DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ngawi No. 28 Tahun 2014

Nomor: 28
Tahun: 2014
Ditetapkan: 4 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Ngawi yang memuat Standar Operasional dan Prosedur Penyusunan Daftar Informasi Publik, Standar Operasional dan Prosedur Pelayanan Permohonan Informasi Publik, Standar Operasional dan Prosedur Pengajuan Keberatan Pelayanan Informasi Publik, dan Monitoring dan Evaluasi.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional dan Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Ngawi; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara, Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 2
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan lnformasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 20011;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8.Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pernerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 03);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staff Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,(Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nornor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 15 Tahun 201l(Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 15);
10.Peraturan Bupati Ngawi Nornor 209 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 209);
11.Peraturan Bupati Ngawi Nomor 125 Tahun 2011 tentan_g Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemenntah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nornor 125);
12.Peraturan Bupati Ngawi Nomor 3.1 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2012 Nomor 3.1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 25 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2014 Nomor 25); 3 MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN NGAWI. BAB! KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Ngawi.
4.Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
5.Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, penyusunan dan pencatatan dokumen, data, gambar, dan suara untuk bahan informasi publik.
6.lnformasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan pu blik.
7.Badan Publik adalah Lembaga Eksekutif, Legislatif dan Badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelengaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/ atau anggraan pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/ atau luar negeri.
8.Pejabat pu blik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik. 4
9.Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/ atau pelayanan informasi di badan publik.
10.Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan/ atau atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan.
11.Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang- undangan.
12.Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator komisi informasi.
13.Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh komisi informasi. 0, 14. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
15.Meja Informasi adalah tempat pelayanan informasi publik serta berbagai sarana atau fasilitas penyelenggaraan pelayanan informasi lainnya yang bertujuan memudahkan perolehan informasi publik.
16.Daftar lnformasi Publik yang selanjutnya disebut DIP adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada dibawah penguasaan Badan Publik tidak termasuk informasi yang dikecualikan.
17.Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

a.kepentingan umum;
b.kepastian hukum;
c.kesamaan hak;
d.keseimbangan hak dan kewajiban;
e.keprofesionalan;
f.partisipatif;
g.persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
h.keterbukaan;
i.akuntabilitas;
j.fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
k.ketepatan waktu; dan
1. 1.kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan • (\ • I 5
a.Standar Operasional dan Prosedur Penyusunan Daftar Informasi Publik; .
b.Standar Operasional dan Prosedur Pelayanan Permohonan Informas1 Publik;
c.Standar Operasional dan Prosedur Pengajuan Keberatan Pelayanan Informasi Publik; dan
d.Monitoring dan Evaluasi.

BAB IV

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Pasal 4

Tahap-tahap dalam penyusunan DIP adalah sebagai berikut :

a.pengumpulan dan identifikasi informasi;
b.pengklasifikasian informasi; dan
c.penetapan DIP.

Pasal 5

( 1) Dalam tahap pengumpulan dan identifikasi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, PPID harus memperhatikan hal-hal sebagai beriku t :

a.mengenali tugas pokok dan fungsi dari masing-masing satuan kerja dan unit pelaksana teknis;
b.menjalin hubungan baik dengan pejabat di satuan kerja dan unit pelaksana teknis yang memiliki informasi; dan
c.mendata informasi dan arsip yang dimiliki, dihasilkan, diterima, dan yang dikirim, oleh satuan kerja dan unit pelaksana teknis.

(2)Informasi yang dikumpulkan atau diinventarisasi merupakan infomasi yang diproduksi sendiri, dikembangkan, diterima dari badan publik lain, maupun yang dikirim.
(3)Identifikasi informasi dilakukan dengan pengelompokkan informasi kedalam 3 (tiga) jenis informasi, yaitu :
1. a.informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
2. b.informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan
3. c.informasi yang wajib disediakan setiap saat. .. .. s. i, • (\ 6

Pasal 6

(1)Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a adalah sebagai berikut:
1. a.informasi tentang profil Pemerintah Kabupaten yang meliputi :
  1. 1.informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten beserta kantor unsur satuan kerja perangkat daerah dibawahnya;
  2. 2.struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat structural; dan
  3. 3.laporan harta kekayaan bagi Pejabat Daerah yang wajib melakukannya yang telah diperiksa, diverifikasi dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ke Pemerintah Kabupaten untuk di umumkan.
2. b.ringkasan informasi tentang program dan/ atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik, sekurang-kurangnya terdiri atas: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. nama program dan kegiatan; penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/ atau alamat yang dapat dihubungi; target dan/ atau capaian program dan kegiatan. jadwal pelaksanaan program dan kegiatan. anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah. agenda penting terkait pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten. informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak- hak masyarakat. informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat Pemerintah Daerah. informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk umum.
3. c.ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Pemerintah Kabupaten berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah / ~- .-\aupun sedang dijalankan beserta ca~~annya. (. d. ,lgkasan laporan keuangan yang terdm atas : , . 1. rencana dan laporan realisasi anggaran.
  1. 2.neraca.
  2. 3.laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun / sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
  3. 4.daftar aset dan investasi.
4. e.ringkasan laporan akses Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas :
  1. 1.jumlah permohonan lnformasi Publik yang diterima.
  2. 2.waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik. '. .. ,.... 7
  3. 3.jumlah pennohonan Infonnasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan pennohonan Infonnasi Publik yang ditolak.
  4. 4.alasan penolakan permohonan Infonnasi Publik.
5. f.infonnasi tentang peraturan, keputusan, dan/ atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas :
  1. 1.daftar rancangan dan tahap pembentukan Peraturan Perundang- undangan, Keputusan, dan/ atau Kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan
  2. 2.daftar Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan.
6. g.infonnasi tentang hak dan tata cara memperoleh Infonnasi Publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi.
7. h.infonnasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh Pejabat Pemerintah Kabupaten maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Pemerintah Kabupaten yang bersangkutan.
8. i.informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.
9. j.informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap SKPD.
(2)Pengumuman secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) ka1i dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 7

(1)Infonnasi yang wajib diumumkan secara serta merta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b merupakan infonnasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
(2)Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah, kejadian luar biasa, kejadian antariksa atau benda-benda angkasa.
2. b.infonnasi tentang keadaan bencana non-alam seperti kegagalan industri atau teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan;
3. c.bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan terror.
4. d.infonnasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular.
5. e.infonnasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat, dan/ atau
6. f.infonnasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik. - .. . .- 8
(3)Standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.potensi bahaya dan/ atau besaran dampak yang dapat ditimbulkan.
2. b.pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak bail< masyarakat umum.
3. c.prosedur dan tempat evakuasi apabila keadaan darurat terjadi.
4. d.cara menghindari bahaya dan/ atau dampak yang ditimbulkan.
5. e.cara mendapatkan bantuan dari pihak yang berwenang.
6. f.pihak-pihak yang wajib mengumumkan informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
7. g.tata cara pengumuman informasi apabila keadaan darurat terjadi.
8. h.upaya-upaya yang dilakukan dalam menanggulangi bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan. Pasa18 Informasi yang wajib disediakan setiap saat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c terdiri dari :
9. a.Daftar informasi yang memuat :
  1. 1.nomor
  2. 2.ringkasan isi informasi
  3. 3.pejabat atau unit/ satuan kerja yang menguasai informasi
  4. 4.penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi
  5. 5.waktu dan tempat pembuatan informasi
  6. 6.bentuk informasi yang tersedia
  7. 7.jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.
10. b.informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau atau kebijakan Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas :
  1. 1.dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut.
  2. 2.masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut.
  3. 3.risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut.
  4. 4.rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut.
  5. 5.tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut.
  6. 6.peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan.
11. c.seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
12. d.Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan, antara lain :
  1. 1.pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan.
  2. 2.profit lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pemah diterima.
  3. 3.anggaran Pemerintah Kabupaten secara umum maupun anggaran secara ~u~us unit J:>elaksana t~knis serta laporan keuangannya.
  4. 4.data statistik yang d1buat dan d1kelola oleh Pemerintah Kabupaten. 9
13. e.surat-surat.
14. f.surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
15. g.syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/ atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penaatan izin yang diberikan.
16. h.data perbendaharaan atau inventaris.
17. i.rencana strategis dan rencana kerja Pemerintah Kabupaten.
18. j.agenda kerja pimpinan satuan kerja.
19. k.informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Pu blik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Infonnasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya.
  1. 1.jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya.
20. m.jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya.
21. n.daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan;
22. o.informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/ atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Keterbukaan lnformasi Publik.
23. p.informasi tentang standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
24. q.informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.

Pasal 9

Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8, tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

(1)Dalam melakukan pengumpulan informasi, PPID melalui mekanisme sebagai berikut :
1. a.pen~man form DIP kepada PPID Pembantu dan/ atau Pejabat Fungs1onal;
2. b.pengisian form DIP oleh PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional·
3. c.penge~balian form DIP oleh PPID Pembantu dan/atau Pejab~t Fungs1onal;
4. d.verifikasi form DIP;
5. e.penetapan DIP; dan
6. f.pengiriman DIP kepada PPID Pembantu dan/ atau Pejabat Fungsional. 10
(2)Pengiriman form DIP kepada PPID Pembantu dan/ atau Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan secara elektronik maupun non elektronik, dengan disertai panduan penyusunan DIP.
(3)Pengisian form DIP oleh PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b, harus dilakukan sesuai dengan petunjuk yang ada pada panduan penyusunan DIP.
(4)Pengembalian form DIP oleh PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan secara elektronik maupun non elektronik.
(5)Verifikasi form DIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan oleh PPID dengan berpedoman peraturan perundang- undangan.
(6)Penetapan DIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan masa retensi atau jangka waktu penyimpanan dari setiap jenis informasi publik yang telah ditentukan.
(7)Pengiriman DIP kepada PPID Pembantu dan/ a tau Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dapat dilakukan secara elektronik maupun non elektronik.

Pasal 11

DIP diperbarui setiap 1 (satu) bulan sekali, melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 12

Pengklasifikasian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan pengujian konsekuensi atas suatu informasi sehingga dapat diklasifikasikan sebagai informasi yang dikecualikan.

Pasal 13

Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 adalah sebagai berikut : a. lnformasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon ~nformas~ Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu 1nformas1 yang dapat : 1. 2. 3. 4. 5. ~enghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak p1dana; mengungkapkan_ identitas _informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahu1 adanya tindak pidana; mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang be~hubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk keJahatan transnasional; membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/ atau prasarana penegak hukum. b. C. d. e. f. 11 Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu :

1.informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;
2.dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;
3.jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;
4.gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;
5.data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/ atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;
6.sistem persandian negara; dan/ atau
7.sistem intelijen negara. lnformasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon lnformasi Pu blik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional : 1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;
2.rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;
3.rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah perubahan pajak,_ tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya; ' 4. 5. 6. rencana awal penJualan atau pembelian tanah atau properti' rencana awal investasi asing; ' proses dan .basil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lrunnya; dan/ a tau
7.hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang. Informas~ Pub~k yang apabil~ dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informas1 Pubhk, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri:
1.posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi intemasional·
2.k_?respondensi ~plomatik antarnegara; '
3.s1stem komun1kasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan intemasional· dan/atau perlindungan dan pengamanan infrastruktur '
4.strategis Indonesia di luar negeri. g. 12 lnformasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; h. lnformasi Publik yang apabila dibuka d~ d_ibe~. kepada Pemohon lnformasi Publik dapat mengungkap rahas1a pnbad1, ya.1tu: i. j.
1.riwayat dan kondisi anggota keluarga; k h fi ik d
2.riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan ese atan s , an psikis seseorang;
3.kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan reke~~g b9:111< ~ei:;o=;
4.hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, mte e u s, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau

s.catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang be~~tan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pend1dikan nonformal; memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Pasal 14

Dalam melakukan pengklasifikasian informasi, PPID harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

a.informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
b.pengujian konsekuensi atas informasi dilakukan secara seksama dan penuh ketelitian; dan
c.informasi yang dikecualikan tidak bersifat permanen dan ada jangka waktu pengecualiannya.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…