumah kos yang tertib, layak, nyaman dan aman menjadi kebutuhan yang perlu diwujudkan untulc menjadikan Kabupaten Ngawi sebagai daerah yang layak huni, bersih, indah dan tertata dengan baik;
c.bahwa dalam rangka memberi kesempatan berusaha, perlindungan usaha, mewujudkan ketertiban, ketenteraman dan keamanan masyarakat, diperlukan penataan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan usaha rumah kos oleh Pemerintah Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Rumah Kos;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); n
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 424 7);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 737);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah·,
12.Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2008 tentan_g Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemenntah Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 03);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 17 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 17);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 - 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 10);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 37 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 37); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI dan BUPATINGAWI MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA RUMAH KOS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3.Bupati adalah Bupati Ngawi.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi.
5.Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Ngawi.
6.Lurah adalah Lurah dalam wilayah Kabupaten Ngawi.
7.Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Ngawi
8.Usaha ad~ah setiap ~ndakan atau kegiatan dalam bidang perekonom1an yang dllakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan.
9.Rumah Kos adalah bangunan rumah yang dimiliki atau dikuasai baik secara perorangan dan/ atau badan hukum untuk suatu usaha penyewaan kamar yang disediakan untuk tempat menginap dengan menarik pembayaran atas rumah atau kamar tersebut.
10.Pemilik Rumah Kos adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha rumah Kos.
11.Penghuni Rumah Kos adalah setiap orang yang menempati rumah Kos sebagai tempat tinggalnya dengan membayar sesuai kesepakatan anta.ra pemilik dan penghuni rumah Kos.
12.Izin Usaha Rumah Kos adalah izin operasional kegiatan usaha rumah Kos.
13.Tamu adalah orang yang berkunjung ke rumah Kos karena suatu tujuan/keperluan.
14.Izin Mendirikan Bangunan selanjutnya disingkat 1MB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau inemugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 2

(1)Ruang lingkup penyelenggaraan usaha rumah kos yang diatur dalam Peraturan Daerah meliputi:
1. a.kewajiban dan larangan;
2. b.persyaratan bangunan rumah kos;
3. c.perizinan;
4. d.pengawasan dan pemeriksaan
5. e.peran serta masyarakat; dan
6. f.sanksi
(2)Obyek usaha rumah kos yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah bangunan rumah yang menyediakan paling sedikit 3 (tiga) kamar sewa untuk tempat tinggal seseorang atau lebih dalamjangka waktu tertentu.
(3)Kamar sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kamar yang d~sewakan bai~ dalam satu rumah maupun di luar rumah pemilik yang d1sewakan bagi seseorang atau lebih untuk jangka waktu minimal 1 (satu) bulan.

BAB ILL

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud. ~engaturan pen~elenggaraan usaha rumah kos dalam Peraturan Daerah 1n1 adalah sebagai acuan pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha rumah kos agar terwujud ketertiban, ketentraman dan keamanan masyarakat serta kepastian dan perlindungan usaha rumah kos.

Pasal 4

Tujuan pengaturan penyelenggaraan usaha rumah kos dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk :

a.mewujudkan Kabupaten Ngawi sebagai daerah yang layak huni, bersih, indah dan tertata dengan baik;
b.mewujudkan Kabupaten Ngawi sebagai hunian yang berlandaskan kearifan lokal;
c.penataan dan pengendalian kependudukan;
d.melindungi kepentingan semua pihak, menciptakan rasa aman, tentram dan ketertiban dalam lingkungan masyarakat.

BAB IV

KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN

Pasal 5

(1)Pemilik Usaha Rumah Kos memiliki kewajiban:
1. a.bertanggung jawab atas ketertiban, keamanan, kebersihan dan ikut mencegah terjadinya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, zat adiktif lainnya (NAPZA) dan minuman keras (MIRAS);
2. b.menunjuk orang lain/ orang yang diberi kuasa untuk melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada huruf b harus bertempat tinggal di rumah Kos yang dikelola;
3. c.memasang Papan Nama Rumah Kos sebagai identitas rumah Kos kecuali rumah Kos yang disewakan kepada satu keluarga yang memiliki kepala rumah tangga;
4. d.menyediakan blanko isian/format Biodata untuk diisi oleh calon/penghuni rumah Kos dan selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat;
5. e.mengatur tata ruang rumah Kos sehingga memenuhi syarat kesehatan dan lingkungan;
6. f.membuat tata tertib / aturan tertulis yang ditempel di rumah Kos dan mudah terlihat sehingga dapat dibaca oleh penghuni maupun tamu;
7. g.melaporkan secara tertulis mengenai jumlah dan identitas penghuni rumah Kos/penyewa rumah Kos kepada Lurah/Kepala Desa setempat yang diketahui Ketua Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) setempat, setiap 3 (tiga) bulan dan/atau setiap pergantian penghuni;
8. h.menyediakan fasilitas penyimpanan air sesuai kapasitas dan kebutuhan penghuni;
  1. 1.menyediakan peralatan dan instalasi listrik yang aman untuk digunakan; J. menyediakan tempat penampungan sampah sementara sebelum sampah dibuang ketempat penampungan yang telah disediakan Pemerintah Daerah;
9. k.meny~diakan sarana. pembuangan limbah yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kapas1tas penghuni;
  1. 1.memb~at aturan jam bertamu yang tidak melebihi jam 21.00 WIB kecuah untuk alasan tertentu yang disetujui pemilik rumah Kos;
10. m.mengawasi penghuni/penyewa rumah Kos, agar mentaati peraturan dan tidak melanggar tata tertib;
11. n.memberikan arahan dan bimbingan kepada setiap penghuni Kos agar dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat sekitar rumah Kos dan menerapkan sistem kekeluargaan dalam menyelesaikan masalah; dan
12. o.untuk memudahkan pengawasan maka izin usaha dipasang ditempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum.
(2)Pemilik Usaha Rumah Kos yang memiliki kamar paling sedikit 10 (sepuluh) kamar dalam 1 (satu) obyek, wajib membayar pajak hotel yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Pemilik Kos mempunyai hak :
1. a.memperoleh kemudahan dalam hal perizinan;
2. b.memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan usahanya;
3. c.menerima imbalan atas jasa usahanya;
(4)Pemilik Usaha Rumah Kos dilarang :
1. a.menggabungkan penghuni kos laki-laki dan perempuan dalam satu rumah Kos kecuali berstatus suami istri yang sah;
2. b.mendirikan bangunan rumah kos yang tidak sesuai dengan skema lokasi dan denah bangunan yang diizinkan;
3. c.membedakan perlakuan kepada penghuni kos berdasarkan asal usul, agama, ras, suku dan lain-lain;
4. d.membiarkan/melindungi penghuni kos yang melanggar aturan/tata tertib yang berlaku;
5. e.melindungi penghuni Kos yang terlibat tindak kriminalitas atau tindak asusila;
6. f.menjalankan usaha rumah kos tanpa adanya pengawasan dari pengelola sebagai kuasanya;
7. g.menampung jumlah penghuni kos melebihi jumlah kamar sesuai yang diizinkan;dan
8. h.menerima penghuni rumah kos yang tidak memiliki identitas.

Pasal 6

(1)Penghuni Rumah Kos berkewajiban:
1. a.mentaati semua peraturan/ tata tertib dari pengelola rumah kos dan nilai-nilai/aturan yang berlaku di lingkungan setempat;
2. b.mentaati ketentuan yang berhubungan dengan administrasi kependudukan yakni segera melaporkan kedatangan kepada Lurah melalui Ketua RT setempat, selambat-lambatnya 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak kedatangannya dengan membawa Surat Keterangan atau Kartu Penduduk yang masih berlaku ·
3. c.berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan d~ berpartisipasi terhadap pembangunan lingkungan;
4. d.menunjukkan surat nikah bagi yang berstatus suami isteri·
5. e.menjaga ketentraman dan ketertiban, tidak membuat ke'onaran dan mei:icegah adanya kegiatan yang menimbulkan keresahan masyarakat sekitar; n
6. f.menerima tamu ditempat yang sudah disediakan/ruang khusus bertamu; dan
7. g.saling hormat menghormati sesama penghuni Kos.
(2)Penghuni Rumah Kos dilarang :
1. a.membawa tamu yang berlainan jenis ke dalam kamar tidur;
2. b.melakukan perbuatan tercela di rumah Kos (minuman keras, judi, praktek asusila, narko ba, perkelahian maupun pencurian);
3. c.melakukan kegiatan yang berhubungan dengan terorisme;
4. d.membuat kegaduhan dan keonaran dalam lingkungan rumah Kos;
5. e.memindahtangankan/ meminjamkan ruang/kamar yang sudah ditentukan oleh pengelola rumah Kos kepada orang lain. BABV PERSYARATAN BANGUNAN RUMAH KOS

Pasal 7

Bangunan rumah Kos harus berbentuk bangunan permanen dan/ atau semi permanen dengan ketentuan selrurang-lrurangnya memiliki :

a.ruang untuk menerima tamu;
b.kamar mandi, WC, dan tempat cuci dalam jumlah yang cukup memadai sesuai kapasitas penghuni;
c.pelataran/tempat parkir yang memadai sesuai kapasitas penghuni yang sekaligus juga berfungsi sebagai ruang terbuka hijau;
d.ruang khusus untuk tempat memasak/ dapur; dan
e.akses jalan untuk penanggulangan bahaya kebakaran.

BAB VI

PERIZINAN

Pasal 8

(1)Setiap usaha rumah kos wajib memiliki Izin Usaha Rumah Kos, dan izin lainnya sesuai ketentuan yang berlaku dari Bupati.
(2)Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang atau badan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi perizinan.
(3)Izin usaha rumah kos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlalru selama pemegang izin masih melakukan kegiatan usahanya.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh izin penyelenggaraan usaha rumah kos diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan dan nama usaha rumah kos harus melaporkan kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi perizinan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

(1)Bupati bertanggung jawab terhadap pembinaan dan penyelenggaran usaha rumah kos.
(2)Masyarakat dapat berperan serta aktif dalam pengawas~ penyelenggaraan usaha rumah kos di lingkungan masing-masing melahn Ketua Rukun Tetangga (RT) /Rukun Warga (RW) setempat.
(3)Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…