DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ngawi No. 4 Tahun 2015

Nomor: 4
Tahun: 2015
Ditetapkan: 15 Juni 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Dasar pengenaan pajak air tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah; 2. Nilai Perolehan Air Tanah dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan faktor sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut: a. jenis sumber air; b. lokasi sumber air; c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air; d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; e. kualitas air; dan f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pemungutan pajak air tanah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2011 perlu diadakan perubahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 ten tang Pajak Air Tanah.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kabupaten Tahun 2007 Nomor 07). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI dan BUPATI NGAWI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK AIRTANAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 09), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan angka 1, angka 2, angka 5, angka 10 dan angka 11 Pasal 1 diubah, angka 4, angka 6 dan angka 17 Pasal 1 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3.Bupati adalah Bupati Ngawi.
4.Dihapus.
5.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6.Dihapus.
7.Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah.
8.Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah termasuk mata air yang muncul secara alamiah diatas permukaan tanah.
9.Pengambilan air tanah adalah setiap kegiatan pengambilan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, atau dengan cara membuat bangunan lainnya untuk dimanfaatkan aimya dan/atau tujuan lain.
10.Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
11.Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
12.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
13.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
14.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
15.Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
16.Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administratif berupa administrasi bunga dan atau denda.
17.Dihapus.
18.Kas Umum Daerah adalah kas umum daerah Kabupaten Ngawi.
2.Ketentuan ayat (3) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
(2)Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan faktor sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:
1. a.jenis sumber air;
2. b.lokasi sumber air;
3. c.tujuan pengambilan dan/ atau pemanfaatan air;
4. d.volume air yang diambil dan/ atau dimanfaatkan;
5. e.kualitas air; dan
6. f.tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ atau pemanfaatan air.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

4.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
(2)Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
(3)Pembayaran pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak berdasarkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, yang ditetapkan oleh Bupati.
(4)Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis atau nota perhitungan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, tata cara pengisian dan tata cara penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, diatur dengan Peraturan Bupati.

5.Ketentuan Pasal 11 dihapus.
6.Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan:
1. a.SKPDKB jika berdasarkan basil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
2. b.SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/ atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang; dan
3. c.SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besamya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
(2)Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikenakan sanksi adminsitratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
(3)Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi adminsitratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
(4)Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

7.Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 13 diubah, dan ditambahkan 2 (dua) ayat baru yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Pembayaran pajak dilakukan di Kas Umum Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan waktu yang tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
(2)Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, basil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
(3)Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
(4)Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan tanda bukti pembayaran berupa SSPD dan dicatat dalam buku penerimaan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

8.Ketentuan ayat ( 1) dan ayat (2) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
(2)SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD,Surat Keputusan Pembetulan,Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
(3)Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

9.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai (l berikut:

Pasal 15

(1)Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

10.Ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 16 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Bupati dapat menerbitkan STPD jika:
1. a.pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
2. b.dihapus
3. c.wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
(2)Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, di tam bah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
(3)SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi adminsitratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

11.Ketentuan ayat (1) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
(2)Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

12.Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…