DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ngawi No. 28.1 Tahun 2014

Nomor: 28.1
Tahun: 2014
Ditetapkan: 4 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

penetapan kawasan stategis cepat tumbuh yang memuat prinsip dan tujuan pengembangan kawasan, pemilihan dan penetapan kawasan, pengembangan kawasan, kerjasama pengembangan kawasan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam pengembangan kawasanstrategis cepat tumbuh di Kabupaten Ngawi perlu mengoptimalkan pemanfaatan keunggulan komparatif dan kompetitif produk unggulan dan daya tarik kawasan di pasar domestik;
c.bahwa untuk mengembangkan kawasan strategis cepat tumbuh di Kabupaten Ngawi diperlukan langk:ah yang terpadu, komprehensif, dan berkelanjutan sesuai arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Ngawi tentang Penetapan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Ngawi;

1.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingk:ungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); - ' Menetapkan
16.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20.Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
22.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Daerah;
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
25.Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 10); MEMUTUSKAN : : PERATURAN BUPATI NGAWI TENTANG PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS CEPATTUMBUH KABUPATEN NGAWI.

Pasal 1

DalamPeraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2.Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
4.Bupati adalah Bupati Ngawi. \.
5.Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/ atau aspek fungsional.
6.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi.
7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi.
8.Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung dan/atau budidaya.
9.Kawasan Strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.
10.Kawasan Strategis Cepat Tumbuh adalah merupakan bagian kawasan strategis yang telah berkembang atau potensial untuk dikembangkan karena memiliki keunggulan sumber daya dan geografis yang dapat menggerakan pertumbuhan ekonomi wilayah sekitamya di lingkup Kabupaten Ngawi.
11.Rencana Induk adalah rencana pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di Kabupaten Ngawi yang memuat kebijakan dan strategi pengelolaan potensi, masalah dan peluang pengembangan kawasan yang disusun ke dalam skenario arah kebijakan pengembangan kawasan jangka menengah dalam kurun waktu lima tahunan yang diimplementasikan melalui rencana pengusahaan dan rencana tindak.
12.Rencana Tindak adalah rencana implementasi -pehgembangan kawasan strategis cepat tumbuh di Kabupaten Ngawi yang disusun secara tahunan dengan mengacu pada tahapan pembangunan lima tahunan sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk, memuat matriks rencana program dan kegiatan, lokasi, jadwal pelaksanaan, instansi/ pelaksana, proyeksi kebutuhan pendanaan, sumber pendanaan, output, outcome dan indikator keberhasilan.
13.Rencana Pengusahaan adalah rencana pengembangan sector dan produk unggulan sebagai penggerak perekonomian di kawasan strategis cepat tumbuh di Kabupaten Ngawi dalam kurun waktu lima tahunan sesuai dengan Rencana Induk, yang memuat proyeksi pengembangan hulu-hilir sektor dan produk unggulan, informasi dan akses pasar, akses permodalan, akses teknologi, aksesibilitas prasarana (infrastruktur) dan sarana pendukung transportasi dan distribusi, guna meningkatkan produk-produk yang berdaya saing di pasar lokal, pasar regional, pasar nasional dan pasar internasional.
14.Pusat pertumbuhan adalah lokasi konsentrasi kegiatan ekonomi yang sudah berkembang dan berfungsi sebagai pusat pelayanan perdagangan, jasa dan industri pengolahan. BABII PINSIP DAN TUJUAN PENGEMBANGAN KAWASAN Pasa12 Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh diselenggarakan berdasarkan prinsip :

a.penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan investasi;
b.kepastian hukum tentang jaminan keamanan investasi, kemudahan dan transparansi pengelolaan perijinan usaha melalui pelayanan satu pintu, keharmonisan hubungan investor dengan tenaga kerja, dan keadilan di antara pelaku usaha di hulu dengan di hilir;
c.keterpaduan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah, dengan kegiatan pelaku usaha dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan;
d.peningkatan keterkaitan bisnis yang saling menguntungkan antara pelaku usaha skala besar, dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui pemberdayaan masyarakat Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
e.pengutamaan keterkaitan yang saling menguntungkan antar pelaku usaha dan antar kawasan, seperti mengupayakan keterkaitan pengembangan pusat pertumbuhan dengan sentra produksi di kawasan sekitamya;
f.pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara optimal dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
g.pengutamaan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan daya guna dan basil guna industri pengolahan di dalam negeri berbahan baku lokal dengan tujuan ekspor dalam bentuk barang jadi.

Pasal 3

Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh bertujuan :

a.meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk unggulan di kawasan;
b.meningkatkan pertumbuhan ekonomi di pusat pertumbuhan;
c.mengoptimalkan pengelolaan potensi sumberdaya spesifik daerah bagi peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat, yang berwawasan kelestarian lingkungan; dan
d.menciptakan perwujudan keterpaduan, keseimbangan dan keserasian pertumbuhan antar wilayah.

BAB III

PEMILIHAN DAN PENETAPAN KAWASAN

Pasal 4

Suatu wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena memiliki, pengaruh sangat penting dalam lingkup daerah terhadap ekonomi, social, budaya dan lingkungan, dapat dipilih dan ditetapkan untuk dikembangkan menjadi kawasan strategis cepat tumbuh.

Pasal 5

Kawasan strategis cepat tumbuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dipilih, apabila memenuhi kriteria adanya :

a.potensi yang besar ditinjau dari dukungan ketersediaan sumber daya alam yang meliputi sektor dan produk-produk unggulan yang dapa~ diperbaharui, kesesuaian lahan, dan ketersedian pencadangan l~an ba~ pengembangan investasi, khususnya dalam mendorong . 1ndus~ pengolahan di dalam negeri berbahan baku lokal sebagai potens1 penggerak pengembangan perekonomian kawasan secara berkelanjutan;
b.potensi infrastruktur atau prasarana dasar yang relatif memadai seperti jalan, jembatan, air bersih, listrik, bahan bakar, dan telekomunikasi serta sarana penunjang, seperti alat angkutan/transportasi, gudang, pendingin (coldstorage), peralatan pengolahan dan distribusi, sesuai kebutuhan pengembangan bisnis sektor dan produk unggulan dikawasan;
c.kelembagaan pengelolaan kawasan, serta pengelolaan bisnis sektor dan produk unggulan kawasan, yang didukung dengan sistem dan mekanisme pengelolaan pembangunan tahunan secara hirarkis fungsional mulai dari tingkat daerah, kecamatan, dan Desa/ Kelurahan; dan
d.dukungan tenaga kerja terampil dan terdidik dalam mengelola bisnis sektor dan produk unggulan kawasan.

Pasal 6

( 1) Pemilihan dan penetapan kawasan strategis cepat tumbuh berdasarkan pada:

a.urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; ,-.... b. basil studi kelayakan lokasi; dan
c.kebijakan pengembangan kawasan daerah yang meliputi Rencana Induk, Rencana Pengusahaan, dan Rencana Tindak Pengembangan Kawasan.

(2)Pemilihan dan penetapan kawasan strategis cepat tumbuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui proses koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi kebijakan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah.
(3)Penetapan Lokasi dan Rencana Induk pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c, dipublikasikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan dunia usaha secara transparan.

Pasal 7

( 1) Kawasan strategis cepat tumbuh ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2)Penetapan kawasan strategis cepat tumbuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait.
(1)
(2)

BAB IV

PENGEMBANGAN KAWASAN

Pasal 8

Pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di Kecamatan merupakan bagian dari pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh Kabupaten. Pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh daerah m~ru_pakan bagian dari pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh Provms1.

b.potensi infrastruktur atau prasarana dasar yang relatif memadai seperti jalan, jembatan, air bersih, listrik, bahan bakar, dan telekomunikasi serta sarana penunjang, seperti alat angkutan/transportasi, gudang, pendingin (coldstorage), peralatan pengolahan dan distribusi, sesuai kebutuhan pengembangan bisnis sektor dan produk unggulan dikawasan;
c.kelembagaan pengelolaan kawasan, serta pengelolaan bisnis sektor dan produk unggulan kawasan, yang didukung dengan sistem dan mekanisme pengelolaan pembangunan tahunan secara hirarkis fungsional mulai dari tingkat daerah, kecamatan, dan Desa/Kelurahan; dan
d.dukungan tenaga kerja terampil dan terdidik dalam mengelola bisnis sektor dan produk unggulan kawasan.

Pasal 6

(1)Pemilihan dan penetapan kawasan strategis cepat tumbuh berdasarkan pada:
(2)
1. a.urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
2. b.basil studi kelayakan lokasi; dan
3. c.kebijakan pengembangan kawasan daerah yang meliputi Rencana Induk, Rencana Pengusahaan, dan Rencana Tindak Pengembangan Kawasan. Pemilihan dan penetapan kawasan strategis cepat tumbuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui proses koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi kebijakan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah.
(3)Penetapan Lokasi dan Rencana Induk pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipublikasikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan dunia usaha secara transparan.

Pasal 7

(1)Kawasan strategis cepat tumbuh ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Penetapan kawasan strategis cepat tumbuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan Menteri/ Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait.

Pasal 8

(1)Pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di Kecamatan merupakan bagian dari pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh Kabupaten.
(2)Pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh daerah merupakan bagian dari pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh Provinsi.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…