DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2024

Nomor: 1
Tahun: 2024
Ditetapkan: 19 Maret 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 175

Lembaga terkait

Ringkasan

mengatur penyelenggaraan blud sebagai sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah umumnya. memuat kedudukan blud, peran Pemda, tahapan penerapan, sdm, struktur anggaran dan lainnya.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa terwujudnya pe1ayanan masyarakat yang prima merupakan saIah satu bentuk upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Daerah;
b.bahwa daIam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat di Daerah melaIui penyediaan barang dan/ atau jasa, Pemerintah Daerah dapat menerapkan fleksibilitas daIam pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagai pengecuaIian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya;
c.bahwa daIam rangka untuk menjamin kepastian hukum akibat perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengatur Badan Layanan Umum Daerah dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud daIam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Penyelenggaraan Badan Layanan Umum Daerah;

1.PasaI 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 ten tang Pernbentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi .Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagairnana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendabaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2011 Nomor 82, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubab beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubaban Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tabun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2022 Nomor 143, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ten tang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 ten tang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Iatau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi P- raturan Perpajakan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 202 J Nomor 246, Tambahan Lernbaran Ncgara RepubJik Indonesia Nomor 6736);
9.Undang-Undang Nomor Tahun 2022 ten tang Hubungan Keuangan Antara Pernerintah Pusat dan Pemerintahan Daerab (Lernbaran Negara Republik Indonesia Talmo 2022 Nomor 4, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10.Undang-Undang Nomor 4 Tabun 2023 ten tang Pengernbangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
11.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ten tang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 ten tang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2036); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI dan BUPATINGAWI MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Tujuan pengaturan Peraturan Daerah ini sebagai pedoman bagi VfYI' Dinas /Badan yang menerapkan BLVD agar mampu memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan Praktek Bisnis Yang Sehat, guna membantu pencapaian tujuan Pemerintah Daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Bupati sesuai ketentuan.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah meliputi:

a.kedudukan BLVD;
b.peran Pemerintah Daerah;
c.tahapan penerapan BLVD;
d.sumber daya manusia dan remunerasi;
e.struktur anggaran BLUD;
f.perencanaan dan penganggaran BLUD;
g.pelaksanaan anggaran BLUD;
h.pengelolaan belanja BLUD;
i.pengelolaan barang; J. tarif layanan BLUD;
k.piutang dan utang/ pinjarnan BLUD;
1. 1.kerja sarna BLUD;
m.investasi, sisa lebih perhitungan anggaran dan defisit anggaran BLUD;
n.penyelesaian kerugian;
o.pelaporan dan pertanggjawaban;
p.pernbinaan dan pelaporan;
q.pencabutan penerapan BLUD;
r.ketentuan peralihan; dan
s.ketentuan penutup.

(1)UPT Dinas/Badan yang rnenerapkan BLUD dimaksudkan agar dapat dilakukan pemberian layanan umum secara lebih efektif dan efisien sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang dide1egasikan oleh Bupati sesuai ketentuan.
(2)BLUD merupakan sis tern yang diterapkan oleh UPT Dinas /Badan untuk membantu pencapaian tujuan Pernerintah Daerah sesuai ketentuan.
(3)Bupati bertanggungjawab atas kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum sesuai ketentuan.
(4)Pejabat Pengelola BLUD bertanggungjawab atas pelaksanaan pemberian layanan umurn terutarna pada aspek rnanfaat yang dihasikan sesuai ketentuan.
(5)UPT Dinas/Badan rnenerapkan BLUD bertujuan untuk memberikan layanan umum secara lebih efektif dan efisien sesuai ketentuan.
(6)RBA BLUD diintegrasikan/ dikonsolidasikan dan rnerupakan kesatuan dari RKA serta disarnpaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD.
(7)Pemimpin BLUD menyusun laporan keuangan sernesteran dan tahunan yang diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalarn laporan keuangan SKPD, untuk selanjutnya diintegrasikan/ dikonsolidasikan ke dalarn laporan keuangan Pernerintah Daerah.
(8)Dalam menerapkan BLUD, UPT Dinas/Badan dapat mempunyai keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada rnasyarakat sesuai ketentuan.

BAB II

KEDUDUKANBLUD Pasal 4

Pasal 5

(1)BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dari Pernerintah Daerah.
(2)BLUD merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah.
(1)Bupati bertanggung jawab atas kebijakan penyelenggaraan peJayanan umum.
(2)Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggungjawab sebagairnana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
1. a.menetapkan peraturan ten tang tata kelola BLUD;
2. b.membentuk Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
3. c.memberhentikan Dewan Pengawas karen a sesuatu hal yang menurut peraturannya membolehkan untuk diberhentikan;
4. d.menyetujui dan mengesahkan RBA; dan
5. e.memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar ketentuan dan memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi.
(3)Pemerintah Daerah dapat menetapkan pembiayaan yang antara lain dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinj aman , untuk menutupi defisit berdasarkan hasil audit.

BAB IV

TAHAPANPENERAPANBLUD

Pasal 7

UPT Dinas/Badan yang menerapkan BLUD harus memenuhi persyaratan:

a.substantif;
b.teknis; dan
c.administratif.

(1)Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terpenuhi apabila tugas dan fungsi UPT Dinas/Badan bersifat operasional dalam menyelenggarakan layanan umum yang menghasilkan semi barang/jasa publik.
(2)Layanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhubungan dengan:
1. a.penyediaan barang darr/atau jasa layanan umum;
2. b.pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan ekonomi dan I atau layanan kepada masyarakat; dan/ atau
3. c.pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.

Pasal 9

(1)Penyediaan barang dan/atau jasa layanan urnurn scbagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, diutamakan untuk pelayanan kesehatan.
(2)Penyediaan barang darr/atau jasa layanan umum scbagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a tidak termasuk penyediaan jasa layanan umum yang berkaitan dengan pajak daerah, retribusi perizinan tertentu dan perizinan.
(3)Dalam melakukan penyediaan barang dan/ a tau jasa layanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, UfYf Dinas /Badan dapat rnenjadi penyedia dalam pengadaan barang dan/ atau jasa yang dilaksanakan oleh pernerintah maupun swasta sesuai dengan Praktik Bisnis Yang Sehat sebagai salah satu bentuk pengembangan layanan umum.

Pasal 10

Pengelolaan dana khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, meliputi:

a.dana bergulir untuk usaha mikro, kecil dan menengah; dan/ atau
b.dana perumahan.

Pasal 11

Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, antara lain kawasan pengembangan ekonomi terpadu.

(1)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terpenuhi apabila:
1. a.karakteristik tugas dan fungsi UPT Dinas/Badan dalam memberlkan pelayanan lebih layak apabila dikelola denganmenerapkan BLUD, sehingga dapat meningkatkan pencapaian target keberhasilan; dan
2. b.berpotensi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kinerja keuangan apabila dikelola dengan menerapkan BLUD.
(2)Kewenangan untuk memberikan rekomendasi atas penerapan BLUD dilaksanakan oleh kepala SKPD melalui Sekretaris Daerah untuk UPT Dinas/Badan yang akan menerapkan BLUD.

Pasal 13

(1)Kriteria layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.memiliki potensi untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan secara efektif, efisien, dan produktif; dan
2. b.memiliki spesifikasi teknis yang terkait langsung dengan layanan umum kepada masyarakat.
(2)Kriteria berpotensi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kinerja keuangan, sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 12 ayat (1) huruf b, meliputi:
1. a.perkiraan rencana pengembangan yang dilihat, misaJnya dari peningkatari/diversifikasi unit layanan, jumlah konsumen dan tingkat kepuasan konsumen; dan
2. b.perhitungarr/rencana peningkatan pendapatan dalam beberapa tahun yang akan datang dengan ditetapkannya menjadi BLUD.

Pasal 14

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terpenuhi, apabila UPT Dinas/Badan membuat dan menyampaikan dokumen, meliputi: surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja; pola tata kelola; Renstra; standar pelayanan minimal; laporan keuangan atau prognosis/proyeksi keuangan; dan laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah. e a. b. c. d. e. f. PasalI5 Surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a ditandatangani oleh Kepala UPT Dinas /Badan dan diketahui oleh kepala SKPD.

Pasal 16

(1)Pola tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b merupakan tata kelola UPT Dinas/Badan yang akan menerapkan BLUD.
(2)Pola tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks175PDFHirarki

Memuat teks peraturan…