DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 12 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 142

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN INI MENGATUR TENTANG KETENTUAN UMUM; ASAS DAN TUJUAN; JALAN KABYUPATEN; JALAN DESA; BAGIAN-BAGIAN JALAN DAN PEMANFAATANNYA; WEWENANG; PERUBAHAN STATUS JALAN; ALAT KELENGKAPAN JALAN; PEMBERIAN NAMA JALAN DAN PEMASANGAN; LEGER JALAN; PERAN SERTA MASYARAKAT; LARANGAN; SANKSI ADMINISTRATIF; KETENTUAN PENYIDIKAN; KETENTUAN PIDANA; KETENTUAN PERALIHAN; DAN KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa jalan sebagai salah satu prasarana p�rhubungan tau lalu lintas merupakan unsur pentmg dalam :engembangan perekonomian serta kegiatan pelayanan masyarakat lainnya;
b.bahwa dalam rangka mengoptimalkan fungsi dan peranan jalan sesuai dengan karakter wilayah Kabupaten Ngawi diperlukan kebijakan penyelenggaraan jalan secara umum yang meliputi: pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan secara makro sesuai dengan kebijakan nasional terhadap Jalan di Daerah sehingga mampu mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a clan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah; 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 4 1 ) , sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalarn Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Timur, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); ,
3.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 132, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
4.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentuan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dcngan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 ten tang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 ten tang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
9.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 1 1 . Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2018 tentang Penetapan Kelas Jalan Berdasarkan Fungsi dan Intensitas Lalu Lintas Serta Daya Duku ng Menerima Muatan Sumber Terberat dan Dimensi Kendaraan Bermotor;
12.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan. • ·I j / � - Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI dan BUPATI NGAWI MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN JALAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kabupaten Ngawi.

2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3.Bupati adalah Bupati Ngawi.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah Perangkat Daerah dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi.
5.Orang adalah orang perorangan, kelompok orang dan/ atau badan hukum.
6.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, baik yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
7.Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
8.Status Jalan adalah pengelompokkan jalan umum berdasarkan kepemilikannya menjadi jalan nasional, jalan provinsi, jalan daerah dan jalan desa.
9.Jalan Nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
10.Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antaribukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi. 1 1 . Jalan Daerah adalah jalan di Daerah yang meliputi jalan kabupaten dan jalan desa.
12.Jalan Kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer, yang menghubungkan ibukota Kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota Kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
13.Jalan Desa adalah jalan lingkungan primer/ sekunder dan jalan lokal primer/ sekunder yang tidak termasuk dalam jalan kabupaten dan merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/ atau an tar pemukiman di dalam desa.
14.Fungsi Jalan adalah pengelompokkan jalan umum berdasarkan sifat dan pergerakan pada lalu lintas dan angkutan jalan dimana jalan dibedakan atas arteri, kolektor, lokal dan jalan lingkungan.
15.Kelas Jalan adalah klasifikasi jalan berdasarkan fungsi dan intensitas lalu lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan serta daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor.
16.Jalan Lingkungan adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.
17.Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa rnesin, selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
18.Muatan Sumbu Terberat yang selanjutnya disingkat MST adalah besar tekanan maksimum pada sumbu kendaraan terhadap jalan.
19.Penyelenggaraan Jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pernbinaan, pembangunan dan pengawasan jalan.
20.Pengaturan Jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum dan penyusunan peraturan perundang undangan jalan. 2 1 . Pembinaan Jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan.
22.Pembangunan Jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.
23.Pengawasan Jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan dan pembangunan jalan.
24.Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan sesuai kewenangannya.
25.Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hirarki.
26.Leger Jalan adalah dokumen yang memuat data mengenai perkembangan suatu ruas jalan.
27.Nama Jalan adalah suatu nama yang diberikan untuk mengidentifikasi suatu jalan, sehingga dapat dengan mudah dikenali dan dicantumkan dalam peta jalan. ,/
28.Utilitas adalah fasilitas umum yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak yang mempunyai sifat pelayanan lokal maupun wilayah di luar bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan.
29.Jumlah Berat Bruto yang diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan jalan Daerah berdasarkan pada asas:

a.manfaat;
b.keamanan dan keselamatan;
c.keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
d.keadilan, transparansi dan akuntabilitas;
e."keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; dan
f.kebersamaan dan kemitraan.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan jalan Daerah bertujuan untuk:

a.mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan;
b.mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan;
c.mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat;
d.mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat; dan
e.mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu.
a.jalan kolektor primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi;
b.jalan lokal primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat desa, antaribukota kecamatan, ibukota kecamatan dengan desa, dan antardesa;
c.jalan sekunder yang tidak termasuk jalan provinsi dan jalan sekunder dalam kota; dan
d.jalan strategis kabupaten.

BAB III

JALAN KABUPATEN

Pasal 5

(1)Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
(2)Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter, ruang milik jalan paling sedikit 15 (lima belas) meter dan ruang pengawasan jalan paling sedikit 10 (sepuluh) meter dari tepi badan jalan.

Pasal 6

(1)Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
(2)Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter, ruang milik jalan lebar paling sedikit 1 1 (sebelas) meter dan ruang pengawasan jalan paling sedikit 7 (tujuh) meter dari tepi badan jalan.

Pasal 7

Jalan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan jalan yang diprioritaskan untuk melayani kepentingan daerah berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, keamanan daerah, ketahanan jaringan jalan Daerah dan kesinambungan jaringan jalan Daerah.

Pasal 8

(1)Jalan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan jalan yang diprioritaskan untuk melayani kepentingan Daerah berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dan keamanan Daerah.
(2)Jalan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan selain jalan kolektor dan jalan lokal yang diprioritaskan untuk melayani kepentingan Daerah berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, keamanan daerah, ketahanan jaringan jalan kabupaten dan kesinambungan jaringan jalan kabupaten.

Pasal 9

(1)Status ruas jalan Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Penetapan ruas-ruas jalan menurut statusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling singkat 5 (lima) tahun dengan memperhatikan pedoman yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pembagian kelas jalan dibedakan berdasarkan atas:

a.penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan; dan
b.spesifikasi penyediaan prasarana jalan.

Pasal 11

(1)Pembagian kelas jalan kabupaten berdasarkan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, terdiri atas:
1. a.jalan kelas II; dan
2. b.jalan kelas III.
(2)Jalan kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.
(3)Jalan kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.

Isi peraturan

Teks142PDFHirarki

Memuat teks peraturan…