DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ngawi No. 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 10 Maret 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Ngawi

regulasi_utama

Ringkasan

Terdapat pasal dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 yang dirubah dan ada ketentuan baru.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok–Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 9, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); SALINAN
6.Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
10.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik IndonesiaNomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
22.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok–Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2007 Nomor 07); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI dan BUPATI NGAWI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan diantara angka 1 dan angka 2 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 1a, serta diantara angka 7 dan angka 8 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 7a, sehinggaPasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Ngawi. 1a. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3.Bupati adalah Bupati Ngawi.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi.
5.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 7a. Peraturan Daerah adalah peraturan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
8.Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
9.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
11.Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas bendahara umum daerah.
12.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
13.Unit Kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
14.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
15.Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
16.Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
17.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
18.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
19.Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
20.Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
21.Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
22.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
23.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
24.Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
25.Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
26.Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
27.Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
28.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
29.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
30.Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
31.Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam prespektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.
32.Prakiraan Maju (forward estimate) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
33.Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
34.Penganggaran terpadu (unified budgeting) adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.
35.Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan dibidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
36.Program adalah penjabaran kebijakanSKPDdalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
37.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
38.Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu'program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
39.Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
40.Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
41.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
42.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
43.Rencana Kerja dan Anggaran SKPDyang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
44.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
45.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.
46.Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
47.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
48.SSP uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP UP dalah dokumen yang diajukan oleh bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (Revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
49.SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPP GU adalah dokumen yang diajukan Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
50.SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPP TU adalah dokumen yang diajukan Bendahara Pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
51.SPP Langsung yang selanjutnya disebut SPP LS adalah dokumen yang diajukan Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
52.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
53.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
54.Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
55.Uang Persediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari.
56.Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPDyang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan operasional kantor sehari-hari.
57.Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
58.Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
59.Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
60.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
61.Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
62.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
63.Sistem Pengendalian Intern Keuangan Daerah merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang dilakukan oleh lembaga/badan/unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengendalian melalui audit dan evaluasi, untuk menjamin agar pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan rencana dan peraturan perundang- undangan.
64.Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
65.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD dilingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
66.Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
67.Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2.Ketentuan ayat (2) huruf c Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Bupati selaku kepala pemerintahan daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
(2)Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :
1. a.menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
2. b.menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;
3. c.menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang dan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;
4. d.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
5. e.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
6. f.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah;
7. g.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
(3)Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan sebagian atau seluruhnya kepada :
1. a.Sekretaris Daerah;
2. b.Kepala Satuan Kerja Pengelola keuangan Daerah selaku pejabat pengelola APBD;
3. c.Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.
(4)Dalam pelaksanaan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Sekretaris Daerah bertindak selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.
(5)Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, penguji, dan yang menerima atau yang mengeluarkan uang.

3.Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b adalah Bendahara Umum Daerah.
(2)PPKD sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (3) huruf b, selaku Bendahara Umum Daerah mempunyai tugas :
1. a.menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD ;
2. b.menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD .
3. c.melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
4. d.melaksanakan fungsi bendahara umum daerah ;
5. e.menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;
6. f.melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
(3)PPKD selaku Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan :
1. a.menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
2. b.mengesahkan DPA SKPD;
3. c.melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
4. d.memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah;
5. e.melaksanakan pemungutan pajak daerah;
6. f.memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan /atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
7. g.mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
8. h.menyimpanuangdaerah,mengelola/menatausahakaninvestasi;
9. i.menetapkan SPD;
10. j.menerbitkan SP2D;
11. k.melaksanakan penempatan uang daerah;
12. l.melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening Kas Umum Daerah;
13. m.menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
14. n.melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
15. o.melakukan pengelolaan utang piutang daerah;
16. p.melakukan penagihan piutang daerah;
17. q.melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
18. r.menyajikan informasi keuangan daerah; dan
19. s.melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.
  1. 4.Ketentuan diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 17 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(1)Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
(2)Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
(3)Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala daerah atas usul kepala SKPD.
(3a)Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
2. b.melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
3. c.melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
4. d.mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
5. e.menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
6. f.mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan
7. g.melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran.
(4)Kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang.
(5)Dalam pengadaan barang/jasa, Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.

5.Ketentuan ayat (2) Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf a terdiri atas :
1. a.pajak daerah;
2. b.retribusi daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
4. d.lain-lain PAD yang sah.
(2)Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d mencakup:
1. a.hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan;
2. b.hasil penjualan aset lainnya;
3. c.penerimaan jasa giro;
4. d.pendapatan bunga;
5. e.tuntutan ganti kerugian daerah;
6. f.komisi, potongan dan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
7. g.pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
8. h.pendapatan denda pajak;
9. i.pendapatan denda retribusi;
10. j.pendapatan denda pemanfaatan aset daerah;
11. k.pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah;
12. l.pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
13. m.pendapatan dari pengembalian;
14. n.pendapatan penyelenggaraan sekolah dan diklat;
15. o.pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan;
16. p.hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah;
17. q.pendapatan zakat;
18. r.pendapatan Badan Layanan Umum Daerah; dan
19. s.lain-lain PAD yang sah lainnya.
  1. 6.Ketentuan Pasal 90 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90

(1)Pemerintah daerah menyusun kebijakan akuntansi, sistem akuntansi pemerintah daerah dan bagan akun standar yang mengacu kepada standar akuntansi pemerintah yang berlaku.
(2)Kebijakan akuntansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur antara lain:
1. a.kebijakan akuntansi pelaporan keuangan; dan
2. b.kebijakan akuntansi akun.
(3)Sistem akuntansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup:
1. a.sistem akuntansi PPKD; dan
2. b.sistem akuntansi SKPD.
(4)Bagan akun standar pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan kodefikasi akun yang menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan akuntansi,Sistem Akuntansi Pemerintah daerah dan bagan akun standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

7.Ketentuan ayat(3) Pasal 91 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91

(1)Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana yang berada dalam tanggung jawabnya.
(2)Penyelenggaraan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencatatan/penatausahaan atas transaksi keuangan dilingkungan SKPD dan menyiapkan laporan keuangan sehubungan dengan pelaksanaan anggaran dan barang yang dikelolanya.
(3)Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional,laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan yang disampaikan kepada bupati melalui PPKD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
(4)Kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

8.Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 94 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94

(1)Laporan keuangan bagi entitas pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.
(2)Laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional,laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.
(3)Laporan keuangan BUD selaku entitas akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca,laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.

9.Ketentuan diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 97 disisipkan 1 (satu) ayat yakni (1a), ayat (2) Pasal 97 diubah, dan diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 97 disisipkan 1(satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97

(1)Berdasarkan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) dan Pasal 96 ayat (2), PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah daerah untuk disampaikan kepada Bupati dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
(1a)PPKD menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya.
(2)Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.laporan realisasi anggaran;
2. b.laporan perubahan saldo anggaran lebih;
3. c.neraca;
4. d.laporan operasional;
5. e.laporan arus kas;
6. f.laporan perubahan ekuitas, dan
7. g.catatan atas laporan keuangan.
(3)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
(3a)Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan laporan keuangan SKPD.
(4)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporanrealisasi kinerja dan laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.
(5)Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (4) disusun oleh Bupati selaku wakil pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan.
(6)Untuk memenuhi ketentuan penyusunan ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah/badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), perusahaan daerah/badan usaha milik daerah wajib menyampaikan :
1. a.laporan keuangan Perusahaan Daerah yang belum diaudit kepada PPKD paling lambat 2 1/2 ( dua setengah ) bulan setelah tahun APBD berakhir.
2. b.laporan keuangan Perusahaan Daerah yang tetah diaudit kepada PPKD paling lambat 5 1/2 (lima setengah) bulan setelah APBD berakhir.
  1. 10.Ketentuan ayat (2) huruf d Pasal 115 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 115

(1)Barang milik daerah diperoleh atas beban APBD dan perolehan lainnya yang sah.
(2)Perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
1. a.barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan/yang sejenis;
2. b.barang yang diperoleh dari kontrak kerja sama, kontrak bagi hasil, dan kerja sama pemanfaatan barang milik daerah;
3. c.barang yang diperoleh berdasarkan penetapan karena peraturan perundang-undangan;
4. d.barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
  1. 11.Ketentuan ayat (2) Pasal 116 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…